perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peran dunia pendidikan menjadi sangat strategis dalam mengantisipasi persaingan di era globalisasi melalui peninkatan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan kompetitif sehingga diharapkan mampu bersaing dengan bangsa lain. Pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional memiliki tugas, fungsi, dan kewajiban dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan pemberdayaan pendidikan baik formal maupun non formal.
Dewasa ini banyak anak yang putus sekolah dikarenakan
mereka tidak
mempunyai biaya untuk membiayai sekolah mereka. Dimana biaya sekolah saat ini semakin mahal dan bahkan tidak terjangkau bagi masyarakat dengan perekonomian menengah kebawah. Semakin tingginya biaya sekolah mengharuskan mereka untuk tidak dapat melanjutkan sekolah atau bahkan tidak dapat mengenal bangku sekolah . Banyak diantara mereka yang harus menjadi pengemis, pengamen, pekerja, atau bahkan menjadi preman.( diambil dari situs web - http://mdn.biz.id/n/58003/ yang dipostkan oleh medanbisnis pada tanggal Kamis, 24 Okt 2013 06:43 WIB dengan judul “tingginya jumlah anak putus sekolah” ).
Dengan adanya fenomena diatas
Pemerintah mengadakan program Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) dengan tujuan untuk meringankan beban biaya para siswa untuk dapat mengenyam bangku sekolah.
commit to user 1
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 2
Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional pada pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga Negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidika dasar ( SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yanng sederajat.
Salah satu indikator penuntasan program wajib belajar 9 tahun dapat diukur dengan Angka Partisipatif Kasar (APK) SD dan SMP. Pada tahun 2005 APK SD telah mencapai 115%, sedangkan SMP pada tahun 2009 telah mencapai 98,11%, sehingga program wajib belajar 9 tahun telah tuntas 7 tahun lebih awal dari target deklarasi Education For All ( EFA ) di Dakar. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan Juli 2005, telah berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian program wajib belajar 9 tahun. Oleh karena itu, mulai tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan, dan orientasi program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas. ( Juknis BOS tahun 2014:1) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mampu mengatasi anak putus sekolah pada tingkat wajib belajar 9 tahun. Program BOS merupakan salah satu program yang diharapkan berperan besar terhadap percepatan penuntasan wajib belajar (Wajar) 9 tahun yang bermutu. Melalui program BOS yang terkait dengan gerakan commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 3
percepatan penuntasan wajib belajar 9 tahun, maka setiap pelaksanaan program pendidikan harus memperhatikan hal-hal berikut:
1. BOS harus menjadi sarana penting untuk mempercepat penuntasan Wajib Belajar 9 tahun. 2. Melalui BOS, tidak boleh siswa miskin putus sekolah karena tidak mampu membayar iuran atau pungutan yang dilakukan oleh sekolah. 3. Anak lulusan setingkat SD, harus diupayakan kelangsungan pendidikannya kesekolah setingkat SMP. Tidak boleh ada tamatan SD/MI/ setara, dengan alasan krena mahalnya angsuran sekolah. 4. Kepala sekolah mencari dan mengajak siswa SD sederajat yang akan lulus dan berpotensi tidak melanjutkan sekolah untuk ditampung di SMP sederajat. Demikian juga bila teridentifikasi anak putus sekolah yang masih berminat melanjutkan kembali ke bangku sekolah.
Dalam perkembannganya, program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mengalami peningkatan biaya satuan dan juga perubahan mekanisme penyaluran sesuai undang – undang APBN yang berlakku. Sjak tahun 2012 penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dilakukan dengan mekanisme transfer ke Provinsi yang selanjutnnya ditransfer ke rekening sekolah secara online. Melalui mekanisme penyaluran ini, penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke Sekolah berjalan Lancar.
Hanya saja terkadang terdapat kendala dari pengumpulan data dari berbagai sekolah seperti laporan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang berbeda denngan laporan petunjuk teknis, atau memanipulasi data siswa yang mengajukan Bantuan Operasional Siswa ( BOS ) , dan yang terjadi pada tahun 2013 commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 4
kemarin terdapat selisih data siswa 16 anak di Kecamatan Ngargoyoso sehingga dana yang diturunkan tidak sesuai dengan jumlah siswa yang terdaftar di sekolah tersebut.
Dengan adanya kendala selama pengajuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tersebut yang dulunya pemerintah menggunakan data pokok pendidikan secara manual sekarang di berlakukannya Data Pokok Pendidikan atau DAPODIK secara online sehingga mempermudahkan pengecekan agar tidak terulang lai selisih siswa yanng berhak mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dinas Pendidikan Pemuda, dan Olahraga ( Dikpora ) Kabupaten Karanganyar sebagai Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah ( BOS )
yang bertanggung jawab atas penyaluran
persyaratn untuk sekolah di Kabupaten Karanganyar mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah seperti yang telah di programkan oleh pemerintah pusat.
Tabel 1.1 tabel data jumlah siswa penerima BOS NO 1. 2.
Jenjang Sekolah Sekolah Menengah Pertama ( SMP ) Sekolah Dasar ( SD )
Jumlah Sekolah
Jumlah Siswa
108 sekolah
32.354 siswa
568 sekolah
73.117 siswa
Sumber : Dinas Dikppora Karanganyar tahun 2013 Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka penulis memilih judul “ PROSEDUR PENGAJUAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PUSAT DI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KARANGANYAR “
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 5
B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang pengamatan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan : Bagaimana prosedur pengajuan dana BOS Pusat di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar ? C. Tujuan Pengamatan Dalam melakukan pengamatan ini penulis mempunyai beberapa tujuan, diantaranya adalah : 1. Untuk mengetahui prosedur dan syarat – syarat dalam pengajuan dana BOS di Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar; 2. Untuk memenuhi syarat dalam memperoleh sebutan Ahli Madya dalam Program Diploma III Manajemen Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. D. Manfaat Pengamatan Manfaat yang diharapkan dapat diambil dan memeberikan manfaat dari pengamatan ini adalah : 1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar, dapat membantu meningkatkan kinerja yang lebih baik dalam penanganan pengajuan dana BOS kepada seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Karanganyar; 2. Bagi penulis, penyusunan tugas akhir ini bergguna untuk mengetahui prosedur dan tata cara dalam pengajuan dana BOS di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar, dapat digunakan pula commit to user sebagai pembelajaran yang nantinya akan dihadapi di dunia kerja.
