1
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Saat ini negara-negara enggan mendeklarasikan keterlibatannya secara terus terang dalam situasi konflik bersenjata sehingga sulit mendefinisikan negara tersebut terlibat perang atau tidak. Perang hanya melibatkan aktor-aktor negara, namun makna tersebut menjadi kabur ketika aktor non-negara seperti kelompok teroris gerakan perlawanan lintas batas, gerakan-gerakan etnis internasional, dan sebagainya juga terlibat dalam konflik (Ambarwati, Denny Ramahany, dan Rina Rusman, 2012: xii). Oleh karena itu perlu adanya suatu kajian dan pemahaman terhadap intrumen hukum universal. Hal tersebut berguna untuk menyelaraskan pemikiran mengenai hukum perang yang berbeda tiap negara dalam melaksanakan perang untuk kemudian dirumuskan sebuah hukum yang mengatur tata cara perang yang lebih manusiawi dan bisa ditaati oleh negara-negara di dunia.Suatu definisi mengenai perang antara lain disampaikan oleh Oppenheim-Lauterpacht, sebagai berikut (Arlina Permanasari, 1999: 2) War is a contection between two or more states throught their armed forces, for the pupose overpowering each other and imposing such condition od peaces as the victor pleases. Perang menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah suatu keadaan ketika satu negara atau lebih terlibat dalam suatu persengketaan bersenjata, disertai dengan pernyataan niat salah satu pihak untuk mengakhiri hubungan damai dengan fihak lain(Haryomataram,1994: 4). Sejalan perkembangan situasi maka istilah perang kemudian diganti dengan sengketa bersenjata (armed conflict). Hal ini dikarenakan orang berusaha untuk tidak lagi menggunakan istilah perang agar tidak dikatakan sebagai agresor tetapi dalam kenyataannya tetap ada konflik yang secara teknis intensitasnya sama dengan perang kemudian timbulah istilah armed conflict sebagai pengganti istilah perang. Orang-orang awam sebagian besar mampu memahami dan mendefinisikan suatu peristiwa sebagai perang tetapi bila ditinjau dari sudut pandang Hukum Humaniter Internasional (HHI) hal tersebut
1
2
tidak sesederhana itu. HHI mengatur lebih kompleks segala sesuatu terkait dengan perang baik yang terjadi sebelum dan saat perang, sesudah perang, alat persenjataan, mengatur pihak yang terlibat dalam perang, perlakuan terhadap tawanan perang, serta penduduk sipil. Sumber Hukum HHI terdiri dari Hukum Den Haag, Hukum Jenewa dan Protokol Tambahan 1977, serta konvensi-konvensi lain yang termasuk dari yang dahulu disebut hukum perang (Haryomataram, 2007: 44). HHI membagi dua bentuk perang atau konflik bersenjata, yaitu konflik bersenjata yang bersifat internasional dan yang bersifat noninternasional. Pada perkembangannya, pengertian sengketa bersenjata internasional diperluas dalam Protokol Tambahan I tahun 1977 yang juga mengatur perlawanan terhadap dominasi kolonial, perjuangan melawan pendudukan asing dan perlawanan terhadap rezim rasialis sebagai bentuk-bentuk lain dari sengketa bersenjata internasional. Hukum humaniter juga mengatur konflik bersenjata yang bersifat non-internasional, yaitu konflik bersenjata yang terjadi didalam suatu wilayah negara. Sengketa bersenjata yang sebelumnya bersifat internal (non-internasional) dapat berubah sifat menjadi sengketa bersenjata bersifat internasional, atau dapat disebut dengan internasionalisasi konflik internal (internationalized internal conflict). Namun demikian, tidak semua sengketa bersenjata internal bisa menjadi bersifat internasional apabila ada campur tangan dari negara lain, seperti halnya campur tangan Rusia terhadap konflik yang terjadi di Ukraina yang saat ini sedang terjadi. Konflik bersenjata di Ukraina merupakan salah satu isu internasional yang banyak dibicarakan dalam beberapa tahun terakhir. Ukraina merupakan sebuah negara di Eropa Timur yang juga merupakan salah satu negara pecahan Uni Soviet. Ditinjau dari etnis dan bahasa, penduduk Ukraina dibagi kedalam dua kelompok utama, yaitu kelompok etnis Ukraina yang populasinya terkonsentrasi di Ukraina bagian barat dan utara, dan kelompok etnis Rusia yang populasinya terkonsentrasi di Ukraina bagian timur dan selatan.Konflik bersenjata yang melibatkan pasukan pemerintahan Ukraina dengan pasukan kemerdekaan Donetsk dan Luhansk, bahkan pada akhirnya terdapat indikasi intervensi dari Rusia telah
3
menimbulkan
banyak
korban
tewasyaitu
sekitar
6000
korban
jiwa.
(http://internasional.kompas.com/read/2015/03/10/04431681/Presiden.Ukraina.1.5 49.Tentara.Tewas.Selama.Perang.dengan.Milisi.Pro.Rusia, diakses pada Senin, 11 Mei 2015 pada pukul 18.45 WIB). Perlu dikaji dan diteliti siapa saja pihak yang terlibat dalam konflik yang terjadi di Ukraina tersebut.Perlunya kajian dalam konflik tersebut karena terdapat implikasi-implikasi hukum tertentu yang timbul jika telah terjadi perang. Implikasi yang timbul apakahHHI dipakai dalam konflik bersenjata lebih dapat diterapkan karena negara-negara telah mengetahui aturanaturan dalam berperang dibandingkan dengan Hukum Perang yang masih banyak memakai aturan hukum yang belum ditentukan sebelumnya Atas dasar uraian tersebut, penulis melakukan kajian lebih mendalam mengenai jenis konflik bersenjata di wilayah Ukraina dan berlakunya HHI melalui penulisan hukum (Skripsi) dengan judul “KONFLIK BERSENJATA DI WILAYAH UKRAINA TAHUN 2014 MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL”
B. Rumusan Masalah Dari latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis merumuskan kerangka permasalahan sebagai berikut: 1.
Apa jenis konflik yang terjadi di wilayah Ukraina?
2.
Apakah Hukum Humaniter Internasional berlaku berdasarkan jenis konflik bersenjata yang terjadi di Ukraina? C. Tujuan Penelitian Tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penulisan hukum ini terdiri dari
tujuan obyektif dan tujuan subyektif. Tujuan obyektif adalah tujuan yang berasal dari tujuan penelitian itu sendiri, sedangkan tujuan subyektif berasal dari peneliti: 1.
Tujuan Obyektif Adapun tujuan obyektif dari penulisan hukum ini adalah: a. Untuk mengetahui dan mengkaji jenis konflik di dalam sengketa bersenjata di wilayah Ukraina.
4
b. Untuk
mengetahui
dan
mengkaji
berlakunya
Hukum
Humaniter
Internasionalberdasarkan jenis konflik bersenjata yang terjadi di wilayah Ukraina. 2.
Tujuan Subyektif Tujuan subyektif dari penulisan hukum ini adalah: a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis di bidang ilmu hukum khususnya dalam bidang Hukum Internasional. b. Untuk melengkapi syarat akademis guna memperoleh gelar sarjana di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. c. Untuk menerapkan dan mengasah ilmu dan teori-teori hukum yang telah penulis peroleh sehingga bermanfaat bagi penulis dan memberi kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. D. Manfaat Penelitian Suatu penelitian mempunyai nilai apabila penelitian tersebut dapat
memberikan manfaat bagi para pihak. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan hukum ini antara lain: 1.
Manfaat Teoritis a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang Hukum Internasional (HI) yang berkaitan dengan masalah sengketa bersenjata yang sedang terjadi di wilayah Ukraina. b. Memperkaya referensi dan literatur kepustakaan HI tentang jenis sengketa bersenjata yang terjadi khususnya di wilayah Ukraina. c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitianpenelitian yang sama (sejenis) pada tahap selanjutnya.
2.
Manfaat Praktis a. Memberikan jawaban atas permasalahan yang telah diteliti. b. Sebagai masukan bagi pihak-pihak yang terkait langsung dengan penelitian ini.
5
c. Menjadi
sarana
bagi
penulis
untuk
mengembangkan
penalaran,
membentuk pola pikir ilmiah, membentuk pola pikir dinamis, dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
E. Metode Penelitian Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2011 : 35). Dalam proses penelitian hukum, diperlukan metode penelitian yang akan menunjang hasil penelitian tersebut. Metode penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah : 1.
Jenis Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum. Penelitian hukum disebut juga penelitian normatif memiliki definisi yang sama dengan penelitian doktrinal yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji, dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti (Peter Mahmud Marzuki, 2011 : 95).
2.
Sifat Penelitian Sifat dari penelitian yang dilakukan adalah bersifat preskriptif.Preskripsi itu harus timbul dari hasil telaah yang dilakukan, tetapi preskripsi yang diberikan harus koheren dengan gagasan dasar hukum yang berpangkal dari moral (Peter Mahmud Marzuki,2013:69-70).
3.
Pendekatan penelitian Penelitian
ini
menggunakan
pendekatan
konseptual
(conceptual
approach) dan pendekatan undang-undangan (statute approach). Pendekatan konseptual (conceptual approach) dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada (Peter Mahmud Marzuki,2013 :177). Sedangkan pendekatan Undang-Undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut-paut dengan isu hukum yang sedang dikaji (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 133).Pendekatan
6
konseptual yang dilakukan adalah tidak beranjak dari aturan HHI yang ada, sedangkan dalam pendekatan Undang-Undang, penulis menelaah beberapa konvensi internasional yang terkait dengan konflik bersenjata di Ukraina. 4.
Jenis Bahan Hukum Penulis menggunakan jenis bahan hukum sekunder yang diperoleh dari bahan pustakaketerangan-keterangan atau pengetahuan yang secara tidak langsung diperoleh melalui studi kepustakaan, bahan-bahan dokumenter, tulisan ilmiah dan sumber-sumber tertulis lainnya.
5.
Sumber Bahan Hukum Sumber bahan hukum dibagi atas sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum primer adalah bahanbahan yang didapat langsung dari lapangan. Sumber bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdapt pada pendapat ahli, tulisan hukum, maupun literatur hukum yang mendukung. Sumber bahan hukum sekunder dibagi atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang artinya bahan hukum tersebut digunakan sebagai sumber yang paling utama. Bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.Sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnaljurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki,2013:181). Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini, antara lain: a.
Konvensi Den Haag 1899 dan 1907
b.
Konvensi Jenewa 1949
c.
Protokol Tambahan I 1977 dari Konvensi Jenewa 1949
d.
Protokol Tambahan II 1977 dari Konvensi Jenewa 1949
e.
Protokol Tambahan III 2005 dari Konvensi Jenewa 1949 Adapun bahan-bahan hukum sekunder yang penulis gunakan yaitu, buku-
buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, internet, artikel ilmiah, dan makalah
7
hasil seminar. Sedangkan bahan hukum tersier yang penulis gunakan yaitu, bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Ronny Hanitijo Soemitro, 1994: 12), berupa kamuskamus seperti kamus Bahasa Indonesia, serta kamus-kamus keilmuan seperti kamus istilah hukum. 6.
Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi dokumen (studi pustaka). Metode studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum tertulis dengan mempergunakan content analysis (Peter Mahmud Marzuki, 2011 : 21).
7.
Teknik Analisis Bahan Hukum Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deduksi.Metode deduksi ini berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian premis minor.Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa untuk penalaran hukum yang merupakan premis mayor adalah aturan hukum sedangkan premis minornya adalah fakta hukum. Dari kedua hal tersebut kemudian ditarik kesimpulan atau conclusion (Peter Mahmud Marzuki, 2011 : 47).
F. Sistematika Penulisan Hukum Penulisan hukum ini dibagi menjadi empat bab, yaitu pendahuluan yang berisi uraian latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum; tinjauan pustaka berisi kerangka teori yang memberikan penjelasan secara teori, yang didapat dari sumber bahan hukum yang digunakan penulis berkaitan mengenai permasalahan yang diteliti. Kerangka teori tersebut meliputi tinjauan tentang Hukum Humaniter Internasional mencakup Hukum Den Haag 1899 dan 1907, Hukum Jenewa 1949 serta berisi kerangka pemikir penulis yang menjelaskan mengenai alur berfikir penulis dalam membuat penelitian ini; hasil penelitian dan pembahasan yang berisi mengenai uraian dan sajian pembahasan dari hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah yaitu, siapa jenis konflik bersenjata di wilayah Ukraina dan berlakunya hukum humaniter ditinjau dari jenis sengketa
8
bersenjata yang terjadi di Ukraina, serta penutup yang berisi simpulan hasil penelitian dan pembahasan; Adapun yang terakhir adalah Daftar Pustaka.
