BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang Masalah

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Negara Indonesia merupakan suatu negara yang masyarakatnya sangat majemuk. Istilah masyarakat majemuk mempunyai arti yang sama dengan istilah masyarakat plural atau pluralistik. Biasanya hal itu diartikan sebagai masyarakat yang terdiri dari pelbagai suku bangsa atau masyarakat yang berbhinneka (Soerjono Soekanto, 1983 : 12). Segi kemajemukan tersebut meliputi ras, suku, agama, budaya, bahasa, adat-istiadat dan lain-lain. Kemajemukan inilah yang merupakan keistimewaan bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di dunia ini. Selain

kemajemukan

yang

dikemukakan

di

atas,

ada

juga

kemajemukan di bidang hukum. Hukum mempunyai hubungan yang erat dengan kehidupan manusia. Maka untuk membicarakan hukum kita tidak lepas membicarakannya dari kehidupan manusia (Sudikno Mertokusumo, 2005 : 1). Yang dimaksud dengan kemajemukan hukum (legal pluralism) adalah situasi dimana dapat ditemukan dua atau lebih (sistem) hukum yang berlaku di dalam masyarakat (Maria S.W Sumardjono, 2008 : 56). Kemajemukan ini terjadi disebabkan karena adanya sejarah masa lalu pada jaman pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia yang pernah berlaku IS (Indische Staatsregeling), yaitu Aturan Pemerintah Hindia Belanda yang disahkan berdasarkan Staatsblad 1925 Nomor 415 dan 416 pada tanggal 23 Juni 1925 dan mulai diberlakukan tanggal 1 Januari 1926 berdasarkan Staatsblad 1925 Nomor 577. Di dalam IS (Indische Staatsregeling) tersebut terdapat dua pasal yang sangat penting yang mengatur mengenai hukum perdata yang berlaku di Indonesia yaitu Pasal 131 IS dan 163 IS. Pasal 131 IS merupakan pedoman politik terhadap hukum di Indonesia. commit to user

1


digilib.uns.ac.id 2

Sehubungan dengan berlakunya 3 (tiga) sistem Hukum Perdata yang ada di Indonesia, maka hal ini menyebabkan terdapat pula 3 (tiga) hukum waris yang berlaku di Indonesia, yaitu Hukum Waris Perdata, Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam. Ketiga macam hukum waris yang berlaku di Indonesia memang sulit untuk disatukan. Setiap hukum waris tersebut mempunyai nilai-nilai yang berbeda dan dasar yang berbeda pula. Hukum waris menurut konsepsi Hukum Perdata Barat yang bersumber pada BW, merupakan bagian dari hukum harta kekayaan (Eman Suparman, 2007 : 25). Saat ini Indonesia memang belum mempunyai Hukum Waris Nasional. Unifikasi terhadap hukum waris memang sangat sulit dilakukan, mengingat penduduk Indonesia sangat plural sehingga terdapat perbedaan asas. Meskipun hukum waris yang berlaku di Indonesia ada bermacam-macam, akan tetapi mempunyai tujuan yang sama yaitu sesuai dengan tujuan Negara Indonesia sebagaimana yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 yaitu : 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; 2. Memajukan kesejahteraan umum; 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa; 4. Melaksanakan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. (Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat ) . Tujuan Negara ini akan tercapai apabila pelaksanaan hukum yang ada di Indonesia dapat berjalan secara efektif dan optimal. Sehingga sekarang sudah merdera tidak berlaku adanya penggolongan penduduk. Manusia diberi rasa cinta terhadap lawan jenis. Mereka melakukan perkawinan dan dari perkawinan dan dari perkawinan tersebut lahir anak-anak yang akan menjadi generasi penerus dalam keluarga. Menurut pasal 1 commit to user Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan


digilib.uns.ac.id 3

bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, LNRI Tahun 1974 No.1). Sebagaimana dijelaskan dalam pasal tersebut bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan yang penting. Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, dimana pemeliharan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua (Hilman Hadikusuma, 2007 : 21). Tujuan dari perkawinan yang dilakukan, pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan, yakni anak yang akan menjadi generasi penerus orang tuanya dan akan menjadi golongan pewaris utama . (Isti Sulisyarini,S.H.”Pilihan Hukum Masyarakat Tionghoa dalam

Penyelesaian

Pembagian

JustisiaVol.VII/No.13/Tahun

2008).

Waris

di

Pekalongan”.

Dengan

adanya

Pena

perkawinan

dan

selanjutnya akan adanya dengan pewarisan yang selalu ada dalam keluarga. Biasanya dalam keluarga terjadi dengan adanya pembagian waris setelah adanya si meninggal. Untuk menentukan bagian masing-masing ahli waris maka perlu menggunakan aturan hukum waris. Tetapi di Indonesia mempunya 3 (tiga) hukum waris yang bisa dipergunakan, yaitu Hukum Waris Islam, Hukum Waris Adat, dan Hukum Waris Barat atau Hukum Waris berdasarkan KUHPerdata. Dalam kehidupan masyarakat sering ditemukan kasus perkara mengenai pembagian warisan dan harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli waris. Seorang anak mengajukan gugatan terhadap ibu dan saudara kandungnya karena adanya permasalahan yang tidak sepantasnya dalam keluarga. Seorang anak ini telah mengajukan gugatan terhadap ibu dan saudara kandungnya di Pengadilan Negeri Surakarta karena mengenai permasalahan

warisan.

Dalam

surat

Putusan

PN

Nomor

46/pdt.G/2010/PN.Ska. Pengajuan gugatan commit to userini terjadi karena setelah ayahnya


digilib.uns.ac.id 4

meninggal dunia, ibu dan adiknya memutus komunikasi dan menjaga jarak dan dirasa ingin menguasai semua harta warisan. Penggugat mengajukan gugatan ini sekaligus mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta untuk memutuskan dan menetapkan dengan prosedur hukum yang benar terhadap seluruh harta peninggalan mendiang ayahnya agar sekiranya jelas, terang dan adil sesuai dengan haknya masing-masing. Sudah nyata dan terbukti harta gono pusaka yang didapat dari warisan neneknya Penggugat sudah sewajarnya harus dikembalikan kepada Peggugat dengan suka rela, utuh dan baik dengan segala akibat hukunya. Sedangkan harta gono gini secara hukum yang menjadi haknya Penggugat adalah setengah bagian atas hak alm. Ayahnya. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti dialihkan, dipindah tangankan, dijual atau dihilangkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Gugatan yang diajukan dengan adanya bukti-bukti autentik yang tidak terbantahkan secara hukum, sudah sepantasnya putusan dalam perkara dapat dijalankan dahulu secara serta merta meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Majelis Hakim memutus perkara, namun para Tergugat kurang terima dengan Putusan Majelis hakim. Sehingga para Tergugat mengajukan Banding terhadap Putusan dari Pengadilan Negeri Surakarta kepada Pengadilan Tinggi Semarang dengan alasan kurang bisa menerima Tergugat I terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta. Padahal pertimbangan hakim sudah tepat dan sudah memberikan putusan dalam perkara kalau permasalahan yang diperkarakan mengenai harta warisan. Bahkan putusan perkara ini tidak cukup selasai sampai di Pengadilan Tinggi, karena Penggugat merasa belum puas dengan ke[putusan dari Hakim Pengadilan Tinggin Semarang, Penggugat pun mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Jakarta dan akhirnya pengajuan gugatan Kasasi ini dicabut kembali dan Penggugat bisa menerima putusan dari Hakim Pengadilan Tinggi. Sebenarnya aturan yang ada sudah jelas mengenai pembagian harta peninggalan dan siapa yang berhak menjadi ahli commit to user


digilib.uns.ac.id 5

waris, tetapi karena manusia mempunyai rasa egois maka munculah perkara tentang pewarisan ini. Hakim memutus perkara dengan melihat pasal 119 KUHPerdata

yang

menyebutkan

bahwa

:

“mulai

saat

perkawinan

dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan persatuan lain “,. Jadi harta peninggalan pewaris dimiliki oleh para ahli waris sesuai bagian yang sudah ditetapkan dalam KUHPerdata. Dalam pembagian waris ini ada permasalahn mengenai harta pusaka. Dalam putusan hakim harta gono pusaka merupakan harta persatuan antara suami dan isteri. dan penulis mempunyai pendapat lain. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian secara normatif dan menyusunnya dalam suatu penulisan hukum yang berjudul : “Penetapan Ahli Waris dan Pembagian Harta Peninggalan berdasarkan Hukum WARIS BARAT (Studi Kasus Putusan PN Nomor: 46/Pdt.G/2010/PN.Ska Jo Putusan PT Nomor 74/Pdt/2011/PT.Smg). B. RUMUSAN MASALAH Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana dasar hukum atau ketentuan yang dijadikan pertimbangan hakim mengenai penetapan ahli waris, pembagian harta warisan, serta kedudukan

harta

Gono

Pusaka

dalam

Putusan

PN

Nomor

46/Pdt.G/2010/PN.Ska? 2. Bagaimana dasar hukum atau ketentuan yang dijadikan pertimbangan Hakim mengenai penetapan ahli waris, pembagian harta warisan serta kedudukan

harta

Gono

Pusaka

74/Pdt/2011/PT.Smg ?

commit to user

dalam

Putusan

PT

Nomor


digilib.uns.ac.id 6

C. TUJUAN PENELITIAN Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas, yang pada prinsipnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti sebagai pemecahan terhadap permasalahan yang diteliti. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 1. Tujuan Obyektif a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim mengenai penetapan ahli waris dan pembagian harta warisan serta kedudukan harta gono pusoko dalam Putusan PN Nomor 46/pdt.G/2010/PN.Ska. b. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim mengenai penetapan ahli waris dan pembagian harta warisan serta kedudukan harta gono pusoko dalam Putusan PT Nomor 74/Pdt/2011/PT.Smg.

2. Tujuan Subyektif a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai hukum kewarisan. b. Untuk memperoleh data dan informasi secara jelas dan lengkap sebagai bahan untuk menyusun penulisan hukum guna memenuhi persyaratan akademis dalam mencapai gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. D. MANFAAT PENELITIAN Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah : 1. Manfaat Teoritis commit to user


digilib.uns.ac.id 7

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi pengembangan disiplin ilmu hukum, khususnya hukum perdata. b. Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai hukum kewarisan. c. Dapat bermanfaat sebagai bahan informasi dan juga sebagai literatur atau bahan informasi ilmiah. 2. Manfaat Praktis a. Dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi masyarakat pada umumnya tentang hukum kewarisan. b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam hukum kewarisan. c. Pelaksanaan penelitian dapat menambah dan mengembangkan pengetahuan serta pengalaman penulis dalam bidang hukum khususnya mengenai kewarisan. E. METODE PENELITIAN Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya. Kecuali hal tersebut, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan atas permasalahan-permasalahn yang timbul di dala gejala yang bersangkutan. Penelitian hukum dilakukan dengan melakukan penelusuran bahan hukum sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan hukum (legal decision making) terhadap kasus-kasus hukum konkret. Pada sisi lainnya, penelitian hukum juga merupakan kegiatan ilmiah untuk memberikan refeksi dan commit to user penilaian terhadap keputusan-keputusan hukum yang telah dibuat terhadap


digilib.uns.ac.id 8

kasus-kasus hukum yang pernah terjadi atau akan terjadi (Johny Ibrahim, 2006 : 229). Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itu, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka know-how di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskrispi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan. Mengingat penelitian hukum merupakan suatu kegiatan dalam rangka know-how, isu hukum hanya diidentifikasikan oleh ahli hukum dan tidak mungkin oleh ahli lain (Peter Mahmud Mazuki, 2005 : 41). Metodologi merupakan suatu unsur mutlak yang harus ada dalam suatu penelitian danpengembangan ilmu pengetahuan. Adapun metode yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang ajeg, dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri. Sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan hukum, maka tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif (Johny Ibrahim, 2006 : 295 ). Metode penelitian hukum normatif sendiri merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum pustaka atau jenis sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer , bahan hukum sekunder dan bahan tersier. Bahan hukum tersebut kemudian disusun user secara sistematis, dikaji,commit dan to kemudian ditarik kesimpulan dalam


digilib.uns.ac.id 9

hubungannya dengan masalah yang diteliti yaitu mengenai penetapan ahli waris dan pembagian harta peninggalan berdasarkan Hukum Waris Barat (studi kasus putusan PN nomor 46/Pdt.G/2010/PN.Ska Jo putusan PT nomor 74/Pdt/2011/PT.Smg). 2. Sifat Penelitian Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum yang bersifat preskriptif berarti ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam aturan hukum (Peter mahmud Mazuki, 2005 : 22). 3. Lokasi Penelitian Penelitian dilakukan dengan mengambil Putusan Pengadilan Negeri dan Putusan Pengadilan Tinggi dari Pengadilan Negeri Surakarta; Perpustakaan Fakultas Hukum UNS; Perpustakaan Universitas Sebelas Maret,dan Perpustakaan pribadi. 4. Pendekatan Penelitian Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan, dimana dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai permasalahan hukum yang sedang di coba untuk dicari pemecahannya, pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach),

pendekatan

komparatif

(comparative

approach),

dan

pendekatan konsepsual (conceptual approach) (Peter Mahmud Mazuki, 2005 ; 93 ). commit to user


digilib.uns.ac.id 10

5. Jenis Data Dalam penelitian hukum tidak mengenal adanya data, yang ada dalam penelitian hukum adalah bahan hukum. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan berdasarkan hierarkinya. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (text book), jurnaljurnal hukum, pendapat para ahli, kasus-kasus hukum, jurisprudensi, dan hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topic penelitian. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti encylopedia,(Johny Ibrahim, 2006 : 296). 6. Teknik Pengumpulan Data Pada penulisan hukum ini, penulis menggunakan pengumpulan data dengan teknik kepustakaan (collecting by library). Pengumpulan bahan hukum primer (KUHPerdata), bahan hukum sekunder (buku-buku teks, jurnal hukum), dan bahan hukum tersier (kamus Hukum) diinventarisasi dan diklarifikasi dengan menyesuaikan masalah yang dibahas

dipaparkan,

disistemisasi,

kemudian

dianalisis

untuk

menginterprestasikan hukum yang berlaku (Johny Ibrahim, 2006 : 296). 7. Teknik Analisis Data Teknik analisis yang digunakan adalah metode penalaran hukum. Metode penalaran hukum adalah kegiatan penalaran ilmiah terhadap bahan-bahan hukum yang dianalisis dapat menggunakan penalaran deduktif, induksi dan abduksi. Metode ini menitikberatkan pada logika, logika mengajarkan segala sesuatu yang diperlukan untuk menghindari kesalahan dalam rangka mencapai kebenaran materi pemikiran, penalaran commit to user deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat



umum, menjadi kasus individual konkret yang dihadapi. Penalaran induktif dengan merumuskan fakta, mencari hubungan sebab akibat, serta mengembangkan penalaran berdasarkan kasus-kasus faktual yang dihadapi yang menghasilkan temuan dan kesimpulan. Sedangkan penalaran abduktif adalah penalaran hukum yang mengandung unsur induksi dan deduksi secara bersama-sama (Johny Ibrahim, 2006 : 249251). F. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM Untuk

memberikan

gambaran

secara

menyeluruh

mengenai

sisitematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan dalam penulisan hukum serta untuk mempermudah pemahaman mengenai seluruh isi penulisan hukum ini, maka penulis menyajikan dalam bentuk sistematika penulisan hukum ini yang terdiri dari 4 (empat) bab. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut : BAB I : PENDAHULUAN Pada bab ini, penulis menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum (skripsi). BAB II : TINJAUAN PUSTAKA Pada bab ini penulis akan memberikan landasan teori atau memberikan penjelasan secara teoritik yang bersumber pada bahan hukum yang penulis gunakan dan doktrin ilmu hukum yang dianut secara universal mengenai persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti. Landasan teori tersebut meliputi tinjauan tentang ahli waris, tinjauan harta peninggalan, dan tinjauan tentang pembagian harta peninggalan.

commit to user



BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Dalam bab ini penulis menguraikan dan menyajikan pembahasan berdasarkan rumusan masalah, yaitu : Bagaimanakah pertimbangan hakim mengenai penetapan ahli waris dan pembagian harta peninggalan golongan Tionghoa dalam Putusan PN Nomor 46/pdt.G/2010/PN.Ska Jo Putusan PT Nomor 74/Pdt/2011/PT.Smg Jo putusan MA Nomor 1901 K/Pdt/2011, dan Bagaimanakah akibat hukum bagi para pihak yang bersengketa dalam Putusan PN Nomor 46/pdt.G/2010/PN.Ska Jo Putusan PT Nomor 74/Pdt/2011/PT.Smg. BAB IV : PENUTUP Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti. DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

commit to user

BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang Masalah

Recommend Documents