BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi dapat dipastikan tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Masalah tindak pidana ini nampaknya akan terus berkembang dan tidak pernah surut baik di lihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah. Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang berganti-ganti dari tahun ke tahun. Oleh karena itu perlu adanya penegakan supremasi hukum yang pasti, menurut Dicey mengemukakan makna dari supremasi hukum, dengan mengutip hukum klasik dari pengadilan-pengadilan di Inggris bahwa hukum menduduki tempat tertinggi, lebih tinggi dari kedudukan raja, terhadapnya raja dan pemerintahannya harus tunduk, dan tanpa hukum maka tidak ada raja dan tidak ada pula kenyataan hukum ini (Bruno Leoni. 1972:62). Mencermati berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan pemalsuan, bahkan saat ini banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya tingkat intelektualitas dari pelaku kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks. Kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu mengenai sesuatu obyek, yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Masalah pemalsuan surat merupakan suatu bentuk kejahatan

yang masih kurang dipahami oleh masyarakat termasuk di

dalamnya para aparat penegak hukum, terutama tentang akibat yang ditimbulkan commit to usermerupakan suatu bentuk kejahatan dari pemalsuan surat tersebut. Pemalsuan surat

1


2 digilib.uns.ac.id

yang bertentangan dengan kepentingan hukum, sehingga sebab dan akibatnya dapat merugikan individu, masyarakat dan serta diancam dengan hukuman pidana penjara. Mencermati penerapan hukum acara pidana, guna memenuhi tujuan hukum pidana materiil yaitu guna mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran yang selengkap-lengkapnya, merupakan kajian dari lapangan hukum itu. Lebih mendetail dapat dikatakan bahwa tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari atau menemukan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil. Kebenaran materiil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat. Tujuannya mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum. Selanjutnya meminta pemeriksaan dan penerapan peraturan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti suatu tindak pidana telah terjadi atau telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan (Djoko Prakoso, 1996: 9). Dengan kata lain acara pidana merupakan proses untuk menegakkan hukum materil, proses atau tata cara untuk mengetahui apakah seseorang telah melakukan Tindak Pidana. Acara pidana lebih dikenal dengan proses peradilan pidana. Dalam ketentuan hukum Indonesia, dikenal beberapa bentuk kejahatan pemalsuan, antara lain sumpah palsu, pemalsuan uang, pemalsuan merek dan materai, dan pemalsuan surat. Dalam perkembangannya, dari berbagai macam tindak pidana pemalsuan tersebut, tindak pidana pemalsuan surat mengalami perkembangan yang begitu kompleks, karena jika dilihat obyek yang dipalsukan yaitu berupa surat, maka tentu saja hal ini mempunyai dimensi yang sangat luas. Surat sebagai akta otentik tidak pernah lepas dan selalu berhubungan dengan aktivitas masyarakat sehari-hari. Tentang tindak pidana pemalsuan surat ini, Wirjono Prodjodikoro mengatakan : Tindak pidana ini oleh Pasal 263 ayat (1) KUHP dinamakan (kualifikasi) “pemalsuan surat (Valsheid in Geschriften)”. Dengan kualifikasi pada macam surat: Ke-1: surat yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu commit to user

3 digilib.uns.ac.id


perikatan atau pembebasan hutang, Ke-2: surat yang ditujukan untuk membuktikan suatu kejadian. Seperti kasus yang penulis kaji, dalam hal ini Terdakwa SARIPUDIN yang bertempat di Kantor Snepac Shipping Kota Batam dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara menelepon saksi LENI dan mengatakan apakah LENI mau jadi sekretaris sementara DPC HNSI Kota Batam" selanjutnya Terdakwa memberikan Surat Keputusan pengangkatan Terdakwa SARIPUDIN sebagai Ketua sementara DPC HNSI Kota Batam dan saksi sebagai sekretaris Nomor : 002/DPD HNSI/III/2011. Selanjutnya terdakwa SARIPUDIN menyuruh saksi LENI untuk membuat surat kepada. ABNR dan surat pemberitahuan kepada Wali Kota Batam, dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa di dakwa dengan dakwaan Alternatif oleh Penuntut Umum yaitu dakwaan kesatu, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP atau kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP. Untuk itu Terdakwa mengajukan saksi a de charge untuk memberikan keyakinan kepada hakim bahwa Terdakwa tidak bersalah. Titik permasalahannya dalam perkara ini, mengenai bagaimana pemenuhan ketentuan kesaksian a de charge menurut ketentuan KUHAP sebagai upaya terdakwa melemahkan pembuktian penuntut umum pada kasus nomor : 697/Pid.B/2011/PN.BTM, serta bagaimana implikasi kesaksian a de charge terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara pemalsuan surat. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka untuk itulah penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkatnya di dalam suatu penulisan skripsi dengan judul: ANALISIS

NORMATIF

UPAYA

TERDAKWA

MELEMAHKAN

PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM DENGAN KESAKSIAN A DE CHARGE

DAN

IMPLIKASINYA

TERHADAP

PUTUSAN

YANG

DIJATUHKAN OLEH HAKIM DALAM PERKARA PEMALSUAN SURAT

(Studi

kasus

dalam

putusan

Nomor:697/Pid.B/2011/PN.Btm) commit to user

Pengadilan

Negeri

Batam

4 digilib.uns.ac.id


B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, Penulis merumuskan masalah untuk dikaji secara lebih rinci. Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu : 1. Bagaimanakah konstruksi hukum Kesaksian A De Charge sebagai Upaya Terdakwa Melemahkan Pembuktian Penuntut Umum Pada Kasus Nomor : 697/Pid.B/2011/PN.BTM ? 2. Bagaimanakah implikasi kesaksian a de charge terhadap putusan yang dijatuhkan

oleh

hakim

dalam

perkara

pemalsuan

surat

nomor

:

697/Pid.B/2011/PN.BTM ? C. Tujuan Penelitian Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian sekaligus untuk menyajikan data-data hukum yang akurat dan memiliki validitas untuk menjawab permasalahan, sehingga mendatangkan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut, maka Penulis mengkategorikan tujuan penelitian ke dalam kelompok tujuan obyektif dan tujuan subyektif sebagai berikut : 1. Tujuan Obyektif a. Untuk mengetahui mengenai bagaimana pemenuhan ketentuan kesaksian a de charge menurut ketentuan KUHAP sebagai upaya terdakwa melemahkan

pembuktian

penuntut

umum

pada

kasus

nomor

:

697/Pid.B/2011/PN.BTM. b. Untuk mengetahui implikasi kesaksian a de charge terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara pemalsuan surat. 2. Tujuan Subyektif a. Memperoleh bahan hukum dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun penulisan hukum untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas commit user Hukum Universitas Sebelas MarettoSurakarta.

5 digilib.uns.ac.id


b. Menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan, dan pengalaman penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek lapangan hukum, khususnya dalam bidang hukum acara pidana yang sangat berarti bagi penulis. c. Memberi gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum agar dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri khususnya dan masyarakat pada umumnya. D. Manfaat Penelitian Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diperoleh dari penulisan hukum ini antara lain : 1. Manfaat Teoritis a. Memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Acara Pidana pada khususnya. b. Memperkaya referensi dan literatur kepustakaan Hukum Acara Pidana tentang pemenuhan ketentuan kesaksian a de charge menurut ketentuan KUHAP sebagai upaya terdakwa melemahkan pembuktian penuntut umum pada putusan nomor : 697/Pid.B/2011/PN.BTM c. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitianpenelitian sejenisnya pada tahap selanjutnya. 2. Manfaat Praktis a. Mengembangkan penalaran,membentuk pola pikir dinamis dan untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. b. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti. c. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait langsung dengan penelitian ini.

commit to user

6 digilib.uns.ac.id


E. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian doktrinal atau disebut juga penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedural penelitian ilmiah demi menemukan fakta atas logika keilmuan hukum yaitu dari sisi normatifnya. Penelitian hukum doktrinal adalah suatu penelitian hukum yang bersifat preskriptif bukan deskriptif sebagai ilmu sosial dan ilmu alam (Peter Mahmud Marzuki, 2009:33). 2. Sifat Penelitian Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai, keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aktivitas hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2009: 22). Sifat penelitian hukum ini sejalan dengan sifat ilmu hukum itu sendiri. Sifat dari ilmu hukum adalah ilmu yang prespektif dan terapan (Peter Mahmud Marzuki, 2009: 22). Penelitian ini bersifat prespektif karena berusaha menjawab isu hukum yang diangkat dengan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2009:35). 3. Pendekatan Penelitian Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan dalam penelitian hukum ada lima pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach),

pendekatan

perbandingan

(comparative

approach),

dan

pendekatan konseptual (conceptual approach) (Peter Mahmud Marzuki, 2009:93). Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan pendekatan kasus (case commit toratio user decidendi atau reasoning, yaitu approach) yaitu berusaha memahami


7 digilib.uns.ac.id

alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusan. Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari penerapan dan norma-norma hukum yang dilakukan dalam praktek hukum. 4. Jenis Bahan Hukum Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumbersumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum autoritatif. Artinya, bahan hukum primer merupakan bahan yang memiliki otoritas atau kekuasaan dalam pelaksanaanya. Yang termasuk bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang, dan putusan hukum. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tidak resmi yang berkaitan dengan hukum. Publikasi hukum tersebut meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2009:141). Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari kepustakaan, dalam hal ini dibedakan menjadi 2 yaitu : a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer, meliputi: 1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 2. Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 697/Pid.B/2011/PN.BTM. 3. UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang telah disempurnakan dengan Undang–Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman b. Bahan hukum Sekunder Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum. Bahan hukum sekunder ini meliputi : jurnal, literatur, buku, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan 5.

permasalahan yang diteliti. commit to user Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

8 digilib.uns.ac.id


Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan bahan hukum adalah dengan

studi

dokumen,

yaitu

teknik

pengumpulan

dengan

cara

mengumpulkan bahan hukum yang berupa buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti yang digolongkan sesuai dengan katalogisasi. Metode pengumpulan bahan hukum ini berguna untuk mendapatkan landasan teori yang berupa pendapat para ahli mengenai hal yang menjadi obyek penelitian seperti peraturan perundangan yang berlaku dan berkaitan dengan hal-hal yang perlu diteliti. 6.

Teknik Analisis Bahan Hukum Setelah bahan hukum terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengolah atau menganalisis bahan. Analisis bahan hukum adalah tahapan yang dilakukan peneliti dalam mengklarifikasi, menguraikan data yang diperoleh kemudian melalui proses pengolahan nantinya bahan hukum yang yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Teknik analisis bahan hukum yang dipergunakan adalah analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Artinya bahwa analisis bahan hukum ini mengutamakan pemikiran secara logika sehingga akan menemukan sebab dan akibat yang terjadi. Metode yang lazim digunakan didalam penalaran hukum adalah metode deduksi. Sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles, penggunaan metode deduksi ini berpangkal dari pengajuan premis mayor. Kemudian diajukan premis minor. Dari kedua premis ini kemudian ditarik kesimpulan atau conclusion (Peter Mahmud Marzuki, 2009:47).

F. Sistematika Penulisan Hukum Untuk memberi gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum maka commit to user

9 digilib.uns.ac.id


penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari empat bab yang tiap-tiap bab terbagi dalam subsub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut : BAB I

: PENDAHULUAN Pada bab ini, penulis menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum (skripsi).

BAB II

: TINJAUAN PUSTAKA Pada bab ini Penulis akan memberikan landasan teori atau memberikan penjelasan secara teoritik yang bersumber pada bahan hukum yang Penulis gunakan dan doktrin ilmu hukum yang dianut secara universal mengenai persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang Penulis teliti. Landasan teori tersebut meliputi tinjauan umum tentang pembuktian, tinjauan umum tentang alat bukti, tinjauan umum tentang putusan pengadilan, tinjauan umum tentang tindak pidanan pemalsuan surat. Selain itu untuk memudahkan pemahaman alur berfikir, maka dalam bab ini juga disertai kerangka pemikiran.

BAB III

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Dalam bab ini Penulis menguraikan dan menyajikan pembahasan berdasarkan rumusan masalah, yaitu: Apakah upaya terdakwa melemahkan pembuktian penuntut umum dengan kesaksian a decharge dalam perkara pemalsuan surat memenuhi ketentuan Pasal167 KUHAP, Bagaimanakah implikasi kesaksian a decharge terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara pemalsuan surat.

BAB IV

: PENUTUP commit to user

10 digilib.uns.ac.id


Bab ini menguraiakan kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti. DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

commit to user

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah

Recommend Documents