BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Indonesia dewasa ini sedang berlangsung proses pembaharuan hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana meliputi pembaharuan terhadap hukum pidana formal, hukum pidana materiil dan hukum pelaksaanaan pidana. Ketiga bidang hukum tersebut bersama-sama atau secara integral diperbaiki agar tidak terdapat kendala dalam pelaksanaannya(Lilik Mulyadi, 2007:38). Salah satu yang menjadi pemicu terhadap perubahan hukum pidana adalah kemajuan teknologi dan informasi(Yesmil Anwar dan Adang, 2008:1). Sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana, maka pembaharuan hukum pidana hakikatnya bertujuan untuk menjadikan hukum pidana lebih baik sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat(Tongat, 2002:20). Mengutip pendapat Barda Nawawi Arif dalam bukunya menyatakan bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali nilai-nilai sosiopolitik, sosio-filosofis dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan(Barda Nawawi, 2008:31-32). Sejalan dengan pendapat para ahli diatas, salah satu pembaharuan yang terjadi dalam lembaga peraturan perundang-undangan Indonesia adalah hadirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam penjelasan umumnya disebutkan bahwa Narkotika pada dasarnya merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat
1
2
mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Sejalan dengan tujuan pengaturan dalam Undang-Undang Narkotika diatas, penting kiranya jika peredaran narkotika diawasi secara ketat karena saat ini pemanfaatannya banyak untuk hal-hal yang negatif. Disamping itu, melalui perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dan adanya penyebaran narkotika yang juga telah menjangkau hampir ke semua wilayah Indonesia. Daerah yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh peredaran narkotika lambat laun berubah menjadi sentral peredaran narkotika. Begitu pula, anak-anak yang pada mulanya awam terhadap zat berbahaya ini telah berubah menjadi sosok pecandu yang sukar dilepaskan ketergantungannya. Mengacu pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang Narkoba menyatakan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan sasaran pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama oleh dokter yang berkompeten. Saat ini, penyebaran narkotika dan obat-obat terlarang mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapat narkotika dan obat-obat terlarang. Pada awalnya narkotika digunakan untuk kepentingan umat manusia, khususnya untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan. Namun, dengan semakin berkembangnya zaman, narkoba digunakan untuk hal-hal negative (Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007:100). Di Indonesia sendiri, penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan para penerus bangsa. Selain itu, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan sasaran potensial generasi
3
muda sudah menjangkau berbagai penjuru daerah dan merata di seluruh strata sosial masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana narkotika sangat diperlukan, apalagi tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih serta dilakukan secara terorganisir
(organized
crime) dan
sudah bersifat transnasional
(transnational crime). Beragam upaya pemberantasan narkotika telah dilakukan oleh pemerintah, namun masih susah untuk menghindari pengaruh narkotika dan obat-obat terlarang dari kalangan remaja maupun dewasa. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 yang jelas menandakan keseriusan dari pihak pemerintah untuk menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkotika. Pelaku penyalahguna narkotika terdapat beberapa macam. UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memberikan perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Perbedaan perlakuan tersebut antara lain terhadap pengguna, pengedar, bandar, maupun produsen narkotika. Bagi pengguna maupun pecandu narkotika, di satu sisi mereka merupakan pelaku tindak pidana namun di sisi lain mereka merupakan korban. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pecandu narkotika tersebut merupakan korban ditunjukkan dengan adannya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkotika dapat dijatuhi vonis rehabilitasi. Hal ini tercantum dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
yang
menyebutkan
bahwa
Pecandu
Narkotika
dan
korban
penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Tahun 2009 Mahkamah Agung mengeluarkan sebuah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 7 Tahun 2009 yang ditujukan kepada Pengadilan
Negeri
dan
Pengadilan
Tinggi
diseluruh
Indonesia
untuk
4
menempatkan pecandu narkotika di panti rehabilitasi dan yang terbaru adalah dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang merupakan revisi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009. Berbeda dengan pecandu dan korban penyalahguna narkotika, sanksi pidana bagi tindak pidana narkotika yang diberikan kepada bandar, pengedar, produsen adalah penjara dan denda. Ketentuan pidana tersebut diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pidana penjara yang diancamkan kepada para pelaku tindak pidana narkotika paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas tahun). Perbedaan pemberian perlakuan sanksi tindak pidana narkotika antara pecandu dan korban dengan pengedar, bandar dan sebagainya amat penting dan harus jelas. Mereka yang didakwa sebagai pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba harus menjalani rehabilitasi dalam kurun waktu tertentu. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman (Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat setidaknya dua jenis rehabilitasi, diantaranya: Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa, Rehabilitasi medis adalah suatu poses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa, Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
5
Beberapa ketentuan diatas menjelaskan bahwa rehabilitasi adalah proses proses yang penting dan harus dijalani oleh pecandu dan korban penyalahguna narkoba. Namun saat ini rehabilitasi masih dipertanyakan tingkat keberhasilannya. Hal ini karena beberapa kasus menyatakan bahwa masih banyak pecandu maupun korban penyalahguna narkoba yang belum sembuh total dan tertangkap kembali memakai narkotika. Maka dari itu penting kiranya untuk mengetahui keberhasilan rehabilitasi narkotika saat ini. Salah satu contoh yang bisa diambil yaitu penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Sragen yang dilakukan oleh Muhammad Amin alias Bagus Pamungkas yaitu melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun, lalu terdakwa diperintahkan untuk melakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang diperhitukan sebagai masa menjalani hukuman atau pidana. Penulis tertarik untuk mengkaji mengenai sampai mana keberhasilan rehabilitasi dalam memberantas masalah narkotika. Oleh karena itu, Penulis hendak mengangkat permasalahan diatas dalam sebuah penelitian hukum (skripsi) yang berjudul : PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH
HAKIM
PENGADILAN
NEGERI
SRAGEN
TERHADAP
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I (Studi Putusan Nomor 104/ Pid.Sus/ 2014/ PN Sgn). B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, serta agar permasalahan yang diteliti menjadi lebih jelas dan penulisan penelitian hukum mencapai tujuan yang diinginkan, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.
Apakah sanksi rehabilitasi terhadap penyalahgunaan Narkotika Golongan I dapat menjerakan pengguna? C. Tujuan Penelitian Dalam pelaksanaan penelitian ini terdapat beberapa tujuan. Tujuan-tujuan
tersebut adalah sebagai berikut:
6
1. Tujuan Objektif a.
Untuk mengetahui apakah sanksi rehabilitasi terhadap penyalahgunaan Narkotika Golongan I dapat menjerakan pengguna.
2. Tujuan Subjektif a.
Untuk menambah ilmu, wawasan, dan pengetahuan penulis di bidang ilmu hukum pada umumnya dan dalam bidang hukum pidana ada khususnya.
b.
Untuk memenuhi syarat akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
c.
Untuk menerapkan ilmu yang telah penulis peroleh selama menempuh studi di Fakultas Hukum agar dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri khususnya dan masyarakat pada umumnya. D. Manfaat Penelitian Penelitian hukum selain mempunyai tujuan juga diharapkan dapat
memberikan manfaat yang baik bagi penulis maupun bagi pihak lain. Adapun manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari penulisan hukum sebagai berikut : 1. Manfaat Teoritis a.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, serta terhadap bidang hukum pidana pada khususnya.
b.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak terkait permasalan yang dijadikan obyek penelitian, serta bagi pihakpihak yang melakukan penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.
2. Manfaat Praktis a.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan penulis untuk mengembangkan penalaran serta membentuk pola pikir untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
7
b.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman yang baru bagi penulis mengenai permasalahan hukum yang dikaji. E. Metode Penelitian Agar penelitian ilmiah dapat dilaksanakan dengan baik maka diperlukan
suatu metode penelitian yang tepat. Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut : 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, karena meneliti hakim yang menjatuhkan sanksi pidana dan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika dan dokter ahli jiwa yang merehabilitasi pengguna narkotika. 2. Sifat Penelitian Menurut bidangnya penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif,
karena
menggambarkan
pelaksanaan
rehabilitasi
terhadap
pengguna narkotika yang dilaksanakan di Klinik Napza dan Rumatan Metadon Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi. 3. Pendekatan Penelitian Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yakni pendekatan secara nyata dan mendalam terhadap dokter dalam pelaksanaan rehabilitasi. 4. Lokasi Penelitian Untuk melengkapi data-data yang diperlukan dalam penelitian ini tempat penelitian yang akan digunakan adalah di Pengadilan Negeri Sragen dan Klinik Napza Dan Rumatan Metadon Rumah Sakit Umum Dr. Moewardi Surakarta karena banyak terjadi kasus penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang terjadi di Kabupaten Sragen dan di rehabilitasi di Klinik Napza Dan Rumatan Metadon Rumah Sakit Umum Dr. Moewardi Surakarta. 5. Jenis dan Sumber Data Penelitian Secara umum dalam penelitian dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Data
8
yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan data yang diperoleh dari bahan–bahan kepustakaan ialah data sekunder (Soerjono Soekanto, 2010: 51). Data dari penelitian ini diperoleh dari dua sumber, yaitu : a. Data Primer Penelitian ini menggunakan data primer yang penulis peroleh melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Sragen yang menangani perkara pidana penyalahgunaan narkotika dan Klinik Napza dan rumatan Metadon
Rumah
Sakit
Umum
Dr.
Moewardi
Surakarta
yang
merehabilitasi penyalahguna narkotika. b. Data Sekunder Peneliti
menggunakan peraturan perundang-undangan,
buku-buku,
jurnal, karya ilmiah, artikel dan putusan hakim. 6. Teknik Pengumpulan Data Dalam upaya pengumpulan data dari sumber diatas, penyusunan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: a. Data Primer yang diperoleh dari studi lapangan. Cara yang ditempuh yaitu dengan wawancara. Dalam hal
ini
penulis
melakukan wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Sragen yaitu Bapak Agung Nugroho dan dokter ahli jiwa di Klinik Napza dan Rumatan Metadon Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi yaitu dr. Joko Suwito. b. Data Sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Yaitu
dengan
mempelajari
menggunakan
buku-buku
dokumen-dokumen
literatur,
resmi,
hasil
studi
kepustakaan,
peraturan
dengan
perundang-undangan,
penelitian terdahulu, dan bahan
kepustakaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 7. Teknik Analisis Data Teknik analisis yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah analisis kualitatif dengan interaktif model yaitu komponen reduksi data dan penyajian data dilakukan bersama dengan pengumpulan data, kemudian
9
setelah data terkumpul maka tiga komponen tersebut berinteraksi dan bila kesimpulan dirasakan kurang, maka perlu ada verifikasi dan penelitian kembali mengumpulkan data lapangan (H.B. Sutopo, 2002 : 8). Ketiga komponen tersebut adalah : a. Reduksi Data Merupakan proses seleksi, penyederhanaan dan abstraksi dari data. b. Penyajian Data Merupakan suatu realita organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan, sajian data dapat meliputi berbagai jenis matriks, gambar atau skema, jaringan kerja, kaitan kegiatan dan juga tabel. c. Kesimpulan atau Verifikasi Dalam pengumpulan data, peneliti harus sudah memahami arti dari berbagai hal yang ditemui meliputi pencatatan-pencatatan, peraturan, pernyataan-pernyataan konfigurasi-konfigurasi
yang
mungkin,
alur
sebab-akibat, akhirnya peneliti menarik kesimpulan (HB. Sutopo, 2002: 37)
Pengumpulan Data
Sajian Data
Reduksi Data Penarikan Kesimpulan / Verifikasi
Bagan 1. Bagan Model Analisis Interaktif
10
F. Sistematika Penulisan Hukum Penulisan penelitian ini terdiri atas empat bab yang disusun secara sistematis, di mana antara bab saling berkaitan sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan, adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum untuk dapat lebih memberikan pemahaman terhadap isi penelitian. BAB II TINJAUAN PUSTAKA Pada bab ini penulis menguraikan secara sistematis tentang berbagai keterangan yang dikumpulkan dari pustaka yang ada hubungannya, dan menunjang penelitian meliputi tinjauan umum tentang narkotika; rehabilitasi penyalahguna narkotika; sanksi pidana bagi penyalahguna narkotika; dan sistem pemidanaan dalam hukum positif Indonesia. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pada bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan tentang rehabilitasi terhadap penyalah guna narkotika. BAB IV PENUTUP Bab ini merupakan bab akhir dari penelitian ini yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian. DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
