BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah

1 digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Bidang pertambangan merupakan karakteristik sumber daya alam yang unik, pengusahaannya tidak semua dapat dilakukan oleh pemerintah sehingga pemerintah dapat melimpahkannya kepada badan hukum swasta atau perorangan dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia. Namun aspek pengaturan merupakan aspek yang paling utama karena merupakan hak mutlak negara yang tidak boleh diserahkan kepada swasta (Adrian Sutedi, 2011:25). Oleh karena itu, pengelolaan tambang harus dikuasai oleh negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Untuk mengembangkan dan menggali potensi pertambangan yang terdapat di Indonesia maka diperlukannya kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan pihak swasta asing dalam bentuk kontrak karya. Kontrak karya sebagai salah satu bentuk kerjasama dalam pengelolaan tambang nasional dipandang lebih memberikan keuntungan kepada perusahaan dibandingkan kepada negara sebagai pemilik aset tambang. Masalah di bidang pertambangan sering terjadi karena adanya ketidakjelasan hak dan kewajiban antara pihak pengusaha dengan pemerintah terutama masyarakat sekitar. Seperti sengketa yang terjadi antara pengusaha dengan warga Dusun Sukorejo, Desa Tumpakrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang terkait penambangan pasir besi di pesisir pantai Wonogoro disebabkan karena kedua belah pihak tidak menghormati hak dan kewajiban sesuai kesepakatan dan ketentuan yang berlaku. Padahal pihak pengusaha sudah memiliki ijin sah yang diterbitkan Badan Perijinan dan sejauh ini Badan Perijinan Kabupaten Malang sudah menerbitkan 26 ijin pertambangan di seluruh wilayah Kabupaten Malang. Tetapi pada Rabu 18 September 2013 ratusan warga Dusun Sukorejo, Desa Tumpakrejo, Kecamatan Gedangan melakukan aksi demo di lokasi penambangan pasir besi di pesisir pantai commit to1 user

2 digilib.uns.ac.id


Wonogoro. Mereka menanyakan legalisasi surat ijin penambangan yang dikeluarkan Kementerian Kehutanan dan Kementerian ESDM. Badan Perijinan Kabupaten Malang juga melakukan klarifikasi kontribusi pengusaha kepada desa. Karena pengusaha tambang sempat berjanji akan memberikan bagi hasil sekian persen kepada desa, tepatnya menyerahkan Rp 500 untuk satu kilogram pasir besi, dan membangun sarana prasarana di dusun ini. Mereka juga mempermasalahkan ijin yang dimiliki pengusaha yang hanya berupa IPR (Ijin Pertambangan Rakyat) yang dikeluarkan Dinas ESDM Kabupaten Malang (Rahmat, Sengketa Tambang Pasir Besi Gedangan. http://www.memoarema.com/30580/sengketa-tambangpasir-besi-gedangan.html diakses pada 4 Desember 2013 pukul 08.15). Masalah pertambangan yang sering terjadi yaitu masalah area pertambangan seperti yang terjadi dalam sengketa pengelolaan areal tambang emas PT. Panca Logam Makmur (PLM) di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra) Direksi sah perusahaan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 31 Mei 2013 tidak dapat melakukan pengelolaan tambang setelah areal tambang dikuasai RJ Suhandoyo, salah seorang mantan Direksi PLM yang secara sepihak menunjuk dirinya sendiri sebagai pelaksana tugas Direktur Utama perusahaan. Direksi PT. Panca Logam Makmur yang sah mencoba masuk ke areal tambang, namun gagal setelah dihadang oleh oknum aparat kepolisian yang melaksanakan tugas pengamanan (Sri, Dihadang Polisi, PT. PLM Tak Bisa Kelola Tambang

Emas

di

Sulawesi

Tenggara.

http://www.mitranews.com/?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=5705 diakses pada 4 Desember 2013 pukul 08.24). Disisi lain yang selalu menjadi masalah pertambangan yaitu mengenai pendapatan negara, Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan lebih dari 4.000 izin tambang batubara bermasalah di sejumlah daerah di Indonesia. Masalah mulai dari perizinan yang tumpang tindih hingga mengenai penyerapan pajak yang tak maksimal. Hal itu menyebabkan negara dirugikan hingga triliunan rupiah. Kajian KPK dilakukan di sejumlah daerah penghasil batubara, seperti di kawasan Kalimantan. Hasil kajian tersebut ditemukan bahwa potensi kerugian commit to user di tambang batubara itu. Karena keuangan negara adalah akibat dari permasalahan


3 digilib.uns.ac.id

target penerimaan negara dari pertambangan batubara per tahun terus meningkat yakni pada tahun 2008 sebesar Rp 9,9 triliun, tahun 2009 sebesar Rp 15,4 triliun, tahun 2010 sebesar Rp 15,5 triliun, tahun 2011 sebesar Rp 21,5 triliun, dan target 2012 sebesar Rp 27,2 triliun. Namun, masih banyak potensi penerimaan negara yang belum terpungut karena pertambangan batubara yang tidak clean and clear. Ada perusahaan yang tidak menyerahkan rencana kerja anggaran biaya (RKAB) dan laporan produksi kepada pemerintah yakni hanya 55 persen dan laporan tahunannya 15 persen oleh pemegang izin usaha pertambangan di Banjar (Kalimantan Selatan). Kepatuhan penyampaian laporan produksi tahunan di Kutai Timur, Kalimantan Timur hanya sekitar 35 persen dan sebanyak 46 dari 146 perusahaan tidak membayar iuran tetap dan iuran produksi kepada pemerintah di Tanah Laut (Kalimantan Selatan) yaitu total pengiriman 370.530 ton dengan nilai royalti Rp 4,5 miliar sampai Rp 25,3 miliar (Ray, KPK Temukan Ribuan Tambang Bermasalah.http://nasional.kompas.com/read/2011/11/15/05130537/KPK.Temukan .Ribuan.Tambang.Bermasalah diakses pada 5 Desember 2013 pukul 09.46). Sengketa lainnya dipicu akibat pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Ridlatama Group yang 75% sahamnya dimiliki oleh Churchull Mining Plc oleh Isran Noor yakni Bupati Kabupaten Kutai Timur. Churchill Mining Plc dirugikan karena izin pepenambangannya dicabut dan menggugat sebesar US$ 2 miliar atau setara dengan 18 triliun rupiah lewat arbitrase. Pejabat negara yang digugat oleh Churchill Mining Plc antara lain Presiden Republik Indonesia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Luar Negeri, Menteri Kehutanan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Bupati Kutai Timur (Muhammad Eka Ari Pramuditya, 2013:8). Salah satu perusahaan yang melakukan kerjasama dalam pengusahaan bahan galian (tambang) adalah PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) yang merupakan perusahaan patungan antara PT. Newmont Indonesia Limited (perusahaan asing) dan PT. Pukuafu dengan komposisi saham masing-masing 80% dan 20%. Kontrak Karya antara PT. Newmont Nusa Tenggara dengan Pemerintah Indonesia dibuat dan ditandatagani pada tanggal 2 Desember 1986. Berdasarkan Kontrak Karya,80% saham modal to userMaret 2010, tetapi mundur hingga asing harus didivestasikan sebesarcommit 31% sampai

4 digilib.uns.ac.id


Maret 2011, 24% saham telah didivestasikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah Sumbawa, Pemerintah Daerah Sumbawa Barat dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara

Barat

(Rusdianto,

Legal

Oponion:

Kasus

PT.

Newmont.

http://rusdianto.dosen.narotama.ac.id/files/2012/01/Legal-Opinion-Kasus-PTNewmont.pdf diakses pada 1 Oktober 2012 pukul 12.05). Disatu sisi seperti yang dikutip dalam Rakyat Merdeka Online diterangkan bahwa saham PT. Newmont Nusa Tenggara tidak dapat diperdagangkan di bursa saham hal tersebut bertentangan dengan Pasal 24 ayat (3) dan ayat (5) huruf i Kontrak Karya PT. Newmont Nusa Tenggara yang menyebutkan bahwa divestasi saham diberikan kepada Pemerintah Indonesia, warga negara Indonesia (WNI) (Hendry Ginting, Penjualan Saham Newmont di Lantai Bursa Melanggar Kontrak Karya. m.rmol.co/news.php?id=30763 diakses pada 10 Mei 2013 pukul 15.44). Hingga saat ini kepemilikan saham PT. Newmont Nusa Tenggara sudah dimiliki oleh empat grup besar diantaranya adalah Nusa Tenggara Partnership sebesar 56%, PT Multi Daerah Bersaing 24%, PT Pukufu Indah 17, 8% dan PT.Indonesia Masbaga Investama 2.2% (PT. Newmont Nusa Tenggara, Pemegang saham. http://www.ptnnt.co.id/id/pemegang-saham.aspx diakses pada 4 Mei 2013 pukul 16.40). Untuk PT. Multi Daerah Bersaing yang merupakan perusahaan bersama milik tiga pemerintah daerah yakni Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat atau dapat dikatakan sebagai BUMD hanya memiliki 24% saham dari PT. Newmont Nusa Tenggara (Dividen PT. Newmont Nusa Tenggara Untuk Bangun Infrastruktur NTB.

http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt4f9b77f04b47/dividen-newmont-

untuk-bangun-infrastruktur-ntb diakses pada 4 Mei 2013 pukul 17.10). Padahal hingga saat ini PT. Newmont Nusa Tenggara sudah berproduksi lebih dari 10 (sepuluh) tahun tetapi saham yang dimiliki pemerintah daerah tidak sesuai dengan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang menyebutkan bahwa setelah 5 (lima) tahun sejak berproduksi, wajib melakukan divestasi sahamnya secara bertahap to user sehingga pada tahun kesepuluh commit sahamnya paling sedikit 51% dimiliki peserta

5 digilib.uns.ac.id


Indonesia yang terdiri atas Pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota, BUMN, BUMD ataupun badan usaha swasta nasional. PT. Newmont Nusa Tenggara yang melakukan kegiatan di Dodo-Rinti hingga saat ini, belum terlihat andil dan pengaruh signifikan terhadap perkembangan ekonomi masyarakat, khususnya dalam hal pengurangan jumlah pengangguran di Sumbawa. Seharusnya, sebagai itikad baik perusahaan telah melakukan berbagai langkah besar termasuk mempersiapkan tenaga kerja (PT. Newmont Nusa Tenggara

Diminta

Jangan

Bodohi

Masyarakat

Sumbawa.http://www.tambangnews.com/berita/daerah/3218-ptnnt-dimintajangan-bodohi-masyarakat-sumbawa.html diakses pada 25 Januari 2013 pukul 15.25). Selain itu masalah lain yang perlu menjadi bahan renegosiasi yakni menyangkut klausula kontrak karya PT. Newmont Nusa Tenggara dengan Pemerintah Indonesia karena setiap pihak yang membuat kontrak, terutama Pemerintah menghendaki adanya pelaksanaan kontrak diusahakan dengan sempurna sesuai dengan isi kontrak. Akan tetapi tentu tidak semua berjalan sebagaimana mestinya, karena bisa jadi pihak penerima kewenangan dalam hal ini pihak perusahaan pertambangan ingkar janji dalam menepati pelaksanaannya. Dalam pembuatan kontrak yang mengikat bagi para pihak perlu memperhatikan keseimbangan prestasi para pihak tersebut pada waktu menutup kontrak. Oleh sebab itu diperlukan asas proporsionalitas dalam kontrak. Karena ruang lingkup dan daya kerja asas proporsionalitas tampak lebih dominan pada kontrak komersial. Asas proporsional tidak dilihat dari konteks keseimbangan matematis, tetapi pada proses dan mekanisme pertukaran hak dan kewajiban yang berlangsung secara fair. Ketidakseimbangan prestasi antara 2 (dua) pihak dapat berarti akan terdapat ketimpangan antara pendapatan negara dari pertambangan dibanding dengan keuntungan yang telah dikeruk perusahaan tambang. Saat ini prinsip-prinsip subsidaritas dan proporsionalitas baru dipahami untuk memperkuat mekanisme yang telah dianalisis dari sudut pandang normatif (Margherita Poto.2007:840). commit to user

6 digilib.uns.ac.id


Melihat Pasal 13 Kontrak Karya PT. Newmont Nusa Tenggara dengan Pemerintah Indonesia menggambarkan bahwa sampai saat ini royalti yang diterima dari hasil penjualan emas, perak, tembaga dan lain-lain masih rendah menunjukkan ketidakseimbangan kewajiban PT. Newmont Nusa Tenggara terhadap Pemerintah Indonesia (Salim H.S.,2008:209). Hal ini mencermati bahwa PT. Newmont Nusa Tenggara yang merupakan industri pertambangan asing telah beroperasi mengeruk sumber daya alam Indonesia sejak 1986. Perusahaan tersebut jelas telah mendapatkan keuntungan sangat besar dilihat dari segi ekonomi. Akan tetapi, hal tersebut berbanding terbalik dengan penerimaan APBN dari tambang yang umumnya masih relatif sangat kecil. Penerimaan pemerintah dari royalti perusahaan tambang pun masih relatif sangat kecil yaitu sekitar 1% untuk emas, dan 1,5-3,5% untuk tembaga. Royalti ini jauh lebih rendah dibanding negara lain yang biasanya 6% untuk tembaga dan 5% untuk emas. Penerimaan pemerintah yang sedikit tersebut tidak sebanding dengan kerugian negara akibat kejahatan multidimensional dari perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia (Amaila

Ayuningtyas,

Urgensi

Renegosiasi

Kontrak

Tambang.http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/434603/44/ diakses pada 21 Desember 2012 pukul 15.20). Di dalam Pasal 13 ayat (9) Kontrak Karya PT Newmont Nusa Tenggara dengan Pemerintah Indonesia yang menerangkan bahwa PT. Newmont Nusa Tengggara dibebaskan pajak impor barang modal, peralatan, mesin dan bahanbahan. Hal tersebut memperlihatkan ketidakseimbangan dan diskriminatif hak yang diperoleh PT. Newmont Nusa Tenggara, padahal perusahaan-perusahaan lain untuk memasukan barang modal harus membayar bea masuk sekitar 20-35%. Padahal apabila pemerintah memungut bea masuk tersebut maka pemerintah ataupun pemerintah kabupaten akan mendapat sumber pendapatan daerah yang cukup besar (Salim HS,2008:209). Sedangkan itikad baik sebagai pelengkap dalam kontrak apabila terdapat keadaan yang lain dari apa yang dibayangkan semula. Berlaku sebagai yang menyimpang kontrak apabila hakim mengambil dari keputusan dengan menyisihkan atau merubah suatu kontrak (Purwahid Patrik, commit user 1986:18). Sesungguhnya itikad baik jugatodiperlukan dalam proses negosiasi dan


7 digilib.uns.ac.id

penyusunan kontrak. Dengan tidak adanya suatu pasal di kontrak karya PT. Newmont Nusa Tenggara dengan Pemerintah Indonesia mengenai kepemilikan saham menggambarkan tidak adanya itikad baik. Dengan demikian, itikad baik tersebut sebenarnya sudah harus ada sejak proses negosiasi dan penyusunan kontrak hingga pelaksanaan kontrak. Negosiasi kontrak atau proses penyusunan kontrak harus dilandasi itikad baik tidak dengan itikad buruk (bad faith) (Ridwan Khairandy, 2003:12). Melihat hal tersebut pemerintah seharusnya melakukan renegosiasi kontrak tambang terkait dengan penerimaan pemerintah karena pada dasarnya kontrak karya yang telah ditandatangani pemerintah dapat diubah substansinya (renegosiasi) yang disesuaikan dengan era otonomi daerah (Salim H.S., 2008:202). Hal ini wajib dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, undangundang ini mengamanatkan bahwa seluruh kontrak karya pertambangan harus disesuaikan dengan isi dari undang-undang tersebut, paling lambat satu tahun sejak undang-undang tersebut disahkan. Sehingga seharusnya berdasarkan undang-undang ini, mulai 12 Januari 2010 penyesuaian terhadap ketentuan Kontrak Karya dan PKP2B telah diselesaikan oleh pemerintah dan perusahaan (Mouna Wasef, 2011:3). Tetapi Pemerintah terlihat tidak memiliki niat yang kuat dan ketegasan dalam memperbaiki kondisi pertambangan Indonesia untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Langkah renegosiasi yang dilakukan pemerintah seharusnya dapat dijadikan saat yang tepat untuk mereposisi sektor energi di Indonesia karena sektor energi di Indonesia sampai saat ini masih terdapat ketidakjelasan orientasi pengelolaan karena Pemerintah masih tidak serius untuk membawa sektor energi sebagai sektor yang diprioritaskan. Penelitian terdahulu mengenai kontrak karya telah dilakukan para sarjana, antara lain penulisan skripsi oleh Merrisa Fitriyana Anhar, Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang berjudul Kontrak Karya Sebagai Suatu Perjanjian (Studi Kasus Divestasi PT. Newmont Nusa Tenggara dengan Pemerintah Indonesia) pada tahun 2010 yang membahas mengenai kedudukan dari kontrak commit to kedudukan user karya dalam hukum perjanjian dan melihat pemerintah sebagai subjek


8 digilib.uns.ac.id

hukum serta pelaksanaan dari klausula divestasi PT. Newmont Nusa Tenggara. Robby Ferliansyah, Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang berjudul Analisis Mengenai Pemberian Fasilitas Khusus di Bidang Perpajakan dalam Kontrak Karya antara PT. FIC dengan Pemerintah Indonesia pada tahun 2011 yang membahas mengenai pemberian fasilitas khusus kepada PT.X untuk tidak membayar pajak selama kurun waktu yang ditentukan dalam pasal tersebut. Tegas Febryanto, Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang berjudul Tinjauan Yuridis Mengenai Para Pihak Dalam Kontrak Karya Setelah Berlakunya Otonomi Daerah (Studi Kasus : PT. X) pada tahun 2005 yang membahas mengenai seluk beluk pembuatan kontrak karya setelah berlakunya otonomi daerah dan pengaturan para pihak dalam kontrak karya. Untuk penelitian terdahulu mengenai asas-asas hukum kontrak yang dikaitkan dengan kontrak karya antara lain penulisan skripsi oleh Jesi Karina, Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang berjudul Hubungan Asas Pacta Sunt Servanda dengan Kewajiban Negosiasi Ulang Royalti pada Kontrak Pertambangan (Studi Kasus : Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia Company) pada tahun 2012 yang membahas mengenai renegosiasi ketentuan nilai royalti bukanlah suatu pelanggaran terhadap asas pacta sunt servanda serta akibat hukumnya apabila renegosiasi tidak dilakukan. Muhammad Fahrudin, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang berjudul Analisis Kontrak Karya Pertambangan antara PT Newmont Nusa Tenggara dengan Pemerintahan Indonesia Ditinjau Dari UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara Kaitannya dengan Asas Hukum Kontrak pada tahun 2013 membahas pasal kontrak karya yang berkaitan dengan besaran tarif royalti yang berhubungan dengan pelaksanaan rengeosiasi yang belum terlaksana karena prinsip asas kebebasan berkontrak. Kelima penelitian terdahulu tersebut memiliki dimensi sudut pandang yang berbeda dengan penelitian yang akan dikaji. Penelitian yang akan dikaji membahas mengenai klausula kontrak karya PT. Newmont Nusa Tenggara yang tidak sesuai dengan asas itikad baik dan asas proporsional serta melihat kesesuaian hak dan kewajiban dari pemerintah Indonesia dengan PT. Newmont commit to user penelitian terdahulu tersebut Nusa Tenggara sendiri. Perbandingan

9 digilib.uns.ac.id


mengindikasikan bahwa penelitian dengan judul “Analisis Klausula Pasal Kontrak Karya PT. Newmont Nusa Tenggara dengan Pemerintah Indonesia Yang Tidak Sesuai dengan Asas Itikad Baik dan Asas Proporsional” tidak dapat diragukan lagi keasliannya. Berdasarkan pemaparan diatas dan didasari pemikiran tentang perlunya adanya analisis asas itikad baik dan asas proporsional terhadap kontrak karya PT. Newmont Nusa Tenggara dalam rangka renegosiasi, maka Penulis mengkaji lebih mendalam di dalam sebuah penulisan hukum dengan judul: “Analisis Klausula Pasal Kontrak Karya PT. Newmont Nusa Tenggara dengan Pemerintah Indonesia Yang Tidak Sesuai dengan Asas Itikad Baik dan Asas Proporsional”. B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas. Penulis mengerucutkan pada permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana kesesuaian hak dan kewajiban dari para pihak dalam kontrak karya PT. Newmont Nusa Tenggara dengan Pemerintah Indonesia? 2. Klausula pasal apa saja di dalam kontrak karya PT. Newmont Nusa Tenggara dengan Pemerintah Indonesia yang tidak sesuai dengan asas itikad baik dan asas proporsional? C. Tujuan Penelitian Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan isu hukum yang timbul (Peter Mahmud Marzuki, 2006:41), berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini mempunyai tujuan objektif dan tujuan subjektif sehingga mampu mencari pemecahan isu hukum terkait. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

commit to user

10 digilib.uns.ac.id


1. Tujuan Objektif Tujuan objektif merupakan tujuan umum penelitian yang mendasari penulis dalam melakukan penelitian hukum. Tujuan objektif dari penelitian hukum ini adalah sebagai berikut: a. Untuk mengetahui bahwa telah terjadi kesesuaian hak dan kewajiban dari para pihak dalam kontrak karya PT. Newmont Nusa Tenggara dengan Pemerintah Indonesia. b. Untuk mengetahui klausula pasal di dalam kontrak karya PT. Newmont Nusa Tenggara dengan Pemerintah Indonesia yang tidak sesuai dengan asas itikad baik dan asas proporsional. 2. Tujuan Subjektif Tujuan subjektif merupakan tujuan penelitian hukum yang dilihat dari tujuan pribadi penulis dalam melakukan penelitian. Tujuan subjektif penulis sebagai berikut: a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis di bidang ilmu hukum perdata khususnya dalam lingkup hukum kontrak dan hukum pertambangan. b. Untuk melatih kemampuan penelitian, analisis, pendekatan masalah serta menemukan alternatif penyelesaian masalah guna mengasah dan menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah penulis peroleh agar dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri khususnya serta memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. c. Untuk melengkapi syarat akademis guna memperoleh gelar sarjana dibidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. D. Manfaat Penelitian Suatu penelitian hukum akan lebih bermanfaat jika mempunyai kegunaan dan dapat menambah wawasan pembacanya baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini diantaranya adalah : commit to user



1. Manfaat Teoritis Manfaat teoritis adalah manfaat dari penulisan hukum ini yang berkaitan dengan pengembangan ilmu hukum yaitu bahwa hasil penelitian dan penulisan ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum perdata pada umumnya serta hukum kontrak dan hukum pertambangan pada khususnya. 2. Manfaat Praktis a. Hasil penelitian dan penulisan ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan kepada Pemerintah ataupun pihak yang mewakili pemerintah b. Hasil penelitian dan penulisan ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan kepada PT. Newmont Nusa Tenggara dan perusahaan nasional yang bekerja sama dengan PT. Newmont Nusa Tenggara. c. Hasil penelitian dan penulisan ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan kepada masyarakat lingkar tambang. E. Metode Penelitian Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2006:35). Berdasarkan yang telah dikemukakan diatas dapat dikatakan bahwa untuk menghasilkan suatu argumentasi, teori maupun konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah, maka diperlukan suatu kontruksi pemikiran yang bersifat logis. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut: 1. Jenis Penelitian Penelitian hukum secara umum dapat dikategorikan menjadi penelitian doktrinal dan penelitian non doktrinal. Dalam penelitian ini, penulis commit to user juga penelitian hukum normatif. melakukan penelitian doktrinal atau disebut



Penelitian doktrinal merupakan penelitian hukum yang bersifat preskriptif bukan deskriptif sebagaimana ilmu sosial dan ilmu alam (Peter Mahmud Marzuki, 2006:33). Penggunaan jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal menekankan pada teori hukum untuk memberikan penjelasan yang detail terhadap masalah yang dirumuskan oleh penulis. Berdasarkan hal tersebut, penulis memilih penelitian hukum normatif disebabkan oleh berbagai alasan. Pertama, persoalan dalam penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui klausula yang tidak sesuai dengan asas itikad baik dan asas proporsional dengan harapan dapat menemukan pemecahan dari masalah-masalah yang timbul. Kedua, untuk menemukan pemecahan dari masalah-masalah yang timbul maka Penulis mencari tahu sekiranya apakah telah terjadi kesimbangan hak dan kewajiban dari para pihak dalam kontrak karya PT. Newmont Nusa Tenggara dengan Pemerintah Indonesia agar sesuai dengan asas asas itikad baik dan asas proporsional sehingga tidak muncul kembali masalah-masalah yang timbul dari kontrak karya tersebut. Penelitian normatif ini bertujuan untuk memberi saran guna memperbaiki klausula pasal dari kontrak karya antara PT. Newmont Nusa Tenggara dengan Pemerintah Indonesia. Ketiga, dalam menjawab permasalahan-permasalahan tersebut penulis menggunakan sumber penelitian berupa bahan pustaka sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Mencermati penelitian ini yaitu analisis klausula pasal kontrak karya PT. Newmont Nusa yang tidak sesuai dengan asas itikad baik dan asas proporsional, merupakan penelitian hukum doktrinal yang mampu memberikan analisis tajam terhadap beberapa variabel penyusun di dalam tinjauan pustaka. Dengan demikian jenis penelitian hukum normatif yang dipilih oleh penulis telah sesuai dengan obyek kajian atau isu hukum yang diangkat. 2. Sifat Penelitian Dalam penelitian hukum ini karakteristik yang digunakan yaitu ilmu hukum yang bersifat preskriptif. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu user hukum mempelajari tujuan commit hukum,to nilai-nilai keadilan, validitas aturan



hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sifat preskriptif ini merupakan hal substansial yang tidak mungkin dipelajari oleh disiplin lain yang obyeknya juga hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2006:22). Oleh sebab itu, dalam penelitian ini penulis akan memberikan preskripsi mengenai kesesuaian klausula pasal kontrak karya PT. Newmont Nusa Tenggara dengan asas itikad baik dan proporsional dengan memperhatikan kepentingan kedua belah pihak sehingga tidak ada pihak yang dirugikan serta melihat kesimbangan hak dan kewajiban dari para pihak dalam kontrak karya PT. Newmont Nusa Tenggara dengan Pemerintah Indonesia agar sesuai dengan asas-asas itikad baik dan asas proporsional. Berdasarkan tujuan diatas maka telah tepat sifat penelitian yang digunakan adalah sifat preskriptif. 3. Pendekatan Penelitian Dalam penelitian hukum

terdapat beberapa

pendekatan. Dengan

pendekatan tersebut, penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatanpendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (statute approach). Pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) (Peter Mahmud Marzuki, 2006:93). Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Suatu penelitian normatif harus menggunakan pedekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentra suatu penelitan (Johnny Ibrahim, 2008:302). Pendekatan perundang-undangan dipilih dalam metode penelitian ini karena persoalan yang dikaji merupakan telaah konsistensi aturan perundang-undangan dan asas-asas dalam hukum kontrak, yang hasil temuan dari kajian ini merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu hukum mengenai penormaannya yang kondusif bagi terselenggaranya kontrak karya. Dalam pendekatan undang-undang ini, to user beberapa peraturan hukum. penulis menginventarisasi dancommit menggunakan



Penulis juga menggunakan pendekatan konseptual karena salah satu fungsi logis dari konsep ialah memunculkan, objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandangan praktis dan atribut-atribut tertentu. Berkat fungsi tersebut, konsep-konsep berhasil menggabungkan kata-kata dengan objekobjek tertentu. Penggabungan itu memungkinkan ditentukannya arti kata-kata secara tepat dan menggunakanya dalam proses pikiran (Johnny Ibrahim, 2008:306). Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji memahami konsep-konsep kontrak dan hukum pertambangan sehingga diharapkan penormaat dalam aturan hukum, tidak lagi memungkinkan ada pemahaman yang ambigu dan kabur. 4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumbersumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi (Peter Mahmud Marzuki, 2005:141). Adapun bahan hukum primer dan sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum atau bahan pustaka yang mempunyai unsur mengikat. Bahan hukum primer meliputi antara lain: (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang KetentuanKetentuan Pokok Pertambangan; (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara; (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; commit to user



(7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; (8) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; (9) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan; (10) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara; (11) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara; (12) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral; (13) Kontrak Karya antara Pemerintah Indonesia dan PT. Newmont Nusa Tenggara b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal hukum, dan hasil penelitian yang relevan atau berkaitan dengan penelitian ini. 5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Karena penelitian yang penulis ambil merupakan penelitian doktrinal, maka dalam pengumpulan sumber hukumnya dilakukan dengan studi kepustakaan/studi dokumen. Sebagai bahan hukum sekunder yang paling utama adalah buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi serta jurnal hukum maupun kamus hukum dan komentar atau artikel tentang hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2006:155). Teknik ini merupakan cara pengumpulan sumber hukum dengan membaca, mempelajari, mengkaji, dan menganalisis serta membuat catatan dari buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Tepatnya bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini antara lain buku-buku terkait pertambangan dan kontrak dari para ahli; jurnal hukum baik nasional maupun asing; artikel termasuk karya ilmiah di dalamnya baik commit user dari internet yang membahas skripsi, tesis maupun disertasi; sertatosumber



mengenai kontrak karya pertambangan, khususnya mengenai PT. Newmont Nusa Tenggara. 6. Teknik Analisis Bahan Hukum Dengan metode intepretasi yang dalam hal ini mempunyai kebebasan atau tidak terikat harus menggunakan metode intepretasi tertentu, tetapi yang terpenting adalah intepretasi yang dipilih ialah yang dapat digunakan untuk menafsirkan terhadap teks perundang-undangan yang tidak jelas, agar peraturan perundang-undangan sehingga dapat secara tepat diterapkan terhadap peristiwanya (Bambang Sutiyoso, 2009 : 103). Karena tujuan utama dari intepretasi adalah menjelaskan maksud sebenarnya dari para pihak atau merupakan suatu kewajiban memberikan penjelasan mengenai maksud para pihak seperti dinyatakan dalam kata-kata yang digunakan oleh para pihak dengan melihat dari keadaan-keadaan yang mengelilinginya (Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 2000:9). Sehingga pada penelitian ini, intepretasi dapat digunakan sebagai penafsiran terhadap undang-undang agar dapat diterapkan di dalam kontrak karya PT. Newmont Nusa Tenggara. Penafsiran tidak hanya dilakukan oleh hakim, tetapi juga oleh peneliti hukum dan mereka yang berhubungan dengan kasus (konflik) dan peraturanperaturan hukum (Sudikno Mertokusumo,2006:55). Tugas penting dari hakim ialah menyesuaikan undang-undang dengan hal-hal nyata dalam masyarakat. Apabila undang-undang tidak dapat dijalankan menurut arti katanya atau tidak jelas, hakim harus menafsirkannya sehingga hakim dapat membuat suatu keputusan yang adil dan sesuai dengan maksud hukum, yaitu kepastian hukum. Dalam ilmu hukum dan praktek peradilan, dikenal beberapa metode interpretasi salah satunya adalah interpretasi gramatikal yakni menafsirkan kata-kata atau istilah dalam perundang-undangan menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh masyarakat atau sesuai dengan kaidah (hukum tata bahasa) yang berlaku (Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993:14).

commit to user



F. Sistematika Penulisan Hukum Agar penulisan hukum ini lebih mudah dipahami, maka penulisan hukum ini disusun terdiri dari empat bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, dan penutup yang saling berhubungan serta ditambah dengan daftar pustaka dan lampiran. Adapun sistematika penulisan hukum terbagi dalam 4 (empat) bab yang tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut : BAB I

: Pendahuluan Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah dengan dua bagian yaitu yang pertama mengenai bagaimana kesesuaian hak dan kewajiban dari para pihak dalam kontrak karya PT. Newmont Nusa Tenggara dengan Pemerintah Indonesia, kemudian yang kedua yaitu mengenai klausula pasal apa saja di dalam kontrak karya PT. Newmont Nusa Tenggara dengan Pemerintah Indonesia yang tidak sesuai dengan asas itikad baik dan asas proporsional tujuan penelitian berupa tujuan objektif dan subjektif, manfaat penelitian terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka Pada bab ini telah dibagi menjadi dua bagian yaitu bagian pertama tentang kerangka teori yang terdiri dari tinjauan khusus. Kerangka teori terdiri dari tinjauan tentang kontrak dan tentang kontrak karya. Tinjauan tentang kontrak membahas mengenai pengertian hukum kontrak, syarat sah kontrak, asas-asas hukum, subjek dan objek kontrak, jenis-jenis kontrak, kewajiban para pihak dalam pelaksanaan kontrak, prestasi, wanprestasi, somasi, dan ganti rugi, keadaan memaksa dan risiko, serta berakhirnya kontrak kemudian tinjauan tentang asas itikad baik dan asas proporsional membahas commit to user mengenai asas itikad baik dan asas proporsional itu sendiri



sedangkan tinjauan tentang kontrak karya membahas mengenai pengertian kontrak karya, bentuk dan substansi kontrak karya, subjek dan objek kontrak karya, berakhirnya kontrak karya, kontrak karya sebagai kontrak publik dan kontrak karya berdasarkan undang-undang. Di bagian kedua mengenai kerangka pemikiran yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan hukum ini BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan Pada bab ini diuraikan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari proses penelitian sampai menjawab rumusan masalah yang menjadi dasar penulis melakukan penelitian hukum yaitu mengenai kesesuaian hak dan kewajiban dari para pihak dalam kontrak karya PT. Newmont Nusa Tenggara dengan Pemerintah Indonesia dan mengenai klausula pasal kontrak karya PT. Newmont Nusa Tenggara dengan Pemerintah Indonesia yang tidak sesuai dengan asas itikad baik dan asas proporsional. BAB IV : Penutup Bab ini menguraikan mengenai simpulan dari penelitian penulisan hukum (skripsi) ini yang merupakan jawaban dari rumusan masalah seperti kesesuaian hak dan kewajiban dari para pihak dalam kontrak karya serta klausula pasal kontrak karya PT. Newmont Nusa Tenggara dengan Pemerintah Indonesia yang tidak sesuai dengan asas itikad baik dan asas proporsional. Kemudian saran yang diperoleh dari penulis sendiri untuk penyelesaian yang lebih baik kedepannya terkait dengan permasalahan perlindungan hukum. Daftar Pustaka Lampiran commit to user

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah

Recommend Documents