BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Perkembangan zaman yang sangat pesat ini mengakibatkan meningkatnya berbagai tindak pidana kejahatan. Tindak pidana bisa terjadi dimana saja dan kapan saja. Tidak terkecuali bagi anak/bayi, hal ini disebabkan bahwa anak/bayi masih rentan dalam terjadinya kasus tindak pidana kejahatan yang menjadi obyek. Perlunya pengawasan dan perlindungan yang ekstra besar baik dari pihak orang tua maupun dari pihak pemerintah melalui Undang-Undang yang dapat melindungi anak dari tindak pidana kejahatan yang sering terjadi terhadap mereka. Kasus penculikan anak/bayi ini sering terjadi di Indonesia ini. Pelaku tindak pidana ini biasanya berasa dari kalangan orang yang dekat dengan lingkungannya misalkan keluarga yang disebabkan karena perebutan hak asuh anak, sindikat perdangan anak, keperluan pribadi contohnya menginginkan punya anak (bagi orang tua yang tidak bisa memiliki keturunan) dan yang terakir masalah ekonomi yang biasanya dilanjutkan dengan meminta tebusan uang. Hal ini menjadi keperhatian dan perhatian bersama hendanya kita memperhatikan sekeliling kita. Berdasarkan data Komnas (Komisi Nasional) Perlindungan Anak ditahun 2010-2014 ada 472 kasus anak hilang sedangkan 2014-2015 menerima pengaduan 196 kasus anak hilang dari data pengaduan tersebut 6 kasus (3%) merupakan penculiakan bayi, 45 kasus (23%) penculikan anak, 15 kasus (8%) anak hilang, 61 kasus (31%) penelantaran bayi dan 69 kasus (35%) penelantaran anak. Modus penculikan adalah diambil paksa 21 kasus (41%),
dibujuk
9
kasus
(18%)
dan
lain-lain
21
kasus
(41%)
(health.detik.com/artikelpilihan/red/2015/01/12/151857/2800848/763/desemb er-pesan-berantai-tentang-penculikan-anak-di-keramaian [selasa, 29 maret 2016 pukul 18.56]
1
2
Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa kasus penculikan anak/bayi di Indonesia ini meningkat, hal ini pelaku Tindak Pidana penculikan anak/bayi tidak melihat tindakannya tersebut meresahkan bagi masyarakat sekitar. Padahal sebagaimana yang kita ketahui bahwa anak adalah aset bangsa yang harus dilindungi dan mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan kejahatan yang dapat membahayakan keselamatan anak. Hukum
acara
pidana sendiri
memiliki
tujuan
yaitu
untuk
mendapatkan kebenaran yang selengkap-lengakapnya. Hal ini diterangkan oleh Andi Hamzah, yaitu: “Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat di dakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.” Hakim di dalam menjatuhkan putusan pada prinsipnya harus didasarkan pada alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan yang ada di undang-undang. Alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP ialah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Keterangan saksi sangatlah lazim digunakan dalam penyelesaian perkara pidana, karena semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar pada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Keterangan yang diberikan oleh seorang saksi dimaksudkan untuk mengetahui apakah memang telah terjadi suatu perbuatan pidana atau tidak yang dilakukan terdakwa.
3
Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam perkara pidana, alat bukti yang paling dikenal orang adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Guna membuktikan terbuktinya suatu tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum, maka sudah sewajarnya jika penuntut umumlah yang harus menghadirkan saksi-saksi dan kemudian memberikan keterangan di sidang pengadilan. Berdasarkan dengan asas praduga tidak bersalah kepada terdakwa juga diberikan hak untuk menghadirkan saksi yang mungkin dapat membebaskan dirinya dari dakwaan sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan. Terdakwa juga mempunyai hak dan kesempatan untuk membebaskan dirinya dari dakwaan atau paling tidak dapat memperingan bobot dari perbuatan yang didakwakan kepadanya dengan adanya saksi yang meringankan/ menguntungkan atau saksi a de charge. Seorang tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan di dalam sidang pengadilan mempunyai hak untuk membela diri, dengan di beri kesempatan untuk mengajukan seorang saksi yang dianggap dapat meringankan atau membela dirinya dalam pemeriksaan tersebut, sehingga dapat mempengaruhi keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan, saksi a de charge, adalah saksi yang dipilih atau diajukan oleh Terdakwa atau Penasihat hukum, yang sifatnya meringankan terdakwa. Berdasarkan apa yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “ PEMBELAAN DIRI TERDAKWA DENGAN MENGAJUKAN KAKAK KANDUNG SEBAGAI SAKSI A DE
CHARGE
DALAM
PEMBUKTIAN
TINDAK
PIDANA
PENCULIKAN ANAK/BAYI (Studi Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor : 46/Pid.Sus/2013/PN.Slw)”
4
B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adapun rumusan masalah yang akan penulis teliti guna tujuan penulisan yang diharapkan oleh penulis adalah sebagai berikut: 1. Apakah pembelaan diri terdakwa dengan mengajukan kakak kandung sebagai saksi A DE CHARGE dalam pembuktian tindak pidana penculikan anak/bayi telah sesuai Pasal 65 Jo Pasal 168 KUHAP? 2. Apakah pengajuan saksi A DE CHARGE dipertimbangkan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa pelaku penculikan anak/bayi telah sesuai Pasal 183 Jo Pasal 193 ayat(1) KUHAP? C. Tujuan Penelitian Suatu penelitian memerlukan tujuan agar dapat memberikan arah dan mencerminkan apa yang hendak dicapai penulis. Tujuan ini tidak terlepas dari permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : a. Tujuan Obyektif 1) Mengetahui kesesuaian alat bukti kakak kandung dilam pembuktian di persidangan dengan pasal Pasal 65 Jo Pasal 168 KUHAP dalam perkara Tindak Pidana penculikan anak/bayi. 2) Mengetahui kesesuaian antara pertimbangan hakim dalam Putusan yang menyatakan Terdakwa bersalah dalam perkara Tindak Pidana dengan sengaja melakukan penculikan anak/bayi sesuai Pasal 183 juncto Pasal 193 ayat(1) KUHAP. b. Tujuan Subyektif 1) Memenuhi persyaratan akademis guna memeperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2) Menerapkan pengetahuan yang selama ini telah penulis peroleh selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
5
3) Menambah wawasan dan pengetahuan penulis di bidang hukum serta meningkatkan cara berfikir ilmiah dengan pemahaman teori dan praktek hukum dalam proses peradilan pada perkara tindak pidana. D. Manfaat Penelitian Sebuah penelitian dapat memberikan manfaat bagi pengetahuan terutama Ilmu Hukum baik secara teoritis maupun dalam praktek. Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut: a. Manfaat Teoritis Manfaat teoritis adalah manfaat dari penulisan hukum ini yang berkaitan dengan perkembangan ilmu hukum. Manfaat teoritis dari penulis adalah sebagai berikut : 1) Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, serta terhadap bidang hukum acara pidana pada khususnya, sehingga ilmu tersebut dapat berkembang sesuai dengan perkembangan di masyarakat. 2) Penelitian ini agar dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah, dan bahan kepustakaan mengenai pertimbangan hakim terhadapketerangan saksi kakak kandung sebagai alat bukti dalam memutukanperkara tindak pidana penculikan anak/bayi, serta dapat menjadi acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk di tahap berikutnya. b. Manfaat Praktis 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memeberikan manfaat dalam pengembangan penalaran, pembentukan pola pikir yang dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama kuliah di Fakultas Hukum.
6
2) Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai permasalahan yang di teliti oleh penulis dan dapat digunakan sebagai sarana yang efektif dalam mempelajari Ilmu Hukum. E. Metode Penelitian Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan know-how dalam ilmu hukum, bukan sekedar know-about. Sebagai kegiatan know-how, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Disinilah dibutuhkan
kemampuan
untuk
mengidentifikasi
masalah
hukum,
melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pencerahan atas masalah tersebut (Peter Mahmud Marzuki, 2014:60). Bahwa dalam proses penelitian hukum, diperlukan metode penelitian yang nantinya menunjang hasil penelitian tersebut untuk mencapai tujuan dari penelitian hukum. Berdasarkan hal tersebut maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian antara lain sebagai berikut: a. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang Penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal, yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sehingga dalam penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2013:55-56). Penelitian ini bersifat normatif karena menurut Peter Mahmud Marzuki, kembali kepada fungsi penelitian, adapun penelitian hukum (legal research) berusaha menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai dengan norma dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta
7
apakah tindakan (act) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014:47). Sehingga dengan dilakukannya penelitian yang dilakukan
penulis
terhadap
pembelaan
diri
terdakwa
dengan
mengajukan kakak kandung sebagai saksi a de charge dalam pembuktian tindak pidana penculikan anak/bayi (studi putusan pengadilan negeri slawi nomor : 46/pid.sus/2013/pn.slw), pada akhirnya bukan fakta empiris yang diperoleh melainkan kesesuaian antara sesuatu yang hendak ditelaah dengan nilai atau ketepatan atau aturan atau prinsip yang dijadikan referensi. Bahwa dalam penelitian ini, referensi yang menjadi acuan adalah ketentuan KUHAP. b. Sifat Penelitian Suatu hal yang merupakan pembeda antara ilmu hukum dan ilmuilmu sosial adalah ilmu hukum bukan termasuk ke dalam bilangan ilmu perilaku. Ilmu hukum tidak bersifat deskriptif, tetapi preskriptif. Bahwa dalam hal ini, obyek ilmu hukum adalah koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum, serta koherensi antara tingkah laku (act) bukan perilaku (behavior) individu dengan norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014:41-42). Sifat penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif yaitu dimaksudkan untuk memberi argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi ini dilakukan untuk memberikan preskriptif mengenai benar atau salah menurut hukum dihubungkan dengan fakta atau peristiwa hukum dihubungkan dengan hasil penelitian. Karena objek dalam ilmu hukum adalah kohorensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum, serta kohorensi antara tingkah laku dan norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2013:41-42).
8
Sifat preskriptif dari penelitian ini yaitu penulis berusaha memecahkan isu hukum mengenai pembelaan diri terdakwa dengan mengajukan kakak kandung sebagai saksi a de charge dalam pembuktian tindak pidana penculikan anak/bayi (studi putusan pengadilan negeri slawi nomor : 46/pid.sus/2013/pn.slw). Selanjutnya dari penelitian dan analisis tersebut diperoleh hasil untuk menjawab permasalahan yang diteliti. c. Pendekatan Penelitian Bahwa dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Selanjutnya
dengan
pendekatan tersebut,
peneliti mendapatkan
informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk mencari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian
hukum
adalah
pendekatan
undang-undang
(statute
approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) (Peter Mahmud Marzuki, 2014:133). Bahwa dari beberapa pendekatan di atas, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (case approach) atau yang biasa disebut dengan studi kasus, dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal yang menjadi kajian pokok dalam pendekatan kasus ini adalah ratio decidendi atau reasoning, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Baik untuk keperluan praktik maupun kajian akademis, ratio decidendi atau reasoning tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentsi dalam pemecahan isu hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014:134).
9
d. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian hukum tidak mengenal adanya istilah data, namun dikenal dengan istilah bahan hukum. Sumber penelitian tersebut terbagi menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah-risalah dalam perungang-undangan dan putusan hakim. Adapun bahan hukum sekunder terdiri dari semua publukasi tentang hukum seperti buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putuan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 181). Selanjutnya, di dalam penelitian hukum untuk keperluan akademisi pun bahan nonhukum dapat membantu untuk menganalisis dan mengidentifikasi sehingga dapat memberikan jawaban atas isu hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014:205-206). Sumber-sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah: a. Bahan hukum primer 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amndemen ke 4 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 5) Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor : 46/Pid.Sus/2013/PN.Slw b. Bahan hukum sekunder, 1) Buku-buku teks yang ditulis para hali hukum; 2) Jurnal-jurnal hukum; 3) Artikel; dan
10
4) Bahan dari media internet dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini. e. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Teknik
pengumpulan
bahan
hukum
dimaksudkan
untuk
memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Selain itu, mengingat pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus, maka pengumpulan bahan hukum yang utama adalah dengan mengumpulkan putusan-putusan pengadilan mengenai isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2014:238). Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penulisan hukum ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Teknik yang digunakan penulis dalam mengumpulkan bahan hukum ini adalah penulis membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen
resmi
maupun
literatur-literatur yang erat
kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Bahwa dari bahan hukum tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai bahan pendukung dalam penelitian ini. f. Teknik Analisis Bahan Hukum Analisis bahan hukum merupakan tahap yang paling penting di dalam suatu penelitian. Hal ini karena dalam penelitian ini bahan yang diperoleh diproses dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai didapat suatu kesimpulan yang nantinya menjadi hasil akhir dari penelitian. Teknik analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah deduksi, sebagaimana silogisme yang diajarkan Aristoteles, penggunaan metode deduksi ini berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor. Bahwa dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusio (Peter Mahmud Marzuki, 2014:89). Bahwa dalam penelitian ini, penulis menggunakan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-
11
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
Undang-Undang Nomor
48
Tahun
2009
tentang
Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini, yang menjadi premis mayor adalah Undangundang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). sedangkan premis minornya adalah fakta hukum (Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor : 46/Pid.Sus/2013/PN.Slw) dari kedua hal tersebut kemudian dapat ditarik suatu konklusi guna mendapatkan jawaban atas permasalahan kesesuaian pengajuan saksi kakak kandung sebagai saksi a de charge telah sesuai dengan Pasal 65 jo 168 KUHAP dan alasan hukum Hakim mempertimbangkan atau tidak mempertimbangkannya dalam penjatuhan putusan telah sesuai dengan Pasal 183 jo 193 ayat(1) yang berkaitan dengan Hukum Acara Pidana. F. Sistematika Penulisan Hukum Sistematika Penulisan Hukum disajikan guna memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai pembahasan yang akan dirumuskan sesuai dengan kaidah dan aturan baku penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum (skripsi) terdiri atas empat bab dimana tiap bab terbagi beberapa sub bab yang dimasudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Keseluruhan sistematika penulisan hukun ini adalah sebagai berikut : BAB I
: PENDAHULUAN Bab
ini
penulis
belakang masalah,
menguraikan
tentang
latar
rumusan masalah, tujuan
12
penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika hukum.
BAB II
: TINJAUAN PUSTAKA Bab ini penulis menguraikan mengenai kerangka teori yang memberi penjelasan secara teori, yang didapat dari sumber bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti penulis.
BAB III
: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bab ini penulis menguraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan upaya pembuktian menggunakan saksi kakak kandung sebagai saksi a de charge dalam tindak pidana penculikan anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor : 46/Pid.Sus/2013/PN.Slw).
BAB IV
: PENUTUP Bab ini merupakan bab terakir dalam penelitian hukum yang dilakukan, berisi simpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti.
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
