BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi dimana sistem pemerintahan dilaksanakan dari, oleh, dan untuk rakyat. Dalam negara demokrasi konsep partisipasi politik bertolak dari paham bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan- tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang- orang yang akan memegang tampuk pimpinan. Jadi, “partisipasi politik merupakan pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat” (Mirriam Budiardjo, 2008: 368). Partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih
pimpinan
negara
dan
secara
langsung
atau
tidak
langsung,
mempengaruhi kebijakkan pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (contacting) atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan direct action nya. Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik, misalnya melalui pemberian suara atau kegiatan lain, terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama itu kepentingan mereka akan tersalur atau sekurangkurangnya diperhatikan, dan bahwa mereka sedikit banyak dapat mempengaruhi tindakan dari mereka yang berwenang untuk membuat keputusan yang mengikat. Hal ini berarti mereka percaya bahwa kegiatan mereka mempunyai efek politik (political efficacy). Jadi, jelaslah bahwa partisipasi politik erat sekali kaitannya dengan kesadaran politik, karena semakin sadar bahwa dirinya diperintah, orang kemudian menuntut diberikan hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintah.
1
2 Perasaan kesadaran untuk berpartisipasi politik seperti ini dimulai dari orang yang berpendidikan, yang kehidupannya lebih baik, dan orang- orang terkemuka, karena pada dasarnya “partisipasi politik warga negara dipengaruhi oleh beberapa hal seperti: (1) kesadaran politik, (2) kepercayaan pada pemerintah, (3) status sosial, (4) status ekonomi, (5) afiliasi politik, (6) pengalaman berorganisasi” (Sudijono Sastroadmodjo, 1995: 15). Salah satu faktor penting yang berkaitan dengan partisipasi politik adalah status sosial. Status sosial berarti kedudukan seseorang dalam kelompoknya yang disebabkan baik oleh tingkat pendidikan maupun oleh pekerjaan. Hal ini berarti dengan memiliki tingkat status sosial yang tinggi memungkinkan partisipasi politik warga negara lebih berkualitas daripada seseorang yang berada dalam status sosial dibawahnya. Menurut Hoogerwerf (1979: 191) bahwa “orang- orang dengan pendapatan yang lebih tinggi, pendidikan yang lebih tinggi, pekerjaan dengan status yang lebih tinggi banyak berpartisipasi daripada yang lainnya”. Dengan demikian tingkat pendidikan dan pekerjaan dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar kesadaran seseorang untuk berpartisipasi politik. Perspektif kewarganegaraan terhadap permasalahan ini adalah bahwa partisipasi politik merupakan hak sekaligus kewajiban yang harus dilakukan warga negara. Partisipasi politik merupakan perbuatan yang harus dilaksanakan sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab warga negara terhadap kebijakankebijakan pemerintah dalam rangka mencapai tujuan negara yamg diwujudkan melalui kebijakan di bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan bidang pertahanan keamanan. Pentingnya partisipasi politik warga negara menjadikan partisipasi politik sebagai hak sekaligus kewajiban warga negara yang harus dilakukan tanpa ada perbedaan status sosial yang dimiliki seseorang khususnya tingkat pendidikan maupun pekerjaan tertentu karena pada dasarnya setiap orang memiliki hak politik yang sama yang dilindungi undang- undang. Namun, pada kenyataanya tidak semua warga negara berpartisipasi politik walaupun didukung oleh tingkat pendidikan yang tinggi dan pekerjaan dengan status yang tinggi, seperti fenomena yang terjadi di Perumahan Joho Baru
3 Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo dimana rata- rata penduduk di perumahan ini memiliki status sosial yang tinggi. Tingkat pendidikan warga di perumahan ini bervariasi mulai dari pendidikan dasar terdiri atas: SD, MI, SMP, MTs. Pendidikan menengah terdiri atas: SMA, MA, SMK, MAK dan pendidikan tinggi terdiri atas: Diploma, Sarjana, Magister, Spesialis dan Doktor. Sebagian dari masyarakat dengan status sosial yang tinggi ini cenderung pasif berpartisipasi politik karena beranggapan bahwa partisipasi politik tidak berpengaruh pada kehidupan mereka. Fenomena semacam ini dapat ditemukan saat pemilihan umum legislatif 9 April 2009 dimana dari total 1050 daftar pemilih tetap yang berada di perumahan Joho Baru, jumlah pemilih yang hadir 760 orang, 2 orang pemilih meninggal dan 288 pemilih tidak hadir (Data DPT TPS Joho Baru pada Pemilu Legislatif 9 April 2009). Fenomena semacam ini diperkuat oleh pendapat salah satu warga di Perumahan Joho Baru yaitu Bapak Teguh P dimana beliau memiliki status sosial yang tinggi. Beliau mengatakan bahwa “Saya pasif berpartisipasi politik karena saya sibuk dengan pekerjaan dan usaha yang saya jalankan. Saya lebih mementingkan pekerjaan dan usaha saya daripada berpartisipasi politik. Bukannya saya tidak mau, tetapi waktunya saja yang tidak ada. Wujud partisipasi yang sering saya lakukan yaitu sebatas mengikuti pemilihan umum namun pemilu legislatif kemarin saya tidak hadir, tetapi saya tetap mematuhi peraturan pemerintah seperti menjadi warga negara yang baik dan membayar pajak” (Wawancara Minggu, 17 Mei 2009). Adanya kedua fenomena tersebut menunjukkan bahwa tidak semua warga Joho Baru yang memiliki status sosial tinggi khususnya tingkat pendidikan dan pekerjaan memiliki kesadaran dan aktif untuk berpartisipasi politik. Sesungguhnya keterlibatan masyarakat dalam memberikan suara pada pemilihan umum tidak dapat semata- mata menjadi ukuran partisipasi politik. Rendahnya kesadaran politik sebagian warga di Perumahan Joho Baru untuk berpartisipasi politik bertentangan dengan beberapa teori yang menyatakan bahwa “tingkat pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran politik” (Sudijono Sastroatmodjo, 1995: 27). Dengan demikian apabila warga negara memiliki tingkat pendidikan yang tinggi maka akan semakin
4 menimbulkan kesadaran dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat dan memungkinkan untuk turut berperan aktif dalam berpartisipasi politik. Sedangkan menurut Hoogerwerf (1979: 191) bahwa “orang- orang dengan pendapatan lebih tinggi, pendidikan lebih tinggi, pekerjaan dengan status yang lebih tinggi lebih banyak berpartisipasi politik daripada yang lainnnya”. Dengan demikian keadaan sosial ekonomi yang baik dan kedudukan sosial yang makin tinggi juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi politik warga negara. Dengan status sosial yang tinggi seseorang cenderung memiliki tingkat pengetahuan politik, minat dan perhatian pada politik, serta sikap dan kepercayaan yang tinggi pada pemerintah. Kesadaran warga negara untuk berpartisipasi politik dapat menegakkan tatanan politik yang demokratis. Dalam negara- negara demokratis umumnya dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat lebih baik. Dalam hal ini tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan- kegiatan tersebut. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena diartikan bahwa banyak warga negara tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan. Lagipula, dikhawatirkan bahwa kurangnya masukan atau kritik dan pendapat yang dikemukakan warga negara, pemimpin negara akan menjadi kurang tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat dan cenderung untuk melayani kepentingan beberapa kelompok saja. Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul “Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pekerjaan Terhadap Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Umum” Studi Korelasi di Perumahan Joho Baru Kabupaten Sukoharjo.
5 B. Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka muncul beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 1. Apakah dengan tingkat pendidikan yang tinggi seorang warga negara dapat memiliki kesadaran yang tinggi pula untuk berpartisipasi politik? 2. Apakah
pekerjaan
yang
dimiliki
seorang
warga
negara
dapat
mempengaruhi perilaku mereka untuk berpartisipasi politik? 3. Apakah dengan status sosial tinggi perilaku politik seseorang lebih berkualitas daripada seseorang yang memiliki status sosial di bawahnya? 4. Apakah dengan memiliki pengetahuan politik dapat berpengaruh pada partisipasi politik seseorang? 5. Apakah partisipasi politik seorang warga negara dapat timbul dengan sendirinya? 6. Apa saja faktor- faktor yang mempengaruhi partisipasi politik? 7. Apakah tingkat pendidikan dan pekerjaan dapat berpengaruh terhadap partisipasi politik seseorang?
C. Pembatasan Masalah Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas maka perlu adanya pembatasan masalah. Masalah dalam penelitian ini selanjutnya akan dibatasi mengingat keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga. Dalam hal ini penulis membatasi masalah yaitu apakah tingkat pendidikan dan pekerjaan dapat berpengaruh terhadap partisipasi politik. Adapun ruang lingkup masalah yang akan penulis teliti adalah sebagai berikut: 1. Obyek Penelitian a. Variabel bebas
b. Variabel Terikat
:
:
Tingkat Pendidikan
( X 1)
Pekerjaan
( X2)
Partisipasi Politik
(y)
6 2. Subyek Penelitian Subyek dalam penelitian ini adalah masyarakat di Perumahan Joho Baru yang berada di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo yang terdaftar sebagai pemilih pada Pemilu Legislatif 9 April 2009.
D. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut: 1. Adakah pengaruh tingkat pendidikan terhadap partisipasi politik warga Joho Baru Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo? 2. Adakah pengaruh pekerjaan terhadap partisipasi politik warga Joho Baru Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo? 3. Adakah pengaruh tingkat pendidikan dan pekerjaan terhadap partisipasi politik warga Joho Baru Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo?
E. Tujuan Penelitian Dalam setiap penelitian pasti mempunyai tujuan yang akan dicapai. Dengan tujuan yang
jelas tersebut akan mempermudah dalam melakukan
penelitian. Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap partisipasi politik warga Joho Baru Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo. 2. Untuk mengetahui pengaruh pekerjaan terhadap partisipasi politik warga Joho Baru Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo. 3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan dan pekerjaan terhadap partisipasi politik warga Joho Baru Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo.
7 F. Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut: 1. Manfaat Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi perkembangan ilmu pengetahuan sosial khususnya ilmu kewarganegaraan yang berkaitan dengan bidang politik yaitu partisipasi politik warga negara sebagai hak dan kewajiban yang harus dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Partisispasi merupakan wujud kepedulian warga negara terhadap masalah kenegaraan. Dengan tingginya partisipasi poltik dapat berpengaruh pada banyaknya masukan saran dan kritik terhadap pemerintah sehingga pemerintah menjadi lebih tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pembanding, pertimbangan dan pengembangan bagi penelitian yang selanjutnya.
2. Manfaat Praktis a. Memberi informasi tentang pentingnya pendidikan bagi masyarakat yang dapat berdampak perkembangan pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan mereka sendiri dan agar tanggap dan turun berperan aktif dalam memikirkan dan memperbaiki nasib bangsanya. b. Dapat memberikan gambaran kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi politik warga negara sebagai wujud perhatian warga negara terhadap kebijakan pemerintah menuju tujuan yang dicita- citakan negara di luar kehidupan pribadi mereka.
