1
BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia
setelah
mendapatkan
kemerdekaan pada tahun 1945 berada dalam fase dimulainya pembangunan di berbagai
bidang.
Pemerintah
Indonesia
setelah
orde
lama
mulai
berkonsentrasi pada pembangunan yang lebih sistematis sejak akhir tahun 1960-an. Kenyataan yang dihadapi pemerintah pada saat itu adalah keperluan dana atau modal yang teramat besar, sehingga pemerintah Indonesia segera mengupayakan penghimpunan dana melalui berbagai macam cara yang dianggap memungkinkan, yaitu antara lain melalui pinjaman dari negaranegara donor Eropa yang tergabung dalam Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI) lalu kemudian Consultative Group on Indonesia atau CGI, Jepang, dan Amerika Serikat. Namun, bagi pemerintah pinjaman luar negeri bukan merupakan cara yang strategis untuk pembangunan, potensi dana masyarakat Indonesia harus bisa dioptimalkan untuk digunakan (M.Irsan Nasarudin dan Indra Surya 2004:1). Untuk membangun perekonomian, munculah kegiatan investasi di Indonesia sejak Tahun 1967, yakni sejak dikeluarkannya Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman modal asing dan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Keberadaan kedua Undang–Undang ini merupakan dasar hukum yang diharapkan dapat menarik investor asing muapun investor dalam negeri agar mempunyai kemauan untuk menanamkan modalnya di Indonesia yang mana dalam kedua Undang–Undang terdapat kepastian hukum bagi penanam modal asing maupun bagi penanam modal dalam negeri. Indonesia sering kali memperoleh pinjaman luar negeri untuk mendukung pembangunan nasional seperti negara–negara berkembang kebanyakan. Akan tetapi, bagi pemerintah pinjaman luar negeri bukan merupakan cara yang strategis untuk pembangunan, potensi dana masyarakat
2
Indonesia sehingga harus bisa dioptimalkan untuk digunakan. Untuk itu, dibentuk pasar modal yang dimaksudkan sebagai wahana pemenuhan kebutuhan pembiayaan pembangunan (M. Irsan Nasrudin, dan Indra Surya, 2004:1). Pada tahun 1995, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang yang bisa dijadikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan masyarakat awam terhadap investasi di pasar modal, Undang-Undang tersebut yaitu UndangUndang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM). Salah satu sasaran yang hendak dicapai dari diterbitkannya UUPM yaitu memberi kesempatan kepada pemodal kecil dan tentunya masyarakat umum yang mungkin saja awam terhadap dunia pasar modal untuk berinvestasi guna mendukung pembangunan nasional disegala bidang. Penjelasan dalam UUPM disebutkan bahwa pasar modal memiliki peran strategis dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional serta sebagai salah satu sumber pembiayaan untuk dunia usaha, termasuk usaha kecil dan menengah untuk mengembangkan usaha. Selain itu, pasar modal juga merupakan sarana investasi untuk masyarakat, termasuk pemodal kecil dan menengah. Pasar modal pada hakikatnya adalah jaringan tatanan yang memungkinkan pertukaran klaim jangka panjang, penambahan financial asset pada saat yang sama, memungkinkan investor untuk mengubah dan menyesuaikan portofolio investasi (melalui pasar sekunder). Berlangsungnya fungsi pasar modal adalah meningkatkan dan menghubungkan aliran dana jangka panjang dengan kriteria pasarnya secara efisien yang akan menunjang pertumbuhan riil ekonomi secara keseluruhan (Anoraga Pandji, Piji Pakarti, 2006:5). Pada 1997-1998 terjadilah krisis moneter di Indonesia. Hal tersebut berdampak pada kegiatan perekonomian di Indonesia hingga saat ini. Ketika itu banyak perusahaan yang mengalami kemerosotan pendapatan yang berujung kebangkrutan. Kejadian tersebut menyebabkan kalangan perbankan dan investor sangat selektif dalam mengucurkan dananya. Terganggunya iklim usaha dan investasi tersebut menyebabkan banyak pihak kesulitan mendapat
3
pendanaan untuk usahanya (Tim Studi Perdagangan EBA, 2003: i). Keadaan ini menyebabkan pasar modal menjadi alternatif sumber pendanaan yang sangat signifikan bagi dunia usaha dengan berbagai instrumennya. Akhirnya, pada abad ke-20 hingga awal abad ke-21 pasar uang dan pasar modal mengalami perkembangan yang terus meninggi (high return). Pada tahun 2001 perekonomian Indonesia menunjukkan pemulihan. Laju perekonomian mulai naik, investasi dan ekspor makin berkembang. Akan tetapi, hal tersebut belum dapat menopang penghasilan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Sehingga pada tahun 2003 dikeluarkan Instruksi Presiden tentang Paket Kebijakan Ekonomi Menjelang dan Sesudah Berakhirnya Perjanjian Kerjasama dengan International Monetary Fund Nomor 5 tahun 2003 (Inpres Tahun 2003) pada 15 September 2003. Kebijakan yang dituangkan salah satunya mengenai Pasar Modal, dimana dikatakan adnya pengembangan dari Produk Pasar Modal dalam angka 5nya. Terdapat 3 instrumen Pasar Modal menurut Pemerintah yang Perlu dikembangkan untuk pemulihan ekonomi. Ketiga produk tersebut terdiri atas: 1. Efek Beragun Aset (EBA); 2. Produk-produk berbasis Syariah; 3. Option (http://www.clubdeparis.org/en/presentation/presentation.php?BA TCH=B01WP01). EBA merupakan instrumen dalam Pasar Modal yang keberadaanya masih baru. Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIKEBA) Lahir akibat kondisi yang timbul di kalangan usaha karena membutuhkan aset yang likuid, sebab aset yang likuid akan sangat mudah dikonversikan menjadi dana segar, yang berkebalikan dalam dunia usaha dimana kalangan ini memiliki aset-aset keuanagn yang sifatnya tidak likuid seperti
surat
piutang
atau
tagihan.
Oleh
karenanya,
EBA
dirasa
menguntungkan kalangan usaha. Pembentukan EBA lahir melalui proses sekuritisasi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2005 jo Peraturan Presiden Nomor 1
4
tahun 2008 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan, Sekuritisasi adalah suatu transformasi aset yang tidak likuid menjadi likuid, dengan cara penjualan aset oleh kreditur asal kepada penerbit yang selanjutnya menerbitkan sekuritas beragun aset kepada pemodal yang diwakili oleh Bank Kustodian/wali amanat. Pada dasarnya inovasi keuangan tersebut adalah dengan mengalihkan risiko kredit atas sekelompok aset kepada pihak lain dan selanjutnya akan diperoleh likuiditas atau dana segar yang dapat diputar kembali untuk menambah volume usaha bank melalui penyaluran kredit. Di Indonesia, sekuritisasi aset dikenal dengan istilah Efek Beragun Aset sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No.KEP-493/BL/2008 Tahun 2008. Sekuritisasi aset dengan EBA memilik berbagai keuntungan antara lain (Lederman 1996: 5): a. Biaya finansial yang sangat rendah, maksudnya adalah cukup dengan menggunakan aset yang dimiliki, perusahaan dapat melakukan penjualan efek dengan kualitas kredit yang tinggi dibandingkan dengan nilai perusahan tersebut. b. Penghematan modal. Apabila dikaitkan dengan pembatasan hutang perusahaan khususnya bagi lembaga keuangan, oleh karena ketentuan pasar modal, maka transaksi dengan pola penjualan aset (true sale) dalam sistem akuntansi dapat mengurangi kebutuhan untuk kebutuhan modal yang besar (higher cost equity). c. Pendanaan/strategi pendanaan yang sesuai. Dengan sekuritisasi efek perusahaan dapat menawarkan pola, jangka waktu dan harga dasar atas efek tersebut. d.
Pendapatan. Apabila konsep sekuritisasi adalah penjualan aset (true sale), penerbit atau penjual diperbolehkan untuk mengetahui, sesuai prinsip standar akuntansi yakni Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) keuntungan atau kerugian penjualan aset tersebut diperhitungkan dengan nilai saat ini (present value) dan ekspektasi nilai yang akan datang.
5
Beberapa manfaat yang didapatkan oleh investor melalui pembelian instrumen ini yakni (Personal & Corporate Finance edisi 2:13): a. Sebagai alternatif pendanaan jangka panjang 3–10 tahun Kontrak Investasi Kolektif Beragun Aset (selanjutnya dalam penelitian ini disebut KIK EBA) lebih menarik bagi investor dibanding surat utang lain, seperti obligasi dan promes, karena didukung dengan aset yang likuid dengan risiko yang relatif kecil. b. Meski originator (penerbit) bangkrut, tagihannya tetap ada. Ini berbeda dari pembeli obligasi atau promes, yang akan kehilangan dananya kalau perusahaan yang bersangkutan bangkrut. Walaupun telah banyak perusahaan di Indonesia melakukan sekuritisasi atas aset keuangan serta menjadi originator, dan peraturan tentang EBA telah ada sejak tahun 1997 serta terlihat banyak keuntungan yang diperoleh, akan tetapi perkembangan perusahaan yang menerbitkan EBA di pasar modal Indonesia sangatlah lamban (Master Plan Pasar Modal Indonesia, 2005-2009:24). Ada banyak masalah yang ditengarai menjadi penyebabnya. Mulai dari permasalahan kesimpangsiuran mengenai aturanaturan tentang EBA (kesesuaian dalam pembuatan KIK EBA dengan asas– asas/prinsip-prinsip hukum Pasar Modal di Indonesia), lalu pelaksanaannya masih menimbulkan pertanyaan yang signifikan tentang ketidakjelasan akan timbulnya kerugian (loss experience) terkait sistem akuntansi, perlindungan hukum terhadap (investor pemegang EBA jika atas EBA), perpajakan serta hubungan hukum yang tidak dipahami, sampai pemahaman EBA yang masih terbatas (Apriyani Kurniasih, 2006:1). Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai permasalahan tersebut diatas untuk mengetahui secara mendalam mengenai Hubungan Hukum antara para pihak dalam investasi Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) kaitannya dengan pemenuhan prinsip Hukum Pasar Modal dan perlindungan hukum bagi investor melalui penulisan hukum yang berjudul
“ANALISA
REKSA
DANA
KONTRAK
INVESTASI
6
KOLEKTIF EFEK BERAGUN ASET (KIK-EBA) KAITANNYA DENGAN PEMENUHAN PRINSIP HUKUM PASAR MODAL”. Bahasan penelitian ini merupakan suatu penelitian baru dikarenakan belum ada yang membahas mengenai Hubungan Hukum antara para pihak dalam investasi Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) kaitannya dengan pemenuhan prinsip Hukum Pasar Modal, dan perlindungan investor dalam gagal bayar. Penelitian sebelumnya cenderung membahas mengenai perjanjian-perjanjian yang melandasi KIK-EBA, pelaksanaan KIK-EBA, Hambatan KIK-EBA, kegagalan sistem KIK-EBA. Seperti tesis yang berjudul “Perjanjian-Perjanjian yang Melandasi Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset”, yang ditulis oleh Indira Estiyanti Nurjadin, S.H dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, disusunlah suatu rumusan masalah oleh penulis untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam penelitian hukum ini, maka permasalahan yang akan dikaji yaitu : 1. Bagaimanakah Hubungan Hukum antara para pihak dalam investasi Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) kaitannya dengan pemenuhan prinsip Hukum Pasar Modal? 2. Apakah Reksa Dana Kontrak Investasi Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) dapat melindungi kepentingan investor dalam hal terjadinya gagal bayar?
C. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian terbagi menjadi 2 (dua) yakni: tujuan obyektif dan tujuan subyektif. Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah diatas maka tujuan obyektif dan tujuan subyektif dari penelitian ini diuraikan sebagai berikut: 1. Tujuan Obyektif
7
a. Untuk mengetahui Hubungan Hukum antara para pihak dalam investasi Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) kaitannya dengan pemenuhan prinsip Hukum Pasar Modal. b. Untuk mengetahui Investasi Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) dapat melindungi kepentingan investor dalam hal terjadinya gagal bayar. 2. Tujuan Subyektif a. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar Starta 1 (satu) dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. b. Untuk mengaplikasikan teori–teori hukum yang telah penulis peroleh selama masa studi dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret khususnya Hukum Perdata cabang ilmu Hukum Pasar Modal yang diharapkan dapat memberikan konstribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang Hukum Perdata. c. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis dalam bidang ilmu hukum pada umumnya dan bidang hukum perdata khususnya dalam cabang ilmu Hukum Pasar Modal.
D. Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Manfaat Teoritis a. Penelitian ini hasilnya diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum pada umumnya serta bidang hukum perdata khususnya cabang ilmu Hukum Pasar Modal. b. Penelitian ini hasilnya diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dan literatur tambahan di masa yang akan datang bagi penelitian– penelitian lain yang obyek kajiannya sama dengan apa yang penulis teliti.
8
c. Penelitian ini hasilnya diharapkan dapat memberikan solusi atas permasalahan–permasalahan hukum perdata dalam cabang ilmu hukum pasar modal khususnya pada Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA). 2. Manfaat Praktis a. Penelitian ini hasilnya diharapkan dapat meningkatkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis serta untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang telah diperoleh. b. Penelitian ini hasilnya diharapakan dapat menjawab pertanyaan yang diteliti oleh penulis. c. Penelitian ini hasilnya diharapakan dapat membantu memberi masukan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam ilmu hukum, khususnya Hukum Perdata dalam cabang ilmu Hukum Pasar Modal.
E. Metode Penelitian Adapun metode penelitian yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum adalah penelitian hukum normatif atau biasa dikenal dengan penelitian hukum (doctrinal research). Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa ilmu hukum
merupakan
studi
tentang
hukum
dimana
tidak
bisa
diklasifikasikan ke dalam ilmu sosial yang bidang kajiannya empiris (Peter Mahmud Marzuki, 2014:44). Oleh karenanya, dapat ditarik kesimpulan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang normatif. Aspek normatif hukum dinyatakan dengan merujuk kepada aturan-aturan tingkah laku lahiriah (Peter Mahmud Marzuki, 2014:39). Penelitian hukum doktrinal pada intinya merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder.
9
Penulis ingin menemukan hasil terkait Hubungan hukum dalam Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) kaitannya dengan Pemenuhan prinsip Hukum Pasar Modal. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) sudah dapat melindungi investor dalam hal terjadinya gagal bayar.
2. Sifat Penelitian Sifat penelitian yang ada dalam penelitaian ini akan erat kaitannya dengan sifat ilmu dalam hal ini ilmu hukum. Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, oleh karena itulah penelitian hukum tidak dimulai
dengan
hipotesis
(Peter
Mahmud
Marzuki,
2014:59).
Menerapkan sifat penelitian yang prespektif dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi disini dilakukan untuk memberikan perspektif atau penelitian mengenai benar atau salah menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Kemudian untuk penelitian yang bersifat terapan mengandung arti bahwa penelitian hukum dalam kerangka kegiatan akademis sekalipun harus melahirkan preskriptif yang dapat diterapkan (Peter Mahmud Marzuki, 2014:69).
3. Pendekatan Penelitian Metode pendekatan dalam penelitian hukum terdiri atas beberapa pendekatan, yaitu (Peter Mahmud Marzuki, 2014:133): a. Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach), b. Pendekatan Kasus (Case Approach), c. Pendekatan Historis (Historical Approach), d. Pendekatan Komparatif (Comparative Approach), dan e. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)
10
Pendekatan penelitian digunakan untuk mendapatkan jawaban dari suatu penelitian, melalui pendekatan penelitian penulis memperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Terkait dengan penelitian hukum ini, penulis menggunakan pendekatan undang-undang (Statute Approach), dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Adapun pendekatan Undang–Undang (Statute Approach) dilakukan dengan menelaah semua Undang–Undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang diteliti (Peter Mahmud Marzuki, 2014:133), serta pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dilakukan dengan mempelajari pandangan– pandangan dan doktrin–doktrin dalam ilmu hukum, sehingga penulis akan menemukan ide–ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep–konsep hukum, dan asas–asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang diteliti oleh penulis (Peter Mahmud Marzuki, 2014:135136).
4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 2, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Undang-Undang, dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan-bahan hukum sekunder terdiri dari semua publikasi tentang hukum tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnaljurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 181) Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: a. Bahan Hukum Primer: 1) Kitab Undang–Undang Hukum Perdata (KUHPerdata); 2) Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; 3) Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
11
4) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2008 jo Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan; 5) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/4/Pbi/2005 tentang Prinsip Kehati-Hatian; 6) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep86/Pm/1996 tentang Keterbukaan Informasi; 7) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-51/Pm/1997 (Peraturan Nomor IX.C.10) tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Beragun Aset (Asset Backed Securities); 8) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep36/Pm/2003 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala; 9) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-178/Bl/2008 tentang Perubahan Peraturan Nomor V.G.5 Tentang Fungsi Manajer Investasi Berkaitan Dengan Efek Beragun Aset (Asset Backed Securities); 10) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-493/BL/2008 tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.K.1 tentang Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (Asset Backed Securities); 11) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: 412/Bl/2010 (Peraturan Nomor VI.C.4) tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang; 12) Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset DanaReksa BTN03KPR. b. Bahan Hukum Sekunder: 1) Buku-buku ilmiah dibidang hukum; 2) Kamus-kamus hukum; 3) Makalah-makalah, tesis dan hasil-hasil karya ilmiah para sarjana;
12
4) Jurnal-jurnal hukum; 5) Literatur dan hasil penelitian lainnya.
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Teknik yang relevan diperlukan dalam pengumpulan bahan hukum sehingga teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah teknik studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik pengumpulan bahan hukum ini dengan cara membaca, mengkaji, dan memberi catatan dari buku, peraturan perundang-undangan, tulisan, dan publikasi ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang menjadi obyek penelitian yakni Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) dalam perspektif hukum pasar modal di indonesia.
6. Teknik Analisis Bahan Hukum Penelitian hukum ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme melalui pola berpikir deduktif. Artinya bahwa analisis bahan hukum ini mengutamakan pemikiran secara logika sehingga akan menemukan sebab dan akibat yang akan terjadi. Menurut Philipus M. Hadjon dalam Peter Mahmud Marzuki (2014:89-90) metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles, penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan bersifat umum) yang merupakan aturan hukum yang berlaku dan premis minor (bersifat khusus) yang merupakan fakta hukum atau kondisi empiris dalam pelaksanaan suatu aturan hukum. Kemudian, dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion. Aturan hukum disini berkaitan dengan aturan hukum perdata secara umum dan aturan dalam hukum pasar modal secara khusus dengan fakta hukum keterlibatan para pihak dalam Reksa Dana KIK-EBA beserta perlindungan ketika terjadi gagal bayar (default).
13
F. Sistematika Penulisan Hukum Penulisan hukum (skripsi) pada dasarnya ditulis berdasarkan kaidah dan sistematika penulisan agar hasilnya mudah untuk dipahami. Adapaun sistematika penulisan hukum (skripsi) terdiri dari 4 (empat) bab dimana setiap bab terbagi dalam beberapa sub bab yang dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian hukum (skripsi) ini. Sistematika penulisan hukum ini diuraikan sebagai berikut: BAB I
: PENDAHULUAN A. Pendahuluan B. Rumusan Masalah C. Tujuan Penelitian 1. Tujuan Obyektif 2. Tujuan Subyektif D. Manfaat Penelitian 1. Manfaat Obyektif 2. Manfaat Subyektif E. Metode Penelitian F. Sistematika Penulisan Hukum
BAB II
: TINJAUAN PUSTAKA A. Kerangka Teori 1. Tinjauan Umum Pasar Modal 2. Tinjauan Umum Kontrak Investasi Kolektif 3. Prinsip-Prinsip/Asas
Hukum
dan
Prinsip-
Prinsip/Asas Hukum Pasar Modal 4. Perlindungan Hukum Bagi Investor di Pasar Modal B. Kerangka Pemikiran Penulis mendekripsikan logika da paradigma berfikir yang telah dikonstruksi ke dalam bentuk bagan. Hal ini dimaksudkan agar mempermudah memeberika
14
pemahaman rasional terhadap masalah dan out put akhir dalam penelitian ini. BAB III
: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bab ini memuat subtansi pembahasan dari identifikasi masalah yang dirumuskan guna menjawab isu hukum yang diteliti. Pembahasan tersebut terdiri dari: A.
Hubungan Hukum antara Para Pihak dalam Investasi Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun
Aset
(KIK-EBA)
Kaitannya
dengan
Pemenuhan Prinsip Hukum Pasar Modal B.
Perlindungan Hukum Investor Reksa Dana Kontrak Investasi Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) dalam Hal Terjadinya Gagal Bayar
BAB IV
: PENUTUP A.
Kesimpulan
B.
Saran
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
