BAB I. PENDAHULUAN. A. Latar Belakang Masalah

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Transisi politik yang terjadi di Indonesia menghasilkan 2 (dua) proses politik yang berjalan secara simultan, yaitu desentralisasi dan demokratisasi. Kedua proses politik itu terlihat jelas dalam pergeseran format pengaturan politik di area lokal maupun nasional, yaitu dari pengaturan politik yang bersifat otoritarian-sentralistik menjadi lebih demokratis-desentralistik (Dwipayana, 2003:5). Secara teoritis desentralisasi diharapkan akan menghasilkan 2 (dua) manfaat nyata, yaitu: pertama mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasilhasil pembangunan di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masyarakat-masyarakat daerah; kedua memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap, sedangkan tingkat pemerintahan yang paling rendah adalah desa. Oleh karena itu otonomi desa benar-benar merupakan kebutuhan yang harus diwujudkan (Mardiasmo, 2002: 6-7). Penerapan otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan pemerintah desa untuk mengurus, mengatur, dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Namun juga bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban

desa.

dipertanggung

Penyelenggaraan

jawabkan.

pemerintahan

Pertanggungjawaban

tersebut yang

tetap

dimaksud

harus adalah

pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, telah membawa perubahan yang sangat mendasar, khususnya dari aspek manajemen pemerintahan yang dijalankan. Perubahan tersebut antara lain ditandai dengan adanya pengakuan secara hukum

1

2 digilib.uns.ac.id


dan administratif akan otonomi desa yang secara kultural telah memberikan warna yang khas dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Nilai kultural menyatu dengan nilai-nilai administratif dalam pola manajemen pemerintahan modern. Sejalan dengan pengakuan secara hukum dan administratif akan otonomi yang dimiliki, maka dalam rangka penguatan otonomi desa, Pemerintah Daerah mengembangkan pola pendanaan langsung kepada desa melalui Skema Alokasi Dana Desa (ADD). Hal ini didasarkan pada realita bahwa sebagai pilar otonomi daerah, Desa makin membutuhkan pendanaan yang seimbang untuk menjalankan peran yang lebih konkrit dalam pembangunan daerah. Di sisi lain, praktik-praktik pembangunan yang ada selama ini, cenderung kurang memberdayakan masyarakat desa dalam konteks kemandirian yang utuh. Pembangunan desa secara fisik memang meningkat, namun tidak serta merta membangkitkan semangat kemandirian, sebaliknya tercipta ketergantungan karena pembangunan desa sebagian besar ditentukan dari luar. Melalui ADD ini Pemerintah Daerah mencoba membangkitkan lagi nilai-nilai kemandirian masyarakat desa dengan membangun pembangunan

kepercayaan

penuh

diwilayahnya.

kepada

Dikedepankan

masyarakat nilai-nilai

untuk

mengelola

kemandirian

dan

kepercayaan yang merupakan modal sosial (social capital) yang selama ini cenderung kurang tergali, diharapkan dapat menggairahkan kembali nilai-nilai kekerabatan dalam pembangunan di desa. Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa termasuk di dalam mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban merujuk pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk di dalam pemerintah desa menganut prinsip money follows function yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan dengan

konsekuensi

desentralisasi

kewenangan

harus

disertai

dengan

desentralisasi fiskal. Realisasi pelaksanaan desentralisasi fiskal di daerah

3 digilib.uns.ac.id


mengakibatkan adanya dana perimbangan keuangan antara kabupaten dan desa yang lebih dikenal sebutan ADD. Pasal 18 Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa ADD merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kemudian diserahkan kepada daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara. Ketentuan penting yang harus dipatuhi oleh setiap desa penerima ADD adalah memasukkan dana ADD tersebut ke dalam Anggaran Pendapatan

dan

Belanja

Desa

(APBDes).

Ini

dimaksudkan

agar

pertanggungjawaban ADD menyatu dengan pertanggungjawaban APBDes. Melalui mekanisme ini pertanggungjawaban keuangan ADD dapat terjamin karena APBDes ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes) dan wajib dipertanggungjawabkan setiap akhir tahun anggaran sesuai ketentuan pengelolaan keuangan negara. Desa Triyagan yang terletak Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu daerah otonom yang ada di Jawa Tengah yang telah melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan berusaha mengoptimalkan potensi desa demi terselenggaranya pemerintahan yang bersih. Wujud nyata dalam membantu dan meningkatkan partisipasi pemerintah desa adalah dengan terus berupaya meningkatkan ADD kepada desa yang dapat dipergunakan untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan dan urusan rumah tangganya. Pemberian ADD dari Pemerintah Kabupaten Sukoharjo kepada desa-desa di wilayah Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2011 secara yuridis pengaturannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Alokasi Dana Desa Kabupaten Sukoharjo. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2009 tersebut menjelaskan arah penggunaan ADD agar didasarkan pada skala prioritas tingkat desa yang merupakan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes), oleh karena itu tidak boleh dibagi secara merata ke dusun/RW/RT. Pelaksanaan ADD wajib dilaporkan oleh Tim Pelaksana Desa secara berjenjang kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dan

4 digilib.uns.ac.id


Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten. Sistem pertanggungjawaban baik yang bersifat tanggung jawab maupun tanggung gugat diperlukan adanya sistem dan prosedur yang jelas sehingga prinsip akuntabilitas benar-benar dapat dilaksanakan. Oleh karena itu Peraturan Bupati Nomor 31 tahun 2009 tersebut menetapkan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan ADD, yang dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat desa sampai ke tingkat kabupaten. Tingkat desa yaitu bahwa Tim Pelaksana Desa wajib menyampaikan laporan bulanan penggunaan ADD mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana dengan menggunakan Form yang telah ditetapkan, disamping itu pada setiap tahapan pencairan ADD Tim Pelaksana Desa wajib menyampaikan laporan kemajuan fisik yang merupakan visualisasi kemajuan kegiatan fisik kepada Tim Fasilitasi Kecamatan. Sementara itu pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa. Keseluruhan besaran ADD yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 sebesar Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah). yang dibagi kepada 157 (seratus lima puluh tujuh) desa di wilayah Kabupaten Sukoharjo dalam komposisi proporsional tiap desa yang terdiri dari Alokasi Dana Desa Minimum dan Alokasi Dana Desa Proporsional. Dengan pembagian tersebut diperoleh Alokasi Dana Desa untuk Desa Triyagan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp. 72.440.000,00 (tujuh puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Dengan memperhatikan besaran ADD untuk Desa

Triyagan tersebut Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berharap penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan dengan optimal. Namun di Desa Triyagan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pengelolaan ADD terdapat masalah yaitu LPJ belum lengkap dan administrasi keuangan belum dikerjakan secara tertib. Namun demikian, meskipun tuntutan terhadap akuntabilitas administrasi keuangan semakin tinggi, berbagai studi menunjukkan banyak organisasi pemerintah tidak mampu mewujudkan

akuntabilitas

administrasi

keuangan

ini.

Terhadap

praktek

akuntabilitas keuangan sektor publik menyimpulkan bahwa meskipun mekanisme

5 digilib.uns.ac.id


akuntabilitas telah dibangun dengan baik, namun mekanisme tersebut sering tidak dipatuhi oleh pelaksana program. Dalam pandangan fenomena ini disebut sebagai defisit administrasi keuangan ADD (Bovens 2007: 447 - 448). Akuntabilitas menunjuk kepada mekanisme yang diberikan kepada pejabat publik untuk dapat menjelaskan dan bertujuan untuk melatih masyarakat mengelola keuangan dan menyusun kegiatan sesuai dengan kebutuhan, masalah, dan kondisi lokal (Collins & Gerber, 2008 :1129-1130). Ditinjau dari hal tersebut maka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa, khususnya Desa Triyagan Kecamatan Mojolaban yang ditinjau untuk penelitian hukum di wilayah Kabupaten Sukoharjo belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku (akuntabilitas pengelolan keuangan desa), sehingga perlu untuk dikaji dan dianalisa bagaimana sebenarnya pengelolaan ADD pada tingkat implementasi di lapangan. Penelitian pengelolaan ADD di Desa Triyagan ini difokuskan pada penerapan prinsip akuntabilitas yang dilakukan Tim Pelaksana yang dibentuk di desa tersebut. Penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan ADD ini dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan semua kegiatan, dan paska kegiatan sehingga pengelolaan ADD diharapkan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis bermaksud mengkaji secara lebih mendalam mengenai pengelolaan ADD di Desa Triyagan dihubungkan dengan prinsip akuntabilitas melalui penulisan hukum yang berjudul

ALISIS HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN

ALOKASI DANA DESA DITINJAU DARI PRINSIP AKUNTABILITAS (Studi Kasus di Desa Triyagan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo )

B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis menyusun rumusan masalah untuk dikaji dalam pembahasan. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

6 digilib.uns.ac.id


1. Mengapa pengelolaan ADD di Desa Triyagan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo harus memenuhi prinsip akuntabilitas? 2. Apakah dalam pelaksanaan ADD di Desa Triyagan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo telah melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arahan dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah : 1. Tujuan Obyektif a) Untuk mendiskripsikan sistem akuntabilitas pengelolaan ADD di Desa Triyagan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo; dan b) Untuk mengetahui pelaksanaan ADD dalam pengelolaan administrasi keuangan telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. 2. Tujuan Subyektif a) Untuk menambah dan memperluas wawasan penulis dalam menerapkan teori-teori dan pengetahuan yang telah diperoleh serta dapat memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun masyarakat pada umumnya; dan b) Untuk memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan terkait penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian Penulis berharap penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun orang lain. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan hukum ini adalah : 1. Manfaat Teoritis a) Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya bidang hukum tata negara terkait dengan pengelolaan ADD

7 digilib.uns.ac.id


ditinjau dari prinsip akuntabilitas di Desa Triyagan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo; dan b) Memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan, khususnya mengenai pengelolaan ADD ditinjau dari prinsip akuntabilitas. 2. Manfaat Praktis a) Membantu Pemerintah Desa Triyagan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo dalam menjamin sistem dan mekanisme akuntabilitas keuangan ADD, guna mewujudkan kepercayaan publik dalam pengelolaan keuangan di tingkat desa; b) Memberikan jawaban dari permasalahan yang penulis teliti serta dapat mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang sistematis sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama kuliah; dan c) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan masukan dan tambahan pengetahuan terkait dengan masalah yang diteliti, serta berguna bagi para pihak yang mempunyai minat mengkaji masalah terkait.

E. Metode Penelitian Metode penelitian akan sangat mempengaruhi perolehan bahan hukum dalam penelitian yang bersangkutan untuk selanjutnya dapat diolah dan dikembangkan secara optimal sesuai dengan metode ilmiah demi tercapainya tujuan penelitian yang dirumuskan. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan (Soerjono Soekanto, 2007 : 43). Agar suatu penelitian ilmiah dapat dilaksanakan dengan baik maka diperlukan suatu metode penelitian yang tepat. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

8 digilib.uns.ac.id


1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian dilakukan dengan pengkajian dan pengolahan terhadap data penelitian dengan bertitik tolak pada aspek hukum normatif disertai dengan kajian teoritis hukum serta didukung oleh fakta-fakta empiris yang ada di lapangan. 2. Sifat Penelitian Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif di mana penulis berkeinginan untuk memberikan gambaran maupun pemaparan obyek penelitian yang penulis kaji mengenai Pengelolaan ADD Ditinjau Dari Prinsip Akuntabilitas di Desa Triyagan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. 3. Pendekatan Penelitian Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yakni suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang ditanyakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Soerjono Soekanto, 1986 : 250). 4. Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di Kantor Kepala Desa, Desa Triyagan Kecamatan Mojolaban

Kabupaten

Sukoharjo

yang

bertempat

di

Jalan

Solo

Tawangmangu Km. 8,5 Kodepos 57554. Alasan memilih lokasi penelitian tersebut dikarenakan untuk mencari data-data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini tidak begitu sulit. Selain itu juga karena tertarik untuk meneliti pengelolaan ADD ditinjau dari prinsip akuntabilitas di Desa Triyagan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo tersebut. 5. Jenis Data dan Sumber Data Penelitian Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi : a. Data Primer Data primer merupakan data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris yang telah dilaksanakan. Dalam penelitian ini data diperoleh dari Kantor Kepala Desa, Desa Triyagan Kecamatan Mojolaban


9 digilib.uns.ac.id

Kabupaten Sukoharjo terutama para perangkat desa tersebut serta pihakpihak yang terkait. b. Data Sekunder Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal, makalah, artikel, media massa, bahan dari internet serta sumber lain yang berkaitan dengan pengelolaan ADD ditinjau dari prinsip akuntabilitas. Adapun untuk sember data penelitian, penulis menggunakan sumber data sebagai berikut : a. Sumber Data Primer Sumber data yang penulis peroleh secara langsung dari sumber pertama yaitu wawancara dengan pihak terkait yang diteliti melalui penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dilokasi penelitian dari pihak yang diteliti yaitu Mansyur Mukiman (Penanggungjawab Kepala Desa dan Kepala Dusun III, Desa Triyagan Kabupaten Sukoharjo), Hernowo Subakdo, A.Md (Sekretaris Desa Triyagan Kabupaten Sukoharjo), Sugiyanto (Kaur Pemerintahan), Dra. Sri Lestari (Kaur Keuangan), Muhammad Irsyadi (Kaur Kesejahteraan Rakyat), Y. Partono (Kaur Pembangunan), Sugiyarto, A.Md (Kaur Umum), Mulyoto (Kepala Dusun I), dan Sarwanto (Kepala Dusun II). b. Sumber Data Sekunder Sumber data sekunder berupa data yang diperoleh dari bahanbahan kepustakaan, literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal, makalah, artikel, media massa, bahan dari internet serta sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang penulis kaji yang mendukung data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi : 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

10 digilib.uns.ac.id


3) Undang-Undamg Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2007 tentang Desa; 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Keuangan Daerah; 6) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa; 7) Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011; 8) Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Alokasi Dana Desa; 9) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ tertanggal 22 Maret 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa; 10) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/286/SJ tertanggal 17 Februari 2006 tentang Pelaksanaan Alokasi Dana Desa; 11) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/1841/SJ tertanggal 17 Agustus 2006 tentang Perintah Penyediaan Alokasi Dana Desa Kepada

Provinsi

(Evaluator)

dan

Kabupaten/Kota

Sebagai

Pelaksana; 12) Keputusan Camat Mojolaban Nomor 412.5/07/2011 tertanggal 21 Maret 2011 tentang Tim Pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) Tingkat Desa Se Wilayah Kecamatan Mojolaban; 13) Peraturan

Desa

Triyagan

Sukoharjo Nomor 2

Kecamatan

Mojolaban

Kabupaten

Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2011; 14) Keputusan Kepala Desa Triyagan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Nomor 05 Tahun 2011, tertanggal 10 Mei 2011 tentang Tim Teknis Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2011 Desa Triyagan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo; dan



15) Keputusan Kepala Desa Triyagan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Nomor 412.5/04/2011 tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2011. 6. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dipergunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang penulis pergunakan yaitu : a. Studi lapangan Studi lapangan berupa terjun langsung ke obyek penelitian guna memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini serta melakukan wawancara langsung dengan pihak terkait untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai pokok-pokok masalah yang penulis teliti. b. Studi kepustakaan Studi kepustakaan diperlukan guna memperoleh landasan teori yang berkaitan dengan penelitian untuk melakukan kajian lebih lanjut. Studi kepustakaan diperoleh dari bahan hukum yang berupa buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal, makalah, artikel, media massa, bahan dari internet serta sumber lain berkaitan dengan masalah yang diteliti. 7. Teknik Analisis Data Teknik analisis data dalam suatu penelitian dipergunakan untuk menguraikan dan memecahkan permasalahan yang diteliti berdasar data-data yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis kualitatif. Menurut HB. Soetopo ada 3 (tiga) tahap analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Model analisis seperti ini dilakukan dalam suatu proses yang bertahap, sehingga data yang terkumpul saling berhubungan satu dengan yang lain dan akan mendukung penyusunan laporan penelitian (HB. Soetopo, 2002 : 35-37). Tiga tahap menurut HB. Soetopo tersebut adalah sebagai berikut : a. Reduksi data Kegiatan ketika melakukan semua aktivitas penelitian, sehingga dilakukan dari awal penelitian sampai akhir penelitian. Kegiatan ini



bertujuan untu mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting yang muncul dari catatan dan pengumpulan data, lalu mengatur sedemikian rupa sehingga didapat sebuah kesimpulan. b. Penyajian data Dari sekumpulan data yang diperoleh memungkinkan kesimpulan penelitian dapat diperoleh dalam berbagai bentuk seperti bentuk matrik, gambar ataupun tabel dan lain sebagainya. c. Menarik kesimpulan Upaya menarik kesimpulan dari semua hal yang terdapat dalam reduksi dan sajian data, dimana sebelumnya data diuji likuiditasnya agar kesimpulannya menjadi lebih kuat (HB. Soetopo, 2002 : 96).

F. Sistematika Penulisan Sistematika

penulisan

memberikan

gambaran

secara

menyeluruh

mengenai isi oenulisan hukum yang sesuai dengan aturan dalam penelitian hukum serta dapat mempermudah pemahaman mengenai seluruh isi penulisan hukum ini. Oleh karena itu, penulis menjabarkannya dalam sistematika penulisan hukum yang terdiri dari 4 (empat) bab dan dalam tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian sehingga dapat memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut : BAB I

: PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum. BAB II

: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas mengenai kerangka teori dan kerangka pemikiran. Kerangka teoritis yang mendasari penulisan ini adalah tinjauan tentang pemerintah daerah, tinjauan tentang Alokasi Dana Desa (ADD), tinjauan tentang prinsip akuntabilitas. Kerangka pemikiran berisi alur pemikiran yang hendak ditempuh penulis yang dituangkan dalam bentuk skema atau bagan. BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN



Pada bab ini penulis akan mengkaji dari hasil penelitian dan membahas mengenai Pengelolaan ADD Ditinjau Dari Prinsip Akuntabilitas di Desa Triyagan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. BAB IV : PENUTUP Di akhir bab penulis akan mengemukakan kesimpulan dari penelitian yang telah penulis lakukan serta saram dari hasil penelitian. DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

BAB I. PENDAHULUAN. A. Latar Belakang Masalah

Recommend Documents