perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Kesejahteraan sosial merupakan keseluruhan usaha yang terorganisir dan mempunyai tujuan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat berdasarkan konteks sosialnya. Menurut Sulistiati (2004 : 25), “kesejahteraan sosial mencakup berbagai unsur kebijakan dan pelayanan dalam kehidupan masyarakat seperti pendapatan, jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan rekreasi budaya”. Sedangkan dalam konteks Indonesia sendiri menurut Huda (2009 : 73), “kesejahteraan sosial dapat dimaknai dengan terpenuhinya kebutuhan seseorang, kelompok, atau masyarakat dalam hal material, spiritual maupun sosial”. Di Indonesia, kesejahteraan merupakan salah salah satu tujuan Negara yang telah ditetapkan sejak Indonesia merdeka dan telah dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada alenia ke empat. Hal tersebut menunjukkan bahwa salah satu tekad yang ingin dicapai oleh Negara Indonesia adalah kehidupan yang sejahtera bagi seluruh warga negaranya. Menurut Soekidjo, Krianto, Hassan & Mamdy (2013 : 1), “salah satu upaya yang harus dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan melakukan pemenuhan terhadap hak-hak warganegara melalui pembangunan bangsa sesuai yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945”. Hak warga negara merupakan hak individu. Menurut Winarno (2009 : 18), “hak warganegara dapat di katakan pula sebagai bentuk salah satu kepemilikian yang melekat dalam diri identitas seorang warganegara”. Hak warganegara Indonesia seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 antara lain: hak memperoleh pendidikan, hak atas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk membela negara, kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, hak asasi manusia,
commit to user 1
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 2
kemerdekaan beragama dan beribadah, hak untuk usaha pertahanan dan keamanan negara, hak mengembangkan dan memelihara budaya, hak atas kehidupan ekonomi dan hak atas jaminan sosial. Di dalam hak asasi manusia sendiri diatur mengenai hak-hak dasar manusia sebagai makhluk individu. Salah satu diantaranya yaitu adanya jaminan atas kesehatan. Jaminan atas kesehatan merupakan salah satu hal yang harus di prioritaskan oleh pemerintah
disamping pendidikan, mengingat
kesehatan juga merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat dalam meningkatkan derajad kemanusiaan yang lebih baik. Hak atas jaminan kesehatan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat 1 yang berbunyi, “ setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan atas kesehatan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa kesehatan adalah hak fundamental setiap warga. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, hak atas kesehatan merupakan suatu kondisi sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Karena itu kesehatan merupakan dasar dari diakuinya derajad kemanusiaan. Tanpa kesehatan manusia tidak akan mampu menikmati sepenuhnya kehidupan sebagai manusia. Adanya jaminan atas kesehatan tersebut sangat penting sebagai kondisi yang diperlukan untuk terpenuhinya hak-hak lain baik haknya sebagai warganegara maupun haknya sebagai individu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, hak atas kesehatan meliputi antara lain hak untuk mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang sehat, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dan perhatian khusus terhadap kesehatan ibu dan anak. Termasuk di dalamnya yaitu hak untuk memperoleh kecukupan gizi bagi ibu dan anak pada khususnya. Hak atas kecukupan gizi juga diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yaitu
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 3
pada pasal 142 ayat (3) yang menyatakan bahwa, “Pemerintah bertanggung jawab atas pemenuhan kecukupan gizi pada keluarga miskin dan dalam situasi darurat”. Didalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 25 disebutkan bahwa, ”Setiap orang berhak atas standar hidup yang layak untuk kesehatannya yakni sekurangkurangnya makanan dan minuman, pakaian, dan tempat tinggal atau pangan, sandang, papan, dan kesehatan. Selain itu, jaminan kesehatan juga menjadi salah satu bidang yang di utamakan dalam kesepakatan global yang terdiri dari 189 negara termasuk Indonesia bertekad untuk menghapuskan kemiskinan, keterbelakangan, dan ketertinggalan di dunia dalam era millenium. Menurut Biran Affandi (2006), “kesepakatan global tersebut merumuskan target-target yang akan dicapai sampai dengan tahun 2015, yang dirumuskan dalam 8 Tujuan pembangunan millenium atau Millenium Development Goals (MDG’s), dari 8 (delapan) sasaran yang telah ditetapkan 4 (empat) diantaranya yaitu tentang perbaikan kesehatan” (Notoatmodjo dkk, 2013:4). Target MDG’s 2015 mengenai kesehatan yaitu antara lain MDG’s-1 yang menyatakan, penghapusan kemiskinan dan kelaparan; MDG’s-4, penurunan angka kematian anak; MDG’s-5, peningkatan kesehatan ibu; dan MDG’s-6, perlawanan terhadap penyakit . Salah satu sasaran bidang kesehatan yang diprioritaskan yaitu masalah gizi dan kesehatan ibu-anak. Fokus pemerintah untuk memenuhi target MDGs dalam bidang ini ialah dengan meningkatkan kesehatan ibu dan anak (KIA) karena ibu dan anak merupakan unsur penting pembangunan, hal tersebut mengandung pengertian bahwa dari seorang ibu akan dilahirkan calon-calon penerus bangsa yaitu anak. hal tersebut sesuai dengan pendapat Prasetyawati (2012:10) yang mengungkapkan bahwa,”Untuk mendapatkan calon penerus bangsa yang dapat memberikan manfaat bagi bangsa maka harus diupayakan kondisi ibu dan anak yang sehat”. Dengan adanya jaminan atas hak-hak asasi kesehatan warganegara di Indonesia menunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya meningkatkan kualitas
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 4
atau mutu kesejahteraan kesehatan warga karena kesehatan warganegara menjadi salah satu hal yang harus diprioritaskan pemerintah terutama kesehatan ibu dan anak. Oleh karena itu, setiap individu berhak memperoleh perlindungan atau jaminan terhadap kesehatannya, termasuk di dalamnya yaitu kecukupan gizinya dan selain itu negara bertanggungjawab agar hak hidup sehat masyarakat terpenuhi, termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Terkait hak atas kecukupan gizi, di kabupaten Wonogiri masih banyak ditemukan anak yang menderita status kurang gizi dan bahkan gizi buruk. Menurut Darmini salah satu pegawai puskesmas 1 Purwantoro, hal tersebut disebabkan oleh faktor kemiskinan dan kurangnya pengetahuan orang tua mengenai pentingnya pemenuhan asupan gizi bagi anaknya terutama saat usia balita, sehingga mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan gizi yang dibutuhkan oleh anak-anak mereka yang dalam kehidupan sehari-hari makanan yang bergizi tersebut dikenal dengan slogan empat sehat lima sempurna, yaitu makanan yang terdiri dari nasi, sayurmayur, lauk-pauk, buah-buahan dan disempurnakan dengan susu. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Departemen Gizi&Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (2013:15) yang mengungkapkan bahwa, “pola makan empat sehat lima sempurna sangat penting untuk masa pertumbuhan terutama pada seorang anak, apabila tidak dicukupi dalam kurun waktu tertentu maka dapat mengakibatkan kurang gizi yang kemudian akan berujung pada gizi buruk”. Menurut salah satu dokter yang bekerja di Puskesmas 1 Purwantoro, gizi buruk dapat berdampak pada tumbuh kembang anak serta mempengaruhi otak dan kecerdasan, karena menurut sejumlah ahli, otak balita mengalami perkembangan yang pesat pada trisemester pertama, atau 18 bulan setelah dilahirkan. Masa ini adalah masa yang paling menentukan pada fase perkembangan otak balita, yang juga disebut sebagai brain growth spurt atau masa emas pertumbuhan otak. Itu sebabnya masa ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kecerdasan balita. Apabila tidak segera ada penanganan, hal tersebut dapat mengakibatkan rendahnya
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 5
tingkat kecerdasan anak dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Masalah gizi buruk tersebut terjadi di tiga distrik yang membawahi 13 kecamatan di Kabupaten Wonogiri dan ditemukan jumlah terbanyak yaitu di kecamatan Wuryantoro, Paranggupito, Purwantoro dan Kismantoro. Berdasarkan data yang di peroleh dari kecamatan Purwantoro, di Wonogiri telah tercatat ada 2579 anak dari 51.540 anak yang asupan gizinya tidak terpenuhi secara maksimal. Angka tersebut mencakup dua kategori yaitu Gizi buruk dan kurang gizi. Tercatat sekitar 3.8 % yaitu 1960 anak usia balita mengalami kurang gizi dan sekitar 1.2% yaitu 619 balita mengalami gizi buruk pada tahun 2012 lalu. Sedangkan di puskesmas 1 Purwantoro sendiri pada akhir tahun 2013 kemarin dari 1877 ditemukan 100 kasus baru gizi buruk pada anak yaitu sekitar 1,4 %. Masalah gizi buruk tentunya sangat disayangkan karena kita ketahui anak merupakan calon generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak harus ditujukan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat, cerdas, dan berkualitas serta untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak. Berkaitan dengan hal tersebut maka anak yang dilahirkan wajib dibesarkan dan diasuh secara bertanggung jawab sehingga memungkinkan anak tumbuh dan berkembang secara sehat dan optimal. Upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak anak masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan, dan sampai berusia 18 (delapan belas) tahun. Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak tersebut menjadi tanggung jawab dan kewajiban bersama bagi orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah. Masalah kurang gizi dan gizi buruk yang terjadi di Wonogiri tersebut juga merupakan masalah yang terkait dengan hak warganegara, mengingat setiap warganegara telah memiliki hak atas kecukupan gizi yang telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maupun dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 25 dimana dinyatakan bahwa
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 6
pemerintah bertanggungjawab terhadap ketersediaan makanan dan gizi bagi warganegara termasuk di dalamnya yaitu bagi masyarakat miskin. Oleh karena itu masalah gizi buruk tersebut juga menjadi tanggungjawab pemerintah. Maka dalam rangka memenuhi hak warganegara kaitannya dengan hak atas kecukupan gizi pemerintah membuat suatu program guna menekan angka gizi buruk dan kurang gizi yang terjadi di kabupaten Wonogiri. Program tersebut dinamakan dengan Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT). Program ini diberlakukan di puskesmaspuskesmas di setiap kecamatan melalui pos pelayanan terpadu (posyandu). Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI, 2011), program PMT ini dibedakan menjadi dua yaitu yang pertama Tindakan Penyuluhan dan yang kedua yaitu Tindakan Pemulihan. Tindakan penyuluhan diberlakukan kepada orang-orang kaya atau orang-orang yang masih mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik namun karena kurangnya pengetahuan tentang pentingnya gizi dan nutrisi serta pola asuh yang salah mereka menderita kurang gizi atau bahkan gizi buruk. Oleh karena itu bagi mereka yang menderita kurang gizi maupun gizi buruk akan diberikan suatu penyuluhan dalam bentuk pendidikan diluar bangku sekolah atau sosialisasi untuk merubah pola perilaku dan pola pikir masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan gizi. Sedangkan tindakan pemulihan diberlakukan kepada orang-orang yang mengalami gizi buruk yang dilatarbelakangi oleh faktor kemiskinan, jadi dapat dikatakan bahwa tindakan pemulihan ini diberlakukan untuk keluarga yang kurang mampu atau miskin. Dalam tindakan pemulihan ini anak yang menderita gizi buruk akan diberi perawatan khusus selama 90 hari dan diberikan makanan tambahan secara gratis. Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan dan diuraikan dalam latar belakang masalah, apabila masalah gizi buruk tersebut terus berlangsung maka hakhak warganegara atas kecukupan gizi tidak dapat terpenuhi, sehubungan dengan hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan pengkajian dan penelitian khususnya mengenai pemenuhan hak warga negara atas kecukupan gizi terkait masalah gizi
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 7
buruk di kecamatan Purwantoro kabupaten Wonogiri. Untuk itu dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul, “Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dalam Mengatasi Gizi Buruk pada Anak dan Dampaknya terhadap Pemenuhan Hak Warga atas Kecukupan Gizi di Kecamatan Purwantoro Kabupaten Wonogiri”.
B. Rumusan Masalah Dilihat dari latar belakang yang telah dikemukakan, penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana implementasi program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dalam mengatasi gizi buruk dan kurang gizi pada anak balita di kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri? 2. Apakah dampak dari program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) terhadap pemenuhan hak warga atas kecukupan gizi
di Kecamatan Purwantoro,
Kabupaten Wonogiri? C. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang hendak di dapatkan dari penelitian ini yaitu: 1. Untuk mengetahui implementasi program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dalam mengatasi gizi buruk dan kurang gizi pada anak di kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri. 2. Untuk mengetahui dampak dari program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) terhadap pemenuhan hak warga atas kecukupan gizi di Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 8
D. Manfaat Penelitian Dalam penelitian yang akan dilakukan ini, diharapkan mempunyai manfaat secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu: 1. Manfaat Teoritis a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan tentang pengembangan kewarganegaraan sebagai ilmu maupun praktek kewarganegaraan, khususnya yang berkaitan dengan hak warga negara yaitu salah satunya mendapat jaminan atas kesehatan yang diantaranya yaitu hak atas kecukupan gizi bagi masyarakat miskin. b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan atau pedoman bagi pembaca dalam menulis tugas yang membahas tentang masalah yang sama, yaitu tentang upaya pemenuhan hak warga atas kecukupan gizi demi terwujudnya kesejahteraan bersama. 2. Manfaat Praktis a. Bagi penulis, penelitian ini akan digunakan untuk menambah ilmu dan pengetahuan untuk memahami tentang upaya pemerintah dalam pemenuhan hak warga atas kecukupan gizi demi tercapainya kesejahteraan sosial sebagai tujuan negara. b. Bagi masyarakat luas, membuka pemikiran terhadap pentingnya pemenuhan asupan gizi seorang anak sehingga harus dipenuhi hak atas kecukupan gizinya supaya mampu menjadi generasi penerus bangsa yang cerdas dan berkualitas.
commit to user
