perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Ketentuan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan utama pembagunan nasional dalam bidang pertanahan, bahwa : “Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Arti pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, juga semakin meningkatnya kebutuhan manusia akan tempat tinggal, tempat berusaha di bidang pertanian maupun perekonomian sebagai sumber mata pencaharian, maka semakin dirasakan pula perlu adanya penataan dan penertiban di bidang pertanahan agar fungsi tanah dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya dan sebaik-baiknya bagi kepentingan seluruh rakyat di dalam wilayah yang bersangkutan. Arti penting tanah dalam kehidupan manusia maka masyarakat perlu mendapatkan kepastian hukum atas tanah bagi setiap pemegang hak atas tanah maupun bagi masyarakat umum. Pemberian kepastian hukum di bidang pertanahan memerlukan adanya perangkat hukum tertulis yang lengkap dan jelas
serta
dilaksanakan
secara
konsisten
serta
diperlukan
adanya
penyelenggaraan pendaftaran tanah yang efektif. Guna memperoleh kepastian hukum dan kepastian atas hak atas tanah dalam Undang-Undang Pokok Agraria maka ada kewajiban dari pemerintah untuk mengadakan pendaftaran tanah yang ada di seluruh Indonesia, disamping bagi pemegang hak untuk mendaftarkan hak atas tanah yang ada padanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berkembangnya jaman guna memberikan kepastian hukum maka perlu adanya kebijakan pemerintah, yang akan berjalan dengan baik apabila mendapat dukungan dari masyarakat, termasuk dalam hal pengadaan tanah untuk pembangunan. Pemerintah tidak akan mengeluarkan kebijakan yang commit to user
1
perpustakaan.uns.ac.id
2 digilib.uns.ac.id
tidak sesuai harapan. Seperti yang disampaikan oleh Owen Hughes dalam Pan S. Kim1, “Summarized for this group: “The administrative paradigma in is terminal stages and unlikely to be revbuved...(It is being replaced by) a new paradigm of public management which pust forward a different relationship betwen government, the public service aand the public (Paradigma administrasi berada pada tahap akhir dan tidak mungkin dibangkitkan kembali... (hal ini digantikan oleh) sebuah paradigma baru tentang manajemen pemerintah yang mengusulkan suatu hubungan yang berbeda antara pemerintah, pelayanan masyarakat dan masyarakat). Kepastian hukum atas hak atas tanah dapat diperoleh melalui suatu proses pencatatan secara sistematis atas setiap bidang tanah baik mengenai data fisik maupun data yuridis yang disebut dengan pendaftaran tanah. Tujuan dari pendaftaran tanah adalah untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah2. Tujuan dari pendaftaran tanah sesuai dengan Pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria, meliputi: 1. Untuk menjaminkepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. 2. Pendaftaran tanah dalam ayat 1 pasal ini meliputi : a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah; b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat. Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya disningkat UUPA, 1
Pan S. Kim. Civil Service Reform In Japan And Korea Toward Competitiveness And Competency. International Review of Administrative Science. Vol. 68. 2 A.P Parlindungan. 2009. Pendaftaran Tanah di Indonesia (Berdasarkan Peraturan Pemerintah commit to user Nomor 24 Tahun 1997) dilengkapi dengan Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah (Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998). Bandung: Mandar Maju. Hlm: 1.
perpustakaan.uns.ac.id
3 digilib.uns.ac.id
bahwa untuk menciptakan kepastian hukum pertanahan, Pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah. Atas tanah yang telah didaftarkan selanjutnya diberikan tanda bukti hak atas tanah, yang merupakan alat bukti yang kuat mengenai kepemilikan tanah. Sertifikat sebagai salah satu dokumen pertanahan yang merupakan hasil proses pendaftaran tanah. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Dokumendokumen pertanahan tersebut dapat dipakai sebagai jaminan dan menjadi pegangan bagi pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan atas tanah tersebut3. Sehingga, pemerintah mengadakan pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat merupakan salah satu perwujudan dari tujuan pendaftaran tanah yang dimaksud. Keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanahdilatarbelakangi adanya kesadaran semakin pentingnya peran tanah dalam pembangunan yang semakin memerlukan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. Kepastian hukum tersebut memerlukan tersedianya seperangkat peraturan perundang-undangan yang secara optimal yang mampu mendukung pelaksanaan pendaftaran tanah dan melindungi kepentingan dan kepemilikan hak atas tanah pemegang hak serta mampu memberikan solusi guna menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan tanah. Selain itu, dengan adanya peraturan perundang-undangan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia yang baik berkaitan dengan pelaksanaan pendaftaran tanah. Sertifikat hak atas tanah mempunyai peran yang sangat penting dalam pembuktian kepemilikan hak atas tanah. sehingga, perlu diperhatikan segala 3
Jauhar Mauludy. Kedudukan Sertifikat Hak Atas Tanah Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Tanah. commit user Jurnal Supremasi Hukum Fakultas HukumtoUniversitas Sahid, Jakarta. Vol. III No. 2. Hlm: 182.
perpustakaan.uns.ac.id
4 digilib.uns.ac.id
pengaturan hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak dan penyelesaian apabila muncul sengketa. Hal ini mengingat tanah mempunyai nilai ekonomis. Penerbitan sertifikat yang merupakan sertifikat tersebut adalah bukti kepemilikan atas hak atas tanah yang kuat tidak dapat dipungkiri apabila akan terjadi permasalahan di kemudian hari. Permasalahan tersebut misal rusaknya sertipikat hak atas tanah yang disebabkan karena kerusakan tidak disengaja akibat bencana alam ataupun kerusakan karena kertas yang termakan usia maupun tersobeknya sertipikat karena kecerobohan pemegang sertifikat. Selain itu, sertipikat hilang yang tidak diketahui keberadaannya, sehingga hal tersebut sangat merugikan pemegang hak atas tanah. Perihal tersebut maka pemilik dari sertifikat segera bertindak secepatnya untuk mengurus di Kantor Pertanahan untuk mendapatkan sertifikat pengganti hak atas tanah yang hilang atau rusak tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, “Atas permohonan pemegang hak diterbitkan sertipikat baru sebagai pengganti sertipikat yang rusak, hilang, masih menggunakan blanko sertipikat yang tidak digunakan lagi, atau yang tidak diserahkan kepada pembeli lelang dalam suatu lelang eksekusi”. Kedudukan dari sertifikat pengganti tersebut sama dengan sertifikat asli hak atas tanah yang dinyatakan hilang atau rusak tersebut. Hal tersebut terjadi pula permasalahan yang berkaitan dengan kepemilikan sertifikat pengganti di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo pada khususnya. Permasalahan tersebut mengenai permintaan dan perlindungan hukum terhadap penerbitan penerbitan sertifikat pengganti hak atas tanah yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sertifikat hak atas tanah yang mengalami kerusakan yang disebabkan karena faktor ketidaksengajaan misal bencana alam atau dirusak karena dimakan oleh usia. Sehingga, sertifikat hak atas tanah tersebut harus diperbaiki karena kondisi sertifikat yang rusak maupun hilang tidak dapat dipergunakan kembali. Hal ini menimbulkan kerugian to user kepada pemilik sertifikat hak commit atas tanah.
5 digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
Sertifikat asli yang dinyatakan hilang maka pemilik harus segera melapor kehilangan sertifikat ke kantor kepolisian setempat dan mengajukan permohonan penggantian sertifikat karena hilang guna menjamin kepastian kepemilikan hak dan melindungi kepentingan hukum pemilik hak atas tanah. Sehingga, pentingnya sertifikat bagi pemegang hak atas tanah maka diperlukan penelitian mengenai perlindungan hukum pemegang hak atas tanah yang sertipikat dinyatakan hilang dalam tesis yang berjudul “PENERBITAN SERTIPIKAT PENGGANTI DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SERTIPIKAT PENGGANTI KARENA HILANG GUNA MENCIPTAKAN KEPASTIAN HUKUM DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO”.
B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian yang dijelaskan pada latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Apakah proses permohonan penerbitan sertipikat pengganti karena hilang oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan prosedur yang berlaku? 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat pengganti apabila pihak ketiga melakukan perbuatan hukum dengan sertipikat yang dinyatakan hilang ?
C. Tujuan Penelitian Suatu penelitian dilakukan untuk menNacapai tujuan-tujuan tertentu. Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini antara lain sebagai berikut: 1. Tujuan Objektif Tujuan Objektif dari penelitian ini adalah: a.
Untuk mengetahui dan menganalisis proses permohonan penerbitan sertipikat pengganti karena hilang di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo dalam kaitannya dengan prosedur yang berlaku commit to user
6 digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
b.
Untuk meengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat pengganti apabila pihak ketiga yang melakukan perbuatan hukum dengan sertipikat yang dinyatakan hilang
2. Tujuan Subyektif Tujuan Subyektif dari penelitian ini adalah: a. Untuk mengembangkan dan memperluas wacana pemikiran dan pengetahuan penulis, khususnya mengenai
proses permohonan
penerbitan sertipikat pengganti karena hilang di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo dalam menciptakan kepastian hukum. b. Untuk mengembangkan dan memperluas wacana pemikiran dan pengetahuan penulis, khususnya mengenai perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat pengganti apabila pihak ketiga yang melakukan perbuatan hukum dengan sertipikat yang dinyatakan hilang. c. Untuk menambah wawasan pengetahuan serta pemahaman penulis terhadap penerapan teori-teori yang penulis terima selama menempuh kuliah dalam menganalisa mengenai proses permohonan penerbitan sertipikat pengganti karena hilang di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo dalam menciptakan kepastian hukum. d. Untuk menambah wawasan pengetahuan serta pemahaman penulis terhadap penerapan teori-teori yang penulis terima selama menempuh kuliah dalam menganalisa mengenai perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat pengganti apabila pihak ketiga yang melakukan perbuatan hukum dengan sertipikat yang dinyatakan hilang.
commit to user
7 digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
D. Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Manfaat Praktis Manfaat praktis dari penelitian ini adalah : a. Untuk memberikan gambaran dan penjelasan mengenai proses permohonan penerbitan sertipikat pengganti karena hilang di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo dalam menciptakan kepastian hukum. b. Untuk memberikan gambaran dan penjelasan mengenai perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat pengganti apabila pihak ketiga yang melakukan perbuatan hukum dengan sertipikat yang dinyatakan hilang. 2. Manfaat Teoritis Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah : a.
Sebagai bahan masukan yang dapat digunakan dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait.
b.
Untuk memberikan masukan referensi kepada masyarakat, pegawai Kantor Pertanahan sebagai pihak yang melakukan proses permohonan atas sertipikat yang hilang yang kemudian menerbitkan sertipikat pengganti dan perlindungan hukum kepada pemegang sertipikat.
commit to user
