BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang Masalah

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Indonesia sebagai negara berkembang melakukan pembangunan nasional demi mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk mencerdaskan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Upaya mencapai pembangunan nasional, maka hukum diberdayakan sebagai sebuah sarana yang akan mampu mendorong proses-proses dalam pembangunan. Hal tesebut membuat harus adanya pula pembangunan bidang hukum demi tercapainya citacita bangsa. Pembangunan bidang hukum bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hukum mengacu pada pembangunan nasional sehingga dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi pihak berkepentingan di dalam masyarakat demi kelangsungan hidup mereka seharihari. Berbagai peraturan, sistem, maupun aparatur hukum mengalami banyak perubahan supaya dapat lebih mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Salah satunya adalah hukum jaminan fidusia yang mengalami perkembangan dalam prakteknya, karena sering digunakan pada perjanjian kredit di masyarakat sebagai perjanjian tambahan. Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia selanjutnya disebut Undang-Undang Jaminan Fidusia. Sebelum adanya Undang-Undang Jaminan Fidusia, jaminan fidusia hanya diatur dalam yurisprudensi dan dapat diartikan sebagai penyerahan hak milik secara kepercayaan. Penggunaan jaminan fidusia memungkinkan kepada Pemberi Fidusia untuk menguasai kebendaan yang dijaminkan, guna menjalankan atau commit to user

1


2 digilib.uns.ac.id

melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia. Sebelum berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia, maka menjadi obyek jaminan fidusia adalah benda bergerak terdiri dari benda dalam persediaan (inventory), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor (Salim HS, 2011:64). Guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, maka obyek jaminan fidusia diatur dalam Pasal 1 butir 2 dan 4 serta Pasal 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia, obyek jaminan fidusia adalah benda apa pun yang dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya. Benda itu dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak, dengan syarat bahwa benda tersebut tidak dibebani dengan Hak Tanggungan sebagainya dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atau Hipotek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang jis Pasal 1162 dan seterusnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) (Gunawan Widjaja, 2000:141). Pihak-pihak yang melakukan perjanjian pembebanan jaminan fidusia adalah Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia. Pemberi Fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, sedangkan Penerima Fidusia adalah orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia (Salim HS, 2011:64). Penerima Fidusia biasanya berbentuk badan hukum yaitu Perseroan Terbatas meliputi Koperasi, Bank dan Perusahaan Pembiayaan yang melayani perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. Jaminan fidusia harus didaftarkan demi menjamin kepentingan pihak yang menerima fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia, Pemberi Fidusia mungkin saja menjaminkan benda yang telah dibebani dengan fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penerima Fidusia. Apabila Pemberi Fidusia menjaminkan benda yang telah dibebani sebelumnya akan merugikan Penerima Fidusia dan tidak sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang commit to user Jaminan Fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia lebih memberikan kepastian hukum

3 digilib.uns.ac.id


kepada para pihak yang berkepentingan dan hak yang didahulukan (preferen) kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lain. Jaminan Fidusia memberikan hak kepada pihak Pemberi Fidusia untuk tetap menguasai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan, maka diharapkan sistem pendaftaran dapat memberikan jaminan kepada pihak Penerima Fidusia dan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap benda tersebut. Pendaftaran jaminan fidusia didasarkan oleh pembebanan jaminan fidusia yang dibuat dengan akta jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa “Pembebanan kebendaan dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia yang merupakan akta jaminan fidusia.”. Menurut penelitian Sutan Remy Sjahdeini dalam jurnalnya berisi komentarnya mengenai pasal demi pasal Undang-Undang Jaminan Fidusia, walaupun pembebanan kebendaan dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia yang merupakan akta jaminan fidusia, di dalam praktik selama ini banyak dibuat dengan akta di bawah tangan (Sutan Remy Sjahdeini, 2000:43). Sejak

dikeluarkannya

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia, permohonan pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia mengalami lonjakan peningkatan yang luar biasa (Dinas Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, 2013:4). Biasanya pendaftaran jaminan fidusia harian hanya 1.500-3.000 berkas

sekarang

menjadi

di

atas

20

ribu

berkas

perhari

(http://notarisnews.com/?p=170 diakses pada tanggal 13 Maret 2014 jam 13.00). Peningkatan berkas tidak diimbangi dengan penambahan sumber daya manusia dan tempat untuk pelayanan, tempat untuk pemrosesan dan tempat untuk penyimpanan berkas sebagai antisipasi. Hal tersebut membuat penumpukan berkas di Kantor Pendaftaran Fidusia dan keterlambatan prosesnya sehingga to user diperlukan suatu terobosan baru commit untuk menanganinya. Keterlambatan proses di


4 digilib.uns.ac.id

Kantor Pendaftaran Fidusia mengakibatkan sertifikat jaminan fidusia semakin lama diterima oleh Penerima Fidusia. Apabila Pemberi Fidusia melakukan wanprestasi sebelum sertifikat diterima Penerima Fidusia, maka benda yang akan menjadi obyek jaminan fidusia tidak dapat dieksekusi tanpa sertifikat jaminan fidusia. Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berusaha menanggapi hal tersebut dengan penggunaan proses cepat, tidak berbelit, dan aman melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik serta Surat Edaran Dirjen AHU tertanggal 5 Maret 2013 Nomor AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 mengenai pemberlakuan sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik (Online System). Pendaftaran jaminan fidusia secara online atau elektronik sejak tanggal 5 Maret 2013, Kantor Pendaftaran Fidusia di seluruh Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak lagi menerima permohonan pendaftaran jaminan fidusia secara manual (Dinas Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, 2013:5). Perubahan pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik menjadi pembaharuan hukum yang merupakan sarana yang dapat memperlancar jalannya perekonomian. Menurut studi yang dilakukan Burg’s mengenai hukum dan pembangunan terdapat 5 (lima) unsur yang harus dikembangkan supaya tidak menghambat ekonomi yaitu “stabilitas” (stability), “prediksi” (predictability), “keadilan” (fairness), “pendidikan” (education), dan ”pengembangan khusus dari sarjana hukum” (the special development abilities of the lawyer) (Leoard J. Theberge, 1980: 232). Pembaharuan hukum melalui cara baru, pelayanan jasa user akurat, dan bebas pungutan liar, hukum bidang fidusia diharapkancommit lebih to cepat,


5 digilib.uns.ac.id

serta mendorong pertumbuhan ekonomi mengingat pelayanan itu meningkatkan pendapatan negara dari sektor penerimaan negara bukan pajak (PNBP) (Diah Sulistyani Muladi, Suara Merdeka, 16 Maret 2013). Penerapan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik berdampak pada Notaris sebagai penyedia pelayanan jasa hukum. Notaris melaksanakan pendaftaran terhadap akta jaminan fidusia yang dibuatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia dilaksanakan secara elektronik terintegrasi dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang hanya dapat diakses oleh Notaris sehingga pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia hanya Notaris itu sendiri. Seiring perkembangan dalam praktek pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik di luar dari kemudahan yang diperolehnya, ada hal-hal yang perlu dikaji mengenai pelaksanaan pembebanan jaminan fidusia dan sertifikat jaminan fidusia. Perlu kita ketahui pembebanan jaminan fidusia pada akta jaminan fidusia yang dibuat oleh Notaris dapat dipertanggungjawabkan sebagai alat bukti dan sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial. Hal tersebut membuat Notaris harus mempersiapkan baik dari segi kesiapan kantor khususnya perangkat dan keamanan penggunaan sistem dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik berlaku Notaris di Indonesia. Pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik sudah dilaksanakan oleh sebagian besar Notaris di Indonesia. Beberapa Notaris belum melaksanakan pendaftaran jaminan fidusia, karena Notaris belum mendapatkan klien yang meminta jenis jasa pembebanan jaminan fidusia untuk didaftarkan. Oleh karena itu, penulis tertarik mengkaji penelitian pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik di Kantor Notaris. Hal-hal yang dikaji mengenai pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik di Kantor Notaris. Kendala-kendala pelaksanaan pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik yang muncul di tiap Kantor Notaris. Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan masyarakat dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik yang commit to dalam user pembebanan jaminan fidusia di dilakukan ketika masyarakat menjadi pihak

6 digilib.uns.ac.id


Kantor Notaris agar terpenuhinya kebutuhan masyarakat, kepastian dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, penulis mengkaji penelitian yang dituangkan

melalui

“PELAKSANAAN

sebuah

penulisan

PENDAFTARAN

hukum

(skripsi)

JAMINAN

yang

FIDUSIA

berjudul: SECARA

ELEKTRONIK DI KANTOR NOTARIS (Studi di Kantor Notaris Kota Surakarta Lia Fanty Santosa, S.H., M.H. dan Kantor Notaris Kabupaten Boyolali Dian Martati, S.H., M.Kn.)”.

B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan pokok masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik di Kantor Notaris Kota Surakarta Lia Fanty Santosa, S.H., M.H. dan Kantor Notaris Kabupaten Boyolali Dian Martati, S.H., M.Kn.? 2. Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik di Kantor Notaris Kota Surakarta Lia Fanty Santosa, S.H., M.H. dan Kantor Notaris Kabupaten Boyolali Dian Martati, S.H., M.Kn. beserta solusinya?

C. Tujuan Penelitian Di dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) tujuan, yaitu tujuan objektif dan tujuan subjektif, sehingga diharapkan dapat mencari jawaban atas masalah yang terjadi. Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1. Tujuan Objektif a. Mengetahui pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik di Kantor Notaris Kota Surakarta Lia Fanty Santosa, S.H., M.H. dan Kantor Notaris Kabupaten Boyolali Dian Martati, S.H., M.Kn.. b. Mengetahui

kendala-kendala

yang

dihadapi

dalam

pelaksanaan

pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik di Kantor Notaris Kota Surakarta Lia Fanty Santosa, S.H., M.H. dan Kantor Notaris Kabupaten commit tobeserta user solusinya. Boyolali Dian Martati, S.H., M.Kn.

7 digilib.uns.ac.id


2. Tujuan Subjektif a. Menambah dan memperluas pengetahuan penulis tentang hukum nasional dalam bidang Hukum Perdata khususnya mengenai jaminan fidusia dan terkait pelaksanaannya melalui Notaris. b. Melatih kemampuan penulis dalam hal melakukan penelitian secara empiris. c. Memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut: 1. Manfaat Teoritis a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran yang berguna dan bermanfaat, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan pendaftaran jaminan fidusia. b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi serta tambahan pengetahuan di bidang hukum bagi penelitian yang dilakukan selanjutnya. 2. Manfaat Praktis a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi hukum jaminan fidusia, khususnya yang berkaitan dengan prosedur pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik di kantor Notaris. b. Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap berbagai kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik di kantor Notaris.

E. Metode Penelitian Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuatu dengan metode atau cara tertentu. Sistematis adalah commit to user

8 digilib.uns.ac.id


berdasarkan suatu sistim, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu (Soerjono Soekanto, 2012:42). Dalam penelitian ini, penulis menjadikan bidang ilmu hukum sebagai landasan ilmu pengetahuan induknya, oleh karena itu, penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya, serta dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan (Soerjono Soekanto, 2012:43). Dari penelitian hukum ini juga dapat dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum untuk selanjutnya digunakan dalam menjawab

permasalahan-permasalahan.

Adapun

metode

penelitian

yang

digunakan adalah: 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris atau sosiologis yaitu penelitian yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala sosial tertentu dengan jalan menganalisisnya. Dengan melakukan pengkajian dan pengolahan terhadap data penelitian dengan bertitik tolak pada aspek hukum normatif disertai dengan kajian teoritis hukum serta didukung oleh fakta-fakta empiris yang ada di lapangan untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas suatu permasalahan yang timbul dari gejala yang bersangkutan. Pada penelitian hukum empiris atau sosiologis, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan pada penelitian data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat (Soerjono Soekanto, 2012: 52). 2. Lokasi Penelitian Penulis mengambil lokasi penelitian di Kantor Notaris Kota Surakarta commit to user Lia Fanty Santosa, S.H., M.H.. yang beralamat Jalan Gatot Subroto Nomor


9 digilib.uns.ac.id

190 Surakarta, Jawa Tengah dan Kantor Notaris Kabupaten Boyolali Dian Martati, S.H., M.Kn. yang beralamat Sawahan Rukun Tetangga 05 Rukun Warga 01 Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah. Pemilihan lokasi penelitian dikarenakan ketersediaan data yang diperlukan untuk penelitian, yakni terdapat perbedaan subyek dan obyek jaminan fidusia, perbedaan jumlah akta, perbedaan lokasi, dan sudah melakukan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik. 3. Sifat Penelitian Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Bersifat deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berkaitan dengan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik. Bersifat analitis karena penelitian ini mengumpulkan data-data primer yang ada pada di Kantor Notaris Kota Surakarta Lia Fanty Santosa, S.H., M.H. dan Kantor Notaris Kabupaten Boyolali Dian Martati, S.H., M.Kn. terkait dengan pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik di Kantor Notaris, yang kemudian dianalisis untuk memecahkan masalah yang timbul dalam pelaksanaannya. 4. Jenis dan Sumber Data Data merupakan hasil dari penelitian, baik berupa fakta maupun angka yang dapat dijadikan bahan sumber informasi. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: a. Data Primer Data primer adalah data diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau melalui penelitian di lapangan dengan mengadakan wawancara. Data primer yang diperoleh selama penelitian adalah pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik di Kantor Notaris. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Notaris dan stafnya di Kantor Notaris Kota Surakarta Lia Fanty Santosa, S.H., M.H. dan di Kantor Notaris Kabupaten Boyolali Dian Martati, S.H., M.Kn.. commit to user b. Data Sekunder

10 digilib.uns.ac.id


Data sekunder adalah data tidak diperoleh secara langsung dari lapangan, melainkan diperoleh dari hasil penelaahan kepustakan atau penelaahan berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian, yang mencakup dokumen-dokunem resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, peraturan perundangan, dan lain-lain yang berhubungan dengan pendaftaran jaminan fidusia. Sumber data sekunder yang dalam penelitian ini adalah: 1) Bahan hukum primer Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari norma atau kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku. a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; b) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris; d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 tentang

Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya

Pembuatan Akta Jaminan Fidusia; e) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor

8

Tahun

2013

tentang

Pendelegasian

Penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik; f) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik; g) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik. commit to user



2) Bahan hukum sekunder Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan lain-lain yang digunakan dalam penelitian ini, seperti Buku Panduan Peserta Sosialisasi Fidusia Online dan Buku Petunjuk Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Online. 3) Bahan hukum tertier Bahan hukum tertier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah internet terkait pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik. 5. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel a. Populasi Menurut Ronny Hanitijo Soemitro (1988:44), populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah semua Notaris yang menyediakan jasa pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik. Oleh karena itu dengan menggunakan populasi tersebut diperoleh data yang akurat dan tepat dalam penelitian ini. b. Teknik Penentuan Sampel Penarikan sampel merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian dari suatu populasi yang berguna untuk menentukan bagian-bagian dari obyek yang akan diteliti. Pemilihan sampel yang representatif diperlukan teknik sampling. Dalam penelitian ini, teknik penarikan sampel yang oleh penulis adalah teknik purposive-non random sampling maksud digunakan teknik ini agar diperoleh subyek-subyek yang ditunjuk sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian dilakukan pada pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik di Kantor Notaris Kota Surakarta Lia Fanty Santosa, S.H., M.H. dan Kantor Notaris Kabupaten Boyolali Dian Martati, S.H., M.Kn. . Berdasarkan sampel tersebut di atas maka yang menjadi to user responden dalam penelitiancommit ini adalah:



1) Notaris dan stafnya di Kantor Notaris Kota Surakarta Lia Fanty Santosa, S.H., M.H. 2) Notaris dan stafnya di Kantor Notaris Kabupaten Boyolali Dian Martati, S.H., M.Kn. 6. Teknik Pengumpulan Data Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah: a. Wawancara Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara penulis dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Dalam penulisan hukum ini, penulis melakukan wawancara dengan Notaris dan staf yakni Notaris Lia Fanty Santosa, S.H., M.H. dan Puji Astuti Handayani selaku stafnya serta Notaris Dian Martati, S.H., M.Kn dan Dwi Lia Oktaviani selaku stafnya secara mendalam dan terarah dengan menggunakan lampiran agar data yang diperoleh sesuai dengan masalah yang diteliti. b. Studi Kepustakaan Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menggali data dari literatur-literatur yang berkaitan. 7. Metode Analisis Data Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Analisis dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan interpretasi secara logis, sistematis dan konsisten sesuai dengan teknik yang dipakai dalam pengumpulan data dan sifat data yang diperoleh. Setelah semua data yang berkaitan dengan penelitian dikumpulkan, kemudian dilakukan pengolahan yang selanjutnya disusun secara sistematis, dan akan diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai cara penyelesaian permasalahan yang dibahas. Adapun model analisis yang digunakan adalah dengan analisis commit to user kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis,



yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Soerjono Soekanto, 2012:250). Untuk lebih jelasnya, teknik analisis data kualitatif dengan model interaktif dapat dijelaskan dengan gambar sebagai berikut (H.B. Sutopo, 2002: 91-93):

Pengumpulan Data Sajian Data

Reduksi

Penarikan Kesimpulan / Verifikasi Gambar 1. Metode Analisis Data

Keterangan: a. Pengumpulan data Merupakan bagian awal dalam suatu penelitian empiris dengan turun langsung ke lapangan untuk memperoleh fakta-fakta mengenai data yang diinginkan. b. Penyajian data Merupakan suatu rakitan informasi, deskripsi dalam bentuk narasi memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan. Sajian data harus mengacu pada rumusan masalah sehingga dapat menjawab permasalahanpermasalahan akan diteliti. Sajian data selain dalam bentuk narasi kalimat juga dapat meliputi berbagai jenis matriks, gambar/skema, jaringan kerja kaitan kegiatan, dan juga tabel untuk mendukung narasinya. c. Reduksi data Merupakan bagian dari proses analisis mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak perlu dan mengatur data to user sedemikian rupa sehingga commit kesimpulan dapat ditarik.



d. Penarikan kesimpulan Dalam penarikan kesimpulan ini, penulis harus sudah memahami apa arti dari berbagai hak yang ditemui dalam pengumpulan data, dalam melakukan pencatatan peraturan-peraturan dan pola-pola, pernyataanpernyataan dan konfigurasi yang mungkin, arahan, sebab akibat, dan berbagai

proporsi

sehingga

kesimpulan

didapatkan

dan

dapat

dipertanggungjawabkan.

F. Sistematika Penulisan Hukum Untuk memberi gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai penulisan hukum ini, maka penulis memaparkan sistematika dari penulisan hukum ini sebagai berikut: BAB I

: PENDAHULUAN Dalam bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II

: TINJAUAN PUSTAKA Dalam bab ini dijelaskan mengenai hasil kepustakaan yang meliputi dua hal yaitu Kerangka Teori dan Kerangka Pemikiran. Kerangka teori menguraikan tentang Tinjauan Umum tentang Jaminan, Tinjauan tentang Jaminan Fidusia, Tinjauan tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia, dan Tinjauan tentang Notaris.

BAB III

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bab ini menjawab rumusan masalah mengenai pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik di Kantor Notaris Kota Surakarta Lia Fanty Santosa, S.H., M.H. dan Kantor Notaris Kabupaten Boyolali Dian Martati, S.H., M.Kn. serta kendalakendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik di Kantor Notaris Kota Surakarta Lia Fanty Santosa, S.H., M.H. dan Kantor Notaris Kabupaten commitS.H., to user Boyolali Dian Martati, M.Kn. beserta solusinya.



BAB IV

: PENUTUP Bab ini berisikan simpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

commit to user

BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang Masalah

Recommend Documents