BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Peningkatan penerimaan Negara dari sektor perpajakan memang penting di Negara kita. Melalui penerimaan Negara atas pembayaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah akan mampu membiayai segala keperluan penyelenggaraan pemerintah dan juga menyediakan sarana prasarana yang di butuhkan dalam pelaksanaan pembangunan. Pajak merupakan iuran wajib masyarakat kepada Negara yang dapat dipaksakan tanpa mendapat kontraprestasi secara langsung, dan apabila ada dari masyarakat yang tidak melunasinya maka akan dikenakan sanksi oleh Negara. Untuk menunjang kebijaksaan uang tersebut, dilakukan pengembangan perangkat fiskal yaitu perpajakan. Seperti yang kita ketahui bersama, pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang No.28 Tahun 2007, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam menyelenggarakan pemerintahan mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyatnya, baik dalam bidang kesejahteraan, keamanan, pertahanan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.Hal ini sesuai dengan tujuan Negara yang di cantumkan dalam Pancasila dan Pembukuan UUD 1945 pada alenia keempat yang berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial”. Bangsa Indonesia tidak mungkin selamanya mengandalkan sumber pendapatan Negara dari sektor migas saja, karena sumber daya alam Indonesia saat ini mulai menipis dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk di perbaiki. Mengenai hal tersebut pemerintah mengupayakan pengoptimalan sumber penerimaan Negara dari sektor yang lain. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dan
1
Negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam pembiayaan tersebut. Salah satu sumber dana yang dimaksud adalah pajak penghasilan (PPH). Pajak penghasilan merupakan pajak Negara sehingga pemungutan merupakan sumber penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).Pajak penghasilan merupakan pajak langsung yang pemungutannya langsung kepada Wajib Pajak (WP). Di dalam melaksanakan semua aktivitas perpajakan, wajib pajak harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang berfungsi sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran dan pengawasan administrasi perpajakan. Sebagai masyarakat yang taat pajak akan sangat berarti dalam berpartisipasi dan membiayai pembangunan Negara untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan masyarakat yaitu dengan memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Dengan demikian seseorang yang telah berpenghasilan dan menurut Undang-undang di wajibkan membayar pajak. Dengan adanya Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah dapat terus memantau pemenuhan kewajiban perpajakan masyarakat atau wajib pajak.Karena penerimaan pajak merupakan alat bagi pemerintah guna mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan atau pemasukan Negara.Baik bersifat langsung maupun tidak langsung dari wajib pajak guna membiayai pengeluaran rutinitas maupun pengeluaran dalam pembangunan Negara. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada Wajib Pajak itu sendiri.Pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.Karena sebagian besar penerimaan Negara berasal dari sektor pajak untuk itu pemerintah sangat mengharapkan tumbuhnya kesadaran diri dari wajib pajak untuk tidak meninggalkan dan melaksanakan kewajibannya.
2
Table 1.1 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo Tahun 2012-2015. TAHUN
Wajib Pajak Orang Pribadi
Wajib Pajak
Karyawan
Non
Total
Badan
2012
97.460
17.120
114.580
8.878
2013
107.217
19.045
126.262
9.762
2014
119.637
21.794
141.431
8.414
2015
134.005
25.248
159.253
7.754
Sumber : KPP Pratama Sukoharjo Berdasarkan table 1.1 berikut dapat diketahui bahwa pada tahun 2012 jumlah wajib pajak yang mendaftar untuk memperoleh NPWP sebanyak 114.580 wajib pajak orang pribadi yang terdiri dari karyawan 97.460, non karyawan 17.120 dan 8.878 (wajib pajak badan). Jumlah ini meningkat cukup baik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 mencapai 126.262 pendaftar NPWP wajib pajak orang pribadi (karyawan,non) dan 9.762 pendaftar NPWP badan. Pada tahun 2014 mencapai 141.431 pendaftar NPWP wajib pajak orang pribadi (karyawan,non) dan 8.414 untuk pendaftar NPWP badan mengalami penurunan. Pada tahun 2015, jumlah pendaftar NPWP untuk wajib pajak orang pribadi (karyawan,non) mengalami peningkatan secara pesat sebanyak 159.253 dan wajib pajak badan masih mengalami penurunan sebanyak 7.754. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa wajib pajak orang pribadi lebih banyak dari pada wajib pajak badan.Hal tersebut dikarenakan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak adalah langkah awal pelaksanaan kewajiban perpajakan, sangat penting bagi wajib pajak orang pribadi sebagai identitas dan landasan untuk berperan aktif dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan.
3
Berdasarkan uraian di atas, penulis memilih untuk menyusun laporan tugas akhir dengan judul Prosedur Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukoharjo. B. Perumusan Masalah Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan diatas, berikut adalah rumusan-rumusan masalah yang dapat penulis kumpulkan dalam bentuk pertanyaan: 1. Bagaimana prosedur pendaftaran nomor pokok wajib pajak (NPWP) wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukoharjo? 2. Bagaimana prosedur penghapusan NPWP orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukoharjo? 3. Apa saja hambatan dan upaya penyelesaian yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo? C. Tujuan Pengamatan Tujuan pengamatan yang ingin dicapai oleh penulis pada penulisan tugas akhir ini adalah : 1. Tujuan Operasional Untuk mengetahui prosedur pendaftaran dan penghapusan nomor pokok wajib pajak (NPWP) wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukoharjo. 2. Tujuan Fungsional Agar dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukoharjo dalam melaksanakan pendaftaran dan penghapusan nomor pokok wajib pajak dan dapat menarik minat warga masyarakat agar turut berperan aktif dalam bidang perpajakan.
4
3. Tujuan Individual Untuk memenuhi syarat dalam memperoleh sebutan Ahli Madya pada Program Studi Diploma III Manajemen Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. D. Manfaat Pengamatan Adapun yang menjadi manfaat dalam pengamatan yang dilakukan oleh penulis ini adalah: 1. Memberikan gambaran tentang prosedur pendaftaran dan penghapusan nomor pokok wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukoharjo. 2. Merupakan media pembelajaran atau menambah pengetahuan dan informasi bagi semua pihak yang berkepentingan terutama dalam masalah pembuatan nomor pokok wajib pajak. 3. Agar masyarakat lebih menyadari seberapa pentingnya nomor pokok wajib pajak.
5
