1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Lingkungan Hidup merupakan salah satu sumber alam yang memiliki peran yang sangat strategis terhadap kehidupan manusia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai aturan pokok menyebutkan pada Pasal 28 H ayat (1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Sebagai negara demokratis, Indonesia sangat menjunjung tinggi hak masyarakat tersebut. Lingkungan yang layak juga merupakan kebutuhan setiap Manusia yang ada di bumi ini. Untuk itulah pada tahun 1972 Perserikatan Bangsa Bangsa mengadakan konferensi mengenai lingkungan di Stockholm.Dalam pertemuan tersebut
dihasilkan
beberapa
kesepakatan
terkait
perlindungan
dan
pengelolaan lingkungan, salahsatunya adalah deklarasi tentang lingkungan hidup manusia atau dikenal dengan Stockholm Declaration. Dalam Stockholm Declaration, salah satu bagian asasnya menyebutkan bahwa Man has the fundamental right to freedom, equality and adequate conditions of life, in an environment of a quality that permits a life of dignity and well-being, and he bears a solemn responsibility to protect and improve the environment for present and future generations (http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?documentid=97&articleid=1503,
di-
akses pada tanggal 11 Mei 2016, pukul 13:43). Jika diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia maka asas tersebut berarti bahwa manusia mempunyai hak asasi terhadap kebebasan, kesetaraan dan kondisi-kondisi kehidupan yang memadai, dalam suatu lingkungan berkualitas yang memungkinkan kehidupan yang bermartabat dan sejahtera, dan ia memegang tanggung jawab suci untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan untuk generasi sekarang dan mendatang. Dari asas tersebut kita dapat mengetahui bahwa manusia memiliki
2
peran dalam bentuk tanggungjawab untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan demi masa depan dan generasi mendatang.. Stockholm Declaration merupakan salah satu aspek yang mendasari dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, namun semenjak adanya pembaharuan maka UndangUndang tersebut digantikan denganUndang-Undang nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan diwujudkan melalui Pasal 62 UUPPLH yang berisi: 1. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. 2. Setiap orang berhakmendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. 3. Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. 4. Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan. 5. Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Dalam UUPPLH kewajiban setiap orang dalamhal perlindungan dan pengelolaan lingkungansudah tercantum dalam Pasal 67 yang menyebutkan “Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup”. Berdasarkan dua pasal tersebut, dapat kita ketahui bahwa masyarakat memiliki hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berkewajiban untukmemelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup. Salah satu hak bagi setiap orang adalah untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal tersebut tertulis dalam
3
Pasal 65 Ayat (4) UUPPLH yang secara jelas menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan.Secara khusus peran tersebut diatur dalamPasal 70 UUPPLH tentang Peran Masyarakat. Pasal tersebut berisi tentang hak atas masyarakat dalam berperan, dimana dalam Ayat (1) disebutkan bahwa Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam Ayat (2) disebutkan tentang bentuk peran masyatrakat yang terdiri dari: 1. pengawasan sosial; 2. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau 3. penyampaian informasi dan/atau laporan. Dalam Ayat (3) dijabarkan tentang tujuanperan masyatrakat dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, diantaranya: 1. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 2. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan; 3. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat; 4. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan 5. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Sehingga dapat kita ketahui dalam UUPPLH masyarakat diberikan kunci akses dalam berpartisiasi serta berperan dalam upaya Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup. KabupatenKaranganyar sebagai salahsatu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki lokasi strategis. Hal tersebut dikarenakan lokasi Kabupaten Karanganyar berdekatan dengan Kota Surakarta yang merupakan salah satu kota pemacu perekonomian di Provinsi Jawa Tengah. Potensi industri yang dimiliki oleh Kabupaten Karanganyar sangat besar karena lokasi Kabupaten Karanganyar yang strategis.KabupatenKaranganyar memiliki
4
berbagai jenis kegiatan usaha industri berskala menengah dan besar. Infrastuktur dan sarana yang memadai menjadi faktor penunjangguna menarik investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Karanganyar. Lebih dari 100 industri di bidang tekstil, garmen, benang tenun, jamu, dan lainnya, memilih beroperasi di Karanganyar, dengan konsentrasi terbesar di Kecamatan Jaten.(http://www.jatengprov.go.id/-id/profil/kabupaten-karanganyar, diakses pada tanggal 11 Desember 2015, pukul 13:43) Keberadaan kegiatan industri dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Dampak positif dari adanya kegiatan industri adalah terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Akan tetapi keberadaan kegiatan industri tentu memberikan dampak negatif kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, salahsatu dari dampak negatif tersebut adalah potensi kerusakan lingkungan di sekitar tempat tinggalmasyarakat.Atas dasar tersebut maka peran partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk menjaga kelestarian lingkungan di daerah karanganyar terutama bagi masyarakat
yang wilayahnya memiliki potensi dampak kerusakan
lingkungan, terlebih yang berada di sekitar area kegiatan indusrti. Berkaitan dengan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan membuat skripsi yang berjudul: “TINJAUAN PELAKSANAAN PERAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
UPAYA
PERLINDUNGAN
DAN
PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP KEBERADAAN KEGIATAN INDUSTRI DI KABUPATEN KARANGANYAR”. B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Bagaimanakah bentuk peran partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terkait pengawasan terhadap keberadaan kegiatan industri di Kabupaten Karanganyar?
5
2. Apakah peran partisipasi masyarakat yang ada di Kabupaten Karanganyar sudah sesuai dengan aspek tujuan peran mayarakat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan terkait keberadaan kegiatan industri?
C. Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut : a. Tujuan Objektif 1) Untuk mengkaji bagaimana bentuk peran partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terkait pengawasan terhadap keberadaan kegiatan industri di Kabupaten Karanganyar. 2) Untuk mengkaji apakah peran partisipasi masyarakat yang ada di Kabupaten Karanganyar sudah sesuai dengan aspek tujuan peran mayarakat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan terkait keberadaan kegiatan industri. b. Tujuan Subjektif 1) Untuk
dapat
menambah,
memperluas,
dan
mengembangkan
pemahaman aspek hukum dalam teori dan praktek lapangan hukum, khususnya di dalam bidang Hukum Administrasi Negara. 2) Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan di bidang hukum administrasi negara, khususnya meengenai hukum lingkungan. 3) Untuk memenuhi syarat akademis untuk memperoleh gelar Strata 1 (Sarjana) Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
6
D. Maanfaat Penelitian Selain memiliki tujuan, penelitian ini dilakukan dengan maksud dapat memberikan manfaat, terutama bagi kemajuan hukum di Indonesia. Adapun manfaat yang diperoleh dari penulisan hukum ini yaitu : a. Manfaat Teoritis 1) Hasil
penelitian
ini
diharapkan
dapat
mengembangkan
ilmu
pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara. 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan, khususnya mengenai peran partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
terhadap
keberadaan
kegiatan
industri
di
Kabupaten
Karanganyar. 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya. b. Manfaat Praktis 1) Memberikan jawaban dari permasalahan yang diteliti serta dapat mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang sistematis sekaligus mengetahui kemampuan dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan. 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan bagi pihak-pihak terkait. 1. Metode Penelitian Penelitian adalah merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu (Soerjono Soekanto, 2010 : 42). Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan tujuan, maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat untuk
7
mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian, juga akan mempermudah pengembangan data yang diperoleh. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini hukum ini dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris atau non doctrinal research untuk mengetahui keadaan yang terjadi di dalam praktek.Penilitan hukun empiris adalah penilitian yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala sosial tertentu
dengan
jalan
menganalasinya.Selain
itu
juga
diadakan
pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta sosial tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dari gejala yang bersangkutan. Pada penulisan sosiologis atau empiris maka yang diteliti awalnya adalah data sekunder yang memberikan penjelasan mengenai penulisan penelitian hukum, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer dilapangan atau terhadap masyarakat (Soerjono Soekanto, 2010 : 52). b. Sifat Penelitian Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
yang
bersifat
deskriptif.
Sifat
penelitian
deskriptif
dimaksudkan untuk memberikan data yang diteliti tentang keadaan manusia,
keadaan
atau
gejala-gejala
lainnya,
terutama
untuk
mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru (Soerjono Soekanto, 2010 : 10). Penelitian hukum yang bersifat deskriptif ini bertujuan untuk memberikan
data
tinjauanpelaksanaan
yang peran
akurat
dan
partisipasi
sejelas-jelasnya masyarakat
mengenai
dalam
upaya
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap keberadaan kegiatan industri di Kabupaten Karanganyar.
8
c. Pendekatan Penelitian Jenis pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan penelitian
kualitatif,
yaitu
pendekatan
yang
digunakan
dengan
mendasarkan pada data-data yang dinyatakan responden secara tertulis ataupun lisan, dan juga perilaku yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh dan juga pendekatan perUndang-Undangan (Statute Approach) yaitu penerapan beberapa peraturan perUndang-Undangan dalam pemerintah daerah ( Soerjono Soekanto, 2010 : 250 ). d. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian ditetapkan dengan tujuan agar ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti lebih sempit dan terfokus, sehingga penelitian yang dilakukan lebih terarah. Lokasi yang digunakan oleh Penulis dalam melakukan Penelitian guna penyusunan penulisan hukum ini adalah Kabupaten Karanganyar. e.
Jenis dan Sumber Data Penelitian Secara umum dalam penelitian dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan data yang diperoleh dari bahan bahan kepustakaan adalah data sekunder (Soerjono Soekanto, 2010:51). Jenis data yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian hukum ini adalah : a. Data primer Data primer adalah data, fakta, atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, atau melalui penelitian di lapangan, yaitu berupa hasil wawancara. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar, Kepala Desa Kemiri, Kepala Desa Pulosari, Sekretaris Desa Jetis< Sekretaris Desa Nangsri Kecamatan Kebakkramat, Kepala desa Sroyo, Kepala Desa Jetis Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar. b. Data Sekunder
9
Data sekunder adalah keterangan atau fakta yang tidak diperoleh secara langsung tetapi melalui penelitian kepustakaan
yang
menunjang data primer.Sumber data sekunder dalam penelitian ini dapat diperoleh melalui: 1) Buku-buku; 2) Peraturan perUndang-Undangan 1.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 2.Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 3.Undang-Undang
Nomor
3
tahun
2014
Tentang
Perindustrian. 4.Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 tahun 2013 tenteng Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. f. Teknik Pengumpulan Data penelitian hukum. Sebagaimana yang telah diketahui, didalam penelitian ini teknik yang digunakan penulis yaitu : studi dokumen atau bahan pustaka, dan wawancara atau interview. a. Teknik Wawancara (Interview) Merupakan penelitian yang digunakan secara langsung terhadap objek yang diteliti dalam rangka memperoleh data primer dengan
wawancara
(interview).Metode
wawancara
yang
digunakan adalah wawancara yang terpimpin, terarah, dan mendalam sesuai dengan pokokpokok masalah yang diteliti guna memperoleh hasil data dan informasi yang lengkap dan seteliti mungkin. b. Studi dokumen atau bahan pustaka Merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan bahan-bahan yang berupa dokumen-dokumen, buku-buku, atau
10
bahan pustaka lainnya, yang menyangkut dengan obyek yang diteliti, g. Teknik Analisis Data Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dikemukakan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Lexy J.Maleong, 2002: 103). Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif,yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tulisan atau lisan, dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh (Soerjono Soekanto, 2010: 250). 2. Sistematika Penulisan Hukum Sistematika memberikan gambaran secara menyeluruh dari penulisan hukum ini agar tersusun secara sistematis antara bab dan sub bab yang disajikan. Adapun sistematika dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut : BAB I
: PENDAHULUAN Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, beserta sistimatika penelitian.
BAB II
: TINJAUAN PUSTAKA Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai kerangka teori dan kerangka pemikiran. Kerangka teori memuat berbagai pengertian dan teori-teori hukum yang berkaitan dengan judul dan masalah yang diteliti sedangkan dalam kerangka pemikiran
menjelaskan
dan
memberikan
gambaran
tentang alur berpikir penulis terhadap permasalahan dalam penelitian yang dituangkan dalam bentuk bagan. BAB III
: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
11
Bab ini akan menjelaskan secara singkat mengenai hasil analisis berupa kesimpulan akhir dari pembahasan ata permasalahan hukum yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selain itu juga akan disertai dengan saransaran yang didasarkan pada hasil penulisan hukum. BAB IV
: PENUTUP
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
