BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG MASALAH

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH Indonesia memulai penyelenggaraan pemilukada pada tahun 2005. Sejak dimulainya pemilukada hingga sekarang hampir setiap daerah memiliki hambatan dan tantangan dalam penyelenggaraannya. Pemilukada adalah mekanisme untuk mewujudkan kedaulatan rakyat di tingkat lokal dalam memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pemilukada merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan demokrasi di tingkat daerah. Dalam menyelenggarakan pemilukada dimulai dari tahap persiapan sampai tahap pelaksanaan, jika terjadi sengketa hasil pemilukada diselesaikan pada tahap penyelesaian. Ketiga tahapan pemilu penting, saling berkaitan satu sama lain dan rentan terjadi masalah dalam implementasinya. Dari ketiga tahapan tersebut, tahap pelaksanaan merupakan tahapan yang paling rentan terjadi kesalahan saat implementasinya. Tahap pelaksanaan pemilukada terdiri dari serangkaian tahapan kegiatan yang lebih spesifik. Tahap pelaksanaan terdiri dari tahap pendaftaran pemilih, tahap pencalonan, tahap kampanye, tahap pemungutan suara, tahap penghitungan suara, dan penetapan calon terpilih. Setiap tahapan tersebut masih terdiri dari beberapa tahapan lagi dan terdiri dari kegiatan yang lebih detail. Kegiatan yang lebih detail ini menuntut kerja keras, persiapan dan pelaksanaan saat di lapangan yang matang oleh penyelenggara pemilunya. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu perlu mengerti dengan benar proses dan prosedur pelaksanaan setiap tahapan tersebut. Jika KPU Daerah sebagai penyelenggara pemilu mengerti dengan baik setiap proses dan prosedur pelaksanaan kegiatan maka, akan menghasilkan pemilu yang demokratis yang telah dilegitimasi rakyatnya. 1

Kabupaten Cilacap telah mewujudkan kedaulatan rakyat melalui pemilukada langsung pada tanggal 09 September 2012. KPU Kabupaten Cilacap merupakan lembaga yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap tahun 2012. Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap memiliki tiga tahapan pemilu yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian. Tahap pelaksanaan merupakan salah satu tahap krusial dalam pemilu. Tahap pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap terdiri dari tahap pendaftaran dan penetapan calon, tahap penetapan daftar pemilih, tahap kampanye. Tahap pemungutan suara, tahap penghitungan suara. Dan tahap penetapan pasangan calon terpilih, pengesahan, dan pelantikan. KPU Daerah

sebagai penyelenggara

pemilukada

yang ideal

harus

mempersiapkan dan melaksanakan setiap kegiatan dengan baik sesuai wewenang dan tanggungjawabnya. Dalam menyelenggarakan pemilukada tidak sedikit KPU Daerah yang menghadapi tantangan, hambatan, dan masalah kompleks saat melaksanakan kegiatan. Sebagai penyelenggara pemilukada yang baik, KPU Daerah harus mampu menghadapi

tantangan,

hambatan,

dan

masalah

yang

terjadi

sehingga,

penyelenggaraan pemilukada dapat berjalan dengan lancar. Tahap pelaksanaan pemilu terdiri dari beberapa tahapan yang saling berhubungan dan apabila satu tahapan terjadi masalah berimplikasi terhadap tahapan yang lainnya. Upaya untuk mewujudkan pemilukada langsung yang demokratis memerlukan partisipasi pemilih yang tinggi sebagai misi krusial bagi penyelenggara pemilunya. Angka partisipasi pemilih yang tinggi akan menjamin pengawasan dari masyarakatnya terhadap kepala daerah yang terpilih saat menjalankan roda pemerintahan daerah nantinya. Untuk menghasilkan tingkat partisipasi pemilih yang tinggi diperlukan peran penyelenggara pemilu yang ideal dan manajemen pemilu yang baik. 2

Dalam menjamin angka partispasi pemilih yang tinggi diperlukan seperangkat aturan yang mendukung dan memungkinkan penyelenggara pemilu menyusun daftar pemilih yang akurat dan akuntabel. Aturan untuk daftar pemilih yang legal dan formal belum dapat maksimal tanpa implementasi yang baik dari penyelenggara pemilunya. KPU Daerah sebagai penyelenggara pemilukada memiliki tanggungjawab menyusun daftar pemilih yang akurat agar masyarakat dan peserta pemilu mudah mengaksesnya. KPU Daerah sebagai penyelenggara pemilukada yang ideal juga harus dapat menjamin data pemilih dalam daftar pemilih akurat, transparan dan muktakhir. Dalam pemilukada penetapan daftar pemilih merupakan kegiatan yang terdapat dalam tahap pelaksanaan pemilu. Tahap pendaftaran, pendataan dan penetapan daftar pemilih merupakan tahapan yang krusial dalam pemilukada. Disebut sebagai tahap yang krusial karena tahap ini merupakan implementasi dari jaminan atas warga negara yang memiliki hak memilih untuk memberikan suara berdasarkan one man, one vote, one voice. Hambatan yang ada pada tahap ini dapat menyebabkan masalah yang berimplikasi terhadap ilegitimasi hasil pemilukada karena rendahnya partisipasi pemilih yang tidak terdaftar. KPU Daerah sebagai penyelenggara pemilukada yang ideal memiliki tanggungjawab dalam mengatur teknis proses pemilukada dan mengarahkannya agar prinsip one man, one vote, one voice dapat berjalan dengan baik. Jika pemilukada berjalan dengan baik maka, hasil pemilu akan memiliki legitimasi penuh dari masyarakat. Untuk mewujudkan proses pendaftaran pemilih yang baik tidak jarang KPU Daerah menghadapi kendala dan masalah. Oleh karena itu, apabila KPU Daerah menghadapi hambatan dan masalah pada tahap pendaftaran pemilih harus segera diketahui apa penyebabnya.

3

Salah satu masalah dalam proses pemilukada yang menonjol adalah kegiatan pendaftaran dan penetapan daftar pemilih. Tahap pendaftaran dan penetapan daftar pemilih menjadi masalah krusial karena tahap ini merupakan bentuk penjaminan atas hak warga negara untuk berpartisipasi menggunakan suaranya berdasarkan one man, one vote, one voice dalam pemilu untuk mewujudkan demokratisasi. Jika terjadi kesalahan pada tahap pendaftaran pemilih berimplikasi terhadap ilegitimasi hasil pemilukada. Jika terjadi rendahnya jumlah pemilih saat pemilukada karena terdapat pemilih yang tidak terdaftar. Perlindungan terhadap hak memilih rakyat perlu diperhatikan agar pemilih dapat berpartipasi dalam pemilukada. Dengan prinsip one man, one vote, one voice berarti tidak ada perbedaan suara pemilih yang satu dengan yang lainnya karena semua sama. Perlindungan terhadap hak pemilih tersebut akan mendorong peningkatan partisipasi pemilih. Untuk melindungi hak pemilih dilakukan dengan sistem pendaftaran pemilih yang akurat dan akuntabel. Untuk mewujudkan pendaftaran dan penetapan daftar pemilih yang efektif diperlukan manajemen yang baik dalam mengatur teknis administrasi data masyarakat sebagai pemilih. Dalam penyelenggaraan pemilukada masalah tentang data pemilih masih menjadi masalah serius. Data jumlah pemilih dalam pemilu sebelumnya masih belum terdata secara tepat dan akurat. Penyelenggaraan pemilu yang bebas membutuhkan partisipasi dari orang dewasa yang memiliki hak pilih untuk memberikan suaranya saat pemungutan suara. Dengan demikian, dalam pemilu mensyaratkan adanya pemilih. Membahas tentang pemilih tentu tidak dapat terlepas dari masalah teknis administrasi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Persoalan DPT pada pemilu sebelumnya memberikan pelajaran berharga pentingnya DPT yang tepat dan akurat dalam mewujudkan pemilu yang demokratis. 4

Tahap pendaftaran dan penetapan daftar pemilih mengemban misi pemuktahiran data pemilih yang berimplikasi langsung dan tak langsung. Implikasi langsung dari data pemilih yang mutakhir adalah adanya legitimasi penuh terhadap penyelenggaraan pemilukada. Implikasi tidak langsung adanya legitimasi terhadap kepemimpinan kepala daerah terpilih dalam menjalankan roda pemerintahan melalui pemilukada. Apabila tahap ini diabaikan akan berimplikasi terhadap trust masyarakat daerah kepada pemerintah daerah. Tahap pendaftaran dan penetapan daftar pemilih merupakan hal krusial mengingat terdapat kegiatan pemutakhiran data pemilih di dalamnya dan masyarakat yang notabene sebagai pemilih terikat dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya data pemilih yang dimutakhirkan dan akurat dapat menghindari kesalahan dan menjadikan penyelenggara pemilu sebagai lembaga yang kredibel. Negara berperan penting dalam menjamin hak pemilih melalui penyelenggara pemilu dengan merumuskan regulasi untuk perbaikan sistem pendaftaran pemilih. Meskipun proses tahapan pendaftaran pemilih sudah berjalan dengan semestinya. Namun, ada kemungkinan hak pilih seseorang tidak dapat terlindungi. Pemilih dapat kehilangan hak pilihnya karena kesalahan dan kekurangan dalam pencatatan nama daftar pemilih karena alasan teknis. Dengan demikian, desain untuk daftar pemilih harus dipersiapkan dan direncanakan dari jauh-jauh hari sebelum hari-H. Menjadi menarik untuk melihat proses pendaftaran pemilih oleh penyelenggara pemilu di tingkat daerah. Mengingat pentingnya hak pilih seseorang maka, dalam pemilukada berada pada awal tahap pelaksanaan. Tahapan pendaftaran pemilih penting karena akan mempengaruhi tahapan selanjutnya dalam pemilu. Oleh karena itu, tahap pendaftaran pemilih sangat penting karena memiliki implikasi langsung terhadap hasil pemilukada yang telah menjamin hak pilih rakyat yang memenuhi syarat sebagai 5

pemilih. Keterlibatan pemilih dalam pemilu menjadi penting karena merupakan tolak ukur legitimasi rakyat kepada pemerintah. Agar hak pilih dapat dipergunakan dengan baik maka perlu melaksanakan proses pendaftaran pemilih yang akurat agar dapat dicatat dalam daftar pemilih. Tahap pendaftaran pemilih merupakan syarat sebelum melaksanakan tahap pemungutan suara. Pada tahap pendaftaran pemilih semua warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih dapat terdaftar. Namun, untuk melaksanakan tahap ini tidak mudah karena memiliki tantangan tersendiri. Pendaftaran pemilih berhubungan dengan kesetaraan bagi warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Pada tahap pendaftaran pemilih akan dimutakhirkan data pemilih sehingga, jumlah pemilih di suatu daerah dapat diketahui dan dapat membuat pemetaan daerah pemilihan. Apabila jumlah pemilih telah diketahui KPU Daerah dapat merencakan dan mendistribusikan logistik untuk pemilu dengan tepat. Tahap pendaftaran pemilih memiliki peran penting dalam mewujudkan sistem politik yang demokratis. Pendaftaran pemilih yang tidak dilakukan dengan baik dapat menghilangkan hak politik warga negaranya karena setiap warga negara telah dijamin hak pilihnya oleh negara. Kesalahan teknis tentang pendaftaran pemilih akan berimplikasi terhadap kelengkapan syarat dan administrasi pemilu dan legitimasinya. Oleh karena itu, tahap pendaftaran pemilih merupakan tahapan yang harus benarbenar dipahami penyelenggara pemilu sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pemilu dengan baik. Tahap pendaftaran pemilih menghasilkan data pemilih yang digunakan sebagai syarat penyelenggaraan pemilu. Karena pemilu belum dapat diselenggarakan jika data pemilih belum diketahui berapa jumlahnya. Mengingat pentingnya pemilu yang kredibel untuk mewujudkan sebuah demokrasi, tentu dibutuhkan sebuah manajemen pemilu yang baik. Salah satu aktor yang berperan dalam mewujudkan manajemen pemilu yang baik adalah KPU untuk 6

tingkat pusat dan KPU Daerah untuk tingkat daerah. Sudah menjadi tanggungjawab dari penyelenggara pemilu untuk mewujudkan pemilu yang kredibel.

B. RUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana KPU Kabupaten Cila`cap melakukan proses penetapan daftar pemilih pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap tahun 2012? 2. Apa masalah yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Cilacap saat melakukan proses penetapan daftar pemilih pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap tahun 2012? 3. Mengapa KPU Kabupaten Cilacap menghadapi masalah saat penetapan daftar pemilih?

C. TUJUAN PENELITIAN Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas maka, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui proses penetapan daftar pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Cilacap pada saat pemilukada. 2. Mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh KPU Daerah pada tahap penetapan daftar pemilih dalam pemilukada. 3. Untuk mengetahui penyebab masalah yang dihadapi oleh KPU Daerah pada tahap penetapan daftar pemilih dalam pemilukada dapat terjadi.

7

D. MANFAAT PENELITIAN Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut: 1.

Level Teoritis Penelitian ini memiliki manfaat teoritis untuk menambah referensi kajian

ilmiah tentang proses yang dilakukan oleh KPU Daerah pada tahap penetapan daftar pemilih dalam pemilukada dan masalah yang dihadapi KPU Daerah sebagai penyelenggara pemilu pada tahap penetapan daftar pemilu dan penyebabnya. 2.

Level Praksis Penelitian ini memiliki manfaat praksis dalam memberikan gambaran tentang

proses penetapan daftar pemilih, mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh KPU Daerah pada tahap penetapan daftar pemilih dalam pemilukada dan memberikan gambaran penyebab terjadinya masalah.

E. KERANGKA TEORI 1.

Demokrasi dan Pemilu Demokrasi menurut asal kata berarti rakyat berkuasa atau government by the

people. Dengan demikian demokrasi yang berasal dari Yunani yaitu demos yang berarti rakyat, kratos/kratein berarti kekuasaan/berkuasa. Syarat-syarat dasar untuk penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dibawah rule of law antara lain pertama, perlindungan konstitusional dalam arti bahwa konstitusi, selain menjamin hak-hak individu, harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang menjamin. Kedua, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak (independent and impartial tribunas). Ketiga, pemilihan umum yang bebas. Keempat, kebebasan untuk menyatakan pendapat. Kelima, kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi. Keenam, pendidikan kewarganegaraan (civic education) (Budiardjo, 2002). 8

Pemilu menurut Harris G. Warren merupakan kesempatan bagi para warganegara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah (Hariyanto, 1984). Pelaksanaan pemilu yang demokratis memiliki ciri-ciri pertama, dilaksanakan secara regular serta dalam suasana kehidupan politik yang memungkinkan partai-partai bersaing secara sehat. Kedua, pemilu diselenggarakan oleh lembaga di luar pemerintah sehingga, tidak menimbulkan kontroversi yang mengakibatkan meluasnya tuduhan terhadap satu partai. Ketiga, parpol memiliki kesempatan yang sama untuk eksis dan membangun komunikasi langsung dengan masyarakat. (Kristiadi, 1997). M. Rusli Karim syarat dipenuhinya enam unsur agar terwujud pemilu yang demokratis pertama, memberikan keleluasaan pada rakyat dalam menentukan pilihan tanpa tekanan dan paksaan. Kedua, perlakuan yang menentukan pilihan tanpa tekanan dan paksaan. Ketiga, adanya kemampuan yang relatif sama antar kekuatan politik untuk saling berkompetisi di dalam pemilu sehingga, pemilu bukan sekedar melegitimasi status quo tetapi, juga memberi peluang bagi pergeseran dan penggantian kekuasaan. Keempat, penyelenggaraan kampanye terbuka. Kelima, kesiapan warga negara untuk terlibat dalam politik sesuai dengan hak dan kewajibannya serta tunduk pada aturan main yang ada. Keenam, perhitungan dan pelaporan hasil suara secara jujur (Karim, 1991). Untuk menyelenggarakan pemilu yang bebas menurut Austin Ranney maka harus memiliki ciri-ciri yaitu pertama, diselenggarakan secara reguler. Kedua, pilihan yang benar-benar berarti. Ketiga, kebebasan menempatkan calon. Keempat, kebebasan mengetahui dan mendiskusikan pilihan. Kelima, hak pilih orang dewasa yang universal. Keenam, perlakuan yang sama dalam pemberian suara. Ketujuh, pendaftaran pemilih yang bebas. Kedelapan, penghitungan pilihan dan pelaporan hasil yang tepat (Ibid:13). 9

Untuk menyelenggarakan pemilu yang demokratis menurut T.A Legowo ada unsur-unsur yang harus dipenuhi antara lain adalah adanya netralitas panitia pemilu kompetisi yang sah antara kontestan pemilu, pelibatan warga negara sebagai pemilih, kebebasan pemilih, kerahasiaan pilihan, dan perhitungan suara secara jujur (Legowo, :127).

2.

Electoral Management

Kompleksitas dan ketrampilan spesialis yang diperlukan untuk manajemen pemilu mengharuskan institusi atau lembaga bertanggungjawab untuk kegiatan pemilu. Badan seperti ini memiiki berbagai bentuk dan ukuran, dengan berbagai judul yang cocok meliputi “Komisi Pemilihan Umum”, “Departemen Pemilu”, Dewan Pemilihan”, “Satuan Pemilu” atau “Dewan Pemilihan”. Istilah Badan Penyelenggara Pemilu atau EMB telah diciptakan sebagai nama untuk merujuk pada tubuh atau badan yang bertanggungjawab untuk manajemen pemilu apapun kerangka kelembagaan yang lebih luas di tempat. Ada tiga model dari manajemen pemilu (IDEA,2006:8) yaitu:

1.

The Independent Model of Electoral Management

The independent model of electoral management exists in those countries where elections are organized and managed by an EMB which is institusionally independent and autonomous from the executive branch of government and which has and manages its own budget. Under the Independent model, an EMB is not accountable to a government ministry or department. It may be accountable the legislature, the judiciary, or the head of state. EMBs under the independent model may enjoy varying degrees of financial autonomy and accountability, as well as varying leves of 10

performance accountability. They are composed of members who are outside the executive while in EMB office. Many new and emerging democracies have choosen the independent model of electoral management. Examples of EMBs under the independent model include Armenia, Australia, Bosnia, and Herzegovina, Burkina Faso, Canada, Costa Rica, Estonia, Gergia, India, Indonesia, Malaysia, Liberia, Mauritius, Nigeria, Poland, South Africa, Thailand and Uruguay. Model ini terdapat di dalam negara-negara yang proses pemilihan umumnnya diorganisir oleh suatu lembaga penyelenggara pemilu yang secara institusional independen (mandiri), tidak terikat kepada eksekutif, mempunyai dan mengatur anggaran

sendiri.

Suatu

lembaga

pemilu

di

bawah

model

ini

tidak

dipertanggungjawabkan kepada suatu department ataupun pemerintah. Tetapi, dipertanggungjawabkan kepada badan legislatif, yudikatif atau kepala pemerintahan lokal.

2.

The Governmental Model of Electoral Management

The governmental model of electoral management exists in those countries where elections are organized and managed by the executive branch through a ministry (such as The Ministry of the interior) and/or through local authorities. Where EMBs under the governmental model exist at national level, they are led by a minister or civil servant and are answerable to cabinet minister. With very few exceptions they have no “members”. Their budget falls within a government ministry and/or under local authorities. Countries whose EMBs fall into this model include Denmark, New Zealand, Singapore, Switzerland, Tunisia, the UK (for elections but not referendums) and the United States. In Sweden, Switzerland, the UK and the United States, elections are implemented by local authorities. In Sweden and Switzerland the central EMB assumes a policy coordinating role.

11

Dalam model ini terdapat pada negara-negara yang pemilunya diorganisir dan diatur oleh badan eksekutif melalui suatu kementrian dan/atau melalui otoritas lokal. Lembaga penyelenggara pemilu di bawah governmental model ada pada tingkatan nasional, mereka dipimpin oleh seorang menteri atau pegawai sipil dan dapat dipertanggungjawabkan kepada menteri. Dengan sangat sedikit pengecualian mereka tidak mempunyai ‘anggota’. Anggaran mereka di jatuhkan pada pemerintah dan/atau di bawah otoritas lokal.

3.

The Mixed Model of Model of Electoral Management In the Mixed Model of electoral management, there are usually two component EMBs, and dual structures exist: a policy, monitoring or supervisory EMB that is independent of the executive branch of government (like an EMB under the Independent Model) and an implementation EMB located within a department of state and/or local government (like an EMB under theGovernmental Model). Under the Mixed Model, elections are organized by the component governmental EMB, with some level of oversight provided by the component independent EMB. The Mixed Model is used in France, Japan, Spain and many former French colonies, especially in West Africa, for example Mali, Senegal and Togo.

Dalam model ini, terdapat dua komponen dari lembaga penyelenggara pemilu itu dan memiliki struktur rangkap: sebuah kebijakan, monitoring atau pengawasan yang tidak terikat pada badan eksekutif dari pemerintah (seperti LPP Independent Model) dan sebuah implementasi LPP yang terletak di dalam sebuah departemen dan/atau pemerintah lokal (seperti LPP Govermental Model). Di dalam Mixed Model, pemilihan diorganisir oleh komponen LPP di bidang Govermental Model, dengan level tertentu dari kesalahan yang disajikan oleh komponen LPP Independent Model.

12

Tidak peduli model mana yang digunakan, setiap badan pelaksana pemilu harus yakin bahwa hal itu dapat menjamin legitimasi dan kredibilitas proses yang menjadi tanggungjawabnya. Ini dapat dilakukan jika manajemen pemilu didasarkan pada

prinsip-prinsip

dasar

pedoman

seperti:

independence

(kemerdekaan),

impartiality (ketidakberpihakkan), integrity (integritas), transparency (transparansi), efficiency (efisiensi), professionalism (profesionalisme), dan service-mindedness.

1.

Independence Istilah “independen” mencangkup dua konsep yang berbeda-yang independen

struktural dari pemerintah (yang model independen manajemen pemilu); dan bahwa dari ‘fearless independence’ diharapkan dari semua EMB tidak peduli model mana yang digunakan dalam bahwa mereka tidak tunduk pada pemerintah, politik atau pengaruh partisan lainnya pada keputusan mereka. Kedua adalah masalah yang terpisah, yang satu formal dan normatif lainnya; meskipun demikian mereka dilihat sebagai yang terhubung dalam bahwa model independen manajemen pemilu dianggap di banyak bagian dunia sebagai model yang paling mungkin untuk memastikan independensi sebuah EMB tentang keputusan dan tindakan.

2.

Impartiality (Ketidakberpihakkan) Untuk

membangun

integritas

dan

kredibilitas

proses

pemilu

dan

mempromosikan penerimaan luas dari hasil pemilu, sangat penting bahwa EMB tidak hanya melakukan kegiatan pemilu dengan cara fearless independence, tetapi, itu tidak memihak dalam tindakannya. Tanpa ketidakberpihakkan manajemen pemilu dan independence action, integritas pemilu cenderung gagal dan dapat sulit untuk menanamkan keyakinan luas di kredibilitas proses pemilihan, terutama di kalangan pecundang. Setiap EMB diharapkan untuk mengelola pemilu tanpa memihak. 13

Terlepas dari model dimana EMB ada, sumber akuntabilitas pengendalian manajemen atau pendanaan, harus memperlakukan semua peserta pemilu sama, adil dan bahkan sendirian, tanpa memberikan keuntungan untuk setiap kecenderungan atau kepentingan kelompok politik.

3.

Integrity (integritas) EMB adalah penjamin utama dari integritas dan kemurnian proses pemilu dan

anggota EMB memiliki tanggungjawab langsung untuk memastikan ini. Integritas mungkin lebih mudah untuk mempertahankan jika EMB memiliki independensi penuh aksi dan kontrol penuh dari semua proses pemilu penting. Dimana badanbadan lain memiliki fungsi pemilihan, EMB perlu diberdayakan untuk memantau kegiatan mereka untuk memastikan bahwa memenuhi standar integritas tertinggi. Hukum atau peraturan EMB manfaat dari menggabungkan kekuatan yang jelas untuk EMB menangani pejabat pemilu yang mengancam integritas pemilu dengan bertindak untuk menguntungkan kepentingan politik atau yang korup. Mengabaikan masalah tersebut dapat membuat isu-isu publik yang lebih besar dari integritas dan kredibilitas dari penggunaan umum dari kekuatan disiplin akan. Sejauh mungkin, adalah dalam kepentingan EMB untuk memastikan bahwa pelanggaran hukum pemilu, memerintah dan kode etik diikuti oleh sanksi yang sesuai.

4. Transparency (Transparansi) Transparansi dalam manajemen operasional dan keuangan menjabarkan untuk pengawasan keputusan publik dan penalaran dari EMB. Transparansi adalah praktik dasar yang baik untuk semua kegiatan EMB dapat membantu sebuah EMB untuk memerangi persepsi dan mengidentifikasi financial actual atau kecurangan pemilu

14

kurangnya kompetensi atau pilih kasih terhadap tendencies politik tertentu dan dapat meningkatkan kredibilitas EMB ini.

5.

Efficiency (Efisiensi) Pemerintah dan masyarakat mengharapkan bahwa dana untuk pemilu akan

digunakan secara bijaksana dan layanan yang diberikan secara efisiensi dalam menghadapi memperluas dan semakin mahal solusi teknololgi dan tuntutan untuk meningkatkan usaha di daerah biaya seperti pendidikan pemilih dan infomasi, EMB harus berhati-hati bahwa program mereka secara berkelanjutan melayani efisiensi pemilu, serta integritas dan modernitas. Sebuah EMB sukses adalah salah satu yang telah ditampilkan integritas kompetensi dan efisiensi. Kualitas ini membantu untuk kepercayaan publik dan partai politik

dalam

proses

pemilu.

Kerangka

hukum

dapat

membantu

dalam

mendefenisikan standar efisien untuk manajemen pemilu dan pembiayaan. Namun, kadang-kadang anggota sebuah EMB mungkin belum terbiasa dengan praktik pemilu dan prosedur di lain waktu mereka mungkin tidak terpakai untuk berurusan dengan kontrak untuk peralatan dan bahan-bahan di lingkungan perusahaan cut-throat inefisiensi yang dihasilkan dalam organisasi pemilu mungkin bingung dengan perilaku curang yang korup yang mengarah ke tantangan yang lebih serius kredibilitas EMB ini.

6.

Professionalism (Profesionalisme) Ada sejumlah elemen profesionalisme dalam manajemen pemilu. Teliti dan

implementasi akurat dari prosedur pemilihan, dan staff ahli yang sesuai, keduanya kunci elemen untuk pengiriman pemilu yang kredibel. EMB harus memastikan bahwa semua pejabat pemilu apakah staff inti atau pekerja sementara yang terlatih 15

dan berkenalan dengan yang diperlukan keterampilan untuk menerapkan standar professional yang tinggi dalam pelaksanaan pekerjaan teknis mereka. Meminta pelatihan professional kepercayaan masyarakat bahwa seluruh proses adalah di tangan yang baik. Namun, sementara program pelatihan dan keterampilan pembangunan berkelanjutan merupakan bagian penting dari menciptakan dan mempertahankan EMB professional, profesionalisme tergantung seperti banyak pada sikap setiap anggota dan sekretariat orang staff. Sebuah komitmen pribadi oleh masing-masing individu dalam tubuh manajemen pemilu ke ekuitas, akurasi, ketekunan, dan layanan dalam semua yang mereka lakukan dan untuk perbaikan diri, diperlukan untuk menjaga profesionalisme dalam manajemen pemilu. Profesionalisme terlihat di tubuh manajemen pemilu juga memberikan partai politik, sipil, masyarakat pemilih, donor, media dan pemangku kepentingan lainnya berkeyakinan bahwa manajer pemilu mampu melakukan tugas-tugas mereka secara efektif. Kurangnya profesionalisme terihat di manajemen pemilu, di sisi lain, akan menyebabkan kecurigaan publik yang tidak akurat dan mungkin aktivitas penipuan dan kurangnya kepercayaan. Ini akan membuat lebih mudah bagi keluhan dari pecundang pemilu untuk mencari dukungan publik, apakah pengaduan tersebut valid atau tidak.

7.

Service-Mindedness EMB tidak hanya memiliki tanggungjawab untuk memberikan pelayanan

kepada pemangku kepentingan mereka-itu adalah alasan utama untuk keberadaan mereka. Mengembangkan dan mempubikasikan standar pelayanan untuk semua kegiatan mereka menyediakan baik motivator internal untuk anggota EMB dan staff untuk memberikan kualitas tinggi dan tolak ukur eksternal untuk pemangku kepentingan untuk menilai kinerja EMB ini. Beberapa standar pelayanan dasar yang 16

sering dimasukkan dalam kerangka hukum pemilu, seperti di Kanada: ini termasuk standar berbasis waktu seperti tenggat waktu untuk mengumumkan hasil pemilu, kompilasi register pemilu, mendistribusikan kartu identifikasi pemilih (ID), atau mendistribusikan informasi tentang lokasi pemungutan suara. Selanjutnya standar pelayanan berguna dapat diadopsi oleh EMB dirinya sebagai bagian dari prosedur untuk setiap proses pemilu. Ini mungkin standar pelayanan berbasis waktu rata-rata, maksimum dan minimum kali pemillih menghabiskan antrian untuk menerima surat suara, waktu dimana penyelidikan dari anggota masyarakat akan dijawab atau rata-rata waktu diambil untuk mengolah data pendaftaran pemilih untuk pemilih. Pelatihan intensif dari staf sementara sebelum setiap peristiwa pemilu adalah elemen penting pelayanan pemilu dan kinerja staf. penyediaan layanan berkualitas tinggi, berdasarkan prinsip-prinsip integritas dan praktek pemilu yang baik, adalah pesan yang mendasari semua pelatihan untuk staf temporer. Hal ini penting untuk EMB untuk mengembangkan database sementara Staf yang telah terlatih dan bekerja memuaskan selama acara pemilihan sehingga staf tersebut dapat dihubungi untuk pengangkatan kembali untuk acara pemilihan di masa depan. Pengalaman menunjukkan bahwa lebih efektif untuk fokus pelatihan untuk staf temporer pada spesifik elemen operasional tanggung jawab mereka. Pelatihan dalam tugas-tugas seperti pemilih pendaftaran, polling dan penghitungan ini selalu lebih efektif jika dilengkapi dengan latihan simulasi, seperti role-playing atau latihan mengejek. Evaluasi setiap sesi pelatihan dengan peserta sangat penting untuk meningkatkan kinerja pelatihan.

17

3.

Electoral Governance Pemilu yang demokratis memerlukan mobilisasi masa damai terbesar dari

populasi nasional dalam rentang waktu yang singkat dan memerlukan koordinasi ratusan individu yang terlibat dalam ratusan kegiatan yang berbeda, mereka hampir selalu terinfeksi dengan kesalahan yang berasal dari antara lain; surat suara yang rusak, tidak lengkap, dan tidak akurat, voter rolls, pengecualian pemilih yang terdaftar, ketidakakuratan dalam perhitungan tabulasi, dan rekaman suara, dan kesalahan manusia. Electoral governance is the wider set of activities that creates and maintains the board institutional framework in which voting and electoral competition take place. It operates on three levels: rule making, rule application, and rule adjudication. Rule making involves designing the basic rules of the electoral game; rule application involves implementing these rules to organize the electoral game; rule adjudication involves resolving disputes arising within the game. Above the first level, the “meta-game” of constitutional rule making defines who possesses the authority for defining the rules of electoral governance.

Electoral governance adalah lebih luas dari kegiatan yang menciptakan dan mempertahankan luas kerangka kelembagaan dimana suara dan kompetisi pemilu berlangsung. Rule making melibatkan merancang aturan dasar permainan pemilu; rule application melibatkan mengimplementasikan aturan ini untuk mengatur permainan pemilu; rule adjudication melibatkan menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam permainan. Di atas tingkat pertama, "meta-game" pemerintahan

18

konstitusional pembuatan mendefinisikan siapa memiliki kewenangan untuk menentukan aturan electoral governance (Mozaffar, 1999:7).

First, at the level of rule making, electoral governance involves the design of institustions that define the basic framework of democratic elections. Rules of competition and rules of electoral organization configure this framework. Student of electoral systems have focused almost exclusively on the political consequence of the rules of the electoral competition. The study of electoral governance looks at their political origins and cover a wider basket of electoral rules. Traditional electoral rules covering suffrage rights, rules of representation, assembly size, district magnitude, district boundaries, and electoral calendars form part of the agenda. But the basic framework of democratic elections also includes additional sets of the rules that have been largely neglected in extant scholarship: the formal rules that govern voter, party, and candidate eligibility and registration; rules regulating election observation; laws and regulations that affect the resource endowments of parties and candidates (their access to money and media); rules prescribing the method of counting, tabulating, and reporting votes; and laws establishing the structure, jurisdiction, and operational framework of election management bodies and dispute settlement authorities.

Pertama, pada tingkat rule making, electoral governance melibatkan desain lembaga yang menentukan kerangka dasar pemilu yang demokratis. Aturan kompetisi pemilu dan aturan organisasi pemilu mengkonfigurasi framework ini. Mahasiswa sistem pemilu telah berfokus hampir secara eksklusif pada konsekuensi politik dari aturan kompetisi pemilu. Studi tentang electoral governance melihat asal-usul politik mereka dan mencakup keranjang yang lebih luas dari aturan pemilu. Aturan pemilihan tradisional yang meliputi hak politik, aturan representasi, ukuran assembly, besaran distrik, batas kabupaten, dan kalender pemilihan bentuk bagian dari agenda. 19

Namun kerangka dasar pemilihan demokratis juga termasuk seperangkat aturan tambahan yang telah banyak diabaikan dalam beasiswa yang masih ada: aturan formal yang mengatur pemilih, partai, dan calon kelayakan dan pendaftaran; aturan yang mengatur pemantauan pemilu; hukum dan peraturan yang mempengaruhi sumber daya wakaf partai dan kandidat (akses mereka terhadap uang dan media); aturan resep metode penghitungan, tabulasi, dan pelaporan suara; dan hukum membangun struktur, yurisdiksi, dan kerangka operasional badan manajemen pemilu dan otoritas penyelesaian sengketa.

Second, at the level of rule implementation, electoral governance coordinates the tasks of diverse personnel and organizes the excecution of a complex array of interdependent activities to establish the stable institutional basis for voting and electoral competition. Electoral governance as rule application evokes an idealized image of bureaucratic routine and mechanical execution of coherent sets of known and tested rules, and image erroneously conveyed by the familiar notions of “electoral administration” and “electoral management.” (Mozzaffar, 1999:8).

Kedua,

pada

tingkat

pelaksanaan

aturan,

electoral

governance

mengkoordinasi tugas-tugas dari personil yang beragam dan mengatur eksekusi dari susunan yang kompleks dari kegiatan yang saling bergantung untuk membangun dasar kelembagaan yang stabil untuk voting dan kompetisi pemilu. Electoral governance sebagai pelaksanaan aturan membangkitkan citra ideal dari eksekusi rutin dan mekanik birokrasi koheren seperangkat aturan yang dikenal dan teruji, gambar keliru disampaikan oleh familiar pengertian tentang "administrasi pemilihan umum" dan "manajemen pemilu." 20

The challenge of administrative efficiency: It is precisely at the level of rule application that electoral governance is most susceptible to errors, not only because of the sheer magnitude and complexity of the task that need to be accomplished but also because of the large number of people involved and the authorized discretion they exercise in accomplishing their tasks.

Level rule making meliputi memilih dan mendefinisikan aturan dasar permainan pemilu yang terbagi ke dalam dua bagian yaitu peraturan kompetisi pemilu dan peraturan electoral governance yang meliputi pendaftaran pemilih. Elemen yang termasuk di dalam level rule making pada peraturan kompetisi pemilu yaitu formula, besarnya distik, batas distrik, ukuran majelis, tabel waktu pemilu, dan waralaba. Sedangkan, elemen yang ada di pembuatan peraturan electoral governance pendaftaran pemilih (voter registration), pendaftaran partai dan kandidat (party and candidate registration), peraturan dan pendanaan kampanye (campaign financing and regulation), observasi pemilu (election observation), ballot design, Tempat Pemungutan Suara/TPS (Polling Station), pemungutan suara, penghitungan suara, dan tabulasi. Badan penyelenggara pemilu (Election Management Bodies), kewenangan penyelesaian perselisihan (dispute settlement authorithies). Level rule application meliputi pengorganisasian permainan pemilu yang di dalamnya terdiri dari pendaftaran pemilih, kandidat, dan partai, pendaftaran pemantau pemilu, pendidikan pemilih, organisasi pemilu, voting, penghitungan, dan pelaporan. Level rule adjudication meliputi sertifikasi hasil pemilu dan menyelesaikan sengketa yang terdiri dari penerimaan pengaduan, pengolahan kasus, dan publikasi dan pelaksanaan putusan. Pada tingkat rule making, electoral governance melibatkan desain lembaga yang menentukan kerangka dasar pemilu yang demokratis. Aturan 21

kompetisi electoral dan aturan organisasi pemilu mengkonfigurasi framework ini. Mahasiswa sistem pemilu telah berfokus hampir secara eksklusif pada konsekuensi politik dari aturan kompetisi pemilu. Studi tentang electoral governance melihat asalusul politik mereka dan mencakup keranjang yang lebih luas dari aturan pemilu (Mozaffar, 1999:7).

But the basic framework of democratic election also includes additional sets of rules that have been largely neglected in extant scholarship: the formal rules that govern voter, party, and candidate eligibility and registration; rules regulating election observation; laws and regulating that affect the resource endowments of parties and candidates (their access to money and media); rules prescribing the method of counting, tabulating, and reporting votes; and laws establishing the structure, jurisdiction, and operational framework of election management bodies and dispute settlement authorities (ibid:7)

Tujuan dilakukannya pendaftaran pemilih adalah untuk memetakan jumlah dan letak TPS di setiap desa/kelurahan. Hak pilih universal dewasa dan partisipasi yang setara mendikte Tempat Pemungutan Suara yang mudah diakses yang mana membutuhkan penempatan mereka di seluruh negeri serta dikepalai oleh personil yang memadai dan terlatih memiliki cukup kewenangan didelegasikan untuk mengelola local contingencies (Mozaffar, 1999). Tantangan dari efisiensi administrasi justru di level rule application bahwa electoral governance yang paling rentan terhadap kesalahan, tidak hanya karena besarnya semata-mata dan kompleksitasnya tugas-tugas yang harus dicapai tetapi juga karena banyaknya orang 22

yang terlibat dan kebijakan resmi yang mereka laksanakan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Electoral governance sebagai rule application terdiri dari kegiatan teknis yang tak terhitung banyaknya yg mengorganisasi secara efisien dan eksekusi menentukan kredibilitas pemilu ( Ibid).

4.

Electoral Management Bodies (EMB) atau Penyelenggara Pemilu yang Ideal

Electoral Management Bodies (EMB) is an organization or body which has the sole purpose of, and is legally responsible for, managing some or all of the elements that are essential for the conduct of elections and of direct democracy instruments–such as referendums, citizens initiatives and recall votes–if those are part of the legal framework. These essential (or core) elements include: determining who is eligible to vote; receiving and validating the nominations of electoral participants (for elections, political parties and/or candidates); conducting polling; counting the votes; and tabulating the votes (IDEA, 2006).

Penyelenggara pemilu (PP) merupakan lembaga yang mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu (Pamungkas, 2009:47). Penyelenggara pemilu adalah pihak yang paling bertanggungjawab atas terlaksananya pemilu secara adil dan lancar. Secara umum tanggungjawab penyelenggara pemilu adalah implementasi proses pemilihan (electoral process) yang telah digariskan oleh peraturan perundangundangan. Proses pemilihan itu meliputi tahap sebelum pemungutan suara, tahap pemungutan suara, dan tahap setelah pemungutan suara (Haryanto, 1984:89). Tujuan utama dari lembaga administrasi pemilihan umum adalah untuk mengantarkan sebuah pemilihan umum yang bebas dan adil kepada para pemilih. Untuk itu, ia harus melakukan semua fungsinya dengan tidak berpihak dan secara efektif. Ia harus meyakinkan bahwa integritas setiap proses pemilihan umum telah 23

cukup terlindungi dari petugas-petugas yang tidak kompeten maupun para manipulator yang ingin bertindak curang. Siapapun yang ditugaskan dalam administrasi ini harus pertama-tama mampu meyakinkan bahwa organisasi dan pelaksanaan pemilihan umum ini adalah benar adanya; kegagalan untuk memenuhi tugas atau kegiatan yang paling sederhana pun tidak hanya akan mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan tapi, juga akan mengacau-balaukan persepsi publik tentang kompetensi dan ketidakberpihakan dari administrator pemilu. Hal-hal paling penting dari sebuah penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas dan adil, dan lembaga ideal untuk melaksanakan pemilihan umum adalah meliputi hal-hal yaitu kemandirian dan ketidakberpihakan; efisiensi; profesionalitas; tidak berpihak dan penanganan yang cepat terhadap pertikaian yang ada; stabil dan transparan. Menurut Surbakti (2006) bahwa KPU adalah institusi demokrasi yang harus menjaga dan memastikan prosedur yang terpola dan pasti (predictable procedures) dalam melaksanakan pemilu sehingga, hasilnya tidak dapat diketahui (unpredictable result).

5.

Pendaftaran Pemilih Dalam Pemilu Dalam praktik kepemiluan, secara garis besar ada dua metode penyusunan

data pemilih, yaitu: Pemutakhiran Data Pemilih Berkesinambungan (Continuous Voter Registration), dimana data pemilih secara terus menerus dimutakhirkan oleh lembaga penyelenggara pemilu atau otoritas lainnya yang ditunjuk negara yang bersifat permanen, misalnya lembaga pencatatan sipil dan kependudukan, untuk dapat digunakan pada setiap pemilu. Kedua, Pemutakhiran Data Pemilih secara periodik (Periodical Voter Registration), yaitu pelaksanaan penyusunan data pemilih yang dilakukan secara khusus pada untuk Pemilu tertentu. Dalam metode ini, tidak ada 24

otoritas Negara seperti lembaga pencatatan sipil atau penyelenggara pemilu yang secara permanen menyusun data pemilih. Kerangka hukum dapat mengatur tanggungjawab untuk mendaftar terletak baik pada perorangan-pendaftaran pemilih secara pasif dimana pemilih perorangan bertanggungjawab untuk mendekati pihak yang berwenang mendaftar untuk mencatatkan dirinya atau pada negara-pendaftaran pemilih secara aktif, dimana negara, badan pelaksana pemilu, atau badan berwenang lainnya mengirimkan petugas penghitungannya dari rumah ke rumah

untuk mendaftar para pemilih (IDEA,

2000:51). Indonesia menganut sistem yang kedua, dimana penyelenggara pemilu atau Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutakhirkan data pemilih pada setiap pemilu, dengan berdasarkan pada Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang disusun oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan data pemilu terakhir (Perludem, 2012:98). Tahap pendaftaran pemilih merupakan tahap yang penting terkait dengan hak warga negara untuk dapat berpartisipasi dalam pemilu sekaligus parameter awal dari demokrasi prosedural. Setidaknya ada dua hal penting yang harus diperhatikan oleh penyelenggara pemilu dalam pendaftaran pemilih yaitu teknik pendaftaran dan syarat untuk dapat didaftar sebagai pemilih. Teknik pendaftaran pemilih pada umumnya dapat dibedakan antara stelsel aktif dan stelsel pasif. Stelsel aktif yaitu penyelenggara pemilu menjadi pihak yang pasif untuk melakukan pendaftaran pemilih, pemilih yang telah memenuhi syarat yang aktif mendaftarkan dirinya ke penyelenggara pemilu. Sementara itu, teknik stelsel pasif adalah berkebalikan dari teknik stelsel aktif. Pada stelsel pasif penyelenggara pemilu aktif melakukan pendaftaran kepada warga negara yang telah memenuhi syarat untuk didaftar sebagai pemilih, Sedangkan, warga negara atau pemilih bersifat pasif menunggu pendaftaran yang dilakukan oleh penyelengggara pemilu. 25

Menurut Prihatmoko (2005:226) ada tiga hal penting yang menjadi tujuan pendaftaran pemilih yaitu: pertama, member legalitas bagi warga untuk dapat menggunakan hak pilih. Kedua, seleksi dan pengamanan hak pilih. Ketiga, kontrol dan pertanggungjawaban administrasi, keuangan dan logistik. Setidaknya ada tiga fenomena utama terkait dengan data pemilih. Pertama, adanya margin yang cukup besar antara jumlah warga yang memiliki hak pilih di satu daerah dengan jumlah warga yang terdaftar sebagai pemilih. Kedua, adanya margin (sekalipun kecil) antara jumlah warga yang terdaftar dengan total warga yang mendapatkan kartu pemilih. Ketiga, adanya penambahan dan pengurangan jumlah pemilih secara signifikan di sejumlah daerah dalam perbandingannya dengan jumlah pemilih baik Pemilu Legislatif, maupun Pemilu Presiden Putaran II. Disampaikan oleh Najib (Alfin, 2005:43) bahwa salah satu tahapan pemilu yang cukup banyak persoalan dan hambatan adalah tahapan di tingkat implementasi pendaftaran pemilih. Prinsip pendataan pemilih dibedakan menjadi dua yaitu : de facto dan de jure. Menurut Azizah (Dalam Muhammad Najib (ed), 2005:58-59) bahwa pendaftaran pemilih pola de facto dan de jure yaitu: secara de facto yaitu hak pilih diberikan kepada penduduk yang secara de facto berada di daerah tersebut, yaitu penduduk yang biasa tinggal di rumah tangga, penduduk yang telah tinggal selama 6 (enam) bulan tetapi berencana untuk tinggal minimal 6 (enam ) bulan dan penduduk yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap termasuk tuna wisma. Sedangkan secara de jure yaitu hak pilih diberikan kepada Warga Negara Republik Indonesia yang secara de jure tercatat sebagai penduduk di daerah tersebut yaitu penduduk yang berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk. Dalam hal seseorang belum memiliki KTP, dapat 26

menggunakan tanda identitas kependudukan dan atau surat keterangan bukti domisili yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Dalam pelatihan dan pengembangan staf salah satu pilar profesionalisme dalam administrasi pemilu adalah pelatihan yang tepat dan pengembangan staf EMB permanen inti (jika ada), staf manajemen sementara yang ditunjuk untuk acara pemilihan tertentu, dan sejumlah besar staf lapangan yang mungkin sementara terlibat untuk acara berskala besar seperti pemilu, referendum atau sensus-gaya pendaftaran pemilih. Daftar pemilihan dikompilasi, perhatian dasarnya adalah bahwa data yang terdapat di dalamnya harus akurat dan kredibel. Pelaksanaan pendaftaran pemilih oleh EMB bawah. Model independen dapat mengakibatkan register pemilu menikmati kredibilitas yang lebih besar dengan publik daripada mereka akan jika mereka berasal dari atau yang disusun oleh departemen pemerintah, bahkan meskipun menggunakan registrasi atau sistem ID Data sipil yang ada mungkin lebih hemat biaya. Apapun lembaga mempersiapkan data daftar pemilihan, sebuah EMB harus memverifikasi bahwa register pemilu untuk digunakan di TPS yang akurat.

F. DEFINISI KONSEPTUAL -

Demokrasi: pemerintahan rakyat yang menjamin hak individu secara prosedural melalui pemilu yang bebas.

-

Pemilukada: proses pemilihan kepala daerah yang dilegitimasi dan melibatkan segenap rakyat sebagai bentuk demokrasi lokal dan sarana kedaulatan rakyat di tingkat daerah yang dilaksanakan secara langsung, bebas, jujur, dan adil berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

-

Manajemen Pemilu: kompleksitas dan ketrampilan spesialis yang mengharuskan lembaga penyelenggara pemilu bertanggungjawab dalam kegiatan pemilu. 27

-

KPU Daerah: komisi pemilihan di tingkat daerah yang menyelenggarakan pemilukada dari mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian serta pemilukada putaran kedua yang bersifat mandiri dan independen serta bertanggungjawab kepada masyarakat.

-

Tahap Penetapan Daftar Pemilih: tahapan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap tahun 2012 yang berisi kegiatan penyusunan Data Penduduk Potensial Pemilih (DP4), penyusunan, pengumuman, dan perbaikan DPS, proses pencatatan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), penyusunan dan pengesahan dan pengumuman DPT, penyusunan, pengesahan, dan pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT), Electoral Governance: seperangkat kegiatan yang menciptakan dan mempertahankan

kerangka

kelembagaan

dimana

suara

dan

kompetisi

berlangsung. -

Masalah yang dihadapi KPU Derah pada tahap penetapan daftar pemilih: masalah yang dihadapi KPU Daerah yang dapat mengganggu proses penetapa daftar pemilih.

-

Petugass Pemuktakhiran Data Pemiih (PPDP): petugas yang membantu PPS dalam memuktakhirkan data pemiih pada pemilu.

-

DPT: Data kependudukan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah dimuktakhirkan oleh KPU Daerah untuk kebutuhan pemilu.

-

DP4: Daftar Potensial Pemilih Pemilu

-

TPS: Tempat dimana diaksanakannya pemungutan suara pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan.

G. DEFINISI OPERASIONAL Proses yang dilakukan KPU Kabupaten Cilacap pada tahap penetapan daftar pemilih: 28

1.

Proses Penyusunan Data Penduduk Potensial Pemilih (DP4).

2.

Proses Penyusunan, Pengumuman, dan Perbaikan DPS.

3.

Proses Pencatatan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Penyusunan dan Pengesahan dan Pengumuman DPTb.

4.

Proses Penyusunan, Pengesahan, dan Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Masalah yang dihadapi KPU Kabupaten Cilacap pada tahap penetapan daftar pemilih yaitu: 1.

Masalah yang dihadapi KPU Kabupaten Cilacap pada proses penyusunan Data Penduduk Potensial Pemilih (DP4).

2.

Masalah yang dihadapi KPU Kabupaten Cilacap pada proses penyusunan, pengumuman, dan perbaikan DPS.

3.

Masalah yang dihadapi KPU Kabupaten Cilacap pada proses pencatatan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), penyusunan dan pengesahan dan pengumuman DPTb.

4.

Masalah yang dihadapi KPU Kabupaten Cilacap pada proses penyusunan, Pengesahan, dan Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Penyebab masalah yang dihadapi KPU Kabupaten Cilacap pada tahap penetapan daftar pemilih yaitu: 1.

Penyebab masalah yang dihadapi KPU Kabupaten Cilacap pada proses penyusunan Data Penduduk Potensial Pemilih (DP4).

2.

Penyebab masalah yang dihadapi KPU Kabupaten Cilacap pada proses penyusunan, pengumuman, dan perbaikan DPS.

29

3.

Penyebab masalah yang dihadapi KPU Kabupaten Cilacap pada proses pencatatan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), penyusunan dan pengesahan dan pengumuman DPTb.

4.

Penyebab masalah yang dihadapi KPU Kabupaten Cilacap pada proses penyusunan, Pengesahan, dan Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT).

H. METODOLOGI PENELITIAN

1.

Jenis Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana proses yang dilakukan oleh

KPU Kabupaten Cilacap pada tahap pelaksanaan pemilu yaitu pada tahap penetapan daftar pemilih Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap tahun 2012. Kedua, bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Cilacap pada tahap penetapan daftar pemilih pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap tahun 2012 dan mengetahui penyebabnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian yang dilakuakn adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif dalam studi kasus. Dalam penelitian ini penulis telah mewawancarai (face to face interviewing) Ketua KPU Kabupaten Cilacap yaitu Warsid, S.Pd dan Sekretaris KPU Kabupaten Cilacap, Drs. Usnanto dan anggota KPU Kabupaten Cilacap Divisi Perencanaan, Keuangan, dan Logistik Akhmad Kholil. Alasan peneliti mewawancarai pihak-pihak tersebut adalah untuk menggali data penelitian yang dibutuhkan secara relevan.

30

2.

Jenis Data Peneltian ini menggunakan beberapa jenis data untuk menjelaskan masalah

penelitian yang meliputi: a.

Data Primer Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer yang berasal dari hasil

wawancara Ketua KPU Kabupaten Cilacap yaitu Warsid, S.Pd. dan Sekretaris KPU Kabupaten Cilacap yaitu Drs. Usnanto mengenai proses yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Cilacap pada tahap pelaksanaan pemilu dalam tahapan penetapan daftar pemilih, masalah yang dihadapinya, dan penyebab masalah tersebut terjadi. b. Data Sekunder Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder sebagai sumber pengumpulan data. Sumber yang digunakan sebagai sumber pengumpulan data dalam penelitian ini dengan mengambil data-data atau informasi mengenai penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap tahun 2012 antara lain:

1).

Literatur Buku Literatur buku yang digunakan sebagai sumber pengumpulan data adalah yang berhubungan dengan pemilu, pemilukada dan KPU Daerah.

2).

Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap.

3).

Internet Pengumpulan data melalui internet member kemudahan bagi penulis dalam mencari data sekunder karena efektif dan efisien. Penulis mengumpulkan data sekunder dengan mencari data yang diperlukan dan informasi seputar Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap.

4).

Laporan Pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap tahun 2012. 31

3.

Teknik Pengumpulan Data Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara interviewing

Ketua dan Sekretaris dan Staff KPU Kabupaten Cilacap. Selain itu, dalam mengumpulkan data penelitian yang relevan peneliti menggunakan studi literatur dengan membaca buku, artikel di internet yang berhubungan dengan berita penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap tahun 2012.

4.

Teknik Analisis Data Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang bersifat kualitatif.

Pertama, data yang diperoleh direduksi atau dipilah sesuai dengan kebutuhan dan kemudian diintegrasikan. Kemudian, data sekunder untuk penelitian yang diperoleh dari hasil dokumentasi dan kajian literatur seperti buku-buku atau sumber-sumber yang tidak diajukan oleh penulis. Data sekunder ini diperoleh dari kajian referensi yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan materi yang sesuai dan mendukung ruang lingkup penelitian. Setelah itu serangkaian data ini diolah secara sistematis.

I.

SISTEMATIKA PENULISAN Penulisan laporan penelitian ini dibagi ke dalam lima bab, bab pertama

memuat pendahuluan yang berisi latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pada bab ini dipaparkan teori mengenai demokrasi dan pemilu, teori electoral management, teori Electoral Management Bodies (Penyelenggara Pemilu), dan teori pendaftaran pemilih. Dalam bab ini juga berisi landasan konseptual, landasan operasional dan metodologi penelitian. Bab kedua berisi proses penetapan daftar pemilih Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 yang meliputi proses penyusunan Data Penduduk 32

Potensial Pemilih (DP4), proses penyusunan, pengumuman, dan perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS), proses pencatatan, penyusunan, dan pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan proses penyusunan, pengesahan, dan pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012. Bab ketiga berisi identifikasi masalah yang dihadapi KPU Daerah pada penetapan Daftar Pemilih yang meliputi masalah yang dihadapin KPU Kabupaten Cilacap pada proses penyusunan Data Penduduk Potensial Pemilih (DP4), dan masalah yang dihadapi KPU Kabupaten pada proses penyusunan, pengesahan, dan pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT). Bab IV memaparkan penyebab masalah yang dihadapi KPU Kabupaten dalam pemilukada pada tahap penetapan daftar pemilih yang terbagi ke dalam penyebab masalah yang dihadapi KPU Kabupaten pada penyusunan Data Penduduk Potensial Pemilih(DP4)

dan

penyebab

masalah

pada

penyusunan,

pengesahan,

dan

pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT). Bab V berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan penelitian dan implikasi teori yang digunakan.

33

BAB II PROSES PENETAPAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILUKADA

A. Proses Penetapan Daftar Pemilih Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012

Pemilu merupakan mekanisme untuk mewujudkan demokrasi prosedural. Pada pemilu terdapat tiga bagian yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian. Pembagian yang lebih detail mengenai pemilu terdiri dari tahap sebelum pemungutan suara, tahap pemungutan suara, dan tahap setelah pemungutan suara. Untuk mewujudkan pemilu yang demokratis dibutuhkan penyelenggara pemilu yang kredibel sehingga menjamin legitimasi hasil pemilu. Menyelenggarakan pemilu yang bebas dan demokratis dibutuhkan partisipasi dari warga negara yang memiliki hak pilih untuk memberikan suaranya saat pemungutan suara. Oleh karena itu, dalam pemilu mensyaratkan adanya pemilih. Membicarakan mengenai partispasi pemilih tentu tidak dapat terlepas dari proses dan masalah teknis administratif Daftar Pemilih Tetap (DPT). Masalah DPT pada pemilu sebelumnya memberikan pelajaran berharga pentingnya DPT yang tepat dan akurat dalam membangun pemilu yang demokratis. Tahap

pendaftaran

dan

penetapan

daftar

pemilih

memiliki

misi

memuktakhirkan data pemilih yang berimplikasi langsung dan tak langsung. Data pemilih yang dimuktakhirkan pada tahap pendaftaran dan penetapan daftar pemilih memiliki implikasi langsung yaitu terhadap penyelenggaraan pemilu. Sedangkan, implikasi tidak langsung yaitu adanya legitimasi terhadap kepemimpinan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dalam menjalankan roda pemerintahan melalui pemilukada. Tahap ini apabila diabaikan akan berimplikasi terhadap trust 34

masyarakat daerah. Tahap pendaftaran dan penetapan daftar pemilih merupakan hal krusial karena di dalamnya terdapat kegiatan pemuktakhiran data pemilih dan masyarakat yang notabene sebagai pemilih memiliki keterikatan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya data pemilih yang telah dimuktakhirkan secara akurat berarti dapat menghindari kesalahan dan menjadikan penyelenggara pemilu sebagai lembaga yang kredibel. Tahap pendaftaran pemilih merupakan kegiatan pertama dalam jadwal rangkaian

kegiatan

pada

tahap

pelaksanaan

pemilukada.

KPU

Daerah

bertanggungjawab melaksanakan semua proses pendaftaran pemilih dengan baik. Sudah menjadi tanggungjawab KPU Daerah sebagai penyelenggara pemilukada untuk mempersiapkan setiap tahapan pemilu dengan baik. Penyelenggara pemilu merupakan pihak yang paling bertanggungjawab atas terlaksananya pemilu secara adil dan lancar. Secara umum tanggungjawab penyelenggara pemilu menurut Haryanto (1984:89) adalah implementasi proses pemilihan (electoral process) yang telah digariskan oleh peraturan perundang-undangan. Proses pemilihan itu meliputi tahap sebelum pemungutan suara, tahap pemungutan suara, dan tahap setelah pemungutan suara. KPU Daerah sebagai penyelenggara pemilukada harus mampu mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan pada tahap pemungutan suara, tahap pemungutan suara, dan tahap setelah pemungutan suara dengan baik. Sedangkan, menurut Peter Haris (2000:315) bahwa tujuan utama dari lembaga administrasi pemilihan umum atau KPU adalah untuk mengantarkan sebuah pemilihan umum yang bebas dan adil kepada para pemilih. Oleh karena itu, KPU Daerah harus melakukan semua fungsinya dengan tidak berpihak dan secara efektif. Hal paling penting dari sebuah penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas dan adil, dan lembaga ideal untuk melaksanakan pemilihan umum yang meliputi

35

kemandirian dan ketidakberpihakkan, efisiensi, professional, tidak berpihak, penanganan yang cepat terhadap pertikaian yang ada, stabil dan transparan. Elemen penyelenggaraan pemilu atau Electoral Management Bodies (EMB) menurut Wall (2006:5) yang kedua adalah menentukan siapa saja yang berhak untuk memilih (determining who is eligible to vote). Implementasi dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap tahun 2012 adalah pada tahap pelaksanaan yaitu di tahap penetapan daftar pemilih. KPU Daerah sebagai penyelenggara pemilukada adalah pihak yang menentukan masyarakat yang berhak untuk memilih. Bab ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah pertama yaitu Bagaimana KPU Kabupaten Cilacap melakukan proses penetapan daftar pemilih pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap tahun 2012? Tulisan ini secara khusus membahas proses yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Cilacap pada tahap penetapan daftar pemilih dalam Pemilukada. Pemaparan tentang pembahasan proses yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Cilacap pada penetapan daftar pemilih dalam pemilukada memakan porsi yang besar karena menjadi bagian krusial dalam penelitian ini. Disini penulis berupaya untuk memberikan gambaran kronologi pada tahap penetapan daftar pemilih dalam tahap pelaksanaan pemilukada. Setiap warga negara memiliki hak memilih yang dijamin oleh negara sebagai suatu bentuk hak asasi manusia yang bertujuan untuk mengikutsertakan warga negara ke dalam proses rekrutmen politik. Wujud dari hak memilih tersebut adalah dengan memberikan hak suara dalam pemilu yang bebas dan adil. Dengan prinsip one man, one vote, one voice berarti tidak ada suara yang dibeda-bedakan, semua setara memiliki hak yang sama. Pada masa kampanye terdapat masa-masa kandidat yang akan maju pencalonan akan memperkenalkan misi dan misinya melalui berbagai cara. Warga negara sebagai pemilih dapat memilih kandidat dengan bijak sesuai dengan aspirasi atau kepentingannya. 36

Hak memilih harus dilindungi agar warga negara dapat menggunakan suaranya secara langsung saat pemilu. Oleh karena itu, kerangka hukum harus menjamin warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih untuk memberikan suaranya tanpa diskriminasi. Jaminan terhadap hak pilih warga negara dapat mendorong tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu. Daftar pemilih yang berisi data lengkap pemilih yang akurat dan akuntabel akan memberikan legitimasi pada hasil pemilu. KPU Daerah memiliki peran untuk mewujudkan proses pendaftaran dan penetapan daftar pemilih yang akurat, transparan, dan akuntabel. Pendaftaran pemilih Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 menggunakan metode pemuktakhiran data pemilih secara periodik yang dilakukan pada saat akan diselenggarakan pemilukada. Pendataan pemilih ini dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Cilacap sebagai penyelenggara pemilu yang menyusun data pemilih yang hanya dilakukan pada saat pemilu saja. Pemutakhiran Data Pemilih secara periodik (Periodical Voter Registration) yaitu pelaksanaan penyusunan data pemilih yang dilakukan secara khusus pada pemilu tertentu. Dalam metode ini, tidak ada otoritas negara seperti lembaga pencatatan sipil atau penyelenggara pemilu yang secara permanen menyusun data pemilih. Pendataan pemilih dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu dan berlaku pada saat pemilu tersebut saja (Pintor dan Gratschew, 2012:88). Kerangka hukum dapat mengatur tanggungjawab untuk mendaftar terletak baik pada perorangan-pendaftaran pemilih secara pasif dimana pemilih perorangan bertanggungjawab untuk mendekati pihak yang berwenang mendaftar untuk mencatatkan dirinya atau pada negara-pendaftaran pemilih secara aktif, dimana negara, badan pelaksana pemilu, atau badan berwenang lainnya mengirimkan petugas penghitungannya dari rumah ke rumah

untuk mendaftar para pemilih (IDEA,

2000:51). Dalam melakukan pendaftaran pemilih, KPU Kabupaten Cilacap sebagai 37

penyelenggara pemilu secara aktif mendata pemilih dengan mengirimkan PPDP dari rumah ke rumah. PPDP merupakan Petugas Pemuktakhiran Data Pemilih yang membantu PPS dalam memutakhirkan daftar pemilih. KPU Kabupaten Cilacap mengirimkan PPDP untuk mendapatkan pemuktakhiran data pemilih yang terbaru dan akurat. PPDP perlu turun ke lapangan dan mengkroscek pemilih secara langsung dalam menjalankan tugasnya. Indonesia menganut sistem yang kedua, dimana penyelenggara pemilu atau Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutakhirkan data pemilih pada setiap pemilu, dengan berdasarkan pada Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang disusun oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan data pemilu terakhir (Perludem, 2012:98). Tahap pendaftaran pemilih merupakan tahap yang penting terkait dengan hak warga negara untuk dapat berpartisipasi dalam pemilu sekaligus parameter awal dari demokrasi prosedural. Setidaknya ada dua hal penting yang harus diperhatikan oleh penyelenggara pemilu dalam pendaftaran pemilih yaitu teknik pendaftaran dan syarat untuk dapat didaftar sebagai pemilih. Sedangkan, untuk teknik pendaftaran pemilih pada umumnya dapat dibedakan antara stelsel aktif dan stelsel pasif. Stelsel aktif yaitu penyelenggara pemilu menjadi pihak yang pasif untuk melakukan pendaftaran pemilih, pemilih yang telah memenuhi syarat yang aktif mendaftarkan dirinya ke penyelenggara pemilu. Sementara itu, teknik stelsel pasif adalah berkebalikan dari teknik stelsel aktif. Pada stelsel pasif penyelenggara pemilu aktif melakukan pendaftaran kepada warga negara yang telah memenuhi syarat untuk didaftar sebagai pemilih, Sedangkan, warga negara atau pemilih bersifat pasif menunggu pendaftaran yang dilakukan oleh penyelengggara pemilu. KPU Kabupaten Cilacap sebagai penyelenggara pemilu bertanggungjawab dalam pendaftaran pemilih. Untuk melakukan pendaftaran pemilih KPU Kabupaten 38

Cilacap menggunakan teknik pendaftaran pemilih stelsel pasif dimana KPU Kabupaten Cilacap sebagai penyelenggara pemilu melakukan pendaftaran kepada warga Negara yang telah memenuhi syarat untuk didaftar sebagai pemilih. Masyarakat Kabupaten Cilacap sebagai pemilih tinggal menunggu pendaftaran yang dilakukan oleh KPU Daerah di rumah. KPU Kabupaten Cilacap menerima Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Pemerintah Kabupaten Cilacap. Sebelumnya, KPU Kabupaten Cilacap melakukan koordinasi kepada Pemerintah Daerah dan menyampaikan DP4 yang akan digunakan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012. Untuk mendapatkan Daftar Penduduk Potensial Pemilihan Pemilu (DP4) dan rekapitulasi jumlah penduduk Kabupaten Cilacap, KPU Kabupaten Cilacap menyampaikan surat kepada Bupati Cilacap meminta Data Penduduk Potensial Pemilu (DP4) 2012 dan jumlah penduduk. Kemudian, Bupati Cilacap menyerahkan dana hibah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 tahap pertama dan Daftar Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dan rekapitulasinya kepada KPU Kabupaten Cilacap. Estimasi Data Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sampai dengan tanggal 9 September 2012 berjumlah 1.599.352 pemilih, terdiri dari pemilih laki-laki sebanyak 801.974 orang dan pemilih perempuan sebanyak 797.378 orang. Sedangkan, rekapitulasi jumlah penduduk Kabupaten Cilacap per 27 Januari 2012 sebanyak 2.146.593 orang, dengan rincian penduduk laki-laki sebanyak 1.183.647 orang dan penduduk perempuan sebanyak 1.062.946 orang. Terdapat perubahan jumlah DPT Cilacap tahun 2009 sebanyak 1.391.399 pemilih, dan DP4 Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 sebanyak 1.599.352 pemilih sehingga, ada kenaikan

39

jumlah pemilih dari DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009 ke DP4 Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 sebanyak 207.954 (14,95 %). Untuk membangun integritas

dan

kredibilitas proses

pemilu

dan

mempromosikan penerimaan luas dari hasil pemilu, sangat penting bahwa EMB tidak hanya melakukan kegiatan pemilih dengan cara fearless independence tetapi, itu tidak memihak dalam tindakannya tanpa ketidakberpihakkan manajemen pemilu dan independence action, integritas pemilu cenderung gagal dan dapat sulit untuk menanamkan keyakinan luas di kredibilitas proses pemilihan terutama di kalangan pecundang (IDEA, 2006). KPU Daerah sebagai penyelenggara pemilukada menerapkan prinsip ketidakberpihakkan (impartiality) dalam menentukan siapa yang berhak untuk menjadi pemilih dalam pemilu. KPU Daerah berpedoman kepada peraturan yang berlaku dalam menentukan siapa saja yang berhak memilih dalam pemilukada. KPU Kabupaten Cilacap menentukan siapa saja masyarakatnya yang berhak untuk menjadi pemilih sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012. KPU Kabupaten Cilacap menentukan warganya yang memiliki hak memilih tanpa memihak kepada kepentingan manapun. EMB tidak tunduk pada pemerintah, politik, atau pengaruh partisan lainnya pada keputusan mereka (IDEA, 2006). Oleh karena itu, KPU Kabupaten Cilacap dalam menentukan siapa saja yang berhak memilih berpedoman kepada peraturan yang berlaku dengan menggunakan prinsip impartiality dan independence tidak tunduk kepada kepentingan siapapun dan apapun.

40

A.1. Proses Penyusunan Data Penduduk Potensial Pemilih (DP4) Untuk menjamin hak memilih yang merupakan hak konstitusional warga negara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, warga negara yang telah memiliki hak memilih harus terdaftar sebagai pemilih. Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap kemudian diproses menjadi daftar pemilih. Dalam memproses DP4 menjadi daftar pemilih KPU Kabupaten Cilacap dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Petugas Pemuktakhiran Data Pemilih (PPDP). KPU Kabupaten Cilacap berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap sebelum menyerahkan DP4 yang berhubungan dengan pemuktakhiran dan validasi data pemilih. Kemudian, KPU Kabupaten Cilacap melakukan pencermatan terhadap DP4 apakah sudah sesuai dengan jumlah kecamatan dan desa/kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten Cilacap. PPK melakukan pencermatan terhadap bahan data pemilih apakah sudah sesuai dengan jumlah desa/kelurahan dan jumlah RT/RW yang ada di wilayah kerjanya. KPU Kabupaten Cilacap melakukan koordinasi kepada Pemerintah Kabupaten Cilacap sekaligus memberitahu dan menyampaikan DP4 yang akan digunakan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap tahun 2012. Setelah itu, KPU Kabupaten Cilacap melakukan koordinasi untuk mendapat Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dan rekapitulasi jumlah penduduk Kabupaten Cilacap. Setelah keluarnya surat permintaan DP4 dan jumlah penduduk Pemerintah Kabupaten Cilacap bersamaan dengan penyerahan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan 41

Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 tahap pertama dilakukan penyerahan Daftar Penduduk Potensi Pemilih Pemilu (DP4) dan rekapitulasinya. DP4 yang diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tersebut digunakan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 yang disusun dari database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Cilacap melalui sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK). Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Cilacap (H. Tatto Suwarto Pamuji) kepada Ketua KPU Kabupaten Cilacap (Warsid, S.Pd). Acara penyerahan DP4 dihadiri oleh jajaran Muspida, Sekda, para asisten, Panwaslu Kabupaten Cilacap, Dinas/Instansi terkait dan para camat se-Kabupaten Cilacap. Wujud Daftar Penduduk Potensi Pemilih Pemilu (DP4) berupa barang cetakan sebanyak 465 buku dan 24 keping CD dalam bentuk softcopy serta rekapitulasinya. Adapun estimasi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sampai dengan tanggal 9 September 2012 berjumlah 1.599.352 pemilih, terdiri dari pemilih laki-laki sebanyak 801.974 orang dan pemilih perempuan sebanyak 797.378 orang. Sedangkan, rekapitulasi jumlah penduduk Kabupaten Cilacap per 27 Januari 2012 sebanyak 2.146.593 orang dengan rincian penduduk lakilaki sebanyak 1.183.647 orang dan penduduk perempuan sebanyak 1.062.946 orang. Pada penyelenggaraan pemilukada, KPU Kabupaten Cilacap menerapkan prinsip transparansi (transparency) terutama dalam hal penyerahan DP4 yang disaksikan oleh Muspida, Sekda, para asisten, Panwaslu Kabupaten Cilacap, Dinas/Instansi terkait dan para camat se-Kabupaten Cilacap. KPU Kabupaten Cilacap sebagai penyelenggara pemilu transparan dalam menyampaikan estimasi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang berjumlah 1.599.352 pemilih. KPU

42

Kabupaten Cilacap juga menyampaikan rekapitulasi jumlah penduduk Kabupaten Cilacap sebanyak 2.146.593 orang dengan transparan. Transparansi dalam manajemen operasional dan keuangan menjabarkan untuk pengawasan keputusan publik dan penalaran dari EMB. Transparansi adalah praktik dasar yang baik untuk semua kegiatan EMB dapat membantu sebuah EMB untuk memerangi persepsi dan mengidentifikasi financial actual/kecurangan pemilu kurangnya kompetensi/pilih konflik terhadap tendencies politik tertentu dan dapat mengikutsertakan kredibilitas EMB ini (IDEA, 2006).

KPU Kabupaten Cilacap

menerapkan prinsip transparansi ini dalam manajemen operasional Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap tahun 2012 pada tahap penetapan daftar pemilih yang bertujuan untuk

menghindari

persepsi

masyarakat

dan

pihak-pihak

tertentu

dan

mengidentifikasi kecurangan pemilukada. Dengan prinsip transparansi KPU Kabupaten Cilacap dapat mengidentifikasi kurangnya kompetensi karena adanya tendencies politik tertentu dalam pemilukada. Dengan transparansi KPU Kabupaten Cilacap sebagai penyelenggara pemilu dapat menjamin kredibilitasnya.

A.2 Proses Penyusunan, Pengumuman, dan Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

KPU Kabupaten Cilacap setelah melakukan proses penyusunan Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) kemudian menyusun, mengumumkan, dan memperbaiki Daftar Pemilih Sementara (DPS). Dalam melakukan pemuktakhiran data pemilih, pencocokan dan penelitian (coklit) terhadap penduduk yang telah memiliki hak memilih PPS dibantu oleh PPDP.

Sebagai

bukti PPDP telah

melakukan pemuktakhiran data pemilih, PPDP membubuhi paraf pada tiap lembar 43

data pemilih dan ditandatangani pada lembar akhir serta diberi cap RT/RW dan tanda tangan. DPS yang sudah ditetapkan kemudian diumumkan selama 21 (dua puluh) hari oleh PPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau untuk mendapat tanggapan masyarakat. Setelah PPS menetapkan DPS kemudian menyampaikan softcopy DPS yang sudah disahkan kepada KPU Kabupaten Cilacap melalui PPK untuk dilakukan pencermatan dengan aplikasi DPTools. Selama waktu pengumuman DPS, pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya kepada PPS. PPS akan mengadakan perbaikan DPS apabila usul perbaikan dan informasi diterima. Apabila terdapat nama pemilih yang tidak tercantum dalam DPS, nama pemilih tersebut dimasukkan ke dalam DPTb. KPU Kabupaten Cilacap menyampaikan tanda bukti terdaftar kepada pemilih pada saat pengumuman DPS oleh PPS dan dibantu PPDP. KPU Kabupaten Cilacap rapat kerja dengan PPK se-Kabupaten Cilacap membahas Rekapitulasi Daftar Pemilu Sementara (DPS) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012. Hasil raker yaitu DPS Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap 2012 berjumlah 1.494.043 pemilih, yang terdiri dari pemilih laki-laki 744.353 jiwa dan pemilih perempuan 749.508 jiwa. Daftar Pemilih Sementara diumumkan mulai tanggal 6-26 Mei 2012 untuk sehingga, bila ada warga Kabupaten Cilacap yang telah memiliki hak pilih namun, belum tercantum dalam DPS, bisa menghubungi PPS di lingkungan setempat untuk dicatat sebagai pemilih tambahan.

44

A.3 Proses Pencatatan, Penyusunan dan Pengesahan dan Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

Tahap yang dilakukan KPU Kabupaten Cilacap setelah menyusun, mengumumkan, dan memperbaiki DPS adalah menyusun DPTb yang dilaksanakan paling lambat 3 hari sejak pengumuman DPS yang berisi nama-nama pemilih tambahan yang ditandatangani oleh PPDP serta oleh PPS yang dibubuhi cap PPS. KPU Kabupaten Cilacap mengumumkan DPTb selama 3 hari sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tambahan. PPK diharuskan mendampingi PPS untuk merekap DPTb karena DPTb harus valid. Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap PPS melakukan tugasnya melaksanakan sosialisasi di tingkat desa/kelurahan untuk memberikan informasi penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan tentang tempat yang akan digunakan untuk mengumumkannya. Selain itu, PPS mengajak pemilih untuk aktif meneliti dan memastikan telah terdaftar dalam daftar pemilih dan melaporkan kepada PPS melalui pengurus RT/RW ataupun secara langsung. PPS melakukan pencatatan pada formulir daftar pemilih tambahan jika saat melakukan pemuktakhiran data pemilih ada pemilih yang belum terdaftar atau telah memiliki hak sebagai pemilih kemudian KPU Kabupaten Cilacap menambahkannya sebagai DPTb. KPU Kabupaten Cilacap kemudian mengumumkan DPTb selama tiga hari sejak penyusunan DPTb tersebut. KPU melakukan perbaikan DPTb jika ada usulan dari pemilih atau salah satu dari anggota keluarga selama masa perbaikan dan pengumuman DPS. PPS harus segera melakukan perbaikan apabila ada usul pemilih yang belum tercantum dalam DPS. Tugas PPK melakukan bimbingan teknis dan monitoring dalam pelaksanaan kegiatan DPTb dengan dibantu PPS dan PPDP. Sedangkan, KPU Kabupaten Cilacap 45

melakukan bimbingan teknis dan memonitoring pelaksanaan kegiatan penyusunan daftar pemilih tambahan oleh PPS yang dibantu oleh PPDP.

A.4. Proses Penyusunan, Pengesahan, dan Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) DPT disusun oleh PPS berdasarkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). DPS dan DPTb digunakan oleh PPS sebagai bahan untuk menyusun DPT. DPT disusun dalam rangka pemeliharaan daftar pemilih yang sudah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam DPS. Tahap rekapitulasi DPT yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Cilacap diawali dengan menyusun dan menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih dalam rapat pleno PPK yang dihadiri oleh PPS, Panwascam, dan tim kampanye pasangan calon. Ketiga pihak tersebut dapat memberikan masukan apabila terjadi kekeliruan dalam rekapitulasi. Masukan tersebut harus disertai dengan data-data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, tanggal lahir pemilih, dan lokasi TPS. PPK akan menindaklanjuti masukkan tersebut apabila terbukti data-data yang ditunjukkan benar. KPU Kabupaten Cilacap melakukan rekapitulasi DPT dengan merekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan DPT yang diterima dari PPS melalui PPK. KPU Kabupaten Cilacap merekapitulasi DPT dengan menyusun dan menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih dalam rapat pleno yang dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten Cilacap, dan tim kampanye pasangan calon. Ketiga pihak tersebut memberikan

masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi dan harus

disertai data-data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, tanggal lahir pemilih, dan lokasi TPS. KPU Kabupaten Cilacap menyusun dan menetapkan 46

rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar di tiap kecamatan yang terinci untuk tiap desa/kelurahan dalam wilayah Kabupaten Cilacap selambat-lambatnya 45 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Penyelenggaraan pemilu yang demokratis membutuhkan partisipasi warga negara yang memiliki hak pilih untuk memberikan suaranya saat pemungutan suara dalam pemilu. Oleh karena itu, pemilu memiliki syarat adanya pemilih. Membahas tentang pemilih tidak dapat terlepas dari masalah teknis administratif DPT. Pada pemilu sebelumnya masalah DPT menjadi bahan pelajaran yang penting karena DPT yang tepat dan akurat akan mewujudkan pemilu yang demokratis. DPT merupakan salah satu hal yang dipermasalahkan di beberapa wilayah dimana pemilukada diadakan, untuk itu sebagai antisipasi terhadap hal tersebut Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Cilacap berkomunikasi dengan KPU Provinsi Jateng di KPU Kota Pekalongan tentang masalah DPS yang akan ditetapkan menjadi DPT Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012. Sehubungan dengan pemilih yang tidak beridentitas, KPU Kabupaten Cilacap sudah melakukan koordinasi kepada KPU Provinsi Jateng, KPU RI dan Depdagri. Dan KPU Kabupaten Cilacap berharap, Pemda Kabupaten Cilacap dapat mengambil kebijakan bahwa penduduk yang tidak beridentitas diakui sebagai penduduk Cilacap. KPU Kabupaten Cilacap mengundang Ketua, Sekretaris dan Anggota PPK yang membidangi pemilih se-Kabupaten Cilacap untuk rapat kerja membahas persiapan rekapitulasi DPT. KPU Kabupaten Cilacap mendapat masukan dari parpol pengusung bakal pasangan calon tentang data ganda, merupakan langkah antisipasi rekapitulasi DPT di PPK harus dimaknai sebagai hal yang positif, dan hal tersebut merupakan upaya pembersihan/penyempurnaan DPT. KPU Kabupaten Cilacap dan

47

badan penyelenggaraan yang ada dibawahnya sebagai pengguna data tidak mempermasalahkan proses mendapatkan data. Nomor Induk Kependudukan (KIP) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata sehingga, tidak mungkin ada NIK ganda namun, di lapangan ada kendala/persoalan teknis sehingga, dimungkinkan terdapat NIK ganda. Terkait dengan hal tersebut, semua PPK pada waktu merekap DPT harus menerima semua masukan dari tim sukses bakal pasangan calon dan panwascam. Teknis rekapitulasi DPT harus disesuaikan dengan petunjuk teknis dari KPU Kabupaten Cilacap, dan jangan sampai pada saat rekapitulasi di PPK terjadi dead lock. PPK memastikan apakah pemilih dalam DPT yang akan direkapitulasi ganda apa tidak. PPK tidak diperkenankan memberikan statement kepada media, terkait dengan kebijakan strategis KPU kabupaten Cilacap. Setelah serangkaian tahapan seperti proses penyusunan data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), proses penyusunan, pengumuman, dan perbaikan DPS, proses pencatatan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), penyusunan dan pengesahan dan pengumuman DPTb, kemudian, yang terakhir adalah proses penyusunan, pengesahan, dan pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT). Kabupaten mengundang Ketua, Sekretaris dan Anggota PPK yang membidangi pemilih seKabupaten Cilacap dalam rangka melaksanakan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dari masing-masing PPK, selain PPK juga hadir utusan dari Dispendukcapil, Tim sukses masing-masing pasangan calon, Ketua dan Anggota Panwaslukada di Kabupaten Cilacap. Adapun hasil rekapitulasi DPT Pemilu Bupati dan Wakil Bupati

48

Cilacap tahun 2012 berjumlah 1.498.215 terdiri dari pemilih laki-laki 747.150 dan pemilih perempuan 751.065 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1 Data Rekapitulasi DPT Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 Pemilih Terdaftar No

Jumlah

Kecamatan Laki-laki

Perempuan

Jumlah

TPS

1.

Dayeuhluhur

19.097

19.820

38.917

105

2.

Wanareja

40.4960

41.737

82.697

172

3.

Majenang

51.424

51.830

103.254

219

4.

Cimanggu

40.340

40.042

80.382

168

5.

Karangpucung

31.634

31.334

62.968

136

6.

Cipari

27.149

27.597

55.016

110

7.

Sidareja

24.589

25.365

49.954

97

8.

Kedungreja

34.369

34.260

68.629

130

9.

Patimuan

19.241

19.971

39.212

78

10.

Gandrungmangu

42.919

43.214

86.133

174

11.

Bantarsari

28.716

29.085

57.801

113

12.

Kawunganten

32.785

32.904

65.689

130

13.

Kampunglaut

6.392

5.917

12.309

26

14.

Jeruklegi

27.415

27.348

54.763

115

15.

Kesugihan

47.959

48.283

96.242

192 49

16.

Adipala

35.789

35.711

71.500

138

17.

Maos

19.341

19.587

38.928

80

18.

Sampang

17.033

17.060

34.093

67

19.

Kroya

44.220

44.209

88.429

172

20.

Binangun

26.846

27.114

53.960

115

21.

Nusawungu

33.950

33.973

67.923

151

22.

Cilacap Selatan

31.378

31.673

63.051

130

23.

Cilacap tengah

34.436

33.987

68.423

138

24.

Cilacap Utara

28.898

29.044

57.942

110

747.150

751.065

1.498.215

3.066

Jumlah

Rekapitulasi DPT per PPS pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Cilacap, Ketua Panwaslukada Kabupaten Cilacap dan tim sukses Tatto-Edi. Sementara Tim sukses Novita-Muslich yang hadir memenuhi undangan Ketua KPU Kabupaten Cilacap, hanya tim IT-nya saja, dan yang bersangkutan menyatakan tidak bersedia membubuhi tanda tangan pada rekapitulasi DPT tersebut. Saat pencermatan DPT terutama yang ber-NIK/Nomor Pemilih dan namanya ganda, KPU Kabupaten Cilacap rapat kerja dengan Anggota PPK se-Kabupaten Cilacap yang membidangi pemutakhiran data pemilih. Hal tersebut dilakukan karena DPT selalu dipersoalkan oleh partai politik maupun tim sukses pasangan calon karena, ditengarai banyak data pemilih ganda.Variabel yang digunakan dalam mendeteksi nama ganda adalah nomor pemilih dan nama pemilih. 50

Logistik yang akan digunakan pada pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap tahun 2012 mendasari kepada jumlah DPT yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Cilacap pada tanggal 7 Juli 2012. Jika tim sukses pasangan calon memberikan masukan terhadap DPT dan Panwaslukada Kabupaten Cilacap merekomendasikannya maka, yang dipakai adalah DPT terbaru (terjadi perubahan DPT). Dan jika tidak ada masukan dari tim sukses pasangan calon dan rekomendasi dari Panwaslukada Kabupaten Cilacap maka, yang dipakai DPT yang ditetapkan pada tanggal 7 Juli 2012. Untuk mendeteksi adanya pemilih yang diduga ganda dalam satu TPS, antar TPS, PPS maupun antar PPK, KPU Kabupaten Cilacap mengambil langkah dengan melibatkan anggota PPK yang membidangi pemutakhiran data pemilih menggunakan rumus excel/ conditional formating. Jika terdapat nomor pemilih dan nama pemilih yang sama maka akan langsung dapat terdeteksi, hal tersebut akan lebih memudahkan bagi PPS/PPK dalam menindaklanjuti temuan tersebut. Tujuan dilakukannya pendaftaran pemilih adalah untuk memetakan jumlah dan letak TPS di setiap desa/kelurahan. Hak pilih universal dewasa dan partisipasi yang setara mendikte Tempat Pemungutan Suara yang mudah diakses yang mana membutuhkan penempatan mereka di seluruh negeri serta dikepalai oleh personil yang memadai dan terlatih memiliki cukup kewenangan didelegasikan untuk mengelola local contingencies ( Mozaffar, 1999). Setelah KPU Kabupaten Cilacap melaksanakan tahap pendaftaran pemilih dan penetapan daftar pemilih maka akan memudahkan dalam memetakan jumlah dan letak TPS di setiap desa/kelurahan. Masyarakat yang memiliki hak untuk memilih dan ikut beraprtisipasi dalam pemungutan suara akan membutuhkan TPS yang mudah diakses dari rumahnya.

51

Beberapa standar pelayanan dasar yang sering dimasukkan dalam kerangka hukum pemilu, seperti di Kanada: ini termasuk standar berbasis waktu seperti tenggat waktu

untuk

mengumumkan

hasil

pemilu,

kompilasi

register

pemilu,

mendistribusikan kartu identifikasi pemilih (ID), atau mendistribusikan informasi tentang lokasi pemungutan suara. Selanjutnya standar pelayanan berguna dapat diadopsi oleh EMB dirinya sebagai bagian dari prosedur untuk setiap proses pemilu. Ini mungkin standar pelayanan berbasis waktu rata-rata, maksimum dan minimum kali pemillih menghabiskan antrian untuk menerima surat suara, waktu dimana penyelidikan dari anggota masyarakat akan dijawab atau rata-rata waktu diambil untuk mengolah data pendaftaran pemilih untuk pemilih (IDEA, 2006). Dalam melaksanakan tahap pendaftaran pemilih dan penetapan daftar pemilih, KPU Daerah sebagai penyelenggara pemilu mengimplementasikan prinsip dalam manajemen pemilu yaitu service mindedness. Prinsip service mindedness merupakan prinsip yang harus dilakukan oleh penyelenggara pemilu sebagai standar pelayanan yang merupakan bagian dari prosedur untuk setiap proses pemilu yang menjadi tanggungjawabnya. KPU Daerah bertanggungjawab dalam mendistribusikan kartu identifikasi pemilih (ID) atau mendistribusikan informasi tentang lokasi pemungutan suara kepada masyarakat. Menurut Prihatmoko (2005:226) ada tiga hal penting yang menjadi tujuan pendaftaran pemilih yaitu: pertama, member legalitas bagi warga untuk dapat menggunakan hak pilih. Kedua, seleksi dan pengamanan hak pilih. Ketiga, kontrol dan pertanggungjawaban administrasi, keuangan dan logistik. Tahap pendaftraan pemilih dalam setiap pemilu memiliki tujuan dalam legalitas bagi masyarakat Kabupaten Cilacap untuk dapat menggunakan hak pilihnya saat pemungutan suara berlangsung. Tahap pendaftaran pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten 52

Cilacap merupakan bentuk dari proses seleksi masyarakat di daerah yang memenuhi syarat. Demikianlah, proses penetapan daftar pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Cilacap pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap tahun 2012. Proses penetapan daftar pemilih pemilukada terdiri dari empat tahapan yaitu pertama, proses penyusunan Data Penduduk Potensial Pemilih (DP4). Kedua, proses penyusunan, pengumuman, dan perbaikan DPS.

Ketiga, proses pencatatan Daftar Pemilih

Tambahan (DPTb). Keempat, penyusunan dan pengesahan dan pengumuman DPTb. Kelima, proses penyusunan, pengesahan, dan pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dalam menyelenggarakan pemilu perlu adanya managemen pemilu yang baik agar setiap tahapan pemilu berjalan dengan lancar. Agar proses dan tahapan pemilu berjalan dengan lancar dan memiliki legitimasi dan kredibilitas perlu adanya prinsipprinsip dasar pedoman seperti independence, impartiality, integrity, transparency, efficiency, professionalism, dan service-mindedness. Pada tahap penetapan daftar pemilih Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Cilacap KPU Kabupaten Cilacap sebagai penyelenggara pemilukada dengan menggunakan prinsip dasar pedoman managemen pemilu.

53

BAB III IDENTIFIKASI MASALAH YANG DIHADAPI KPU DAERAH PADA TAHAP PENETAPAN DAFTAR PEMILIH Pemilu merupakan mekanisme untuk mewujudkan demokrasi prosedural. Pemilu yang demokratis membutuhkan penyelenggara pemilu yang kredibel untuk menjamin legitimasi hasil pemilu. Penyelenggaraan pemilu yang bebas dan demokratis membutuhkan partisipasi warga negara yang memiliki hak pilih untuk memberikan suaranya saat pemungutan suara. Oleh karena itu, salah satu syarat pemilu adalah adanya pemilih. Partispasi pemilih berhubungan dengan proses dan masalah teknis administratif Daftar Pemilih Tetap (DPT). Masalah DPT pada pemilu sebelumnya menjadi pelajaran berharga untuk mendapatkan DPT yang tepat dan akurat dalam mewujudkan pemilu yang demokratis. Tahap pendaftaran pemilih bertujuan memuktakhirkan data pemilih yang berimplikasi langsung dan tak langsung. Data pemilih yang dimuktakhirkan pada tahap pendaftaran pemilih berimplikasi langsung terhadap penyelenggaraan pemilu. Implikasi tidak langsung dari pendaftaran pemilih adalah adanya legitimasi terhadap kepemimpinan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dalam menjalankan roda pemerintahan melalui pemilukada, apabila diabaikan akan berimplikasi terhadap trust masyarakat daerah. Tahap pendaftaran dan penetapan daftar pemilih merupakan hal krusial yang didalamnya terdapat kegiatan pemuktakhiran data pemilih dan masyarakat yang notabene sebagai pemilih memiliki keterikatan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Data pemilih yang telah dimuktakhirkan dapat menghindari kesalahan dan menjadikan penyelenggara pemilu sebagai lembaga yang kredibel. Menurut Peter Haris (2000:315) bahwa tujuan utama dari lembaga administrasi pemilihan umum atau KPU adalah untuk mengantarkan sebuah 54

pemilihan umum yang bebas dan adil kepada para pemilih. Oleh karena itu, KPU Daerah harus melakukan semua fungsinya dengan tidak berpihak dan secara efektif. Hal paling penting dari sebuah penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas dan adil, dan lembaga ideal untuk melaksanakan pemilihan umum yang meliputi kemandirian dan ketidakberpihakkan, efisiensi, professional, tidak berpihak, penanganan yang cepat terhadap pertikaian yang ada, stabil dan transparan. Elemen penyelenggaraan pemilu atau Electoral Management Bodies (EMB) menurut Wall (2006:5) yang kedua adalah menentukan siapa saja yang berhak untuk memilih (determining who is eligible to vote). Implementasi dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap tahun 2012 adalah pada tahap pelaksanaan yaitu di tahap penetapan daftar pemilih. KPU Daerah sebagai penyelenggara pemilukada adalah pihak yang menentukan masyarakat yang berhak untuk memilih. Bab ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah penelitian yang kedua yaitu masalah yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Cilacap saat melakukan proses penetapan daftar pemilih pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap tahun 2012. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya pada pemilukada, KPU Daerah tidak sedikit yang menghadapi masalah pada saat implementasinya. Masalah yang dihadapi oleh KPU Daerah merupakan hambatan yang dapat mengganggu kelancaran proses pemilu. Pada 09 September 2012 yang lalu Kabupaten Cilacap telah mewujudkan kedaulatan rakyat melalui mekanisme Pemilu Bupati dan Waki Bupati Cilacap tahun 2012. KPU Kabupaten Cilacap sebagai penanggungjawab sekaligus penyelenggara pemilukada yang ideal harus mampu bertanggungjawab dengan menjalankan tugasnya dan menyelesaikan hambatan yang dihadapinya. Pada penyelenggaraan pemilu tidak sedikit penyelenggara pemilu mengalami kendala dan menghadapi masalah kompleks. Oleh sebab itu, KPU Kabupaten Cilacap sebagai penyelenggara pemilukada diharapkan dapat mengidentifikasi dengan baik 55

masalah apa yang terjadi dan mengetahui apa penyebab masalah tersebut. Idealnya KPU Daerah dapat menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik sehingga, apabila terjadi masalah dapat mengatasi dengan tepat. Jika KPU Daerah yang menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik maka pemilukada akan berjalan dengan lancar. Tahap pendaftaran pemilih merupakan salah satu tahap dalam pemilu yang harus dilaksanakan dengan baik. Mengingat betapa pentingnya tahap pendaftaran pemilih untuk mewujudkan pemilu yang demokratis perlu mengetahui masalah apa yang terjadi pada tahap ini. Syarat pemilu salah satunya adalah adanya pemilih yang berpartisipasi. Jika data pemilih tidak akurat dalam pemuktakhirannya maka dapat menjadi masalah dan mengganggu tahapan lainnya. Dengan demikian, KPU Daerah sebagai penyelenggara pemilu diragukan kredibilitasnya. Oleh sebab itu, menjadi penting untuk mengetahui masalah yang dihadapi KPU Daerah pada tahap pendaftaran pemilih dan penetapan daftar pemilih dan mengetahui penyebab masalah tersebut terjadi. Tulisan ini secara khusus membahas identifikasi masalah yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Cilacap pada tahap penetapan daftar pemilih. Dalam tulisan pada bab ini akan memaparkan penyebab KPU Kabupaten Cilacap menghadapi masalah pada tahap penetapan daftar pemilih. Masalah yang teridentifikasi dan diketahui penyebabnya apabila diketahui secara dini dapat memudahkan dilakukannya upaya penyelesaian. Dengan demikian kegiatan pada tahap pemilukada dapat berjalan lancar dan KPU Daerah mendapat legitimasi. Berikut masalah yang dihadapi KPU Kabupaten Cilacap pada tahap penetapan daftar pemilih yang hanya terjadi pada dua proses penetapan daftar pemilih yaitu pada proses penyusunan Data Penduduk Potensial Pemilih (DP4) dan proses penyusunan, pengesahan, dan pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) 56

A.

Masalah yang dihadapi KPU Kabupaten pada Proses Penyusunan Data Penduduk Potensial Pemilih (DP4)

Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 KPU Kabupaten Cilacap menghadapi masalah pada proses penetapan daftar pemilih berhubungan dengan adanya perbedaan format file saat penelitian Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4). Setelah KPU Kabupaten Cilacap menerima DP4 dari Pemerintah Daerah kemudian melakukan penelitian terhadap DP4 tersebut kemudian, yang terkait dengan pemetaan TPS KPU Kabupaten Cilacap melakukan pencermatan dan kelurahan/desa yang ada di wilayah Kabupaten Cilacap. Masalah yang ditemukan dalam penelitian DP4 tersebut sebagai berikut: Pertama, format softcopy DP4 tidak sesuai dengan yang diharapkan sehingga, tidak bisa dilakukan pencermatan dengan menggunakan aplikasi DPTools. Kedua, perbedaan jumlah softcopy dan hardcopy DP4 (beberapa desa/kelurahan, ada yang tidak ada softcopy-nya). Ketiga, ketidaksamaan data/identitas pemilih dalam softcopy DP4 dengan hardcopy-nya (banyak ditemukan nomor pemilih yang ada dalam softcopy berbeda dengan yang ada di hardcopy). Keempat, ada ketidaksesuaian jumlah pemilih antara rekap dalam lampiran Berita Acara penerimaan DP4 dengan softcopy/hardcopy DP4 by name. Kelima, pada saat penyusunan Data Pemilih (Model A) ditemukan ada 5 RT yang tidak ada softcopy dan hardcopy DP4-nya, yaitu RT. 04/01 Desa Mulyadadi Kecamatan Majenang, RT. 01/08 dan RT. 02/08 Kelurahan Sidanegara Kecamatan Cilacap Tengah, RT. 02/19 dan RT. 04/19 Kelurahan Donan Kecamatan Cilacap Tengah.

57

B.

Masalah yang dihadapi KPU Kabupaten pada Proses Penyusunan, Pengesahan, dan Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) Selain masalah DP4 KPU Kabupaten Cilacap juga menghadapi masalah DPT

yang menjadi krusial dalam masalah pemilukada karena menjadi salah satu hal yang dipermasalahkan di beberapa wilayah dimana pemilukada diselenggarakan. Dalam DPT ada laporan dugaan data ganda dari partai politik dan tim sukses. KPU Kabupaten Cilacap juga menghadapi masalah berhubungan dengan pemilih yang tidak beridentitas. “Jadi waktu itu ada persoalan memang data penduduk potensial pemilih pilkada itu DP4 itu akan kami terima dari pihak Pemerintah Daerah. Sebelum kami terima DP4 ini kita kan sudah berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Daerah, formatnya itu bisa seperti ini, kolom-kolomnya terus model urutan namanya bisa per RT lalu per KK. Sebetulnya Pemerintah Daerah sudah melakukan itu dan kita mengapresiasi atas data yang dijanjikan oleh pemda sesuai dengan keinginan kita. Namun, memang ada satu persoalan bahwa masih kita temui beberapa nama ganda di daftar itu, setelah kita cek masih banyak sekali data-data yang ganda dan itu bisa kita bersihkan waktu itu kita menggunakan aplikasi yang namanya DP-Tools. Jadi, ada alat yang bisa mendeteksi bahwa nama ini diduga sama atau nama ini patut dicurigai karena umurnya diatas 90. Hanya tidak langsung kita coret karena kita kroscek di Word. Kita mempunyai aplikasi yang bisa membantu kita untuk membersihkan data–data ganda, terus ada yang di bawah 17 tahun, walaupun memang boleh memilih pada umur 17 tahun kalau sudah menikah atau sudah pernah menikah”1.

Ketua KPU Kabupaten Cilacap mengatakan bahwa adanya persoalan Data Penduduk Potensial Pemilih (DP4) pemilukada yang akan diterima dari Pemerintah Daerah. Sebelum KPU Kabupaten Cilacap menerima DP4 sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, formatnya dan kolom-kolom dan model urutan namanya 1

Wawancara Ketua KPU Kabupaten Cilacap, Warsid, S.Pd pada tanggal 26 Agustus 2013.

58

per RT lalu per KK dan Pemerintah Daerah sudah melakukannya dengan baik. Oleh sebab itu, KPU Kabupaten Cilacap mengapresiasi atas data yang dijanjikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap sesuai dengan keinginan KPU Kabupaten Cilacap. Ada satu persoalan yang masih ditemui KPU Kabupaten Cilacap mengenai beberapa nama ganda di DP4, setelah KPU Kabupaten Cilacap cek masih banyak sekali data-data yang ganda dan KPU Kabupaten Cilacap dapat membersihkannya dengan menggunakan aplikasi DP-Tools. DPTools adalah alat yang dapat mendeteksi nama pemilih yang diduga sama atau dicurigai, contohnya jika ada pemilih yang berumur diatas 90 tahun. Pembersihan data tersebut tidak langsung mencoret data pemilih yang diduga ganda karena harus dikroscek melalui Microsoft Word terlebih dahulu. Aplikasi DPTools membantu KPU Kabupaten Cilacap dalam membersihkan data-data ganda dan pemilih yang berusia di bawah 17 tahun. Selain masalah DP4 dan DPT KPU Kabupaten Cilacap menghadapi masalah mengenai pemetaan TPS. Masalah ini terjadi karena di lapangan ditemukan masih banyak TPS yang pemilihnya mendekati 600 orang atau lebih. Kemudian, KPU dan Sekretariat Kabupaten Cilacap melakukan monitoring pemetaan TPS di setiap PPK se-Kabupaten Cilacap dan ditemukan kekurangan sejumlah 76 TPS. Oleh sebab itu, diperlukan penambahan TPS di masing-masing PPK yang kekurangan. Pada awalnya TPS se-Kabupaten Cilacap berjumlah 2.900 TPS. Daftar kekurangan TPS di kecamatan Kabupaten Cilacap sebagai berikut:

59

Tabel 2 Daftar Kekurangan TPS Per Kecamatan No.

KECAMATAN

TPS

No.

KECAMATAN

TPS

1.

Wanareja

12

10.

Jeruklegi

4

2.

Cimanggu

5

11.

Kesugihan

6

3.

Karangpucung

1

12.

Adipala

6

4.

Cipari

3

13.

Maos

4

5.

Sidareja

1

14.

Kroya

5

6.

Patimuan

3

15.

Binangun

11

7.

GandrungmanguBan tarsari

6

16.

Nusawungu

12

1

17.

Cilacap Tengah

6

8. 9.

Kampunglaut

2

Total

76

Sumber: diolah dari hasil wawancara Warsid, S.Pd.

“Iya jadi pemuktahiran data pemilih setelah kita punya DP4 itu kita bersihkan kita bagi apa namanya, pemilih ini ke dalam beberapa TPS kalau saya gag keliru kita punya 2.990 TPS. 1 TPS maksimal 600. PPDP atau Petugas Pemukhtahiran Data Pemilih ini kita adakan setiap TPS, kita harapkan data yang kita punya itu lebih valid jangan sampai orang yang punya hak pilih itu tidak terdaftar atau sebaliknya dia tidak punya hak pilih tetapi terdaftar. Informasi yang kami terima memang ada beberapa apa namanya petugas kita yang tidak begitu aktif lah, sehingga waktu itu menjadi apa namanya, pembahasan kita, karena waktu itu merasa sangat kenal orang–orang yang ada di TPS itu jadi dia tidak perlu datang ke rumah–rumah toh aku hafal orang– orang rumah itu siapa saja yang ada di 60

rumah itu, mereka merasa seperti itu yang semestinya tetap, apa namanya kita berharap tetap ada turun ke rumah–rumah untuk mengkroscek langsung sekaligus memberikan tanda kutip bahwa yang bersangkutan sudah terdaftar dalam pemilih.2”

Setelah KPU Kabupaten Cilacap memiliki DP4 pemuktahiran data pemilih dibersihkan dan membagi pemilih ke dalam beberapa TPS sebanyak 2.990 TPS pada awalnya. 1 TPS maksimal untuk 600 pemilih. KPU Kabupaten Cilacap mengirimkan PPDP atau Petugas Pemukhtahiran Data Pemilih di setiap TPS. KPU Kabupaten Cilacap mengharapkan data yang dimiliki lebih valid jangan sampai ada orang yang memiliki hak pilih tetapi tidak terdaftar atau sebaliknya memiliki hak pilih tetapi terdaftar. Informasi yang diterima KPU Kabupaten Cilacap yaitu adanya beberapa PPDP yang tidak aktif sehingga, masalah tersebut menjadi pembahasan serius. PPDP tidak aktif karena pada saat memutakhiran data pemilih di lapangan merasa sangat kenal orang–orang yang ada di TPS tertentu sehingga, tidak perlu datang ke rumah– rumah karena merasa hafal terhadap penghuni rumah tersebut. PPDP merasa mengetahui dan hafal penghuni rumah yang akan didatanya. KPU Kabupaten Cilacap mengharapkan PPDP tetap ada yang turun ke rumah-rumah mengkroscek langsung sekaligus menandai bahwa penghuni rumah sudah terdaftar sebagai pemilih. Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap tahun 2012, penetapan daftar pemilih merupakan kegiatan kedua dari jadwal tahapan kegiatan pelaksanaan pemilukada setelah tahap pendaftaran dan penetapan calon. Masalah pendaftaran, pendataan, dan penetapan pemilih merupakan masalah yang sangat krusial dalam pemilukada. Masalah pendaftaran dan penetapan pemilih ini terlihat sebagai masalah

2

Wawancara Ketua KPU Kabupaten Cilacap, Warsid, S.Pd pada tanggal 26 Agustus 2013.

61

sepele. Namun, tahap ini sangat penting karena merupakan implementasi dari jaminan atas Warga Negara yang memiliki hak memilih untuk memberikan suara berdasarkan one man, one vote, one voice. Jika terjadi masalah pada tahap ini dapat berimplikasi terhadap ilegitimasi hasil pemilukada yang disebabkan karena rendahnya partisipasi pemilih yang tidak terdaftar. Sebagai penyelenggara pemilu KPU Kabupaten Cilacap harus melaksanakan kegiatan di tiap tahapan pemilu secara professional sebagai bentuk manajemen pemilu yang baik. KPU Kabupaten Cilacap harus teliti dalam melakukan penelitian DP4 sehingga secara dini dapat diketahui masalah dalam penelitian DP4 tersebut. Sebagai penyelenggara pemilu yang professional dalam menjalankan tugas harus selalu mengutamakan elemen implementasi akurat dari prosedur pemilu yang mencerminkan dari elemen yang kedua yaitu staff ahli yang sesuai. Dalam (IDEA, 2006) ada sejumlah elemen profesionalisme dalam manajemen pemilu. Teliti dan implementasi akurat dari prosedur pemilihan, dan staff ahli yang sesuai, keduanya kunci elemen untuk pengiriman pemilu yang kredibel. EMB harus memastikan bahwa semua pejabat pemilu apakah staff inti atau pekerja sementara yang terlatih dan berkenalan dengan keterampilan yang diperlukan untuk menerapkan standar professional yang tinggi dalam pelaksanaan pekerjaan teknis mereka. Penyelenggaraan pemilu yang demokratis membutuhkan partisipasi pemilih yang tinggi dan manajemen pemilu yang baik. Untuk mewujudkan manajemen pemilu yang baik diperlukan penyelenggara pemilu yang mengimplementasikan prinsip-prinsip dasar pedoman pemilu seperti: kemerdekaan, (independence), ketidakberpihakkan (impartiality), integritas (integrity), transparansi mindedness. Dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar pedoman manajemen pemilu dalam pemilukada maka dapat menjamin legitimasi dan kredibilitas proses yang menjadi 62

tanggungjawab dari KPU Daerah. Untuk menjamin kredibilitas pemilu diperlukan konsep electoral governance yang memiliki tugas pokok dalam mengidentifikasi syarat ketentuan prosedural untuk menjamin ketidakpastian substantif dari pemilu yang demokratis. KPU Daerah sebagai penyelenggara pemilukada bertanggungjawab dalam mengatur teknis dan proses pemilukada dan mengarahkannya agar prinsip one man, one vote, one voice terwujud sehingga, hasil dari pemilukada memiliki legitimasi penuh. Oleh karena itu, KPU Daerah harus segera mengambil upaya untuk mengatasi masalah apabila terjadi pada tahap ini. Karena pemilu yang demokratis memerlukan mobilisasi masa damai terbesar dari populasi nasional dalam rentang waktu yang singkat dan memerlukan koordinasi ratusan individu yang terlibat dalam ratusan kegiatan yang berbeda, mereka hampir selalu terinfeksi dengan kesalahan yang berasal dari antara lain; surat suara yang rusak, tidak lengkap, dan tidak akurat, voter rolls, pengecualian pemilih yang terdaftar, ketidakakuratan dalam perhitungan tabulasi, dan rekaman suara, dan kesalahan manusia (Mozaffar, 1999). Pemilukada yang demokratis membutuhkan mobilisasi massa yang damai dan besar dari populasi di daerah dengan waktu yang singkat dan juga membutuhkan koordinasi ratusan individu yang terlibat dalam ratusan kegiatan yang berbeda pula. Dengan demikian, pemilukada hampir selalu terinfeksi dengan kesalahan salah satunya seperti pengecualian pemilih yang terdaftar. Sebagai penanggungjawab pemilu KPU Daerah tidak boleh membeda-bedakan pemilih. Namun, karena setiap tahapan pemilu berpotensi mengalami masalah, KPU Daerah perlu berhati-hati dalam menjalankan tugasnya pada tahap pendaftaran pemilih. Electoral governance adalah lebih luas dari kegiatan yang menciptakan dan mempertahankan luas kerangka kelembagaan dimana suara dan kompetisi pemilu berlangsung. Rule making melibatkan merancang aturan dasar permainan pemilu; 63

rule application melibatkan mengimplementasikan aturan ini untuk mengatur permainan pemilu; rule adjudication melibatkan menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam permainan. Di atas tingkat pertama, "meta-game" pemerintahan konstitusional pembuatan mendefinisikan siapa memiliki kewenangan untuk menentukan aturan electoral governance (Mozaffar, 1999:7). Pada tingkat rule making, electoral governance melibatkan desain lembaga yang menentukan kerangka dasar pemilu yang demokratis. Aturan kompetisi electoral dan aturan organisasi pemilu mengkonfigurasi framework ini. Mahasiswa sistem pemilu telah berfokus hampir secara eksklusif pada konsekuensi politik dari aturan kompetisi pemilu. Studi tentang electoral governance melihat asal-usul politik mereka dan mencakup keranjang yang lebih luas dari aturan pemilu (Ibid). Tantangan dari efisisnsi administrasi justru di level rule application bahwa electoral governance yang paling rentan terhadap kesalahan, tidak hanya karena besarnya semata-mata dan kompleksitasnya tugas-tugas yang harus dicapai tetapi juga karena banyaknya orang yang terlibat dan kebijakan resmi yang mereka laksanakan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Electoral governance sebagai rule application terdiri dari kegiatan teknis yang tak terhitung banyaknya yang mengorganisasi secara efisien dan eksekusi menentukan kredibilitas pemilu ( Ibid). Tujuan dilakukannya pendaftaran pemilih adalah untuk memetakan jumlah dan letak TPS di setiap desa/kelurahan. Hak pilih universal dewasa dan partisipasi yang setara mendikte tempat pemungutan suara yang mudah diakses (Ibid) yang mana membutuhkan penempatan mereka di seluruh negeri serta dikepalai oleh personil yang memadai dan terlatih memiliki cukup kewenangan didelegasikan untuk mengelola local contingencies. Pemetaan TPS dilakukan untuk menempatkan letak TPS agar mudah diakses dan dijangkau oleh pemilih. 64

Kedua, merencanakan jumlah logistik seperti surat suara yang akan digunakan dalam pemungutan suara dan mendistribusikannya ke semua TPS. Apabila jumlah TPS telah diketahui maka, dapat membuat estimasi cadangan logistik sebagai bentuk antisipasi apabila terjadi kekurangan logistik. Ketiga, mengindentifikasi nama-nama pemilih yang menjadi DPT di setiap TPS. Keempat, menghindari pemilih gelap dalam pemilukada. Maksudnya untuk menghindari orang yang bukan pemilih yang masuk DPT untuk memberikan suaranya. Level rule application meliputi pengorganisasian permainan pemilu yang di dalamnya terdiri dari pendaftaran pemilih, kandidat, dan partai, pendaftaran pemantau pemilu, pendidikan pemilih, organisasi pemilu, voting, penghitungan, dan pelaporan. Level rule adjudication meliputi sertifikasi hasil pemilu dan menyelesaikan sengketa yang terdiri dari penerimaan pengaduan, pengolahan kasus, dan publikasi dan pelaksanaan putusan (Ibid). Dalam Pemilu Bupati Cilacap dan Wakil Bupati Cilacap tahun 2012 tahap penetapan daftar pemilih merupakan tahapan yang berada pada tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan merupakan tahap yang berada pada Level rule application yang salah satunya terdiri dari pendaftaran pemilih. Kegiatan pemilu terdiri dari beberapa tahapan, setiap tahapan memiliki tahapan yang lebih kecil. Ada tiga tahap pemilukada yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap penyelesaian. Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap tahun 2012 tahap penetapan daftar pemilih berada pada tahap pelaksanaan pemilu. Masalah yang dihadapi KPU Kabupaten Cilacap pada tahap penetapan daftar pemilih yaitu perbedaan format file saat penelitian Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4). Masalah format file Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4), pemilih yang tidak beridentitas, dan pemetaan TPS merupakan masalah teknis administrasi. Tahap penetapan daftar pemilih dalam electoral governace termasuk bagian dari level rule 65

application yaitu pengorganisasian permainan pemilu yang salah satu di dalamnya terdiri dari pendaftaran pemilih. Pada tahap pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap tahun 2012 proses penetapan pemilih merupakan tahap yang melibatkan banyak orang sehingga, tahap ini sangat rentan terhadap kesalahan karena kompleksnya tugas yang dilakukan petugas KPU Daerah dalam menyelesaikan tugasnya. Oleh karena itu KPU Daerah apabila menghadapi masalah pada tahap ini adalah wajar, karena tahap ini rentan terhadap kesalahan dan masalah. Pada tahap ini KPU Daerah menghadapi masalah teknis di lapangan.

66