BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Pada hakikatnya manusia adalah mahluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa orang lain untuk membantu memenuhi kebutuhannya sehari-hari, sehingga dalam melangsungkan hidupnya memerlukan keberadaan orang lain. Tingkat kebutuhan manusia setiap hari semakin meningkat dalam rangka mencapai taraf hidup yang lebih baik. Oleh karenanya, untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia dalam kesehariannya dapat melakukan perbuatan hukum yang menimbulkan hubungan hukum, misalnya melakukan kontrak sewa-menyewa, kontrak jual beli, atau bentuk hubungan hukum yang lain sesuai dengan kebutuhannya pada saat itu. Orang perorangan bisa melakukan hubungan hukum, sebab manusia adalah pendukung utama hak dan kewajiban dan orang menyimpulkan, bahwa kualitas yang demikian itu diberikan kepada manusia berkaitan dengan kepribadian manusia. Berangkat dari anggapan bahwa semua manusia mempunyai kepribadian, maka semua manusia adalah subyek hukum (J. Satrio, 1999: 15). Berkaitan dengan hal di atas, maka manusia adalah pihak yang setiap melakukan hubungan hukum memiliki hak dan kewajiban secara timbal balik, yaitu pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dan pihak lain wajib memenuhi tuntutan tersebut dan hal ini berlaku sebaliknya. Kecakapan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban disebut sebagai kecakapan hukum. Kecakapan hukum dan kecakapan bertindak merupakan dua hal yang berbeda. Kecakapan hukum dimiliki oleh semua manusia sebagai subyek hukum, sedangkan kecakapan bertindak dari setiap subyek hukum dipengaruhi banyak faktor (Ningrum Puji Lestari, Tesis, 2008: 2). Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam hal melakukan perbuatan hukum berupa kontrak, pihak-pihak yang hendak melakukan kontrak harus memenuhi unsur-unsur kontrak dan syarat-syarat sahnya kontrak. Salah satu dari unsur kontrak yang harus dipenuhi adalah adanya para pihak. Sedikitnya dua commit user manusia maupun badan hukum orang pihak disebut subyek kontrak, dapattoberupa

1


2 digilib.uns.ac.id

dan mempunyai kecakapan untuk berbuat hukum seperti yang ditetapkan undangundang. Dalam hal mempunyai kecakapan untuk berbuat hukum seperti yang ditetapkan undang-undang berkaitan erat dengan salah satu syarat sahnya kontrak yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu kecakapan para pihak dalam membuat suatu kontrak. Cakap artinya orang-orang yang membuat kontrak harus cakap menurut hukum. Seorang yang telah dewasa atau akil balik, sehat jasmani dan rohani dianggap cakap menurut hukum, sehingga dapat membuat suatu kontrak. Orang-orang yang dianggap tidak cakap menurut hukum ditentukan dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu orang yang belum dewasa dan orang yang ditaruh di bawah pengampuan. Agar suatu tindakan dalam kontrak dapat menimbulkan akibat hukum yang sempurna, maka orang yang bertindak, pada saat tindakan dilakukan harus mempunyai kematangan berpikir yang secara normal mampu menyadari sepenuhnya tindakannya dan akibat dari tindakannya itu. Orang yang secara normal mampu menyadari tindakan dan akibat dari tindakannya dalam hukum disebut dengan cakap bertindak. Oleh karena itu, agar orang setiap kali akan melakukan kontrak tidak perlu menyelidiki terlebih dahulu apakah lawan janjinya tersebut cakap bertindak atau tidak, maka oleh undang-undang ditetapkan sekelompok orang-orang yang dimaksukkan dalam kelompok mereka yang cakap, yaitu orang sudah dewasa dan sebaliknya sekelompok orang yang tidak cakap bertindak, yaitu mereka yang belum dewasa dan orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan (J. Satrio, 1999: 55). Berkaitan dengan teori-teori yang telah disebutkan di atas, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 bertempat di Surakarta telah terjadi kontrak oleh dan antara Ayu Kusumaningrum sebagai Pihak Pertama dengan AIESEC Official Expansion Universitas Sebelas Maret yang diwakili oleh Lihar Raudina Izzati sebagai Pihak Kedua. Ayu Kusumaningrum adalah seorang mahasiswa Universitas Sebelas Maret yang lahir di Sukabumi pada tanggal 5 April 1996 dan berdomisili di Jalan Siliwangi nomor 77 RT 001 RW 018, Cibadak, Sukabumi. commit to user Sedangkan Lihar Raudina Izzati, pihak yang mewakili AIESEC Official

3 digilib.uns.ac.id


Expansion Universitas Sebelas Maret adalah seorang mahasiswa Universitas Sebelas Maret yang lahir di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1992 dan berdomisili di Wujil RT 03 RW 01, Bergas, Semarang. AIESEC Official Expansion Universitas Sebelas Maret merupakan salah satu cabang di tingkat universitas dari organisasi internasional bagi pemuda untuk mendalami dan mengembangkan potensi kepemimpinan yang bernama Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales (AIESEC). AIESEC Official Expansion Universitas Sebelas Maret beralamat di Lantai 3 Gedung 4 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Jalan Ir. Sutami nomor 36A, Surakarta. Pihak Pertama merupakan salah satu peserta program pertukaran pelajar yang diadakan oleh AIESEC. Setelah melalui proses seleksi untuk menjadi salah

satu

peserta

program

pertukaran

pelajar,

Pihak

Pertama

harus

menandatangani sebuah kontrak sebelum keberangkatan ke negara tujuan Pihak Pertama untuk melakukan kegiatan pertukaran pelajar. Kontrak tersebut bernama Kontrak Exchange Participant Global Community Development Program. Kontrak Exchange Participant Global Community Development Program memuat tujuh pasal yang terdiri dari pendahuluan, yang memuat tentang berbagai istilah yang harus diketahui Pihak Pertama khususnya, hak-hak para pihak, kewajiban-kewajiban para pihak, proses matching, biaya-biaya, lain-lain, yang memuat tentang kesepakatan pelaksanaan kontrak tersebut dan cara penyelesaian sengketa jika timbul sengketa di kemudian hari, dan penutup. Hak-hak dari Pihak Pertama adalah Pihak Pertama berhak untuk mendapatkan nomor identifikasi peserta kegiatan pertukaran pelajar, Pihak Pertama akan didampingi oleh Pihak Kedua dalam proses matching selama 4 (empat) bulan dimulai dari tanggal raise, apabila Pihak Pertama ingin melanjutkan partisipasinya pada kegiatan pertukaran pelajar setelah formulir Pihak Pertama habis masa berlakunya, maka Pihak Pertama dapat memperbarui kontraknya tetapi dengan evaluasi dan persetujuan Pihak Kedua terlebih dahulu, dan Pihak Pertama berhak untuk mendapatkan sertifikat kegiatan pertukaran pelajar. Kemudian yang menjadi hak-hak Pihak Kedua adalah Pihak Kedua berhak untuk mengumpulkan segala dokumen yang commit to user dibutuhkan untuk proses matching, Pihak Kedua berhak untuk menerima uang


4 digilib.uns.ac.id

pembayaran dari Pihak Pertama yang akan diatur pada Pasal 5 dan diperinci pada lampiran nomor satu Definisi Break Match, Pihak Kedua berhak untuk mengumpulkan segala kuesioner sebelum dan sesudah match, dan Pihak Kedua berhak untuk mengumpulkan laporan kegiatan pertukaran pelajar setelah kewajiban reintegrasi Pihak Pertama. Kemudian yang menjadi kewajiban-kewajiban Pihak Pertama adalah Pihak Pertama wajib menyelesaikan dan memasukan formulir peserta kegiatan pertukaran pelajar pada www.myaiesec.net yang digunakan secara global, Pihak Pertama harus berkontribusi dalam kegiatan AIESEC sebelum, saat, dan setelah kegiatan pertukaran pelajar, Pihak Pertama wajib memulai kegiatan pertukaran pelajar pada tanggal yang akan ditentukan secara terpisah dan jika tidak maka akan dianggap sebagai break realize, Pihak Pertama harus mendatangi seminar yang diadakan oleh Pihak Kedua untuk persiapan kegiatan pertukaran pelajar, Pihak Pertama wajib mengurus dokumen penting untuk keikutsertaan dalam kegiatan pertukaran pelajar di luar negeri (izin tinggal, visa, dan syarat-syarat lainnya) dan menanggung segala pengeluaran yang timbul karenanya, Pihak Pertama harus memiliki asuransi kesehatan dan asuransi perjalanan dan menanggung segala pengeluaran yang timbul karenanya, Pihak Pertama harus mempunyai sumber dana yang cukup untuk menutupi biaya hidup selama kegiatan pertukaran pelajar dan memastikan memiliki tiket pulang ke negaranya, Pihak Pertama wajib mengisi survei yang dikirim oleh AIESEC International, memberikan Pihak Kedua testimoni dan foto yang menunjukan kegiatan pertukaran pelajar, mempublikasikan kisah kegiatan pertukaran pelajar Pihak Pertama melalui media online, dan membuat video tentang pengalaman kegiatan pertukaran pelajar Pihak Pertama yang wajib diberikan kepada Pihak Kedua paling lambat 3 (tiga) minggu setelah kembalinya Pihak Pertama dari kegiatan pertukaran pelajar, Pihak Pertama wajib membayar biaya yang ditentukan oleh Pihak Kedua yang juga diterangkan pada Pasal 5 pada waktu yang juga telah ditentukan, Pihak Pertama wajib bertindak responsif pada proses matching, Pihak Pertama wajib kooperatif dengan Pihak Kedua dalam memenuhi segala sesuatu user yang ditentukan, Pihak Pertamacommit wajibto berpartisipasi pada program Global


5 digilib.uns.ac.id

Community Development Program yang telah match, mengerjakan pekerjaan yang telah ditentukan, dan tinggal di lingkungan yang telah ditentukan selama durasi kegiatan pertukaran pelajar, sesuai dengan hal-hal yang telah disepakati di dalam surat penerimaan peserta kegiatan pertukaran pelajar kecuali atas persetujuan organisasi. Sedangkan yang menjadi kewajiban-kewajiban Pihak Kedua adalah Pihak Kedua wajib mendampingi Pihak Pertama dalam mengisi formulir dan memasukannya ke www.myaiesec.net yang digunakan secara global, Pihak Kedua wajib mendampingi pihak pertama dalam proses matching, Pihak Kedua wajib aktif mencari alternatif dalam mencari proyek jika dalam periode 2 (dua) bulan atau lebih dari waktu raise, apabila Pihak Kedua mendapati Pihak Pertama tidak mendapat proyek yang sesuai, Pihak Kedua wajib menyarankan dan mendampingi Pihak Pertama dalam mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan seperti izin tinggal, visa, asuransi, dan kebutuhan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan pertukaran pelajar, Pihak Kedua wajib menjaga komunikasi dengan Pihak Pertama selama proses kegiatan pertukaran pelajar, Pihak Kedua wajib memberikan seminar persiapan kegiatan pertukaran pelajar kepada Pihak Pertama, Pihak Kedua wajib menyiapkan kesempatan untuk reintegrasi dari peserta kegiatan pertukaran pelajar setelah kembali dari kegiatan pertukaran pelajar. Dalam Kontrak Exchange Participant Global Community Development Program timbul suatu permasalahan terkait dengan syarat sahnya kontrak, yaitu kecakapan hukum para pihak. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Pihak Pertama baru berumur tujuh belas tahun dan belum menikah ketika menandatangani kontrak tersebut. Padahal hal-hal yang diatur dalam Kontrak Exchange Participant Global Community Development Program bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan oleh Pihak Pertama yang masih berumur tujuh belas tahun dan belum menikah seperti kewajiban-kewajiban dan membayar segala biaya yang timbul dari program pertukaran pelajar yang diselenggarakan oleh Pihak Kedua yang terdiri dari formulir aplikasi seharga Rp. 10.000 (offline), biaya induction dan seleksi sebesar Rp. 50.000 (offline) atau Rp. 75.000 (online) commit tofee user dibayar pada hari seleksi, biaya exchange sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta

6 digilib.uns.ac.id


lima ratus ribu rupiah) dibayar 2 (dua) kali. Jika biaya yang dicantumkan di atas tidak dapat dipenuhi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, Pihak Pertama akan didenda sebesar 10% (sepuluh persen) perhari, membayar segala biaya yang timbul dari pembuatan dokumen untuk dapat pergi ke luar negeri atau negara yang dituju oleh Pihak Pertama dalam hal ini, dan bertanggungjawab atas diri sendiri selama berada di negara yang dituju oleh Pihak Pertama selama program pertukaran pelajar berlangsung. Berdasarkan paparan di atas, penulis tertarik untuk mengaji permasalahan tersebut dalam penulisan hukum dengan judul “KECAKAPAN BERTINDAK PARA PIHAK DALAM KONTRAK DIHUBUNGKAN DENGAN SYARAT SAHNYA KONTRAK (Studi Kasus Kontrak Exchange Participant Global Community Development Program antara Ayu Kusumaningrum dengan AIESEC Official Expansion Universitas Sebelas Maret)”.

B. Perumusan Masalah Perumusan masalah merupakan bagian penting dalam suatu penulisan hukum agar terarah dan tujuan tidak menyimpang dari pokok permasalahan sehingga sangat diperlukan untuk memfokuskan masalah agar dapat dipecahkan secara sistematis. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 1.

Apakah para pihak dalam Kontrak Exchange Participant Global Community Development Program antara Ayu Kusumaningrum dengan AIESEC Official Expansion Universitas Sebelas Maret telah memenuhi syarat kecakapan bertindak sebagai salah satu syarat sahnya kontrak?

2.

Apa implikasi hukum apabila para pihak dalam Kontrak Exchange Participant

Global

Community

Development

Program

antara

Ayu

Kusumaningrum dengan AIESEC Official Expansion Universitas Sebelas Maret tidak memenuhi syarat kecakapan bertindak sebagai salah satu syarat sahnya kontrak?

commit to user

7 digilib.uns.ac.id


C. Tujuan Penelitian Dalam suatu penelitian dikenal dua macam tujuan, yaitu tujuan obyektif dan tujuan subyektif. Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis adalah sebagai berikut: 1.

Tujuan Obyektif a.

Untuk mengetahui para pihak dalam Kontrak Exchange Participant Global Community Development Program antara Ayu Kusumaningrum dengan AIESEC Official Expansion Universitas Sebelas Maret belum atau telah memenuhi syarat kecakapan bertindak sebagai salah satu syarat sahnya kontrak.

b.

Untuk mengetahui implikasi hukum apabila para pihak dalam Kontrak Exchange Participant Global Community Development Program antara Ayu Kusumaningrum dengan AIESEC Official Expansion Universitas Sebelas Maret tidak memenuhi syarat kecakapan bertindak sebagai salah satu syarat sahnya kontrak.

2.

Tujuan Subyektif a.

Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar Strata 1 (Sarjana) dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

b.

Untuk menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah penulis peroleh agar dapat memberi manfaat bagi penulis dan masyarakat pada umumnya serta memberi kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

c.

Untuk memperdalam pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek menulis, khususnya dalam bidang hukum perdata.

D. Manfaat Penelitian Sebuah penelitian dapat memberikan manfaat bagi pengetahuan terutama ilmu hukum baik secara teoritis maupun praktek. Penulis berharap penulisan commit to user

8 digilib.uns.ac.id


hukum ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi orang lain. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut: 1.

Manfaat Teoritis a.

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya serta dapat dipakai sebagai acuan terhadap penulisan maupun penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

b.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu tambahan referensi, masukan data, ataupun literatur bagi penulisan hukum selanjutnya yang berguna bagi para pihak yang berkepentingan.

c.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemecahan atas permasalahan yang diteliti.

2.

Manfaat Praktis a.

Memberikan suatu gambaran dan informasi tentang penelitian yang sejenis dan pengetahuan bagi masyarakat luas tentang kecakapan bertindak para pihak dalam kontrak dihubungkan dengan syarat sahnya kontrak (Studi Kasus Kontrak Exchange Participant Global Community Development Program antara Ayu Kusumaningrum dengan AIESEC Official Expansion Universitas Sebelas Maret).

b.

Memberikan pendalaman, pengetahuan, dan pengalaman yang baru kepada penulis mengenai permasalahan hukum yang dikaji yang dapat berguna bagi penulis maupun orang lain di kemudian hari.

E. Metode Penelitian 1.

Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum. Penelitian hukum (legal research) adalah suatu proses untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu menentukan apakah aturan hukum yang ada sudah sesuai dengan norma hukum, apakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum dan apakah commitnorma to userhukum atau prinsip hukum (Peter tindakan seseorang sesuai dengan


9 digilib.uns.ac.id

Mahmud Marzuki, 2014: 47). Menurut pendapat Peter Mahmud Marzuki, segala penelitian hukum (legal research atau rechtsonderzoek) bersifat normatif (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 55-56). 2.

Sifat Penelitian Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, dan norma-norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 41). Penelitian hukum ini akan mempelajari norma-norma hukum terkait syarat sahnya kontrak sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk kemudian memberikan saran bagi AIESEC Official Expansion Universitas Sebelas Maret dalam menangani kontrak yang salah satu pihaknya belum dewasa harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.

Pendekatan Penelitian Menurut Peter Mahmud Marzuki, di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach) (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 133). Pada penulisan hukum guna memperoleh jawaban dari kasus yang ingin dikaji maka penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang dalam hal ini penulis perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji guna menjawab isu hukum yang dikaji oleh penulis. Selain itu penulis juga menggunakan pendekatan studi kasus (case study) yang merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu ditinjau dari berbagai aspek hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 134).

4.

Jenis dan Sumber Hukum Pemecahan isu hukum memerlukan sumber-sumber penelitian. Sumbercommit menjadi to user sumber-sumber penelitian yang sumber penelitian dapat dibedakan

10 digilib.uns.ac.id


berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 181). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah: a.

Bahan hukum primer, yaitu: 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 5) Kontrak Exchange Participant Global Community Development Program antara Ayu Kusumaningrum dengan AIESEC Official Expansion Universitas Sebelas Maret.

b.

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku teks, jurnaljurnal hukum, kamus-kamus hukum, dan artikel internet yang berkaitan dengan topik yang dianalisa.

5.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah kajian pustaka. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diinventaris dan diklasifikasikan menyesuaikan dengan masalah yang dibahas. Bahan hukum primer dan sekunder diklasifikasikan, yaitu berupa pertaturan perundang-undangan terkait batas umur kedewasaan, syarat sahnya suatu kontrak, dan Kontrak Exchange Participant Global Community Development Program antara Ayu Kusumaningrum dengan AIESEC Official Expansion Universitas Sebelas Maret untuk bahan hukum primer. Sedangkan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal, dan artikel hukum mengenai batas umur kedewasaan dan implikasi tidak terpenuhinya syarat sahnya kontrak.

commit to user



6.

Teknik Analisa Bahan Hukum Teknik analisa bahan hukum berkaitan dengan penggunaan penalaran ilmiah terhadap bahan-bahan hukum. Teknik analisis yang penulis gunakan adalah logika deduktif. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan Aristoteles, penggunaan metode deduksi berpangkal pada pengujian premis mayor (pernyataan bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (pernyataan bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 89). Penggunaan metode deduksi ini berpangkal dari pengajuan premis mayor yang dalam hal ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat sahnya kontrak. Kemudian diajukan premis minor, yaitu fakta hukum mengenai kecakapan hukum para pihak dalam Kontrak Exchange Participant Global Community Development Program.

F. Sistematika Penulisan Hukum Sistematika penulisan hukum ini disusun untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai isi penulisan hukum. Sistematika penulisan hukum ini terdiri dari empat bab, yaitu: BAB I

PENDAHULUAN Dalam bab pendahuluan ini, penulis akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA Dalam bab ini penulis memaparkan dua sub bab yang berisi kerangka teori dan kerangka pemikiran. Dalam kerangka teori memuat tinjauan mengenai kontrak, tinjauan mengenai kecakapan to user bertindak, tinjauancommit mengenai AIESEC, dan tinjauan mengenai



Kontrak Exchange Participant Global Community Development Program.

Sedangkan

kerangka

pemikiran

penulis

akan

memberikan gambaran paradigma berpikir (mindset) dalam melakukan penulisan hukum yang telah dikonstruksikan dalam bentuk skema. BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pada bab ini penulis menguraikan hasil penelitian yang telah didapat dari proses penelitian serta menganalisis permasalahannya seperti yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah. Dalam penulisan hukum ini yang menjadi pokok permasalahan adalah tentang para pihak dalam Kontrak Exchange Participant Global Community Development Program antara Ayu Kusumaningrum dengan AIESEC Official Expansion Universitas Sebelas Maret belum atau telah memenuhi syarat kecakapan bertindak sebagai salah satu syarat sahnya kontrak dan implikasi apabila para pihak dalam

Kontrak

Exchange

Participant

Global

Community

Development Program antara Ayu Kusumaningrum dengan AIESEC Official Expansion Universitas Sebelas Maret tidak memenuhi syarat kecakapan bertindak sebagai salah satu syarat sahnya kontrak. BAB IV

PENUTUP Bab ini merupakan bab akhir dari penulisan hukum yang berisi tentang simpulan dari pembahasan sebelumnya disertai dengan saran atau rekomendasi terhadap hal-hal yang harus dilakukan dan diperbaiki terhadap permasalahan dalam penelitian hukum ini.

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

commit to user

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah

Recommend Documents