BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Tanah merupakan unsur yang sangat vital, bahkan tanah merupakan salah satu syarat berdirinya suatu negara. Tanah merupakan sumber daya alam yang sangat penting untuk menunjang kehidupan. Indonesia merupakan negara agraris dengan masyarakat yang bergantung pada pertanian. Hubungan manusia dengan tanah memang tidak dapat dipisahkan, tanah adalah media yang digunakan sebagian besar masyarakat untuk mencari pangan dan juga digunakan sebagai tempat tinggal. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3, yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Dalam pasal tersebut bumi dapat diartikan sebagai tanah, masyarakat harus mampu mengelola tanah sebaik mungkin untuk kemakmuran masyarakat sendiri. Tetapi, dengan bertambahnya penduduk, maka kebutuhan akan tanah juga semakin bertambah, tentunya meningkatnya jumlah kebutuhan akan tanah tanah tidak dibarengi dengan bertambahnya jumlah tanah. Indonesia merupakan negara bekas jajahan Bangsa Barat, sehingga tanahtanah yang dahulu dikuasai oleh negara penjajah sekarang menjadi tanah negara dan belum memiliki sertifikat. Dalam UUPA pasal 4 menyebutkan bahwa “Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.” Dengan adanya pasal tersebut berarti pemerintah memberikan kesempatan bagi tiap warganya untuk menguasai tanah negara, yaitu dengan Pemberian Hak atas Tanah Negara. Dengan adanya Pemberian Hak, pemerintah memberi kesempatan kepada masyarakat atau pihak yang mengelola tanah tersebut untuk memperoleh suatu hak atas tanah negara tersebut, atau dengan kata lain mendapatkan sertifikat atas tanah yang dikelolanya.
1
2
Semakin banyaknya masyarakat atau pihak yang peduli akan pentingnya sertifikat tanah, maka banyak pula masyarakat atau pihak yang memohon pemberian hak atas tanah negara, terbukti dari jumlah penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan atas Pemberian Hak sebagai beruikut : Tabel 1.1 Jumlah SK Pemberian Hak atas Tanah Negara di Badan Pertanahan Kabupaten Sukoharjo 2013
2014
2015
Hak Milik
42
23
19
Hak Guna Usaha
25
12
7
63
49
21
Hak Pakai
77
68
7
Hak Pengelolaan
11
9
3
Hak Guna Bangunan
sumber : Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Dilihat dari tabel diatas, setiap tahunnya jumlah penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak semakin menurun. Penurunan jumlah ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu semakin sedikitnya jumlah pemohon yang menginginkan sertifikasi atas tanah negara, dan juga disebabkan oleh semakin berkurangnya jumlah tanah negara yang belum memiliki hak. Dilihat dari jumlah penerbitan SK yang terus menurun dan sebabnya, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat Sukoharjo semakin meningkat dan juga masyarakat Sukoharjo semakin mengerti pentingnya sertifikasi atas tanah negara yang merek kuasai. Dengan berkembangnya jaman, maka kebutuhan manusiapun juga lebih banyak. Semakin banyak pula Badan Hukum yang membutuhkan tanah untuk melebarkan sayap di dunianya. Walaupun hanya beberapa golongan Badan Hukum yang dapat memiliki Sertifikat Hak Milik atas tanah yang digunakannya, namun secara umum, sebuah Badan Hukum dapat memiliki Sertifikat Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan. Dengan demikian, Badan Hukum yang berdiri diatas Tanah Hak Milik harus menurunkan Hak atas tanahnya yang sebelumnya Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan maupun Hak
3
Pakai. Begitupun sebaliknya, tanah yang dahulunya dikelola oleh badan hukum dan sekarang menjadi tempat tinggal, tanah tersebut dapat ditingkatkan Haknya. Peningkatan dan Penurunan Hak ini disebut Perubahan Hak. Berikut adalah tabel jumlah Perubahan Hak di Kantor Pertanahan Sukoharjo : Tabel 1.2 Jumlah Permohonan Perubahan Hak atas Tanah Negara di Badan Pertanahan Kabupaten Sukoharjo 2013
2014
2015
Peningkatan Hak
27
23
16
Penurunan Hak
75
43
19
Sumber : Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Dalam tabel diatas, menunjukkan bahwa setiap tahun mengalami jumlah penurunan permohonan Perubahan Hak. Jumlah penunrunan permohonan dalam Peningkatan Hak tidak terlalu signifikan, sedangkan dalam Penurunan Hak mengalami penurunan jumlah permohonan yang cukup signifikan. Penurunan jumlah permohonan Perubahan Hak disebabkan karena masyarakat masih menganggap bahwa untuk mengurus Perubahan Hak itu sulit dan memakan waktu yang lama, sehingga masyarakat enggan untuk melakukan permohonan Peubahan Hak. Dengan semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat akan hak atas Tanah Negara, maka semakin sedikit rendah pula jumlah Tanah Negara yang terlantar. Namun masih ada masyarakat yang menganggap mengurus sertifikat itu sulit, harus melengkapi banyaknya persyaratan dan melewati prosedur yang lama. Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan pengamatan dengan judul “Prosedur Perubahan Hak atas Tanah Negara di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukoahrjo”. B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut : “ Bagaimana Prosedur Perubahan Hak atas Tanah Negara di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukoahrjo?”
4
C. Tujuan Pengamatan Pengamatan yang dilakukan oleh penulis memiliki tujuan sebagai berikut : a. Tujuan Operasional Tujuan operasional dari pengamatan ini adalah untuk mendeskripsikan Prosedur Perubahan Hak atas Tanah Negara di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukoahrjo. b. Tujuan Fungsional Hasil dari pengmatan ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukoharjo. c. Tujuan Individual Pengamatan ini diajukan sebagai salah satu syarat dalam memenuhi tugas akhir untuk memperoleh sebutan profesional Ahli Madya (A.Md) pada Diploma III Manajemen Adminstrasi FISIP UNS. D. Manfaat Pengamatan Manfaat dari pengamatan ini adalah menambah pengetahuan penulis dan pembaca tentang Prosedur Perubahan Hak atas Tanah Negara di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukoharjo, dan diharapkan mampu memberikan masukan
bagi
Badan
Pertanahan
Nasionla
Kabupaten
Sukoharjo
