BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang Masalah

1 digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. Narkotika merupakan bentuk zat yang berbeda bahan dan penggunaannya dalam ilmu kesehatan, kemudian untuk mempermudah penyebutannya, memudahkan orang berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang, dengan demikian dapat disingkat dengan istilah narkoba yaitu narkotika dan obat-obatan aditif yang berbahaya. Namun pada umumnya orang belum tahu tentang narkotika karena memang zat tersebut dalam penyebutannya baik di media cetak maupun elektronika lebih sering diucapkan dengan istilah narkoba, meskipun mereka hanya tahu macam dan jenis dari narkoba tersebut, di antaranya ganja, kokain, heroin, pil koplo, sabusabu dan lain sebagainya. Penegakan hukum adalah proses dilakukanya suatu upaya untuk tegak dan berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam laulintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya,penegakann hukum itu dapat di lakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegak hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum.siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku,berarti dia menjalankan atau menegakan antar hukum. Dalam arti sempit,dari segi subyeknya itu.penegak hukum itu hanya di to user artikan sebagai upaya aparaturcommit penegak hukum tertentu untuk menjamin dan


2 digilib.uns.ac.id

memastikan tegaknya hukum itu,apabila di perlakukan, aparatur penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu,apabila di perlakukan aparatur penegak hukum itu di perkenankan untuk menggunakan daya paksa. Dalam penegakan itu di perlukan suatu pembuktian. Dalam rangka mencari dan mendapatkan kebenaraan yang demikian itu, hukum acara pidana memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan aparat penegak hukum dan pihak-pihak atau orang-orang lain yang terlibat di dalamnya,apabila ada dugaan bahwa hukum pidana dilanggar. Usaha-usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran materil suatu perkara pidana di tunjukan untuk menghindari adanya kesalahan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang,dalam proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengumpulan dan mencari bukti ataupun fakta mengenai perkara pidana yang di tangani dengan sedetail mungkin. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkotika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkotika tersebut. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika ini belum dapat diredakan. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat membina penjahat dengan cara melakukan pembinaan di lembaga pemasyarakatan, dengan demikian dapat memperbaiki terpidana di lembaga pemasyarakatan tersebut. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peran dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib commit to user

3 digilib.uns.ac.id


Terdakwa. Pembuktian adalah ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh digunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan (M. Yahya Harahap). Dalam melakukan pembuktian diperlukan alat bukti yang memperkuat suatu dakwaan yang didakwakan pada terdakwa. KUHAP tidak memberikan pengertian mengenai apa itu alat bukti. Akan tetapi pada Pasal 183 KUHAP disebutkan : ”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Rumusan pasal ini memberikan garis hukum, bahwa : 1) alat bukti diperoleh dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan; 2) hakim mengambil putusan berdasarkan keyakinannya; dan 3) keyakinan hakim diperoleh dari minimal dua alat bukti yang sah. Upaya hukum biasa yaitu permintaan kasasi bagaimana kaitan bunyi pasal dan penjelasaan Pasal 10 ayat 3 dengan perkara pidana.dapat di jumpai dalam ketentuan Pasal 244 KUHAP,yang menegaskan : “ Terhadap putusan perkara pidana yang di berikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung terdakwa

penutut umum dapat mengajukan

permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”. Jadi , terhadap semua putusan pidana pada tingkat terakhir selain daripada putusan Mahkamah Agung sendiri, dapat diajukan permintaan pemeriksaan kasasi baik oleh terdakwa atau penuntut umum. Tanpa kecuali dan tanpa didasarkan pada syarat serta keadan tertentu, terhadap semua putusan perkara pidana yang diambil oleh pengadilan pada tingkat terakhir, dapat diajukan permintaan pemeriksaan kasasi oleh terdakwa atau penuntut umum. commit to user


4 digilib.uns.ac.id

Ini berarti, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung terhadap semua putusan pidana yang diambil oleh pengadilan tingkat terakhir. Upaya hukum adalah langkah untuk mengkoreksi kinerja hakim atas putusan yang dibuat dan langkah lanjutan bagi para pencari keadilan dengan memanfaatkan upaya hukum tertsebut. Diantara upaya hukum yg menonjol adalah Kasasi berkaitan dengan kasus yg penulis kaji ini tentang tindak pidana narkotika. Terdapat upaya hukum kasasi yang di tempuh dengan adanya dasar yudex facti mengabaikan asas exclusionary rules dan asas fairness dan due process of law , dengan adanya pergeseran perspektif Mahkamah Agung melakukan perubahan terhadap lamanya pidana maka membawa konsekuensi logis adanya perubahan dimensi dimana Mahkamah Agung bukan saja sebagai yudex yuris semata akan tetapi juga sebagai yudex facti maka dari aspek psikologis akan berkorelasi dan membawa dampak adanya polarisasi ambiguitas bagi hakim yudex facti yaitu di satu sisi hakim harus memacu diri secara lebih intens baik dari dimensi penguasaan teoritik khususnya hukum materiilnya dan praktik penguasaan hukum acara sehingga dengan “dibatalkan/dinyatakan batal” putusan yudex facti maka Mahkamah Agung menganggap adanya kesalahan melakukan verkeerde toepossing dan schending der wet yang akan bermuara langsung atau tidak langsung kepada profesionalisme hakim dalam penanganan perkara sedangkan di sisi lainnya baik langsung maupun tidak langsung akan menimbulkan asumsi dan pandangan secara tersirat bahwasanya Mahkamah Agung memandang relatif ada aspek disharmonisasi terhadap hakim yudex facti dari aspek yudisial dan non yudisial. Berdasarkan penguraian diatas, salah satu kasus yang menurut penulis menarik adalah pengajuan kasasi oleh terpidana Naga Sariawan Cipto rimba als Liong-Liong yang menyatakan permohonan kasasi bahwa yudex facti tidak cermat dalam mempetimbangkan (onvoeldonde gemotiverd) dan telah mengabaikan atau tidak menerapkan asas exclusionary rules yang menentukan bahwa setiap bukti yang di peroleh tidak sesuai dengan hukum atau user bertentangan dengan hukum (commit illegal)to di anggap tidak mmpunyai kekuatan

5 digilib.uns.ac.id


pembuktian ,dan serta yudex facti tidak menerpakan prinsip fairness dan due proces of law karena mengabaikan bahwa penerimaan barang oleh pemohon kasasi

mengandung

cacat

prosedur

dan

cenderung

sebagai

bentuk

rekayasa.dengan ini terdakwa Naga sariawan cipto rimba als Liong-liong tidak terbukri secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaiman yang di dakwakan oleh jaksa penuntut umum tersebut. Bedasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis hendak mengkaji lebih dalam mengenai asas yudex facti yang mengabaikan asas exclusionary rules dan asas fairness serta asas due process of law dalam menetukan putusan terdakwa tindak pidana narkotika di pengadilan negeri banjarmasin, melalui sebuah penyusunan penulisan hukum (skripsi) dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PENGAJUAN KASASI OLEH TERDAKWA ATAS DASAR YUDEX FACTI MENGABAIKAN ASAS EXCLUSIONARY RULES DAN ASAS FAIRNESS DAN DUE PROCESS OF LAW DALAM PEMERIKSAAN PERKARA NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.417 K/Pid.Sus/2011)”

B. Rumusan Masalah Berdasarkan

latar

belakang

permasalahan

yang

telah

diuraikan

sebelumnya, maka diperlukan suatu rumusan masalah yang disusun secara baik dan sistematis supaya permasalahan yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan penulisan penelitian hukum mencapai tujuan yang diinginkan, maka dalam penyusunan penelitian ini permasalahan yang akan dikaji yaitu : 1. Apakah pengajuan kasasi oleh terdakwa atas dasar yudex facti mengabaikan asas exclusionary rules dan asas fairness dan due process of law dalam pemeriksaan perkara narkotika sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP? 2. Bagaimanakah argumentasi hukum Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus permohonan kasasi terdakwa dalam perkara narkotika ? commit to user

6 digilib.uns.ac.id


C. Tujuan Penelitian Penelitian dilakukan karena semata-mata memiliki tujuan. Tujuannya yaitu untuk menyelesaikan permasalahan yang telah dijabarkan dalam latar belakang dan rumusan masalah. Oleh karena itu, tujuan penelitian sebaiknya dirumuskan berdasarkan rumusan masalahnya, sehingga rumusannya operasional dan tidak bertele-tele. (M. Subana dan Sudrajat. 2001 : 71) Demikian pula dengan penulis dalam melakukan penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai, baik itu tujuan obyektif (pemecahan permasalahan yang dihadapi) maupun tujuan subyektif (untuk memenuhi kebutuhan perorangan). Berdasarkan hal tersebut, adapun tujuan yang ingin dicapai penulis, yaitu: 1. Tujuan Obyektif a. Untuk mengetahui tentang pengajuan kasasi oleh terdakwa atas dasar adanya asas exclusionary rules dan asas fairness dan due process of law dalam pemeriksaan perkara narkotika . b. Untuk mengetahui argumentasi hukum Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus permohonan kasasi terdakwa dalam perkara narkotika. 2. Tujuan Subyektif a. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar Strata 1 (Sarjana) dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan, mengembangkan serta memperdalam pemahaman penulis khususnya di bidang Hukum Acara Pidana.

commit to user

7 digilib.uns.ac.id


D. Manfaat Penelitian Dalam suatu penelitian sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diperoleh dari sebuah penelitian, khususnya bagi ilmu pengetahuan pada bidang penelitian tersebut karena suatu penelitian akan mempunyai nilai apabila penelitian tersebut memberikan manfaat bagi banyak pihak. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penulis hukum ini adalah : 1. Manfaat Teoritis a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Acara Pidana pada khususnya. b. Hasil penelitian ini dapat menambah dan memperkaya bahan referensi di bidang karya ilmiah serta dapat menjadi bahan masukan dan acuan bagi penelitian-penelitian sejenis di masa yang akan datang. c. Hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemecahan-pemecahan atas permasalahan yang dikaji. 2. Manfaat Praktis a. Menjadi sebuah wahana bagi penulis guna mengembangkan penalaran,membentuk

pola

pikir

ilmiah

sekaligus

untuk

mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang di peroleh. b. Untuk memberikan jawaban atas kasus ataupun pertanyaan yang di teliti oleh penulis. c. Memberikan pendalaman, pengetahuan, dan pengalaman yang baru kepada penulis mengenai permasalahan hukum yang dikaji, sehingga dapat berguna bagi penulis maupun orang lain di kemudian hari.

commit to user

8 digilib.uns.ac.id


E. Metode Penelitian Cara kerja keilmuan salah satunya ditandai dengan penggunaan metode. Van Peursen menerjemahkan pengertian metode secara harafiah, mula-mula metode diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh, menjadi: penyelidikan dan penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu (Johnny Ibrahim, 2006: 25-26). Metode penelitian adalah jalan yang dilakukan berupa serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten untuk memperoleh bahan hukum yang lengkap dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 35). Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah sebagai berikut (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 32): “doctrinal research : research which provides a systematic exposition of the rules goverming a particular legal category, analysis the relationship between rules, explain areas of difficulty and, perhaps, predicts future development Penelitian hukum doktrinal pada intinya merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui Apakah pengajuan kasasi oleh terdakwa atas dasar yudex facti mengabaikan asas exclusionary rules dan asas fairness dan due process of law dalam commit to user pemeriksaan perkara narkotika sudah dengan ketentuan KUHAP serta

9 digilib.uns.ac.id


Bagaimanakah argumentasi hukum Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus permohonan kasasi terdakwa dalam perkara narkotika tersebut. 2. Sifat Penelitian Sifat penelitian dalam hal ini adalah preskriptif dan terapan.Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 22). Penelitian ini bersifat preskriptif karena dimaksudkan untuk menjawab isu hukum yang diangkat dengan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 35). 3. Pendekatan Penelitian Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, penulis bisa mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang diteliti. Adapun macam pendekatan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 93): a. Pendekatan Perundang-undangan (statute approach); b. Pendekatan Kasus (case approach); c. Pendekatan Historis (historical approach); d. Pendekatan Perbandingan (comparative approach); dan e. Pendekatan Konseptual (conseptual approach). Adapun pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (case approach). Pendekatan kasus (case approach) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (Peter Mahmud Marzuki, 2005; 94)

commit to user

10 digilib.uns.ac.id


4.

Jenis Sumber Bahan Hukum Dalam penelitian ini bahan hukum yang dipakai adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum autoritatif. Artinya, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas atau kekuasaan dalam pelaksanaannya. Sedangkan bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 141). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian penulis, yaitu: 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana.

3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tindak pidana Narkotika. 4) Putusan Mahkamah Agung Nomor : 417/K/Pid.Sus /2011. 5) Putusan

Pengadilan

Negeri

Banjarmasin

Nomor

542/Pid.Sus/2010/PN.Bjm. b. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder yang digunaan dalam penulisan hukum ini, meliputi: 1) Buku-buku ilmiah dibidang hukum. 2) Makalah-makalah dan hasil-hasil karya ilmiah para sarjana. 3) Kamus-kamus hukum dan ensiklopedia. 4) Jurnal-jurnal hukum. 5) Literatur dan hasil penelitian lainnya. commit to user



5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Teknik pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penulisan hukum ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan content analysis (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 21). 6. Teknik Analisis Bahan Hukum Teknik analisis bahan hukum yang dipergunakan adalah analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Artinya bahwa analisis bahan hukum ini mengutamakan pemikiran secara logika sehingga akan menemukan sebab dan akibat yang akan terjadi. Menurut Philipus M. Hadjon sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles, penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus). Dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 47).

F. Sistematika Penulisan Hukum Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan dalam penulisan hukum serta untuk mempermudah pemahaman mengenai seluruh isi penulisan hukum ini, maka peneliti menjabarkan dalam bentuk sistematika penulisan hukum yang terdiri dari 4 (empat) bab dimana tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman mengenai seluruh isi penulisan hukum ini. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut: commit to user



BAB I :

PENDAHULUAN Dalam bab ini penulis memberikan gambaran penulisan

hukum

tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum. BAB II

: TINJAUAN PUSTAKA Dalam bab ini penulis memberikan landasan teori atau memberikan penjelasan secara teoritik, yang bersumber pada bahan hukum yang penulis gunakan dan doktrin ilmu hukum yang dianut secara universal, mengenai persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti. Landasan teori tersebut meliputi, tinjauan umum tentang pembuktian dalam perkara pidana, tinjauan umum tentang kasasi, tinjauan umum tentang tindak pidana narkotika, tinjauan umum tentang asas due process of law, tinjauan umum tentang asas fairness, tinjauan umum tentang asas exclusionary rules .Selain itu untuk memudahkan pemahaman alur berfikir, maka dalam bab ini juga disertai kerangka pemikiran.

BAB III

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pada bab ini penulis menguraikan pembahasan dan hasil perolehan dari penelitian yang dilakukan. Berpijak dari rumusan masalah yang ada, yaitu pengajuan kasasi oleh terdakwa atas dasar yudex facti mengabaikan asas exclusionary rules dan asas fairness dan due process of law dalam pemeriksaan perkara narkotika.

BAB IV

: PENUTUP Pada bab ini penulis mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya serta memberikan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.

commit to user

BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang Masalah

Recommend Documents