BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Guna mewujudkan hal itu, peningkatan potensi di daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Tujuan penyelenggaraan peningkatan potensi daerah hanya dapat tercapai apabila faktor yang menghambat dapat diatasi, seperti penciptaan birokrasi yang efisien dan kemudahan dalam memperoleh layanan perizinan untuk berinvestasi dalam suatu daerah. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan perizinan di daerah, beberapa pemerintahan daerah telah mengeluarkan kebijaksanaan untuk membentuk pola Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) dan pola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dimana dengan model ini masyarakat dalam mengurus berbagai perizinan hanya perlu mendatangi kantor PTSA atau PTSP setempat. Meski demikian didalam prakteknya, pelayanan publik masih sering terdapat keluhan. Dalam hal ini organisasi pemberi pelayanan wajib menanggapi dan menghadapi keluhan tersebut untuk kepentingan dan kepuasan penerima layanan. Sebagai media penyalur atas keluhan masyarakat maka sesuai penjelasan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah menjelaskan “setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksananya untuk kompeten dalam mengelola pengaduan”. Dijelaskan pula dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang menyatakan bahwa “setiap pimpinan unit penyelenggaraan pelayanan publik wajib menyelesaikan setiap laporan atau pengaduan masyarakat mengenai ketidakpuasan dalam pemberi pelayanan sesuai kewenangannya”.
Berpedoman pada Undang-Undang dan Keputusan Menteri diatas, pada prinsipnya penyelenggara PTSA dan PTSP di daerah memiliki tanggung jawab untuk mengelola perkara aduan dari masyarakat. Pada Pasal 37 ayat 1 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menerangkan bahwa “penyelenggara berkewajiban menyusun mekanisme pengelolaan pengaduan dari penerima pelayanan dengan mengedepankan asas penyelesaian yang cepat dan tuntas”. Berdasarkan hal tersebut sudah sewajarnya jika setiap penyelenggara pelayanan publik di daerah pasti memiliki mekanisme dalam mengelola pengaduan. Sama halnya dengan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukoharjo yang notabennya merupakan salah satu penyelenggara PTSP di Indonesia. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukoharjo adalah satuan kerja perangkat daerah di bidang pelayanan masyarakat yang memiliki tujuan untuk mewujudkan peningkatan realisasi investasi di daerah dan terwujudnya pelayanan perizinan yang prima. Jenis pelayanan perizinan yang didelegasikan kepada BPMPP Kabupaten Sukoharjo terbagi atas 2 yaitu jenis perizinan dan non perizinan. Dari kesekian banyak izin yang diterbitkan oleh BPMPP Kabupaten Sukoharjo terkadang ada suatu aduan dari masyarakat. Aduan yang muncul memiliki kaitan dengan izin-izin yang diterbitkan oleh BPMPP Kabupaten Sukoharjo. Aduan yang diterima sangat beragam tergantung dari gangguan apa yang timbul akibat dari aktivitas atau pendirian bangunan tertentu dimana hal itu menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Masyarakat yang merasa dirugikan akan mengadukan hal tersebut kepada BPMPP Kabupaten Sukoharjo dengan melalui mekanisme yang sudah ditetapkan. Salah satu bentuk aduan yang dikeluhkan oleh masyarakat adalah pemasangan reklame. Berikut data pengaduan atas pemasangan reklame yang ditangani oleh BPMPP Kabupaten Sukoharjo dari tahun ke tahun:
Tabel 1.1 Data Penanganan Pengaduan Izin Reklame Tahun 2011-2015 (Sumber: BPMPP Kabupaten Sukoharjo) Jenis Aduan
Tahun 2011
Izin Reklame
2012 2
2013 1
2014 3
2015 2
2
Penanganan pengaduan tentang reklame di BPMPP Kabupaten Sukoharjo terbilang memiliki jangka waktu penyelesaian yang paling cepat. Adanya aduan tentang reklame disebabkan karena tidak semua reklame yang terpasang di sepanjang jalan Kabupaten Sukoharjo telah memiliki izin atau sesuai dengan izin yang diterbitkan oleh BPMPP Kabupaten Sukoharjo. Kurangnya pengawasan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Terkait membuat pemasangan reklame liar tumbuh di kawasan Sukoharjo. Hal yang demikian dapat menimbulkan sebuah masalah yang mendatangkan pengaduan dari masyarakat tentang keberadaan reklame yang mengganggu. Reklame yang mengganggu seperti reklame yang menempati lahan/tanah milik orang lain, reklame yang terpasang di depan toko/ruko orang lain, reklame yang terpasang di pinggir jalan namun tidak sesuai standar pemasangan, dan atau reklame jenis
billboard, baliho, megatron
dan sejenisnya
yang perlu
direkondisikan namun tidak dilaksanakan oleh usaha pemilik reklame sehingga menimbulkan kecemasan bagi warga karena dapat roboh sewaktu-waktu. Begitu banyak permasalahan yang terjadi karena pemasangan reklame. Sudah menjadi tanggung jawab bersama agar pemasangan reklame menjadi tertib sehingga dapat meningkatkan pendapatan pemerintah daerah tanpa meninggalkan kesan asri dan nyaman bagi tata ruang Kabupaten Sukoharjo. Namun tidak dipungkiri bahwa masyarakat Kabupaten Sukoharjo masih terbilang pasif dalam memperhatikan permasalahan-permasalahan reklame yang banyak dijumpai di sepanjang jalan Kabupaten Sukoharjo. Ketidaktahuan masyarakat tentang penyelesaian masalah pemasangan reklame yang dijumpai merupakan salah satu
faktornya. Dan pada akhirnya masyarakat hanya membiarkan kondisi yang terjadi tanpa melakukan tindakan apapun. Oleh karena itu perlu adanya suatu gambaran tentang cara jika ingin menyelesaikan
masalah
pemasangan
reklame
yang
ditemui
dengan
mengadukannya kepada BPMPP Kabupaten Sukoharjo. Dari berbagai penjabaran yang telah dijelaskan maka penulis tertarik untuk mengambil judul “Mekanisme Pengelolaan Pengaduan Masyarakat atas Pemasangan Reklame di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukoharjo”.
B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian yang telah ditemukan latar belakang masalah diatas, maka penulis mencoba merumuskan masalah dalam pengamatan ini yaitu “Bagaimana Mekanisme Pengelolaan Pengaduan Masyarakat atas Pemasangan Reklame di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukoharjo?”
C. Tujuan Pengamatan Berdasarkan penemuan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penulisan ini adalah: 1.
Tujuan Operasional Untuk menerangkan atau menguraikan mekanisme pengelolaan pengaduan masyarakat atas pemasangan reklame di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukoharjo.
2.
Tujuan Fungsional Agar hasil pengamatan ini dapat memberikan masukan bagi pembaca maupun bagi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukoharjo.
3.
Tujuan Individual Untuk memenuhi syarat dalam memperoleh sebutan Ahli Madya pada Program Studi Diploma III Manajemen Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
D. Manfaat Pengamatan Penulisan ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut: 1.
Memberikan gambaran mengenai mekanisme pengelolaan pengaduan masyarakat atas pemasangan reklame di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukoharjo.
2.
Sebagai penerapan teori yang sudah diajarkan dosen pada proses pembelajaran di kelas.
3.
Apabila dimungkinkan dapat memberikan masukan bagi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukoharjo untuk melakukan perubahan/perbaikan sesuai dengan hasil temuan.
