BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang telah diberlakukan sejak 1 Januari 2014 memberikan angin segar dan harapan bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin dan masyarakat kurang mampu. Hasil ini merupakan perwujudan dari reformasi dalam sistem pelayanan kesehatan. Salah satu tujuan reformasi kesehatan yaitu memberikan perlindungan financial berupa jaminan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin dan tidak mampu (Mukti, 2009). Hasil dari reformasi ini adalah disahkannya Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Nomor 40 Tahun 2004 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS) Nomor 24 Tahun 2011. Untuk mewujudkan komitmen global sebagaimana amanat resolusi World Health Assembly (WHA) ke-58 tahun 2005 di Jenewa yang menginginkan setiap negara mengembangkan Universal Health Coverage (UHC) bagi seluruh penduduk, maka pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui program jaminan kesehatan nasional yang tertuang dalam Permenkes No.28 tahun 2014 (Kemenkes, 2014). Hashimoto et.al (2011) mengkaji pengalaman Jepang dalam bidang kesehatan menunjukkan bahwa prioritas kebijakan kesehatan awalnya untuk peningkatan akses pemanfaatan pelayanan kesehatan dan mencegah kemiskinan akibat sakit, efisiensi dan mengutamakan kualitas pelayanan, mengontrol biaya secara ketat dan menurunkan harga ketika perekonomian negara mengalami stagnasi dalam pertumbuhan. Untuk meningkatkan akses pemanfaatan pelayanan kesehatan Jepang memulai dengan hal yang mendasar, yaitu menurunkan kesenjangan untuk meningkatkan kesehatan penduduk dengan cara memberikan kesempatan pendidikan dasar gratis secara merata serta akses yang sama terhadap biaya pelayanan kesehatan dengan skema asuransi wajib ( Ikeda, et al., 2011 ). Sejak pemberlakuan program jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, maka sistem pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah mengalami perubahan dalam sistem pembayaran. Perubahan tersebut adalah pelayanan kesehatan dengan model pembayaran out of pocket
1
2
berubah menjadi prabayar atau prospective payment system. Pembayaran prospektif adalah suatu konsep sistem pembayaran kepada provider yang besarannya ditetapkan dimuka dengan memprediksi sumberdaya yang digunakan (Hendrartini, 2010) Konsep prabayar atau prospective payment ini bukanlah model baru dalam sistem biaya pelayanan kesehatan. Model ini telah diperkenalkan di Indonesia sejak Indonesia menerapkan sistem asuransi pada tahun 1947. Sejak saat itu berkembang beberapa aturan tentang pelaksanaan jaminan kesehatan, antara lain jaminan kesehatan pekerja dan asuransi kesehatan bagi pegawai negeri sipil (Thabrany, 2014). Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada peserta BPJS program JKN mendapat pembayaran kapitasi dari BPJS Kesehatan. Jumlah biaya kapitasi yang didapat puskesmas adalah sesuai dengan jumlah peserta BPJS yang terdaftar dipuskesmas tersebut, baik Penerima Bantuan Iuran (PBI) maupun non PBI yang selanjutnya disebut peserta mandiri. Peserta PBI iurannya dibayar oleh pemerintah karena mereka tergolong miskin dan kurang mampu. Peserta mandiri yaitu pekerja penerima upah iurannya dibayar oleh pemberi kerja dan pekerja, sedangkan peserta bukan
penerima
upah
dan
bukan
pekerja
iurannya
dibayar
oleh
yang
bersangkutan/peserta mandiri yang mampu membayar iuran JKN. Ketentuan ini telah diatur dalam Undang-Undang BPJS Pasal 16 Ayat (1) bahwa setiap orang yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program jaminan sosial wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta kepada BPJS, serta diatur pula dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Kabupaten Balangan merupakan salah satu dari 13 kabupaten / kota di Propinsi Kalimantan Selatan yang terbentuk pada 8 April 2003. Kabupaten Balangan adalah kabupaten pemekaran dari Kabupaten Hulu Sungai Utara. Luas Kabupaten Balangan 1.878,3 km². Secara administratif Kabupaten Balangan terdiri 8 kecamatan, 156 desa dan 3 kelurahan dengan jumlah penduduk mencapai 117.410 jiwa berdasarkan proyeksi penduduk sasaran program kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Balangan, puskesmas sebanyak 11 unit, puskesmas pembantu sebanyak 24 unit, Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) 96 unit dan Poliklinik Bersalin Desa (Polindes) 26 unit serta 1 buah Rumah Sakit Umum Daerah Balangan (Dinkes Kab. Balangan, 2013)
3
Masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial tahun 2014 di Kabupaten Balangan ada sekitar 17.322 jiwa yang belum mendapat jaminan kesehatan atau belum termasuk kouta dari PBI, tetapi termasuk keluarga yang rentan terhadap masalah biaya kesehatan ketika mereka dan keluarganya mengalami kondisi sakit (Dinsos Kab.
Jumlah Pesesrta
Balangan, 2015).
6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 -
5.456 4.746 3.648 2.6972.530 2.2051.985 1.7581.600 1.113 236
Puskesmas
Gambar 1 Kepesertaan JKN Kab. Balangan Sumber : Laporan pengelolaan JKN dinas kesehatan Kab.Balangan 2014
Puskesmas di Kabupaten Balangan dalam pelaksanaan operasional pelayanan dan program kesehatan lainnya mendapatkan 3 alokasi sumber dana, yakni dana kapitasi JKN, dana operasional kabupaten serta dana tugas pembantuan berupa dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Ketiga sumber dana tersebut menjadi biaya operasional pelayanan kesehatan dan pelaksanaan program di Puskesmas (Dinkes Kab. Balangan, 2014) Anggaran kegiatan yang bersumber dari dana kabupaten dimulai dengan membuat rencana kegiatan dan anggaran (RKA) untuk tahun berikutnya. Penyusunan perencanaan anggaran puskesmas dibantu oleh dinas kesehatan dan anggarannya masih melekat pada dinas kesehatan. Setelah pelaksanaan kegiatan puskesmas langsung membuat pertanggungjawaban. Dinas kesehatan akan membayar setelah semua persyaratan lengkap dan telah diverifikasi (Dinkes Kab. Balangan, 2014)
4
Anggaran kegitan yang bersumber dari dana tugas pembantuan di puskesmas berupa Bantuan Operasional Kesehatan yang perencanaannya dibuat oleh puskesmas setelah mendapat pagu dana yang ditetapkan dengan keputusan bupati. Dalam pelaksanaannya puskesmas langsung membuat pertanggungjawaban dan membuat surat permintaan uang kepada bendahara BOK. Pembiayaan yang bersumber dari kapitasi, dananya langsung dibayar ke rekening puskesmas oleh BPJS Kesehatan. Penyusunan rencana kegiatan disesuaikan dengan sistem akuntansi pengelolaan keuangan daerah dimana dana kapitasi harus tercatat sebagai pendapatan, sedangkan untuk jasa pelayanan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagai belanja. Pengelolaan keuangan dengan menggunakan sistem akutansi menyebabkan petugas puskesmas dalam hal ini bendahara kapitasi mengalami kesulitan dalam penyusunan dan pelaksanaan program karena di Puskesmas belum tersedia petugas dengan latar belakang pendidikan akuntansi atau yang memahami sistem akuntansi. Tabel 1 Biaya operasional Puskesmas di Kab. Balangan tahun 2014 SUMBER DANA OPERASIONAL TAHUN 2014 PUSKESMAS PARINGIN
KABUPATEN
BOK
KAPITASI
Alokasi
Realisasi
Alokasi
Realisasi
Alokasi
Realisasi
Silpa
143.858.000
122.191.176
110.000.000
110.000.000
84.836.000
36.694.800
PAR SELATAN
88.622.050
71.583.250
125.000.000
125.000.000
77.289.000
34.454.400
48.141.200 42.834.600
LAMPIHONG
96.400.500
75.437.405
135.000.000
133.435.000
187.059.000
77.769.300
109.289.700
BATUMANDI
110.000.000
109.500.250
100.000.000
92.110.000
95.250.000
40.416.000
54.834.000
LOKBATU
75.000.000
73.250.300
80.000.000
80.000.000
39.388.500
17.655.000
21.733.500
AWAYAN
115.000.000
114.250.119
85.000.000
84.330.000
146.779.000
63.447.000
83.332.000
TEBING TINGGI JUAI PIRSUS HALONG UREN JUMLAH
90.000.000
88.175.890
85.000.000
84.750.000
91.409.000
40.564.200
50.844.800
107.231.450
104.677.920
100.000.000
88.980.000
113.584.980
48.929.197
64.655.783
83.892.900
75.273.695
75.000.000
68.905.000
7.414.500
4.058.100
3.356.400
155.000.000
154.450.000
105.000.000
105.000.000
62.078.500
24.969.500
37.109.000
93.694.000
78.772.340
100.000.000
96.445.000
55.326.000
24.495.900
30.830.100
1.158.698.900
1.067.562.345
1.100.000.000
1.068.955.000
960.414.480
413.453.397
546.961.083
Sumber : Data diolah dari laporan dana APBD, BOK, dan Kapitasi Kab.Balangan 2014
5
Data tersebut memperlihatkan bahwa puskesmas lebih banyak memanfaatkan dana operasional puskesmas yang bersumber dari dana APBD dan dana BOK. Dana kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan belum banyak termanfaatkan, sehingga sisa lebih pagu anggaran ( Silpa ) puskesmas tahun 2014 sejumlah Rp. 546.961.083 (lima ratus empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan puluh tiga rupiah). Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan Pasal 39 Ayat (1) mengatur bahwa puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan dibayar secara praupaya berdasar kapitasi jumlah peserta terdaftar dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 tahun 2014 tentang penggunaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah, Pasal 2 Ayat (3) menyatakan bahwa sekurangkurangnya 60% penggunaan dana kapitasi adalah untuk jasa pelayanan dan sisanya untuk menunjang pelaksanaan biaya operasional pelayanan kesehatan. Kedua regulasi tersebut ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/300/Kum Tahun 2014 tentang penetapan alokasi dan bendahara dana kapitasi JKN di puskesmas serta Peraturan Bupati Balangan Nomor 12 Tahun 2014 tentang pemanfaatan dana kapitasi program JKN Kabupaten Balangan sebagai petunjuk teknis dalam pemanfaatan dana kapitasi puskesmas yang secara lebih rinci mengatur tentang pemanfaannya.
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latarbelakang dan data tersebut maka rumusan masalah
dalam
penelitian ini adalah “ Bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Balangan “.
C. Tujuan Penelitian a. Tujuan umum Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendiskripsikan pengelolaan dana kapitasi program jaminan kesehatan nasional di Kabupaten Balangan.
6
b. Tujuan khusus Tujuan khusus dari penelitian ini adalah : 1. Mengetahui pemanfaatan dana kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan 2. Mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan rendahnya serapan dana kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan 3. Mengetahui pemahaman stakehoder tentang sistem kapitasi dalam program Jaminan Kesehatan Nasional. 4. Mengetahui pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi puskesmas
D. Manfaat Penelitian Manfaat dari penelitian ini diharapkan berkontribusi dalam pengelolaan program JKN, yaitu : 1. Bagi Kemenkes, penelitian ini sebagai bahan masukan dalam merumuskan dan mebuat kebijakan yang terkait dengan kapitasi puskesmas dalam program jaminan kesehatan nasional 2. Bagi BPJS Kesehatan, penelitian ini sebagai bahan kerjasama dalam pelaksanaan kontrak
tripartit
penyelenggaraan
jaminan
kesehatan
nasional
sehingga
menguntungkan bagi semua pihak 3. Bagi Dinas Kesehatan, penelitian ini sebagai bahan acuan dalam merumuskan kebijakan teknis untuk puskesmas dalam melaksanakan program jaminan kesehatan nasional, terutama dalam pengelolaan, pemanfaatann, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan progran jaminan kesehatan nasional 4. Bagi Puskesmas, penelitian ini sebagai acuan dan perbandingan dalam penyusunan program dan pemanfaatan dana kapitasi puskesmas 5. Bagi Peneliti, penelitian ini merupakan tambahan ilmu dan masukan bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional.
7
E. Keaslian Penelitian Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain dan memiliki kemiripan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Karyati, (2004 ) meneliti tentang tingkat kepuasan dokter keluarga terhadap sistem pembayaran kapitasi PT. Askes di Kota Medan. Penelitian menggunakan rancangan cross sectional dengan data kualitatif dan kuantitatif. Analisis data menggunakan statistik uji regresi linier berganda. Persamaan dengan penelitian ini adalah mengkaji persepsi dan pembayaran kapitasi. Sedangkan perbedaanya terletak pada judul penelitian, metodelogi penelitian, lokasi penelitian, unit analisis, sampel dan tahun penelitian.
2. Nofrinaldi (2005) meneliti persepsi dan pengaruh sistem pembagian jasa pelayanan terhadap kinerja karyawan di Rumah Sakit Jiwa Madani Propinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini kuasi eksperimental dangan rancangan pre dan post study. Analisis data menggunakan software SPSS. Persamaam dengan penelitian ini terletak pada variabel persepsi, termasuk pembagian jasa pelayanan. Sedangkan perbedaanya adalah pada judul penelitian, metodelogi penelitian, tempat penelitian, unit analisis, sampel dan tahun penelitian.
3. Martiningsih, (2009) meneliti tentang pengaruh variasi metode pembayaran kapitasi kepada dokter keluarga terhadap efesiensi biaya dan kualitas pelayanan. Metodelogi penelitian yang digunakan adalah study analitik dengan pendekatan cross-secctional. Analisis data menggunakan uji t-test dan Mann-Whiteney software SPSS versi 15. Persamaan dengan penelitian ini adalah mengkaji pola pembayaran kapitasi. Sedangkan perbedaannya terletak pada judul penelitian, metodologi penelitian, lokasi penelitian, unit analisis, sampel penelitian dan tahun penelitian. 4. Yani (2015) meneliti tentang Pemanfaatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Dumai. Rancangan penelitian menggunakan deskriftif kualitatif
8
dengan pendekatan study kasus tunggal holistik. Sebyek penelitian adalah Dinas Kesehatan dan Puskesmas. Variabel penelitian yaitu Pemanfaatan dana kapitasi, pembagian jasa pelayanan, kesesuaian aturan, kinerja petugas puskesmas dan kualitas pelayanan. Persamaan dengan penelitian ini adalah tentang dana kapitasi JKN, metodelogi penelitian dan tahun penelitian. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada judul penelitian, tempat penelitian, variabel penelitian. 5. Endartiwi (2015) meneliti tentang Monitoring pelaksanaan kebijakan kepesertaan non PBI Mandiri jaminan kesehatan nasional di Jogjakarta. Penelitian dengan study kasus menggunakan rancangan deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Persamaan dengan penelitian ini adalah terletak pada metode penelitian study kasus, alat ukur penelitian serta cara analisis data penelitian. Sedangkan perbedaannya adalah tempat dan waktu penelitian, unit analisis dan subyek penelitian, variabel penelitian dan jalannya penelitian.
