perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH Dalam perkembangan era globalisasi ini, yang semuanya serba modern dengan keterbukaan di semua lini, masalah-masalah cenderung meningkat pesat, mulai dari kurang diperhatikannya aspek moral, pendidikan agama dan pendidikan etika di lingkungan keluarga dan masyarakat yang hal tersebut sesungguhnya merupakan sendi pembentukan karakter dan pengenalan hukum atau aturan, di sekolah-sekolah dan di lingkungan masyarakat pada umumnya. Kurang diperhatikannya moral dan etika di lingkungan-lingkungan tersebut menyebabkan banyak terjadi penyimpangan di kalangan anak usia sekolah dan remaja dalam tindakan-tindakan pelanggaran norma, baik norma agama, kesusilaan, kesopanan dan norma hukum. Seiring juga dengan kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan dan teknologi perilaku manusia didalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multikompleks. Perilaku yang demikian apabila ditinjau dari segi hukumnya tentu ada perilaku yang dapat dikatagorikan tidak sesuai dengan norma inilah yang dapat menyebabkan adanya penyelewengan terhadap hukum. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban terhadap kehidupan manusia itu sendiri. Penyelewengan atas suatu norma yang berlaku biasanya oleh masyarakat umum dinilai sebagai suatu kejahatan dalam ruang lingkup hukum pidana dan kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan bahkan negara, kenyataannya telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
dikurangi tetapi hal tersebut sangat sulit diberantas secara tuntas ( Bambang Waluyo, 2002 : 2 ). Kehadiran
hukum
dalam
masyarakat
diantaranya
adalah
untuk
mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan oleh hukum dengan jalan salah satunya yaitu melakukan perlindungan terhadap masyarakat. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Dengan hal ini, hukum disini melindungi siapa saja baik orang kuat, orang lemah, laki-laki, perempuan dan anak-anak ( Satjipto Rahardjo, 2006: 53 ). Anak-anak dan kaum perempuan sangatlah rawan menjadi korban kejahatan. Berbagai pembahasan dan penelitian seharusnya sudah cukup untuk menginterprestasi dan memberdayakan hak-hak anak dan perempuan pada khususnya. Hak-hak anak dan wanita menjadi obyek pembahasan seiring dengan beragamnya persoalan sensitif yang melanda kaum anak dan perempuan tersebut. Dalam hal anak yang menjadi korban dari adanya tindak pidana yang terjadi maka dapatlah dipastikan bahwa dalam hal ini terjadi pelanggaran hakhak anak, sehingga anak-anak menjadi kehilangan hak-hak yang seharusnya dinikmatinya. Masa anak-anak adalah masa dimana seseorang anak mulai mengenal tentang kehidupan, masa dimana anak mengalami terjadinya proses pematangan fisik, kecerdasan, emosional, dan juga sosial. Masa ini juga merupakan masa dimana seorang anak akan melewatkan waktunya untuk bermain, belajar dan tumbuh berkembang dengan sehat. Selain itu, anak merupakan cikal bakal yang sangat potensial untuk di didik menjadi manusia dewasa yang berintelektual, handal, kreatif dan produktif, sebab anak merupakan generasi yang merupakan asset bagi pembangunan suatu bangsa (Majda El Muhtaj. 2008: 230-233). Perlindungan pada anak dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yakni melalui pemberian hak-hak terhadap anak yang dapat dikaitkan dalam hukum, seperti perlindungan atas kesejahteraan, pendidikan, perkembangan, jaminan
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
masa depan yang cerah, dan perlindungan dari kekejaman, kekerasan dan penganiayaan serta perlindungan-perlindungan lain yang dapat memacu tumbuh berkembangnya anak secara wajar. Di bidang kesusilaan, anak-anak dan kaum perempuan menjadi obyek pelecehan dan hak-haknya tidak berdaya lagi menghadapi kekerasan individual, kultural dan struktural yang tidak dibenarkan. Salah satu langkah antisipasi terhadap kejahatan tersebut dapat memfungsikan instrumen hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum, dan diupayakan bahwa perilaku yang dinilai telah melanggar hukum dapat ditanggulangi secara preventif dan represif, sehingga dalam hal ini melaui payung hukum hak-hak anak secara nyata dilindungi, Namun perlu diingat juga bahwa penjatuhan pidana bukan sematamata sebagai jalan balas dendam atas perbuatan yang telah dilanggar, melainkan adalah suatu upaya pemberian bimbingan pada pelaku tindak pidana sebagai upaya pengayoman atas korban dari tindak pidana yang ada, dan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan haruslah mempertimbangkan unsur-unsur obyektif yang tidak bersifat emosi semata. Secara teoritis pilihan-pilihan sanksi dapat dijatuhkan kepada anak adalah jalan untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk anak yang berkonflik dengan hukum secara sosiologis tidak dapat dinyatakan bersalah secara individu melainkan banyak aspek yang mempengaruhinya. Pelanggaraan hukum yang dilakukan oleh anak lebih merupakan kegagalan proses sosialisasi dan lemahnya pengendalian sosial terhadap anak, oleh karena itu pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang bersangkutan harus juga memperhatikan kondisi anak yang bersangkutan dimana masih rentan untuk menerima penjatuhan suatu pidana terhadapnya atau pemidanaan, dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah menjelaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan, antara lain dalam penjatuhan pidana yang tidak manusiawi, penangkapan, penahanan atau penjatuhan pidana hanya sebagai ultimum remidium atau obat terakhir. Indonesia
dengan
berbagai
macam
permasalahannya
yang
ada,
kesemuanya begitu kompleks dan membentuk suatu mata rantai yang
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
berhubungan dan tidak dapat diputuskan, menyisakan cerita tragis tentang nasib anak-anak bangsa ini, sehingga tidak sedikit anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak yang melakukan tindak pidana dapat diistilahkan dengan anak yang berhadapan dengan hukum, bagi yang dipidana atau dijatuhi hukuman penjara akan ditempatkan di lembaga permasyarakatan anak, sebagaimana diatur dalam pasal 60 UU Nomor 3 Tahun 1997 jo. UU Nomor 23 Tahun 2002, selain anak sebagai pelaku tindak pidana, dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 juga menjelaskan anak menurut ketentuan pasal ini ialah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ( Nandang Sambas, 2010: 80 ). Salah satu permasalahan dalam hukum pidana yang dimungkinkan mendapat perhatian besar dari kalangan bidang hukum pidana adalah mengenai masalah disparitas pidana yang terlalu mencolok yang dijatuhkan oleh hakimhakim terhadap para pelaku tindak pidana yang sama, serupa, sejenis tanpa pembenaran yang jelas. Disparitas pidana yang mencolok dalam pemidanaan menurut penulis, selain dapat menimbulkan rasa ketidakpuasan di pihak korban maupun pelaku atau narapidana dan juga di kalangan masyarakat. Disparitas pidana dimungkinkan terjadi hampir diseluruh Indonesia, demikian juga terhadap delik perkosaan. Sering kita baca di berbagai media massa akhir-akhir ini. Ketakutan terhadap perkosaan menghantui setiap perempuan, hal ini dapat membatasi kebebasannya, mempengaruhi cara berpakainnya, jam kerjanya, dan rute perjalanannya. Namun disadari atau tidak, terjadi gambaran baru mengenai fenomena perkosaan ini dapat dipengaruhi hubungan antara peningkatan jumlah dengan beragamnya tayangan di televisi yang mengundang nafsu birahi orang, gambar di media massa, dan situs-situs porno yang sepenuhnya belum diblokir dengan baik. Begitu pula gaya hidup yang cenderung liberal dapat dikatakan sudah mulai diikuti kaum generasi muda saat ini sudah marak dan semua itu dapat memicu timbulnya kekerasan seksual terhadap perempuan, salah satu bentuknya adalah pemerkosaan (Muladi dan Barda Nawawi, 1998: 52).
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Tindak pidana perkosaan secara umum diatur dalam Pasal 285 KUHP, sedangkan tindak pidana perkosaan terhadap anakdiatur secara khusus dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang isinya bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak tiga ratus juta dan paling sedikit enam puluh juta rupiah, di Pengadilan Negeri Sukoharjo dan Boyolali telah terjadi tindak pidana terhadap ketentuan Pasal 81 UU Nomor 23 Tahun 2002, namun ternyata hakim menjatuhkan putusan pidana yang berbeda dengan tindak pidana yang sama. Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara lebih seksama dan mendalam dengan mengambil judul : DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM PASAL 81 UNDANGUNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK ( STUDI DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO DAN PENGADILAN NEGERI BOYOLALI )
B. PERUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakang
yang
telah diuraikan, maka penulis
merumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana terjadinya disparitas pemidanaan dalam perkara tindak pidana perkosaan anak? 2. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi timbulnyadisparitas pidana dalam tindak pidana perkosaan anak?
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
C. TUJUAN PENELITIAN Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Tujuan Obyektif a.Mengetahui bagaimana terjadinya disparitas pemidanaan dalam perkara perkosaan anak dalam putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo dan Pengadilan Negeri Boyolali. b. Mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi timbulnya disparitas pidana dalam tindak pidana perkosaan anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo dan Pengadilan Negeri Boyolali. 2. Tujuan Subjektif a. Untuk memperoleh data dan informasi dari hasil putusan di kedua wilayah pengadilan tersebut. b. Mengembangkan dan memperluas wacana pemikiran dan pengetahuan penulis, khususnya dalam bidang ilmu hukum pidana. c. Memberikan kontribusi pemikiran bagi hukum pidana khususnya mengenai disparitas pemidanaan dalam Pasal 81 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. D. MANFAAT PENELITIAN Manfaat penelitian dapat ditinjau dari dua segi yaitu segi teoritis dan praktis. Dari penelitian ini diharapkan akan mendapatkan manfaat sebagai berikut : 1. Manfaat Teoritis a. Untuk melatih berpikir kritis dan analisis sistimatis.
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
b. Menghasilkan suatu penjelasan mengenai disparitas hukum pidana dalam kedua putusan pengadilan negeri yang berbeda. c. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum khususnya hukum pidana yang dapat dijadikan data sekunder dan referensi bagi penelitian berikutnya. d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan literatur kepustakaan mengenai permasalahan-permasalahan pada tindak pidana pemerkosaan anak. 2. Manfaat Praktis a. Mengembangkan pola pikir, penalaran dan pengetahuan bagi penulis dalam menyusun suatu penulisan hukum. b. Sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
E. METODOLOGI PENELITIAN Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini sebagai berikut : 1. Jenis Penelitian Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian non doctrinal / empiris, dikarenakan di Pengadilan Negeri Boyolali dan pengadilan Negeri Sukoharjo terdapat putusan tentang tindak pidana pemerkosaan anak dan terdapat beberapa hakim yang pernah menangani perkara perkosaan anak. 2. Sifat Penelitian Sifat konkrit dari penelitian ini adalah empiris , hal tersebut dikarenakan penulis mengkaji dan memberikan penilaian lebih jauh mengenai bagaimana terjadinya disparitas pemidanaan dalam tindak pidana perkosaan anak dan
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi timbulnya disparitas pidana khususnya dalam tindak pidana perkosaan anak. 3. Pendekatan Penelitian Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah dengan langkahlangkah observasi dan analisis yang bersifat empiris-kualitatif
(berdasarkan
data yang terjadi di lapangan). Dalam hal ini penulis mencoba manganalisa berbedanya putusan dalam kasus yang sama di Pengadilan Negeri Sukoharjo dan Pengadilan Negeri Boyolai tersebut dan yang kemudian akan diketahui tentang upaya untuk mengatasi timbulnya disparitas pidana. 4. Jenis dan Sumber Data Penelitian Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam, yaitu : a. Jenis Data Penelitian 1) Data Primer Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara langsung kepada responden. Dalam hal ini data primer didapat dari para hakim di Pengadilan Negeri Sukoharjo dan Pengadilan Negeri Boyolali yang pernah menangani perkara perkosaan anak. 2) Data Sekunder Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari literatur-literatur, putusan-putusan hakim dalam menangani perkara perkosaan anak dan perundang-undangan
yang
berkaitan
dengan
judul
dan
pokok
permasalahan. b. Sumber Data Penelitian Sumber data dalam penelitian ini juga ada dua macam sumber data yaitu sebagai berikut :
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
1) Sumber Data Primer Sumber data primer diperoleh penulis dari keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh secara langsung memalui penelitian lapangan. Sumber data dari penelitian ini diperoleh dari para hakim di Pengadilan Negeri Sukoharjo dan Pengadilan Negeri Boyolali, khususnya yang pernah mengadili, menangani dan memutus tindak pidana perkosaan anak. 2) Sumber Data Sekunder Sumber data sekunder diperoleh dari berbagai kepustakaan, literatur, putusan hakim dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 5. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut : a. Wawancara Penulis melakukan wawancara dengan para hakim di pengadilan Negeri Sukoharjo dan Pengadilan Negeri Boyolali, khususnya yang pernah mengadili dan menangani perkara tindak pidana perkosaan anak. b. Studi Kepustakaan Studi kepustakaan yang dilakukan penulis dengan mempelajari putusanputusan hakim, dokumen, buku-buku literatur serta perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah penelitian dan data lain yang berkaitan dengan masalah atau hal yang berkaitan dengan materi yang diambil penulis. 6. Teknik Sampling Teknik sampling yang digunakan penulis diawali dengan menentukan populasi, sebagai populasi dalam penelitian ini adalah seluruh hakim di
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Pengadilan Negeri Sukoharjo dan Pengadilan Negeri Boyolali, dikarenakan tidak semua hakim dijadikan sampel, maka diambil hakim tertentu dan yang pernah menangani perkara tindak pidana perkosaan anak dan pernah melalukan penjatuhan putusan dengan menggunakan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. 7. Teknik Analisis Data Teknik analisis yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah menggunakan teknik analisis data kualitatif dan teknik analisis data isi atau content analysis. Tahap-tahap yang dilakukan penulis dalam teknik analisis data kualitatif yakni dengan menyusun pengertian singkatnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dikemukakan, kemudian dengan memahami inti peristiwanya dimulai pada saat pengumpulan data, penulis membuat reduksi data dan sajian data yang berupa field note yang terdiri bagian deskripsi dan refleksinya.Selanjutnya untuk content analysis atau analisis ini, penulis menganalisis dua putusan pengadilan yakni Pengadilan Negeri Boyolali dan Pengadilan Negeri Sukoharjo, penulis membedakan beberapa putusan yang dijatuhkan hakim kemudian memberikan uraian-uraian pendapat penulis apakah kedua putusan tersebut mengakibatkan disparitas pidana.( J.Supranto, 2003: 210) F. SISTEMATIKA SKRIPSI Sistematika dalam penulisan hukum yang penulis susun untuk memberi gambaran secara jelas dan komprehensif mengenai penulis hukum yang selanjutnya penulis bagi dalam 4 ( empat ) bab. Sistematika tersebut sebagai berikut : BAB I
: PENDAHULUAN Pada bab ini menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan hukum.
perpustakaan.uns.ac.id
BAB II
digilib.uns.ac.id
: TINJAUAN PUSTAKA Pada bab ini penulis menguraikan teori yang menjadi landasan atau memberikan penjelasan secara teoritik berdasarkan literaturliteratur yang berkaitan dengan penulisan hukum ini. Kerangka teori tersebut meliputi tinjauan tentang tindak pidana, tinjauan tentang pemerkosaan, tinjauan tentang anak, tinjauan tentang pemidanaan dan tinjauan tentang disparitas pidana.
BAB III
: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pada bab ketiga ini akan berisi hasil penelitian yang dilakukan penulis di Pengadilan Negeri Boyolali dan Pengadilan Negeri Sukoharjo dan pembahasan hasil penelitian dan pokok-pokok permasalahan yang ingin diungkap berdasarkan rumusan masalah yaitu disparitas pemidanaan dalam
Pasal 81 Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2002 dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi munculnya disparitas pidana. BAB IV
: PENUTUP Bab ini merupakan akhir dari penelitian yang berisikan simpulan yang diambil berdasarkan hasil pembahasan dan proses penelitian.
