BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang Masalah

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Perkawinan merupakan suatu hal yang penting bagi kelangsungan hidup manusia. Dimana salah satu tujuan perkawinan dilakukan adalah untuk memperpanjang garis keturunan keluarga. Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 mendefinisikan bahwa: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Islam perkawinan diwajibkan agar semua kebutuhan biologis dapat tersalurkan dan dapat dilakukan secara halal dan bertujuan untuk menghindari diri dari perbuatan zina. Perkawinan adalah tuntutan kodrat hidup yang tujuannya antara lain adalah untuk memperoleh keturunan, guna melangsungkan kehidupan sejenis (Ahmad Azhar Basyir, 2007: 12). Telah dijelaskan secara tegas dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat pada Pasal 2 : 1.

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

2.

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan dalam Islam juga bertujuan untuk memelihara pandangan mata dan menjaga kehormatan diri sebagaimana dinyatakan dalam hadits:

"Dari Abdullah Bin Mas‟ud ia berkata, telah berkata kepada kami Rasulullah SAW : Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu yang telah sanggup kawin maka hendaklah ia kawin, maka sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangancommit (terhadap yang dilarang oleh Agama) dan to user

1


digilib.uns.ac.id 2

memelihara faraj. Dan barang siapa yang tidak sanggup hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu adalah perisai baginya” (H.R. Buhkari dan Muslim) Seperti halnya tertulis dalam Firman Allah Q.S An-Nuur ayat 32 yang artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” Dalam Kompilasi Hukum Islam memang telah dijelaskan bahwa seseorang yang akan melakukan perkawinan memiliki tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Relationship confidence, defined as the belief that one‟s relationship will be successful into the future, which encompasses perceived couple-level efficacy to successfully manage conflicts and an expectancy for a future as a happy couple, has shown strong associations with relationship adjustment. (Kaplan and Madux, 2002: 789) Artinya : Kepercayaan hubungan, yang didefinisikan sebagai keyakinan bahwa hubungan seseorang akan sukses ke masa depan, yang meliputi dirasakan kemanjuran beberapa tingkat untuk berhasil mengelola konflik dan harapan untuk masa depan bersama pasangan bahagia, menunjukkan hubungan yang kuat dengan penyesuaian hubungan. Tetapi adakalanya dimana terjadi perselisihan antara suami dan istri yang dapat menyebabkan keretakan dalam rumah tangga. Perceraian adalah pilihan paling menyakitkan bagi para pasangan suami istri. Namun demikian, perceraian bisa jadi pilihan terbaik yang bisa membukakan jalan bagi kehidupan baru yang membahagiakan. Perceraian adalah perhentian hubungan perkawinan karena kehendak pihak-pihak atau salah satu pihak yang terkait dalam hubungan perkawinan tersebut

(Zuhdi

Muhdlor,

1994

:

55).

Perceraian

mengakibatkan status seorang laki-laki bagi suami, maupun status seorang perempuan sebagai istri akan berakhir. Namun perceraian commit to user tidaklah menghentikan status mereka masing-masing sebagai ayah dan

2


digilib.uns.ac.id 3

ibu terhadap anak-anaknya. Karena sebenarnya yang menjadi korban dalam sebuah perceraian adalah anak dari hasil perkawinan tersebut. Dimana anak yang merasakan dampak yang signifikan akibat dari putusnya perkawinan dari ayah maupun ibunya. Konflik perebutan anak yang dilakukan oleh kedua orang tuanya tidak justru melindungi hak-hak dan kepentingan anak, namun justru merusak kepentingan, hak-hak dan perkembangan hidup anak, terlebih jika sampai anak di culik atau dibawa paksa dengan kekerasan (Azwir Butun, 1992: 134). Beban berat sesungguhnya akan terjadi pada pasangan terutama anak pasca perceraian, padahal secara umum anak memiliki hak yang sama seperti pada saat, ketika orang tua belum bercerai antara lain : 1.

Kasih sayang;

2.

Anak harus tetap mendapatkan kasih sayang dan anak berhak menentukan dengan siapa dia akan tinggal;

3.

Pendidikan;

4.

Perhatian kesehatan;

5.

Tempat tinggal yang layak;

“There is now strong consensus in the research literature that children whose parents have divorced are at increased risk of displaying a variety of problem behaviors compared to children living in continuously intact families.” Artinya : Saat ini sudah ada konsensus yang kuat dalam literatur penelitian bahwa anak-anak yang orang tuanya telah bercerai berada pada peningkatan risiko menampilkan berbagai masalah perilaku dibandingkan dengan anak yang hidup dalam keluarga terus utuh. (Nilgün Öngider, 2013: 140) Anak-anak yang ditinggalkan orang tua yang bercerai juga merasakan dampak negatif. Mereka mempunyai pandangan yang negatif terhadap pernikahan, mereka akan merasa takut mencari pasangan hidupnya, takut menikah sebab merasa dibayang-bayangi kekhawatiran jika perceraian itu juga terjadi pada dirinya ( Putri Rosalia, 2013: 16) commit to user

3


digilib.uns.ac.id 4

Tetapi pada prakteknya terkadang semua itu tidak berjalan sebagaimana mestinya seperti yang disebutkan dalam Undang – Undang. Seperti contohnya banyak pasangan suami istri yang ketika mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama mereka hanya mementingkan kepentingan pribadinya masing-masing. Mereka tidak memikirkan tentang hal yang terjadi setelah perceraian seperti halnya mengenai hak asuh anak, harta bersama, dan lain – lain. Masalah itu baru muncul ketika perceraian sudah terjadi dan hal ini justru lebih menyusahkan posisi dari anak tersebut. Padahal di dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa demi kelangsungan hidup si anak, maka tugas dan tanggungjawab orang tua tidak terputus karena adanya perceraian. Selain itu Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 menjelaskan bahwa dalam hal terjadinya perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, sedangkan yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya, dan untuk biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Dalam kasus yang akan diangkat oleh penulis adalah sengketa hak asuh anak yang muncul justru setelah perceraian terjadi. Hal ini disebabkan

karena

mereka

yang

melakukan

perceraian

tidak

menyertakan langsung mengenai hak asuh anaknya. Dimana sebelum dan setelah adanya putusan dari Pengadilan mengenai hal perceraian mereka sebenarnya telah terjadi perebutan hak asuh anak. Penggugat dan Tergugat yang memiliki 2 orang anak dari hasil perkawinannya tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dari awal terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara mereka. Namun kemudian setelah itu tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat “menculik” anak mereka pada saat perjalanan menuju sekolah mereka. Akibat dari perbuatannya itu, Tergugat dijatuhi hukuman penjara selama 8 bulan karena tindak pidana yang dilakukannya yang diantaranya “penculikan” commitDalam to userRumah Tangga (KDRT). Setelah dan tindak pidana Kekerasan

4


digilib.uns.ac.id 5

kejadian tersebut maka Penggugat mengajukan gugatan sengketa hak asuh anak ke Pengadilan Agama Surakarta. Penggugat menuntut agar anak dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan menghukum Tergugat untuk bertanggungjawab memberikan nafkah secara seluruhnya dan membayar uang nafkah untuk kebutuhan anaknya hingga dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah sejumlah Rp 10.000.000,- perbulan. Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis mencoba meneliti terkait dengan pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak tersebut dalam penulisan hukum yang berjudul : “PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN HAKIM PENGADILAN

AGAMA

SURAKARTA

NOMOR

:

0808/Pdt.G/2011/PA.Ska)”. B. Rumusan Masalah Perumusan masalah diperlukan guna menegaskan obyek-obyek yang menjadi masalah yang akan diteliti, sehingga memudahkan pengerjaannya serta dapat mencapai sasaran yang diinginkan. Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut : 1.

Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara hak asuh anak akibat perceraian dalam putusan hakim Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0808/Pdt.G/2011/PA.Ska. ?

2.

Apakah akibat hukum terhadap anak dalam putusan hakim Pengadilan Agama Surakarta Nomor : 0808/Pdt.G/2011/PA.Ska. ? C. Tujuan Penelitian Penulis dalam melakukan penelitian ini mempunyai tujuan tertentu yang

ingin dicapai sebagai pemecahan masalah yang dihadapi. Tujuan yang dikenal dalam suatu penelitian ada dua macam, yaitu tujuan obyektif dan tujuan subyektif. Dalam rencana penulisan ini, tujuan obyektif dan subyektif adalah sebagai berikut:

commit to user

5


1.

digilib.uns.ac.id 6

Tujuan Obyektif Tujuan obyektif yaitu tujuan penulisan dilihat dari tujuan umum yang mendasari penulis dalam melakukan penulisan. Dalam penelitian ini, tujuan obyektifnya adalah: a. Untuk mengetahui hal – hal apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak akibat perceraian di Pengadilan Agama Surakarta. b. Untuk mengidentifikasi akibat hukum terhadap anak dalam putusan hakim Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0808/Pdt.G/2011/PA.Ska.

2.

Tujuan Subyektif Tujuan subyektif yaitu tujuan penulisan dilihat dari tujuan pribadi penulis yang mendasari penulis dalam melakukan penulisan. Dalam penelitian ini, tujuan subyektifnya adalah sebagai berikut : a.

Untuk menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan memperdalam pemahaman penulis terkait dengan penerapan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 khususnya mengenai hak asuh anak karena terjadinya perceraian.

b.

Untuk memperoleh data-data sebagai sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum, khususnya dalam bidang Ilmu Hukum dan Masyarakat.

c.

Untuk memenuhi persyaratan akademis untuk meraih gelar kesarjanaan khususnya di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta melalui penyusunan penulisan hukum ini. D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan nilai, daya guna dan manfaat sebagai berikut : 1.

Manfaat Teoritis Manfaat teroritis yaitu manfaat dari penulisan hukum ini yang bertalian dengan pengembangan ilmu hukum. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut : commit to user

6


a.

digilib.uns.ac.id 7

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan di bidang Ilmu Hukum, khususnya pada bidang Ilmu Hukum dan Masyarakat.

b.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur, referensi, dan bahan-bahan informasi ilmiah. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenisnya pada tahap selanjutnya.

2.

Manfaat Praktis Manfaat praktis yaitu manfaat dari penulisan hukum ini yang berkaitan dengan pemecahan masalah. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut : a.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang akan diteliti.

b.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan sumbangan pemikiran pada pihak-pihak yang terkait dengan masalah hak asuh anak akibat terjadinya perceraian.

c.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pola pikir kritis bagi masyarakat dan juga penulis sendiri dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. E. Metode Penelitian Metode penelitian ini merupakan suatu cara untuk memperoleh data yang

lengkap yang dijadikan pedoman dan dapat dipercaya kebenarannya sehingga hasil penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan tujuan dari penelitian dapat dicapai. Metode penelitian yang digunakan yaitu sebagai berikut : 1.

Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan commitdengan to usercara meneliti bahan pustaka atau

7


digilib.uns.ac.id 8

sumber penelitian sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sebenarnya tidak perlu menyebut istilah “penelitian hukum normatif” karena dengan penyebutan “penelitian hukum” saja, sudah jelas bahwa penelitian tersebut bersifat normatif (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 55-56). 2.

Sifat Penelitian Sifat penelitian hukum yang disusun penulis adalah bersifat preskriptif atau terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, penelitian hukum yang dilakukan oleh praktisi maupun para scholars tidak dimulai dengan hipotesis. Sehingga dalam hal ini bukan hanya sekedar menetapkan aturan yang ada, melainkan juga menciptakan hukum untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Mengingat ilmu hukum merupakan ilmu terapan, penelitian hukum dalam kerangka kegiatan akademis maupun kegiatan praktis harus dibingkai oleh moral (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 59-70).

3.

Pendekatan Penelitian Dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi guna menjawab isu hukum yang sedang diteliti, pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan undangundang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan sejarah (historical approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 133-134). Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah ratio decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. (Peter commit to user Mahmud Marzuki, 2013 : 158).

8


4.

digilib.uns.ac.id 9

Jenis dan Sumber Data Penelitian Pada dasarnya penelitian hukum tidak mengenal adanya data, sehingga yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundangundangan dan putusan hakim. Adapun bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 181). a.

Bahan Hukum Primer Yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundangundangan. Bahan hukum primer dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Kompilasi Hukum Islam 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak 5) Putusan

Pengadilan

Agama

Surakarta

Nomor

:

0808/Pdt.G/2011/PA.Ska. b.

Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan hukum ini terdiri dari hasil ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku-buku, koran, majalah, dokumen-dokumen terkait, internet, makalah, dan jurnal hukum para ahli.

5. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumen atau bahan pustaka (library study). Pengumpulan bahan hukum jenis ini dilakukan dengan cara membaca, mengkaji, dan mempelajari buku-buku, peraturan commit to user makalah, jurnal hukum, dan perundang-undangan, literatur, artikel,

9


digilib.uns.ac.id 10

sebagainya, baik dari media cetak maupun elektronik atau internet yang berhubungan dengan masalah yang menjadi obyek penelitian. Studi kepustakaan ini digunakan untuk mendapatkan teori dan konsep yang berkenaan dengan keputusan hakim melalui beberapa buku dan literatur yang kemudian dipandang mewakili dan berkaitan dengan hasil keputusan hakim. 6.

Teknik Analisis Data Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif adalah berpangkal pada prinsip-prinsip dasar, kemudian penelitian tersebut menghadirkan objek yang hendak diteliti. Sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles, penggunaan metode deduksi berpangkal dari pegajuan premis major (pernyataan bersifat umum) kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 89). Penulis menggunakan aturan hukum berupa Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai premis mayor, sedangkan premis minornya adalah fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Dari kedua hal tersebut kemudian ditarik suatu konklusi yaitu jawaban dari permasalahan yang penulis akan teliti ini. F. Sistematika Penulisan Hukum Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika penulisan

karya ilmiah yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan karya ilmiah, maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum. Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan sistematika penulisan hukum sebagai berikut : BAB I : PENDAHULUAN Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai : A. Latar Belakang Masalah B. Rumusan Masalah C. Tujuan Penelitian D. Manfaat Penelitian commit to user

10


digilib.uns.ac.id 11

E. Metode Penelitian F. Sistematika Penulisan Hukum BAB II

: LANDASAN TEORI

Dalam bab yang kedua ini memuat dua sub bab yaitu : A. Kerangka Teori 1. Tinjauan tentang Perceraian 2. Tinjauan tentang Hak Asuh (Hadhanah)

B. Kerangka Pemikiran Dalam kerangka pemikiran, penulis menampilkan bagan untuk mempermudah pemahaman. BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bab ini berisi tentang pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis yaitu : A. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Hak Asuh Anak Akibat Perceraian dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Surakarta Nomor : 0808/Pdt.G/2011/PA.Ska B. Akibat Hukum Terhadap Hak Asuh Anak karena Terjadinya Perceraian

dalam

Putusan

Hakim

Pengadilan

Agama

Surakarta Nomor : 0808/Pdt.G/2011/PA.Ska. BAB IV

: SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan akhir dari penulisan hukum ini yang menguraikan secara singkat mengenai : A. Simpulan B. Saran DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

commit to user

11

BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang Masalah

Recommend Documents