BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah
Perkembangan teknologi semakin mendapat tempat di kehidupan manusia untuk mempermudah kehidupan manusia. Contohnya, apabila ingin berkirim kabar, maka tidak perlu lagi menunggu satu minggu hingga bulan untuk mengirim dan menerima surat. Kini, dengan hitungan detik, setiap orang bisa bertukar pesan, baik melalui pesan singkat maupun jejaring sosial. Era globalisasi pada masa sekarang ini ditandai dengan berkembang pesatnya teknologi, salah satunya adalah Telepon genggam yang sering disebut juga handphone (disingkat HP) atau disebut pula sebagai telepon selular (disingkat ponsel). Saat ini Indonesia mempunyai jaringan telepon nirkabel yaitu sistem GSM (Global System For Mobile Telecommunications). Basis teknologi informasi, bukan hanya berwujud komputer konvensional (misalnya personal computer), melainkan sudah termasuk peralatan jinjing (portable) lain yang memiliki karakteristik sebagai komputer, misalnya laptop, notebook, telepon genggam, dan tablet. Apapun yang berkaitan dengan benda-benda tersebut, berhubungan dengan teknologi informasi. Termasuk hukum yang mengatur. Teknologi informasi juga telah membuka mata dunia akan sebuah dunia baru, interaksi baru, market place baru, dan sebuah jaringan bisnis dunia yang tanpa batas. Disadari betul bahwa perkembangan teknologi yang disebut internet, telah mengubah pola interaksi masyarakat, yaitu interaksi bisnis, ekonomi, sosial, dan budaya. Internet telah memberikan kontribusi yang demikian besar bagi masyarakat, perusahaan atau industri maupun pemerintah. Hadirnya internet telah menunjang efektifitas dan efisiensi operasional perusahaan, terutama peranannya sebagai sarana komunikasi, publikasi, serta sarana untuk mendapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh sebuah badan usaha dan bentuk badan usaha atau lembaga lainya. Beberapa orang yang menguasai bidang internet, merasa mempunyai kelebihan dalam dirinya. Semakin menguasai, semakin merasa eksklusif orang-orang tersebut. Selain berfungsi untuk melakukan dan menerima panggilan telepon, ponsel umumnya juga mempunyai fungsi pengiriman dan penerimaan pesan singkat (short message service atau juga disebut SMS). Mengikuti perkembangan teknologi digital, kini ponsel juga dilengkapi dengan berbagai pilihan program seperti dapat menangkap siaran radio dan televisi,
perangkat lunak pemutar audio (mp3) dan video, kamera digital, game, dan layanan internet (WAP, GPRS, 3G). Ada pula penyedia jasa telepon genggam di beberapa negara yang menyediakan layanan generasi ketiga (3G) dengan menambahkan jasa videophone, sebagai alat pembayaran, maupun untuk televisi online di telepon genggam. Sekarang, telepon genggam menjadi gadget yang multifungsi. Selain kelebihan-kelebihan tersebut, ponsel sekarang sudah ditanamkan program-program komputer. Sehingga orang bisa mengubah fungsi ponsel tersebut menjadi mini komputer. Di dunia bisnis, fitur ini sangat membantu bagi para pebisnis untuk melakukan semua pekerjaan di satu tempat dan membuat pekerjaan tersebut diselesaikan dalam waktu yang singkat. Perkembangan jaman semakin terasa dan dekat sekali dengan seluruh lapisan masyarakat. Baik kalangan kelas bawah, menengah hingga jetset pun menggunakan kecanggihan dari teknologi informasi. Namun, dampak yang ditimbulkan dari kecanggihan tersebut tidak hanya hal positif saja. Ketidakmampuan menguasai emosi, dan membentengi diri dengan penguasaan diri yang kuat, akan dapat terjerumus pada hal-hal negatif yang sangat memungkinkan munculnya kerugian. Baik kerugian secara materiil maupun immateriil, serta tidak hanya merugikan diri sendiri bahkan orang lain.
Salah satu contohnya adalah
mengirim pesan singkat kepada seseorang, dimana isi pesan tersebut tidak pantas untuk dikirimkan. Hal tersebut dapat terjadi apabila tidak memiliki pikiran yang panjang. Perkembangan jaman sekarang ini tidak hanya membawa pengaruh besar pada Negara Indonesia melainkan juga berdampak pada perkembangan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam masyarakat. Setelah masa reformasi kondisi ekonomi bangsa ini yang semakin terpuruk. Tidak hanya mengalami krisis ekonomi saja namun juga berdampak pada krisis moral. Angka kemiskinan yang tinggi mengakibatkan seseorang berbuat jahat. Desakan ekonomi, banyak orang yang mengambil jalan pintas dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Problematika serta kerasnya kehidupan menyebabkan semakin tingginya angka kriminalitas terutama di daerah urban yang padat penduduk. Setiap orang diciptakan oleh Tuhan diberi kebebasan dalam setiap kehidupan yang ditempuh. Kebebasan yang dimaksud adalah untuk memilih yang dikehendaki untuk dilakukan. Kenyataanya tidak semua orang memiliki pilihan yang tepat untuk dilakukan. Bahkan, terkadang manusia salah memilih dalam hidupnya dan berakibat fatal, baik bagi dirinya maupun bagi orang
lain. Dengan kebebasan memilih serta pilihan yang beragam itu, dapat mengakibatkan ketidak teraturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara. Disinilah terdapat peran penting adanya hukum yang berlaku, terlebih bagi negara kita tercinta, Indonesia. Hukum dapat dikatakan menduduki peran esensial dalam sebuah negara, demi terciptanya kesejahteraan hidup. Kesejahteraan itu menimbulkan kenyamanan bagi warganya karena sangat merasa aman dengan pemerintahannya. Kehadiran hukum pidana menjadi dasar bagi orang yang melakukan tindak pidana, dapat dituntut oleh negara untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Pada prinsipnya hukum pidana adalah ultimum remedium, atau upaya terakhir yang dapat ditempuh setelah semua upaya lain sudah coba ditempuh.
Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Tentu hukum yang dimaksud seyogyanya sejalan dengan tujuan negara Indonesia, seperti yang ada dalam alinea keempat Pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Indonesia sebagai Negara yang sedang berkembang tentunya tidak terlepas dari pengaruh perkembangan jaman yang sudah mendunia. Dimana perkembangan yang terjadi sudah mulai merambah banyak aspek kehidupan. Salah satu fenomena kejahatan yang terjadi dalam masyarakat saat ini adalah begitu maraknya praktik atau aksi penipuan, pengancaman dikalangan masyarakat. Praktek tersebut dilakukan tidak hanya melalui cara konvensional saja, namun dengan perkembangan jaman seperti yang telah dibahas sebelumnya, teknologi dapat mendukung kejahatan tersebut. Kejahatan dapat dilakukan melalui media sosial, pesan singkat maupun teknologi lain. Banyak anak-anak yang dibawa kabur oleh teman yang ia kenal melalui media sosial facebook. Kejadian seperti itu tidak serta merta terjadi, apabila kedua belah pihak menggunakan sebagaimana mestinya sosial media tersebut. “Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap cyber crime ini akan difokuskan pada 3 (tiga) faktor, yaitu faktor politik, faktor ekonomi dan faktor sosial budaya” (Sutarwan, 2007: 84). Teknologi merupakan sesuatu yang bersifat netral, dalam hal ini diartikan bahwa teknologi itu bebas, teknologi tidak dapat dilekati sifat baik dan jahat akan
tetapi pada perkembangannya kehadiran teknologi menggoda pihak-pihak yang berniat jahat atau untuk menyalahgunakannya, dengan demikian teknologi biasa dikatakan juga merupakan faktor kriminogen yaitu faktor yang menyebabkan timbulnya keinginan orang untuk berbuat jahat atau memudahkan orang terjadinya kejahatan, antara lain kejahatan yang dilakukan lewat pesan singkat. Perkembangan teknologi menurut para ahli Nana Syaodih menyatakan bahwa sebenarnya sejak dahulu teknologi sudah ada atau manusia sudah menggunakan teknologi. Kalau manusia pada zaman dahulu memacahkan kemiri dengan batu atau memetik buah dengan galah, sesungguhnya mereka sudah menggunakan teknologi, yaitu teknologi sederhana . Terkait denagn teknologi, Anglin mendefinisikan teknologi sebagai penerapan ilmu – ilmu perilaku dan alam serta pengetahuan lain secara bersistem dan menyistem untuk memecahkan masalah. Ahli lain, Kast dan Rosenweig menyatakan Technology is the art of utilizing scientific knowledge. Sedangkan Iskandar Alisyahbana, merumuskan lebih jelas dan lengkap tentang definisi teknologi yaitu cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan alat dan akal sehingga seakan – akan memperpanjang, memperkuat, atau membuat lebih ampuh anggota tubuh, panca indera dan otak manusia. Menurut Iskandar Alisyahbana, teknologi telah dikenal manusia sejak jutaan tahun yang lalu karena dorongan untuk hidup yang lebih nyaman, lebih makmur dan lebih sejahtera. Jadi sejak awal peradaban sebenarnya telah ada teknologi, meskipun istilah “teknologi” belum digunakan. Istilah “teknologi” berasal dari “techne” atau cara dan “logos” atau pengetahuan. Jadi secara harfiah teknologi dapat diartikan pengetahuan tentang cara. Pengertian teknologi sendiri menurutnya adalah cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan akal dan alat, sehingga seakan–akan memperpanjang, memperkuat atau membuat lebih ampuh anggota tubuh, panca indera dan otak manusia. Sedangkan menurut Jaques Ellul, memberi arti teknologi sebagai “keseluruhan metode yang secara rasional mengarah dan memiliki ciri efisiensi dalam setiap bidang kegiatan manusia. Teknologi yang digunakan dengan benar dan sesuai dengan porsi serta fungsinya, menimbulkan manfaat yang luar biasa bagi kehidupan. Khususnya dalam hal mempermudah hidup. Seperti yang diatas telah disebut, seseorang bisa berkirim pesan tanpa lewat pos dan menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk mengetahui balasan atas suratnya tersebut. Hanya dengan mengetik di gadget saja, sudah terkirim kepada
orang yang dituju dalam hitungan detik. Berbagai kemudahan itu menawarkan semakn mudah pula manusia berbuat yang tidak sesuai dengan yang seharusnya dilakukan. Seperti yang marak terjadi, penipuan yang meresahkan masyarakat. Mengenai pengancaman yang dilakukan melalui pesan singkat. Kerap kali kejadian tersebut ditemui. Banyak modus kejahatan pengancaman tersebut. Beberapa melakukan karena membutuhkan uang demi desakan kebutuhan hidup, tidak hanya alasan tersebut. Dendam, amarah serta emosi sesaat pun dapat menjadi alasan orang melakukan ancaman, khususnya ancaman membunuh orang yang menerima pesan singkat tersebut. Kejahatan yang semakin hari semakin kompleks dan bervariasi menuntut pemerintah untuk peka. Peka yang berarti harus memaksimalkan perlindungan bagi masyarakat apabila terjadi hal-hal seperti yang telah disebut. Upaya yang dapat dilakukan adalah seperti memperbaharui hukum yang terdapat di negara khususnya di Indonesia tercinta. ”Di Indonesia, bagi pelaku yang melanggar hukum pidana, terdapat Kitab Undangundang Hukum Pidana yang akan menindak pelaku tersebut melalui para penegak hukum. Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum” (Adami Chazawi, 2002:15). Pengaturan hukum pidana yang ada di Indonesia adalah warisan dari penjajah kolonial Belanda. Apabila hanya mengandalkan hukum itu saja, tidak akan dapat sejalan dengan perkembangan yang terjadi. Tidak relevan untuk diterapkan bagi kejahatan terkait dengan teknologi informasi. Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, tidak terdapat poin yang mengatur mengenai teknologi. Indonesia merasa perlu untuk menerbitkan aturan yang terkait dengan aturanaturan terkait teknologi informasi beserta kejahatan yang mungkin dapat dilakukan. Keinginan tersebut terwujud dengan terbitnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut UU ITE. Diharapkan dengan undang-undang tersebut dapat menindak pelaku-pelaku kejahatan yang menggunakan sarana teknologi, seperti pada praktik pengancaman pembunuhan yang dilakukan melalui media elektronik. Praktek pengancaman melalui sarana teknologi sangat sulit dideteksi apabila hanya dengan bantuan alat serta sumber daya manusia yang terbatas. Bilamana terdapat alat yang memadai, namun sumber daya manusianya
tidak mampu mengoperasikan, sama dengan tidak melakukan apapun. Keduanya harus dapat berjalan seiringan. Sehingga praktik pengancaman pembunuhan melalui sarana teknologi tersebut diharapkan sudah dapat diakomodir dengan penegakan hukum secara konsisten dari para penegak hukum di Indonesia. Meskipun perkembangan teknologi semakin pesat di seluruh dunia termasuk Indonesia, namun hukum pidana harus tetap ada pada era digital, karena dapat menjadi sarana perubahan sosial. UU ITE sudah cukup menjadi peraturan perundang-undangan yang cukup relevan untuk menjerat pelaku tindak pidana pengancaman lewat teknologi informasi berbentuk pesan singkat dan juga menggunakan KUHP terutama Pasal 369 yang mengatur tentang pengancaman sebagai pertimbangan. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan pengkajian secara mendalam terhadap permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang melalui media elektronik sebagai dampak dari kemajuan teknologi informasi. Untuk itu penulis melakukan penelitian dalam bentuk Penulisan Hukum atau Skripsi yang berjudul: “TINDAK PIDANA ANCAMAN KEKERASAN DAN PEMBUNUHAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (Studi Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2014/PT.Smg) ”
B.
Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis merumuskan masalah untuk dikaji secara lebih rinci. Adapun permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu : 1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan mengenai tindak pidana ancaman kekerasan
dan
pembunuhan
melalui
media
elektronik
nomor
44/Pid.Sus/2014/PT.Smg? 2. Bagaimana pertimbangan hakim tersebut dalam perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana?
C.
Tujuan Penelitian
Penulis berharap bahwa dalam kegiatan penelitian ini akan memberikan suatu manfaat dan kegunaan bagi penulis itu sendiri serta orang lain yang membacanya. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain :
1. Tujuan Obyektif a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim mengenai tindak pidana pengancaman pembunuhan melalui media elektronik. b. Untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan hakim tersebut dengan perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik.
2. Tujuan Subyektif a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta memperdalam pemahaman penulis di bidang hukum pidana khususnya mengenai pertimbangan dari hakim dalam memutus perkara tindak pidana pengancaman pembunuhan melalui media elektronik serta kesesuaian pertimbangan hakim tersebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik. b. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar Strata 1 (Sarjana) dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
D.
Manfaat Penelitian
Dalam setiap penelitian diharapkan adanya suatu manfaat dan kegunaan yang dipetik dari sebuah penelitian, khususnya bagi ilmu pengetahuan pada bidang penelitian tersebut. Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini, yaitu: 1. Manfaat Teoritis : a. Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana. b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti. c. Dapat digunakan sebagai ilmu baru apabila sebelumnya belum ada ilmu yang telah dibahas oleh penulis.
2. Manfaat Praktis : a. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang tindak pidana pengancaman pembunuhan
melalui media elektronik. b. Dengan dibuatnya penulisan ini diharapkan dapat memberikan dapat memberikan masukan kepada pihak Kepolisian dalam rangka menanggulangi tindak pindana yang dilakukan melalui media elektronik di kalangan masyarakat. E. Metode Penelitian Penelitian, menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam bukunya (Peter Mahmud Marzuki, 2010 : 41), adalah merupakan suatu penelitian dalam kerangka knowhow di dalam hukum. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan kerangka tertentu. Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban). Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejalagejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Digunakan pendekatan kualitatif oleh penulis bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti.Penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk menarik azas-azas hukum (rechsbeginselen) yang dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis. Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara untuk memecahkan masalah dengan jalan menemukan, mengumpulkan, menyusun data guna mengembangkan data menguji kebenaran suatu pengetahuan yang hasilnya dituangkan dalam penulisan ilmiah. Beberapa hal yang menjadi bagian dari metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan penyusunan dalam penelitian ini adalah penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sebenarnya tidak perlu menyebut istilah “penelitian hukum normatif” karena dengan penyebutan “penelitian hukum” saja, sudah jelas bahwa penelitian tersebut bersifat normatif . Dengan penelitian hukum ini penulis berharap mampu memberikan jawaban atas permasalahan hukum dalam penelitian ini. 2. Sifat Penelitian Dalam penelitian ini, sifat penelitian yang digunakan adalah preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, penelitian hukum yang dilakukan oleh praktisi maupun para scholars tidak dimulai dengan hipotesis. Sehingga dalam hal ini bukan hanya sekedar menetapkan aturan yang ada, melainkan juga menciptakan hukum untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Mengingat ilmu hukum merupakan ilmu terapan, penelitian hukum dalam kerangka kegiatan akademis maupun kegiatan praktis harus dibingkai oleh moral. 3. Pendekatan Penelitian Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Pendekatanpendekatan yang digunakan didalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan, yakni dengan mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya perundangundangan terkait masalah penelitian. Mempelajari ratio legis dan dasar ontologis suatu undang-undang dapat ditemukan kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang itu (Peter Mahmud Marzuki, 2011: 93). Memahami kandungan filosofi yang ada dibelakang undang-undang itu, dapat disimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi dan digunakan sebagai dasar untuk membangun argumentasi hukum untuk menjawab isu hukum yakni tindak pidana ancaman kekerasan dan pembunuhan melalui media elektronik. 4. Jenis dan Sumber Data Penelitian
Sumber data penelitian dapat dibedakan menjadi 2 yakni sumber bahan primer dan sumber bahan sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut: a.
Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Adapun bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti adalah : 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
b.
Bahan Hukum Sekunder Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar.
5. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan dan penulisan hukum ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan content analisys. Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan arsip dan hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti (Peter Mahmud Marzuki, 2011: 21). 6. Teknik Analisis Data Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Artinya bahwa analisis bahan hukum ini mengutamakan pemikiran secara logika sehingga akan menemukan
sebab dan akibat yang terjadi. Dimana seperti pendapat Philipus M.Hadjon yang dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, bahwa didalam logika silogistik untuk penalaran hukum yang merupakan premis mayor adalah aturan hukum sedangkan premis minornya adalah akta hukum. Sedangkan penggunaan silogisme adalah untuk membuktikan apakah fakta hukum yang dalam hal ini premis minor memenuhi unsur-unsur perbuatan yang diaturnya oleh UndangUndang dalam hal ini adalah premis mayor.
F.
Sistematika Penulisan Hukum
Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penelitian hukum yang sesuai dengan aturan penelitian hukum serta untuk mempermudah pemahaman mengenai seluruh isi penelitian hukum ini, maka penulisan menjabarkan dalam bentuk sistematika penelitian hukum yang terdiri dari 4 (empat) bab, dimana tiap-tiap bab berbagi kedalam sub-sub bagian yang dimaksud untuk memudahkan pemahaman mengenai isi penlitian hukum ini. Sistematika penelitian hukum ini terdiri pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, dan penutup. Supaya lebih mudah dalam melakukan pembahasan, analisa serta penjabaran isi dari penulisan hukum ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan hukum ini sebagai berikut: BAB I : PENDAHULUAN Bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA Bab ini penulis menguraikan mengenai kerangka teori dan kerangka pemikiran. Dalam kerangka teori penulis akan menguraikan tinjauan umum tentang pengancaman, tinjauan umum tentang pembunuhan dan tinjauan umum tentang pertimbangan hukum. Sedangkan dalam kerangka pemikiran penulis akan menampilkan bagan kerangka pemikiran. BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bab ini penulis membahas dan menjawab permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu : Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan mengenai tindak pidana ancaman kekerasan dan pembunuhan melalui media elektronik nomor 44/Pid.Sus/2014/PT.Smg dan Bagaimana pertimbangan hakim tersebut dalam
perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undangundang Hukum Pidana. BAB IV : SIMPULAN DAN SARAN Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian hukum yang dilakukan, berisi simpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. DAFTAR PUSTAKA
