1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Di Indonesia masalah tentang keselamatan kerja belum menjadi sebuah isu yang serius dibicarakan dalam dunia industri. Masih banyak pengusaha yang belum memikirkan secara serius perihal keselamatan kerja para pegawai mereka. Hal ini dikarenakan masih kuatnya pemikiran dari sebagian pengusaha, bahwa perangkat pendukung keselamatan kerja adalah sebuah beban. Akibatnya mereka sering berpikir dua kali ketika para pekerja menuntut adanya pemberian fasilitas yang menjamin keselamatan kerja para pegawainya. Hal- hal inilah yang oleh pengusaha dianggap sebagai sebuah pemborosan. Karena identik dengan keluarnya biaya yang akan menambah besar pengeluaran perusahaan. Keselamatan kerja merupakan hal yang harus diperhatikan dan dijadikan prioritas utama bagi setiap pekerja dan juga kalangan pengusaha. Hal ini penting, karena menyangkut masalah jiwa dan nyawa manusia. Dalam konteks perekonomian modern, manusia bukan lagi dipandang sebagai sebuah objek. Melainkan termasuk dalam salah satu faktor produksi yang memiliki peran peran vital dalam penetuan kemajuan sebuah bisnis. Jadi jaminan keselamatan sudah menjadi hak setiap tenaga kerja. Sejak awal tahun 2014 pemerintah Indonesia sudah mulai memperhatikan jaminan kecelakaan kerja yang harusnya menjadi hak para pekerja. Undang – undang Nomor 24 tahun 2011 dijadikan sebagai dasar pembentukan sebuah badan penyelenggara jaminan sosial. Undang – undang ini secara tegas menyatakan bahwa BPJS yang dibentuk dengan UU BPJS adalah badan hukum publik. BPJS yang dibentuk dengan UU BPJS adalah BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan dibentuk untuk menggantikan peranan dari PT Askes sedangkan BPJS Ketenagakerjaan menggantikan PT Jamsostek.
1
2
BPJS
Ketenagakerjaan
(Badan
Penyelenggara
Jaminan
Sosial
Ketenagakerjaan) merupakan program publik yang membeikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya
menggunakan
mekanisme asuransi sosial.
BPJS
Ketenagakerjaan pada dasarnya mengemban misi negara untuk memenuhi hak konstitusional setiap orang atas jaminan sosial dengan menyelenggarakan program jaminan yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Produk/jasa layanan dari BPJS Ketenagakerjaan adalah Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian(JK), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP) serta Program Jaminan Konstruksi dan Program Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja (TK-LHK). Program – program dari BPJS Ketenagakerjaan menggambarkan bahwa program pemerintah ini tidak hanya memberikan jaminan asuransi terhadap kecelakaan kerja. Program ini juga memberikan jaminan asuransi ketika tenaga kerja tersebut mati, pensiun dan disaat dia sudah berumur tua nantinya. Salah satu program dari BPJS Ketenagakerjaan yang menjamin bila adanya kecelakaan pada saat bekerja ialah Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Kecelakaan kerja termasuk penyakit akibat kerja merupakan resiko yang harus dihadapi oleh tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya. JKK ini sangat dibutuhkan karena untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh adanya resiko - resiko sosial seperti kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat dimulai berangkat bekerja sampai tiba kembali dirumah atau menderita penyakit akibat hubungan kerja. Iuran untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) ini sepenuhnya dibayarkan oleh perusahaan. Menurut data Badan Pusat Statistik, di Surakarta jumlah angkatan kerja pada tahun 2014 sebanyak 258.234 orang dan jumlah penduduk yang bekerja pada tahun 2014 mencapai angka 241.277 orang.
3
Gambar 1 Jumlah Tenaga Kerja di Surakarta Tahun
Angkatan Kerja
TPAK
Pengangguran
TPT
Bekerja
2010
258.573
66.81
22.575
8.730
235.998
2011
266.308
69.01
16.940
6.360
249.368
2012
272.144
70.49
16.523
6.070
255.621
2013
279.953
72.57
20.089
7.180
259.864
2014
258.234
68.48
16.957
6.160
241.277
Sumber : BPS Kota Surakarta
Berdasarkan data di BPJS Ketenagakerjaan kantor cabang Surakarta jumlah tenaga kerja di Surakarta yang terdaftar menjadi anggota aktif program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebanyak 17.544.637 anggota. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2013 – 2016), jumlah pengajuan klaim jaminan kecelakaan kerja sebanyak 8.021 kasus. Gambar 1.2 Jumlah Pengajuan Klaim JKK di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Surakarta 3,500
Kasus Pengajuan Klaim JKK 2013-2016
3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 Jumlah Kasus
2013-2014
2014-2015
2015-2016
3,085
2,771
2,165
Jumlah Kasus
Sumber : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kantor Cabang Surakarta
4
Kejadian kecelakaan kerja sering terjadi secara tiba – tiba tanpa seorang pun yang mengetahuinya, dan kapan saja bisa menimpa siapapun. Setiap anggota BPJS Ketenagakerjaan harus faham tentang prosedur pengajuan klaim program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) ini. Jangan sampai ketika terjadi kecelakaan kerja, mereka bingung karena kurang faham dalam pengajuan Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) ini. Prosedur pengajuan klaim dibuat semudah mungkin dan ditujukan agar dapat mudah difahami oleh semua peserta BPJS Ketenagakerjaan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan pengamatan guna mengetahui bagaimana prosedur pengajuan klaim jaminan kecelakaan kerja (JKK) secara spesifik. Untuk itu penulis melakukan praktek kerja atau magang di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Surakarta dengan mengambil judul “PROSEDUR PENGAJUAN KLAIM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN KANTOR CABANG SURAKARTA”. B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas pada pengamatan ini yaitu: “Bagaimana Prosedur Pengajuan Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Surakarta?”
C. Tujuan Pengamatan Tujuan dari pengamatan ini adalah sebagai berikut: 1. Tujuan Operasional Untuk mengetahui Prosedur Pengajuan Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Surakarta
5
2. Tujuan Fungsional Hasil pengamatan ini diharapkan bisa menjadikan masukan bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Surakarta agar bisa meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada konsumen sehingga dapat membenahi kekurangan dan meningkatkan pelayanan kepada peserta jaminan sosial. 3. Tujuan Individual Pengamatan ini dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh Sebutan Profesional Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Diploma III Jurusan Manajemen Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. D. Manfaat Pengamatan Manfaat yang didapat dari kegiatan magang dan pengamatan tugas akhir ini, yaitu : 1. Mengetahui gambaran terperinci tentang Prosedur Pengajuan Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Surakarta. 2. Menambah ilmu serta pengalaman baru bagi penulis dalam dunia kerja. 3. Menambah informasi tentang Prosedur Pengajuan Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Surakarta.
