BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH Anak adalah amanat sekaligus karunia Tuhan, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak juga generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat menjadi subyek pembangunan nasional yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan bernegara untuk mewujudkan tujuan nasional seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alami akan tetapi kadang-kadang naluri ini terbentur pada takdir illahi, di mana kehendak mempunyai anak tidak tercapai. Akan tetapi semua kuasa ada di tangan Tuhan. Apapun yang mereka usahakan apabila Tuhan tidak menghendaki, maka keinginan merekapun tidak terpenuhi, hingga jalan terakhir yang diambil yaitu dengan cara pengangkatan anak (adopsi). Tujuan dari perkawinan pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan, yaitu anak. Anggapan mengenai pentingnya keturunan seringkali menimbulkan berbagai peristiwa hukum, misalnya ketiadaan keturunan, perceraian, poligami, dan pengangkatan anak merupakan beberapa peristiwa hukum yang terjadi karena alasan di dalam perkawinan tidak memperoleh keturunan (walaupun bukan satu-satunya alasan) ( Soerjono Soekanto, 2002 : 250). Pengangkatan anak dilakukan berdasarkan motif untuk melanjutkan atau menjamin kelanjutan keturunan keluarga yang mengangkat atau adoptant karena belum mempunyai anak. Selain itu terdapat motif lain yaitu adanya harapan atau kepercayaan akan mendapat anak setelah mengangkat anak atau sebagai “pancingan”, masih ingin menambah anak dengan anak yang lain
1
2
jenis dari anak yang telah dipunyai, untuk dapat dipakai sebagai teman bagi anak yang tunggal yang sudah ada, sebagai rasa belas kasihan terhadap anak terlantar, miskin, atau anak yatim piatu, dan sebagainya (M. Budiarto, 1991 : 8). Beberapa motivasi pengangkatan anak tersebut di atas dapat dilihat bahwa pengangkatan anak tidak saja dilakukan oleh keluarga yang belum mempunyai anak, tetapi juga dilakukan oleh keluarga yang mempunyai anak. Hal ini menunjukkan bahwa maksud dari pengangkatan anak tidak lagi semata-mata untuk melanjutkan keturunan saja. Demi kesejahteraan anak merupakan masalah yang terpenting dalam pengangkatan anak. Hal ini sudah seharusnya menjadi motif dasar dari setiap pengangkatan anak, mengingat keadaan fisik dan sosial seorang anak yang masih dalam perkembangan, mudah untuk menerima segala sesuatu, baik yang bermanfaat bagi dirinya, tanpa anak dapat berbuat sesuatu untuk menghindarinya. Dari pemikiran ini kepentingan anak haruslah menjadi prioritas utama, dengan berpedoman mencari orang tua angkat bagi seorang anak dan bukan sebaliknya dengan menitikberatkan pada kepentingan orang tua dalam mencari anak angkat. Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa orang tua mempunyai peranan penting untuk memelihara, menjaga, mendidik, membimbing dan merawat anak-anak mereka sesuai kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Kewajiban orang tua diberikan pada anak-anak mereka sampai mempunyai kemampuan untuk berdiri sendiri atau anak itu menikah dan kewajiban orang tua tetap berlaku meskipun perkawinan antara keduanya putus. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan dalam Pasal 6 undang-undang tersebut menyatakan
3
bahwa setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan usia, dalam bimbingan orang tua. Ketentuan tersebut mendorong adanya perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas non diskriminatif, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan pendapat terhadap anak. Perlindungan anak merupakan usaha untuk menciptakan kondisi yang melindungi anak untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah
menegaskan
bahwa
pertanggungjawaban
orang
tua,
keluarga,
masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki jiwa nasionalisme yang dijiwai oleh akhlaq mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa serta negara. Pemerintah harus mengambil kebijaksanaan dalam hal pengangkatan anak bahwa pengangkatan anak ditujukan untuk kesejahteraan anak demi
4
terwujudnya
tata
kehidupan
anak
yang
terjamin
pertumbuhan
dan
perkembangan yang secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosialnya. Masalah pengangkatan anak di Indonesia memiliki arti yang sangat penting bagi keluarga, dimana pengangkatan anak merupakan suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi sosial dan berpengaruh terhadap masyarakat keseluruhan, sehingga perlu adanya suatu mekanisme pelaksanaan yang baik. Indonesia sampai saat ini belum memiliki suatu perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai pengangkatan anak secara tertulis, kecuali bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa yaitu dengan menggunakan peraturan Staatblad 1917 Nomor 129 tentang Pengangkatan Anak Bagi Golongan Tionghoa. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak mengatur tentang pengangkatan anak, untuk itu pemerintah Hindia Belanda membuat ketentuan khusus yang mengatur tentang pengangkatan anak yaitu ketentuan pengangkatan anak bagi golongan Tionghoa seperti yang telah disebutkan di atas. Mengingat undang-undang mengenai pengangkatan anak belum terbentuk, maka sebagai pedoman telah dikeluarkan antara lain Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 tanggal 7 Februari 1979 yang kemudian disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tanggal 30 September 1983 tentang Pemeriksaan Permohonan Pengesahan / Pengangkatan Anak. Kemudian pada tahun 2007 disempurnakan lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang diundangkan tanggal 3 Oktober 2007. Ketentuan-ketentuan tentang pengangkatan anak dalam hukum Adat adalah sangat beraneka ragam, hal ini terjadi dikarenakan setiap daerah memiliki peraturan sendiri-sendiri, sehingga tidak ada keseragaman. Berbeda dengan Hukum Barat maupun Hukum Adat, di dalam Hukum Islam secara tegas dinyatakan bahwa pengangkatan anak dengan maksud menjadikan anak angkat menjadi anak kandung tidaklah dibenarkan. Hukum
5
Islam tidak mengakui lembaga pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum, seperti dipraktekkan masyarakat jahiliyah, dalam arti terlepaskannya ia dari hukum kekerabatan orang tua kandungnya dan masuknya ia ke dalam hukum kekerabatan orang tua angkatnya. Larangan pengangkatan anak dalam arti benar-benar dijadikan anak kandung berdasarkan Firman Allah SWT dalam Surat Al Ahzab (33) ayat 4-5 yang dapat dirumuskan sebagai berikut yaitu Allah tidak menjadikan dua hati dalam dada manusia, Allah tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu, dan panggillah anakmu menurut nama bapakmu (Bastian Tafal,1989 : 154). Politik pembangunan hukum dalam rangka penyusunan perundangundangan antara lain melalui pembaharuan hukum, yaitu merupakan usaha untuk lebih meningkatkan dan menyempurnakan hukum nasional. Usaha tersebut dilakukan dengan pembaharuan kodifikasi serta unifikasi dalam rangkuman pelaksanaan secara nyata dari wawasan nusantara dengan memperhatikan kesadaran hukum yang berkembang dalam masyarakat. Keberadaan lembaga pengangkatan anak di Indonesia masih bersifat pluralisme, sehingga tidak mustahil menimbulkan masalah yang menyangkut ketentuan hukumnya. Adanya kesimpangsiuran mengenai ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah pengangkatan anak dalam masyarakat menimbulkan permasalahan status anak, status agama, status kewarganegaraan dan lain sebagainya. Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, penulis tertarik meneliti masalah pengangkatan anak dalam bentuk skripsi dengan judul : “STUDI TENTANG PELAKSANAAN
PENGANGKATAN
NEGERI WONOGIRI”.
ANAK
DI
PENGADILAN
6
B. PERUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan agar arah dan tujuan skripsi ini tidak menyimpang dari pokok bahasan, maka dikemukakan rumusan masalah yang akan diteliti dalam penulisan hukum ini, sebagai berikut : 1. Bagaimana proses penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Wonogiri ? 2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Wonogiri ? 3. Hambatan-hambatan apa saja yang ada selama pelaksanaaan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Wonogiri dan bagaimana solusinya ? C. TUJUAN PENELITIAN Tujuan penelitian adalah hal-hal yang hendak dicapai melalui penelitian yang berhubungan dengan rumusan masalah yang ditetapkan. Tujuan penelitian dirumuskan secara deklaratif dan merupakan pernyataan-pernyataan tentang apa yang hendak dicapai dengan penelitian tersebut (Soerjono Soekanto,1986 : 118). Secara garis besar tujuan yang ingin dicapai meliputi dua hal, yaitu : 1. Tujuan Obyektif a. Untuk mengetahui bagaimana proses penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Wonogiri. b. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Wonogiri. c. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang ada selama pelaksanaaan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Wonogiri dan bagaimana solusinya.
7
2. Tujuan Subyektif a. Untuk memperoleh data sebagai bahan utama penyusunan penulisan hukum sebagai sarana untuk memenuhi persyaratan wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum UNS Surakarta. b. Untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan yang sangat berarti bagi penulis agar nantinya siap terjun dalam masyarakat. D. MANFAAT PENELITIAN Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Manfaat teoritis a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum perdata. b. Diharapkan hasil penelitian ini, dapat digunakan untuk menambah kepustakaan di bidang hukum. c. Hasil penelitian ini akan dipakai sebagai bahan acuan bagi penelitian yang sejenis berikutnya. 2. Manfaat Praktis a. Untuk dapat mengembangkan kemampuan berpikir penulis sehingga dapat mengetahui kemampuan dalam menerapkan Ilmu Hukum yang diperoleh. b. Sebagai bahan masukan yang dapat digunakan dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait dan terlibat dengan pengangkatan anak. c. Untuk memberi jawaban atas rumusan masalah yang sedang diteliti. E. METODE PENELITIAN Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah dan sebagai pedoman untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam
8
tentang suatu obyek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan
yaitu
dengan
cara
mengumpulkan,
menyusun,
dan
menginterpretasikan data-data untuk menemukan ,mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang hasilnya akan dimasukkan ke dalam penulisan ilmiah serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Soerjono Soekanto, 1986 : 5). Sehubungan dengan hal tersebut
maka metodologi penelitian yang
digunakan penyusun pergunakan adalah sebagai berikut : 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian empiris adalah penelitian berdasarkan data yang diperoleh langsung dari lapangan atau data primer atau data dasar (Soerjono Soekanto, 2006 : 51). 2. Sifat Penelitian Dilihat dari sifatnya, jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif. Selanjutnya penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat; karakteristik-karakteristik / faktor-faktor tertentu (Bambang Sunggono, 2003 : 36). 3. Pendekatan Penelitian Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dimana pendekatan ini menekankan pada makna, lebih memfokuskan pada data kualitas dengan analisis kualitatifnya ( H.B. Sutopo, 2002 : 48 ). 4. Jenis Data a. Data primer Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau lokasi penelitian yaitu Pengadilan Negeri Wonogiri yang meliputi wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Wonogiri yang telah
9
mengabulkan pengangkatan anak tersebut, Panitera Pengganti yang bersangkutan dan Panitera Muda Bagian Hukum Pengadilan Negeri Wonogiri. b. Data sekunder Data yang diperoleh dari bahan pustaka yang antara lain berasal dari dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, internet, laporan hasil penelitian sebelumnya, buku-buku, literatur dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 5. Sumber Data Sumber data dalam penelitian adalah subyek dimana data diperoleh. Sumber data penelitian ini meliputi : a. Sumber Data Primer Sumber Data Primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang meliputi keterangan atau data hasil wawancara dengan dengan Hakim di Pengadilan Negeri Wonogiri yang telah mengabulkan pengangkatan anak tersebut, Panitera Pengganti yang bersangkutan dan Panitera Muda Bagian Hukum Pengadilan Negeri Wonogiri. b. Sumber Data Sekunder Sumber data sekunder yang merupakan data yang digunakan sebagai penun jang data primer yang diperoleh secara tidak langsung, yang diperoleh melalui studi pustaka, yang meliputi buku-buku, peraturan perundang-undangan, arsip-arsip dan lain-lain yang dapat menunjang serta melengkapi data yang diperlukan. 6. Teknik Pengumpulan Data Untuk melakukan penelitian diperlukan dua data yang cukup. Pengumpulan data tersebut harus dengan cara dan teknik tertentu agar data
10
tersebut benar-benar sesuai dengan fakta. Di dalam penelitian teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah sebagai berikut : a. Wawancara Kegiatan wawancara yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara mendapatkan keterangan secara lisan dari seorang responden dengan bercakap-cakap secara langsung. Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka. Secara umum ada dua jenis teknik wawancara, yaitu wawancara terpimpin (terstruktur) dan wawancara dengan teknik bebas (tidak terstruktur) yang disebut wawancara mendalam (in-depth interview) (HB. Sutopo, 2002: 58) Dalam wawancara ini dilakukan dengan cara mengadakan komunikasi langsung dengan pihak-pihak yang dapat mendukung diperolehnya data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti guna memperoleh data baik lisan maupun tulisan atas sejumlah data yang diperlukan. Wawancara dilakukan terhadap nara sumber yaitu Bapak Thomas Tarigan, S.H, M.Hum sebagai hakim di Pengadilan Negeri Wonogiri yang telah mengabulkan pengangkatan anak tersebut, Bapak Supriyanto sebagai Panitera Pengganti yang bersangkutan dan Bapak Sabar Suprapta, S.H sebagai Panitera Muda Bagian Hukum Pengadilan Negeri Wonogiri. b. Studi Kepustakaan Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh data sekunder yaitu dilakukan dengan mempelajari berkas-berkas, dokumen-dokumen, buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
11
7. Teknik Analisis Data Dalam penelitian ini, menggunakan teknik analisis data interaktif (interaktif model of analysis) yaitu proses analisis dengan menggunakan tiga komponen yang terdiri dari reduksi data, sajian data, dan kemudian penarikan kesimpulan (verifikasi) yang aktifitasnya berbentuk interaksi dengan pengumpulan data sebagai proses siklus antara tahap-tahap tersebut (HB Sutopo, 2002 : 13). Setelah data seluruhnya terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah melakukan analisis data. Analisis data berdasarkan metode yang digunakan, yaitu metode kualitatif dimana data-data yang telah terkumpul kemudian diolah dan hasilnya dikelompokkan, diseleksi, dan disusun secara sistematis. Selanjutnya dikaji dengan menggunakan metode berpikir deduktif dan/atau induktif, dalam usaha untuk menjawab masalah-masalah dalam penelitian. Sejalan dengan itu, dalam melakukan pelaporan, penulis menggunakan metode deskriptif yakni data-data yang diperoleh selama penelitian akan dipergunakan untuk menggambarkan keadaan peristiwa yang menjadi obyek penelitian. Untuk memperjelas digambarkan dengan bagan sebagai berikut : Pengumpulan Data
Sajian Data
Sajian Data
Penarikan kesimpulan /verifikasi Gambar 1. Interaktif Model of Analisis
12
Dalam tahap analisis ini ada tiga komponen pokok, yaitu : a. Reduksi Data Merupakan sajian, yang mempertegas, memperpendek, membuat lebih fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan akhir dapat dilakukan. b. Sajian Data Merupakan suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan dengan melihat suatu penyajian data, peneliti akan mengerti apa yang terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan pengertian tersebut. c. Penarikan Simpulan dan Verifikasi Simpulan akhir tidak akan terjadi sampai pada waktu proses pengumpulan data berakhir. Simpulan perlu diverifikasi agar mantap dan bisa dipertanggungjawabkan, maka perlu dilakukan aktivitas pengulangan untuk bertujuan pemantapan, penelusuran data kembali yang cepat, sebagai akibat pikiran akhir yang melintas pada peneliti saat menulis sajian data dengan melihat kembali sebentar pada catatan lapangan (H. B. Sutopo, 2002 : 91-93).
F. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM Dalam penulisan skripsi ini diuraikan hal-hal selengkapnya sebagai berikut : BAB I.
PENDAHULUAN Di dalam bab pendahuluan ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika skripsi dan jadwal penelitian.
13
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA Dalam bab ini peneliti menguraikan mengenai tinjauan pustaka yang membahas tentang pengertian anak, tinjauan pengangkatan anak yang meliputi pengertian pengangkatan anak, pengaturan pengangkatan
anak,
prosedur
pengangkatan
anak,
syarat
pengangkatan anak dan ketentuan permohonan pengangkatan anak antara WNA dengan WNI (intercountry adoption) serta akibat hukum pengangkatan anak dan kerangka pemikiran. BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bab ini membahas tentang proses penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Wonogiri, apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Wonogiri
dan
hambatan-hambatan
selama
pelaksanaan
pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Wonogiri serta bagaimana solusinya. BAB IV. PENUTUP Bab ini berisi simpulan dan saran yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
