BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Pada saat ini bahaya, kerusakan dan kerugian adalah kenyataan yangharus dihadapi manusia di dunia.Sehingga kemungkinan terjadi risiko dalamkehidupan khususnya kehidupan ekonomi sangat besar. Tentu saja inimembutuhkan persiapan sejumlah dana tertentu sejak dini. Oleh karena itubanyak orang mengambil cara dan sistem untuk dapat menghindari risikokerugian dan bahaya tersebut. Diantaranya dengan asuransi yang merupakansebuah sistem untuk mengurangi kehilangan finansial dengan menyalurkanrisiko kehilangan dari seseorang atau badan ke lainnya.“Social insuranceofficers, through their work with rehabilitation, have become an importantpart of the welfare state” yang artinya petugas asuransi sosial melaluirehabilitasi dalam pekerjaannya telah menjadi bagian penting darikesejahteraan negara.
1
Begitu juga dengan
usahaperasuransian yang telah menjadi bagian dari perkembangan ekonomi bangsaIndonesia. Sistem asuransi ini sudah berkembang luas dinegara Indonesia secarakhusus
dan
dunia
secara
umumnya.Perjanjian
asuransi
sebagai
lembagapengalihan dan pembagian risiko mempunyai kegunaan yang positif baik bagimasyarakat, perusahaan, maupun bagi pembangunan negara. Mereka yangmenjadi
nasabah
asuransi
akan
merasa
tenteram
karena
mendapatperlindungan dari kemungkinan tertimpa suatu kerugian. Suatu perusahaanyang mengalihkan risikonya melalui perjanjian asuransi akan dapatmeningkatkan usahanya dan berani menggalang tujuan yang lebih besar.Demikian pula premi-premi yang terkumpul dalam perusahaan asuransi
1
Muhammad Abdul Kadir, Hukum Asuransi Di Indonesia, (Bandung : PT. Citra Aditya Sakti, 2002), hal. 4.
dapatdi usahakan dan di gunakan sebagai dana untuk pembangunan. 2 Hasilnya akandapat dinikmati oleh masyarakat. Di pihak lain, risiko yang mungkin terjadi dalam
pelaksanaan
pembangunan
juga
dapat
dialihkan
kepada
perusahaanasuransi. Dengan adanya kegunaan positif tersebut, maka keberadaan asuransiperlu di pertahankan dan di kembangkan. Namun untuk mengembangkanusaha ini banyak faktor yang perlu di perhatikan seperti antara lain: peraturanperundangundangan yang memadai, kesadaran masyarakat, kejujuran parapihak, tingkat pendapatan masyarakat, pemahaman akan kegunaan asuransiserta pemahaman yang baik terhadap ketentuan perudang-undangan yangterkait. Beberapa orang menganggap asuransi sebagai suatu bentuk taruhan yangberlaku
selama
bertaruhbahwa
masa pertanggungan
barang
pembeli
tidak
asuransi. akan
Perusahaan
hilang
ketika
asuransi pembeli
membayarkanuangnya. Perbedaan di biaya yang dibayar kepada perusahaan asuransi denganjumlah yang dapat mereka terima bila kecelakaan terjadi hampir sama denganbila seseorang bertaruh di balap kuda misalnya, 10 banding 1. Karena alasanini, beberapa kelompok agama menghindari asuransi dan bergantung kepada dukungan yang diterima oleh komunitas mereka ketika bencana terjadi. “Themost commonly used method for managing liability is insurance. Insuranceserves three related, but separate, functions. First, insurance transfers riskfrom parties who are comparatively risk averse to enterprises more willing tobear risk. Second, insurance spreads risk by combining individual risks (into ageneral pool). Third, insurance performs a risk-allocation function bycharging premiums that reflect the level of risk posed by each individual”, yang artinya metode yang paling umum digunakanuntuk mengatur kewajiban adalah asuransi. 3Asuransi mempunyai tiga fungsiyang berkaitan tetapi terpisah.Pertama, asuransi mentransfer risiko dari pihakyang menolak untuk menanggung risiko kepada perusahaan yang bersediauntuk menanggung risiko.Kedua, asuransi menyebarkan risiko denganmenggabungkan risiko individu ke dalam risiko 2
Ibid.,hal.5-6. Ibid.,hal. 8-9.
3
umum.Ketiga, asuransi melakukan fungsi alokasi risiko dengan membebankan premi yangmencerminkan tingkat risiko yang ditimbulkan oleh setiap individu. Arus globalisasi telah sangat mempengaruhi kehidupan bangsa Indonesia terutama di bidang hukum dan ekonomi.Setiap waktu, kehidupan hukum dan ekonomi bangsa Indonesia dipaksa berkenalan dengan nilai-nilai baru yang belum pernah dikenal selama ini.Namun, selama ini belum menjadi kebutuhan praktik lalu lintas pergaulan masyarakat. Meningkatnya intensitas perdagangan dan investasi, tidak hanya menimbulkan dinamika ekonomi yang semakin tinggi, tetapi juga akan meningkatkan intensitas konflik antar masyarakat. 4 Dengan mencermati keadaan perasuransian yang semakin berkembang tentunya tidak mungkin dapat dihindari terjadinya sengketa (dispute atau difference) antar pihak yang terlibat di bidang asuransi, secara otomatis setiap jenis sengketa yang terjadi selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian yang cepat. Membiarkan sengketa dibidang bisni (khususnya usaha perasuransian) terlambat untuk diselesaikan akan mengakibatkan perkembangan ekonomi tidak efisien, produktifitas menurun, dunia bisnis mengalami keterhambatan dan biaya produksi menjadi meningkat. Proses penyelesaian sengketa yang membutuhkan waktu yang lama mengakibatkan perusahaan asuransi atau pihak yang bersengketa mengalami ketidakpastian, cara penyelesaian seperti ini tidak diterima didunia bisnis khususnya dibidang asuransi karena tidak sesuai dengan ketentuan zaman. Pada dasarnya tidak seorang pun menghendaki terjadinya sengketa dengan orang lain. Tetapi, dalam hubungan bisnis atau suatu perjanjian, masing-masing pihak harus mengantisipasi kemungkinan timbulnya sengketa yang dapat terjadi setiap saat di kemudian hari. Sengketa yang perlu diantisipasi dapat timbul karena perbedaan penafsiran mengenai “bagaimana cara” melaksanakan klausul-klausul perjanjian maupun tentang “apa isi” dari ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian, ataupun disebabkan hal-hal lain. 5
4
Suma Amin, Asuransi Syariah Dan Asuransi Konvensional Teori, Sistem, Aplikasi Dan Pemasaran, (Jakarta : Kholam Publishing, 2006), hal. 44-45. 5 Ibid.,hal.48.
Untuk menyelesaikan sengketa, pada umumnya terdapat beberapa cara yang dapat dipilih. Cara-cara yang dimaksud melalui pengadilan (litigasi) dan diluar pengadilan (non litigasi) seperti arbitrase, mediasi, negosiasi, dan lain-lain. Namun, yang akan menjadi pembahasan dari penulis yaitu peranan lembaga mediasi
dalam
penyelesaian
sengketa
melalui
mediasi.
Yang
menjadi
permasalahan adalah bagaimana peranan dari Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) sebagai lembaga penyelesaian sengketa melalui mediasi khusus dibidang perasuransian.Dengan keberadaan lembaga mediasi asuransi yaitu Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) kiranya dapat memberikan kontribusi dibidang asuransi dalam penyelesaian sengketa bagi para pihak yang bersengketa.Untuk itu penulis mengadakan penelitian dalam rangka tugas akhir dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PERANAN LEMBAGA MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF
PENYELESAIAN
SENGKETA
ASURANSI
DI
INDONESIA (STUDI DI BADAN MEDIASI ASURANSI INDONESIA (BMAI)”. B. Permasalahan Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis
merumuskan
permasalahan
untuk
diteliti
lebih
rinci.
Adapun
permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana penyelesaian sengketa asuransi menurut Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI)? 2. Bagaimana prosedur penyelesaian sengketa asuransi pada Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI)? 3. Bagaimana keunggulan dan kekuatan hukum akta kesepakatan mediasi melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI)? C. Tujuan Penelitian Tujuan utama dalam pembahasan skripsi penulis yang berjudul “Tinjauan Yuridis Peranan Lembaga Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi Di Indonesai (Studi Di Badan Mediasi Asuransi Indonesia) adalah
sebagai pemenuhan tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Selain itu, penulisan pembahasan skripsi ini juga bertujuan antara lain: a. Untuk mengetahui bentuk penyelesian sengketa asuransi menurut Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI). b. Untuk mengetahui prosedur penyelesaian sengketa asuransi pada Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI). c. Untuk mengetahui keunggulan dan kekuatan hukum akta kesepakatan mediasi melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI). D. Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang ingin dicapai dan diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 1. Manfaat Teoritis Pembahasan terhadap masalah-masalah yang telah dirumuskan diatas diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan di bidang perasuransian khususnya berkaitan dengan peranan lembaga mediasi asuransi dalam penyelesaian sengketa asuransi melalui mediasi. Selain itu, hasil pemikiran ini juga akan dapat menambah khasanah kepustakaan di bidang perasuransian pada umumnya dan peranan lembaga mediasi pada khususnya, serta dapat dijadikan sebagai bahan yang memuat data empiris sebagai dasar penelitian selanjutnya. 2. Manfaat Praktis Pembahasan terhadap permasalahan ini dapat memberikan gambaran kepada masyarakat selaku pemegang polis (tertanggung) dan perusahaan asuransi (penanggung) dalam penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi dalam masalah asuransi seperti klaim asuransi, perpanjangan polis, dan lain-lain. Selain hal itu, pembahasan terhadap permasalahan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) sebagai
lembaga
mediasi
asuransi
untuk
meningkatkan
lagi
kinerjanya
dalam
menyelesaikan segala sengketa yang terjadi antara perusahaan asuransi (penanggung) yang telah terdaftar menjadi anggota Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI). Karena banyak kasus yang tidak terselesaikan dengan baik dan menempuh proses pengadilan memakan waktu yang sangat lama dan biaya yang mahal. Dengan adanya lembaga mediasi asuransi tersebut, proses penyelesaian sengketa asuransi lebih efisien dan keputusannya tidak menguntungkan salah satu pihak saja. E. Metode Penelitian Untuk melengkapi penulisan skripsi ini dengan tujuan agar dapat lebih terarah dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka metode penulisan yang digunakan antara lain: 1. Jenis Penelitian Jenis
penelitian
yang
digunakan
dalam
menjawab
permasalahan
pembahasan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. 6 Metode ini juga digunakan agar dapat melakukan penelusuran terhadap norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundangundangan usaha perasuransian dan penyelesaian sengketa melalui mediasi yang berlaku, serta memperoleh data maupun keterangan yang terdapat dalam berbagai literatur di perpustakaan, jurnal hasil penelitian, koran, majalah, situs internet dan sebagainya. 7
6
Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal.118. 7 Ibid., hal.119
Penelitian hukum normatif merupakan hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah yang berpatokan pada perilaku manusia yang dianggap pantas. 2. Pendekatan Penelitian Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan deskriptif analitis yaitu penelitian yang didasarkan atas satu atau dua variabel yang saling berhubungan yang didasarkan pada teori atau konsep yang bersifat umum yang diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi ataupun hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lainnya. 8Dan penelitian ini juga menguraikan ataupun mendeskripsikan data yang diperoleh secara normatif lalu diuraikan untuk melakukan suatu telaah terhadap data tersebut secara sistematik. 3. Sumber Data Data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundangundangan, buku-buku, situs internet, media massa, dan kamus serta data yang terdiri atas 9: a. Bahan Hukum Primer, yaitu : norma-norma atau kaedah-kaedah dasar seperti Pembukaan UUD 1945, Peraturan Dasar seperti Peraturan Perundang-undangan
yang
meliputi
Undang-undang,
Peraturan
Pemerintah, dan Peraturan Menteri. b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu : buku-buku yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku yang menguraikan materi yang tertulis yang dikarang oleh para sarjana, bahan-bahan mengajar dan lain-lain.
8 9
Bambang Suggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hal.38. Amiruddin dan Zainal Asikin, Op.Cit.,hal.120.
c. Bahan Hukum Tersier, yaitu : Kamus, Ensklopedia, bahan dari internet dan lain-lain yang merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 4. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku milik pribadi maupun pinjaman dari perpustakaan, artikel-artikel yang diambil dari media cetak maupun
elektronik,
dokumen-dokumen
pemerintah,
termasuk
Peraturan
Perundang-undangan, dan untuk memperoleh data pendukung akan dilakukan pengambilan data dari Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI). 5. Analisis Data Analisis data dalam penulisan ini digunakan data kualitatif, metode kualitatif ini digunakan agar penulis dapat mengerti dan memahami gejala yang ditelitinya. 10Maka skripsi ini digunakan metode analisis kualitatif agar lebih fokus kepada analisis hukumnya dan menelaah bahan-bahan hukum baik yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, bahan dari internet, kamus dan lain-lain yang berhubungan dengan judul skripsi yang dapat digunakan untuk menjawab soal yang dihadapi. F. Keaslian Penelitian Penulisan skripsi ini didasarkan kepada ide, gagasan, maupun pemikiran penulis secara pribadi dari awal hingga akhir penyelesaian.Ide maupun gagasan yang timbul karena melihat keadaan yang berkembang mengenai bagaimana peranan lembaga mediasi dalam penyelesaian sengketa asuransi di Indonesia. Artinya tulisan ini bukanlah merupakan hasil ciptaan ataupun penggambaran dari karya tulisan orang lain. Oleh karena itu, keaslian dari penulisan ini terjamin 10
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : Universitas Indonesia (UIPress), 2007), hal.21.
adanya. Kalaupun ada terdapat judul skripsi yang terdahulu yang menyerupai yaitu yang berjudul “Peran Dan Pelaksanaan Mediasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Medan (Analisis Terhadap Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Di Pengadilan Negeri Medan)” oleh Achmad Fadil, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Akan tetapi, yang menjadi pembahasan dan penelitian antara skripsi tersebut dan skripsi penulis ini sangatlah berbeda dan tidak ada kesamaan mengenai apa yang menjadi pembahasan utama dari skripsi ini. Kalaupun ada pendapat dan kutipan dari penulisan ini, hal tersebut merupakan semata-mata adalah sebagai faktor pendorong dan pelengkap dalam usaha menyusun dan menyelesaikan penulisan ini, karena hal ini memang sangat dibutuhkan untuk menyempurnakan tulisan ini. G. Sistematika Penulisan Dalam menghasilkan karya ilmiah maka pembahasannya harus diuraikan secara sistematis. Untuk mempermudah penulisan skripsi ini maka diperlukan adanya sistematika penulisan yang teratur yang terbagi dalam bab-bab yang saling berangkaian satu sama lain. Adapun sistematika penulisan ini adalah: Bab I berisikan pendahuluan yang merupakan pengantar didalamnya terurai mengenai Latar Belakang penulisan skripsi, Permasalahan, kemudian dilanjutkan dengan Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Peneltian, Keaslian Penulisan, yang kemudian diakhiri oleh Sistematika Penulisan. Bab II Merupakan bab yang membahas tentang tinjauan umum mengenai mediasi dimana didalamnya diuraikan yaitu Definisi Mediasi dan Perkembangan Mediasi, Unsur, Tujuan dan Jenis Mediasi, Kelebihan dan Kekurangan Mediasi. Bab III Merupakan bab yang membahas tentang tinjauan umum asuransi dimana didalamnya diuraikan yaitu Istilah Asuransi, Pengertian Asuransi dan Jenis-Jenis Asuransi, Tujuan, Sifat dan Prinsip Asuransi, Unsur Asuransi. Bab IV Merupakan bab yang membahas tentang Peranan Lembaga Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi Di Indonesia dimana
didalamnya menguraikan tentang Penyelesaian Sengketa Asuransi Menurut Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI), Prosedur Penyelesaian Sengketa Asuransi Pada Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI), Keunggulan dan Kekuatan Hukum Akta Kesepakatan Mediasi Melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI). Bab V ini berisikan rangkuman kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran-saran yang mungkin berguna bagi lembaga mediasi asuransi dan orang-orang yang akan membacanya.
