perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Seiring dengan berkembangan zaman pada saat ini, adanya pembangunan nasional ke depan merupakan serangkaian upaya untuk memajukan perkembangan pembangunan nasional ke arah yang lebih baik. Sistem ekonomi ideal bagi Indonesia adalah sistem ekonomi pasar bebas terkendali. Dimana sistem ini tetap membuka peluang seluasluasnya kepada pasar, dengan tetap dikendalikan oleh Pemerintah sebagai pemandunya. Namun sistem ekonomi pasar tersebut membutuhkan suatu sistem hukum yang mampu mengendalikan aktivitas dalam pasar. Jika perusahaan-perusahaan berperilaku kompetitif dan tidak terdapat eksternalitas, maka dapat dikatakan bahwa perdagangan bebas berjalan dengan efisien. Seperti yang dijelaskan oleh Daniel Agustino dalam Jurnal Hukum Persaingan Usaha Edisi 1: “Ketika dimana perusahaan diduga menggunakan kekuatan pasarnya secara berlebihan bagaimanapun juga, Pemerintah suatu negara dapat menggunakan kebijakan persaingan untuk menindaklanjuti aktivitas antipersaingan tersebut. Untuk kebijakan semacam itu biasa disebut dengan anti-trust policy atau competition policy” (Daniel Agustino, 2009:19). Terjadinya berbagai penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa, dikarenakan oleh kelalaian dan inkompetensi pelaksana serta peserta pengadaan. Salah satunya yaitu persaingan usaha yang tidak sehat dilakukan antara pelaku usaha. Selain itu persaingan usaha yang tidak sehat juga dapat mengakibatkan menutupnya peluang terjadinya kompetisi berkualitas. Persekongkolan yang terjadi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dapat menghambat penawar yang mempunyai itikad baik menjadi terhambat untuk masuk pasar. Selain itu iklim korupsi dan kolusi commit to user 1
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 2
antara birokrasi dan pelaku usaha terkait pengadaan barang dalam tender merupakan salah satu hal yang harus dibenahi. Hal tersebut menjadi suatu perhatian tersendiri dilakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Menurut Riris Munadiya dalam Jurnal Persaingan Usaha Edisi 5 tahun 2011. “Melewati 10 tahun penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, terdapat berbagai perkembangan yang dapat dilihat, baik dari sisi jumlah penanganan perkara maupun dari sisi substansi persaingan yang ditangani. Berdasarkan statistik penanganan perkara dari tahun 2000– 2010, kasus persaingan masih didominasi oleh kasus tender yang persentasenya mencapai 69% dari kasus yang masuk. Sisanya sebanyak 31% berupa kasus yang terkait dengan penyalahgunaan posisi dominan, kartel, monopoli dan kepemilikan saham” (Riris Munadiya, 2011:159).
Gambar 1. Variasi dugaan pelanggaran yang disampaikan pelapor.
Seperti dalam Kasus Perkara Nomor 01/KPPU-L/2013 tentang Pengadaan Barang Cetakan dan Alat Peraga Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2011 pada prakteknya, adanya dugaan pelaku usaha melakukan persekongkolan dengan pelaku usaha lain dengan cara membentuk group-group atau kelompokkelompok dengan tujuan untuk memenangkan tender yaitu terlapor II (CV commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 3
Budi Utomo), terlapor III (PT Madju Medan Cipta), dan terlapor IV (CV Padang Mas) yang berdasarkan keterangan dan alat bukti diketahui adanya kesamaan dokumen softcopy pada daftar kuantitas dan harga buku yang ditawarkan oleh CV Budi Utomo, PT Madju Medan Cipta dan CV Padang Mas, dan harga penawaran CV Budi Utomo, PT Madju Medan Cipta dan CV Padang Mas mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Selain itu adanya diskriminasi membatasi Peserta Tender dengan upaya Terlapor I (Panitia Tender Pengadaan Barang Cetakan dan Alat Peraga Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2011) memfasilitasi terlapor II (CV Budi Utomo), terlapor III (PT Madju Medan Cipta), dan terlapor IV (CV Padang Mas) untuk menjadi pemenang tender, dengan cara Terlapor I (Panitia Tender) memberikan syarat contoh buku kepada CV Budi Utomo, PT Madju Medan Cipta dan CV Padang Mas pada saat pemasukan dokumen penawaran sehingga membatasi peserta tender merupakan tindakan yang menghambat persaingan usaha, sehingga menyebabkan pelaku usaha yang didiskriminasi atau yang bukan merupakan anggota dari kelompok-kelompok perusahaan yang bersekongkol tersebut atau dapat juga disebut kompetitor dalam tender tersebut, mendapat pengurangan nilai dan menjadi tidak lolos dalam evaluasi-evaluasi yang dilakukan oleh panitia Pengadaan Barang Cetakan dan Alat Peraga Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2011. Perlakuan tersebut dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada anggota kelompok yang bersekongkol memenangkan tender. Perlakuan diskriminasi ini merupakan suatu bentuk praktek dengan tujuan untuk menyingkirkan pesaing lain yang merupakan akibat dari sebuah bentuk persekongkolan dalam tender. Praktek ini dilakukan untuk membuat seolah-olah tender Pengadaan Barang Cetakan dan Alat commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 4
Peraga Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2011 telah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa. Namun, yang sesungguhnya terjadi adalah adanya persaingan semu. Setelah mempertimbangkan laporan dugaan pelanggaran, tanggapan masing-masing terlapor terhadap laporan dugaan pelanggaran, keterangan para saksi, keterangan para ahli, keterangan para terlapor, suratsurat dan atau dokumen, dalam amar putusannya Majelis Komisi KPPU menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Telah terbukti terjadi Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh terlapor II, terlapor III, dan terlapor IV dibuktikan dengan adanya kesamaan dokumen pada daftar kuantitas dan harga, adanya kerja sama menyiapkan dokumen kualifikasi, kesamaan pola dalam penyusunan harga penawaran, dan kesesuaian dokumen penawaran. Selain itu telah terbukti terjadi persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh terlapor I dengan terlapor II, terlapor III, dan terlapor IV dengan cara mewajibkan peserta tender untuk memberikan buku contoh pada saat memasukan dokumen penawaran dan melakukan evaluasi tidak sesuai aturan sebagaimana dalam butir 5 tentang hukum. Seperti yang tertera dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bahwa: “pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.” Bila dilihat dari isi Pasal tersebut menjelaskan bahwa persekongkolan terjadi melibatkan
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 5
semua pihak, baik pelaku usaha dengan pesaingnya, maupun pelaku usaha dengan pemberi kerja atau dengan panitia penyelenggara. Pentingnya perlindungan hukum terhadap pelaku usaha merupakan hak pelaku usaha tersebut agar dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Keadaan ini dapat mendorong terciptanya kesempatan yang sama bagi setiap pelaku usaha untuk melakukan persaingan usaha yang sehat dan wajar serta untuk mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat dan kompetitif di Indonesia. Perlindungan hukum itu tentu saja dapat memberi peluang bagi pelaku usaha lain untuk dapat memajukan dan mengembangkan kegiatan usaha yang dilakukannya, sehingga perlu diketahui bagaimana bentuk perlindungan hukum diberikan terhadap pelaku usaha yang merasa dirugikan. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Dirugikan Akibat Persekongkolan Tender Pengadaan Barang Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat” (Studi Kasus Perkara Nomor 01/KPPU-L/2013 tentang Pengadaan Barang Cetakan dan Alat Peraga Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2011)
B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang dirugikan akibat persekongkolan tender dalam Pengadaan Barang Cetakan dan Alat Peraga Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan pada Kasus Perkara Nomor 01/KPPU-L/2013 menurut UndangUndang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat? commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 6
2. Bagaimana pengawasan yang dilakukan Pemerintah sebagai upaya mengantisipasi risiko terjadinya persekongkolan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah?
C. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini pada dasarnya untuk mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti, karena suatu rencana penelitian harus mempunyai tujuan yang hendak dicapai dengan jelas. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Tujuan Objektif a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang dirugikan akibat persekongkolan tender dalam Pengadaan Barang Cetakan dan Alat Peraga Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan pada Kasus Perkara Nomor 01/KPPUL/2013 menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;dan b. Untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan Pemerintah sebagai upaya mengantisipasi risiko terjadinya persekongkolan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. 2. Tujuan Subyektif a. Untuk menambah pengetahuan di bidang Hukum Perdata dalam hal perlindungan hukum setiap pelaku usaha dan penyelesaian persekongkolan tender;dan b. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 7
D. Manfaat Penelitian Dalam setiap kegiatan penelitian diharapkan adanya suatu manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan. Dan peneliti berharap kegiatan penelitian dalam penulisan hukum ini akan memberikan manfaat bagi penulis maupun bagi pembaca dan pihak-pihak lain. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 1. Manfaat Teoritis a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan Ilmu Hukum pada khususnya;dan b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu literature dan bahan informasi ilmiah bagi penulisan hukum yang sejenis pada tahap selanjutnya. 2. Manfaat Praktis a. Untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir ilmiah, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu-ilmu yang diperoleh;dan b. Memberikan jawaban atas masalah yang diteliti.
E. Metode Penelitian Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian dalam kerangka know-how didalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa seyogianya atas isu hukum yang diajukan. Mengingat penelitian hukum merupakan suatu kegiatan dalam kerangka know-how, isu hukum hanya dapat diidentifikasi oleh ahli hukum dan tidak mungkin oleh ahli yang lain (Peter Mahmud Marzuki, 2013:83). commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 8
Adapun metode digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian digunakan penulis untuk penulisan penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrindoktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2005:35). Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian hukum yang bersifat preskriptif (Peter Mahmud Marzuki, 2005:33). 2. Sifat penelitian Sifat yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Preskritif (Peter Mahmud Marzuki, 2013:41). Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, artinya ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai, keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sifat penelitian hukum ini sejalan dengan sifat ilmu hukum itu sendiri, sifat dari ilmu hukum adalah ilmu preskriptif (Peter Mahmud Marzuki, 2005:22). Penelitian ini bersifat preskriptif karena berusaha menjawab isu hukum mengenai perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang dirugikan akibat persekongkolan tender dalam Pengadaan Barang Cetakan dan Alat Peraga Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan Pemerintah untuk
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 9
mengantisipasi risiko terjadinya persekongkolan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. 3. Pendekatan penelitian Menurut
Peter
Mahmud
Marzuki,
pendekatan
dalam
penelitian hukum ada lima, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach) (Peter Mahmud Marzuki, 2013:133). Pendekatan
penelitian
digunakan
oleh
penulis
dalam
penelitian hukum ini yaitu pendekatan Perundang-undangan (statute Approach). Pendekatan ini dipilih karena dalam Kasus Perkara Nomor 01/KPPU-L/2013 tentang Pengadaan Barang Cetakan dan Alat Peraga Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2011 yang pada prakteknya terjadi Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh terlapor II (CV Budi Utomo), terlapor III (PT Madju Medan Cipta), dan terlapor IV (CV Padang Mas) yang dibuktikan dengan adanya kesamaan dokumen pada daftar kuantitas dan harga, adanya kerja sama menyiapkan dokumen kualifikasi, kesamaan pola dalam penyusunan harga penawaran, dan kesesuaian dokumen penawaran. selain itu telah terbukti terjadi persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh terlapor I (Panitia Tender Pengadaan Barang Cetakan dan Alat Peraga Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2011) dengan terlapor II, terlapor III, dan terlapor IV dengan cara mewajibkan peserta tender untuk memberikan buku contoh pada saat memasukan dokumen penawaran dan melakukan evaluasi tidak sesuai aturan.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 10
Dari kasus perkara tersebut penulis ingin meninjau tentang perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang dirugikan akibat persekongkolan tender dalam Pengadaan Barang Cetakan dan Alat Peraga Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan bagaimana pengawasan yang dilakukan Pemerintah untuk mengantisipasi risiko terjadinya persekongkolan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. 4. Jenis Sumber dan Bahan Hukum Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang-undangan dan putusanputusan hakim. Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamuskamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2013:181). Adapun sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah: a. Bahan Hukum Primer 1) Putusan Perkara Nomor 01/KPPU-L/2013 tentang Pengadaan Barang Cetakan dan Alat Peraga Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2011; 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 11
3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;dan 5) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender. b. Bahan Hukum Sekunder Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan bahan Primer, seperti: 1) Buku-buku ilmiah mengenai Hukum Persaingan Usaha; 2) Hasil karya ilmiah para sarjana yang relevan; 3) Kamus-kamus Hukum Perdata; 4) Jurnal-jurnal Hukum;dan 5) dari hasil penelitian lainnya. 5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Suatu penelitian pasti akan memerlukan bahan hukum yang lengkap. Untuk penelitian yang menggunakan pendekatan Perundangundangan (statute approach). Bahan hukum primer yang pertama kali harus dikumpulkan adalah Peraturan Perundang-undangan tentang isu yang hendak dipecahkan (Peter Mahmud Marzuki, 2013:239). Selain itu penulis melakukan studi pustaka dengan mengumpulkan, membaca dan mengkaji dokumen, buku-buku, artikel, majalah maupun surat kabar dan lainnya yang berhubungan dengan Hukum Persaingan Usaha.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 12
6. Teknik Analisis Bahan Hukum Teknik analisis dilakukan oleh penulis adalah mempergunakan metode dalam penalaran hukum yaitu metode deduksi. Metode deduksi adalah metode yang berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan bersifat umum) yang kemudian diajukan premis minor (pernyataan bersifat khusus) dari kedua premis ini kemudian ditarik kesimpulan atau conclusion (Peter Mahmud Marzuki, 2005:47).
F. Sistematika Penulisan Hukum Sistematika penulisan dalam penulisan hukum ini terdiri dari 4 bab, dimana setiap bab itu saling berkaitan sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan. Dan tiap-tiap bab terbagi dalam subsub bagian, agar memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian. Sistematika hukum yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut: BAB I
: PENDAHULUAN Pada bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.
BAB II
: TINJAUAN PUSTAKA Pada bab ini berisi kajian pustaka dan teori yang berhubungan dengan judul dan masalah yang akan diteliti yang meliputi tinjauan tentang Perlindungan Hukum, tinjauan tentang Persaingan Usaha, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa, Bentuk Persekongkolan dan Penanganan Perkara Di KPPU.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 13
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pada bab ini penulis menguraikan pembahasan dan hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan rumusan masalah yang ada, yaitu: Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang dirugikan akibat persekongkolan tender dalam Pengadaan Barang Cetakan dan Alat Peraga Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan pada Kasus Perkara Nomor 01/KPPU-L/2013 menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan Bagaimana pengawasan yang dilakukan Pemerintah sebagai upaya mengantisipasi risiko terjadinya persekongkolan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Lalu disertai kerangka pemikiran untuk memudahkan pemahaman dalam alur berfikir. BAB IV : PENUTUP Dalam bab ini penulis mengungkapkan simpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. DAFTAR PUSTAKA
commit to user
