1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Internet berkembang demikian pesat sebagai kultur masyarakat modern, dikatakan sebagai kultur karena melalui internet berbagai aktifitas masyarakat cyber seperti berpikir, berkreasi, dan bertindak dapat di ekspresikan di dalamnya, kapanpun dan dimanapun. Kehadirannya telah membentuk dunia tersendiri yang dikenal dengan dunia maya (cyberspace) atau dunia semu yaitu sebuah dunia komunikasi berbasis komputer yang menawarkan realitas yang baru berbentuk virtual (tidak langsung atau tidak nyata) (Agus Rahardjo, 2002: 20). Teknologi internet mampu mengkoneksikan antar subsistem jaringan menjadi satu jaringan super besar yang dapat saling terhubung (online) seluruh dunia dan teknologi internet mampu mengkornvergensikan data, informasi, audio, visual yang dapat berpengaruh pada kehidupan manusia (Widodo, 2013: v). Internet memberikan manfaat dalam kehidupan manusia, dalam bentuk kenyamanan, keamanan, dan kecepatan. Oleh karena itu, internet telah mengubah pola interaksi masyarakat, yaitu; interaksi bisnis, ekonomi, sosial, dan budaya. Internet telah memberikan kontribusi yang demikian besar bagi masyarakat, perusahaan/ industri maupun pemerintah. Hadirnya Internet telah menunjang efektifitas dan efisiensi operasional perusahaan, terutama peranannya sebagai sarana komunikasi, publikasi, serta sarana untuk mendapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh sebuah badan usaha dan bentuk badan usaha atau lembaga lainya. Keberadaan internet telah merubah gaya hidup masyarakat Indonesia yang primitif menuju masyarakat modern. Dampak positif yang diberikan internet bagi masyarakat Indonesia yaitu dapat memudahkan pencarian
2
informasi, artikel, lowongan pekerjaan, dan masih banyak lagi. Disamping ada sisi positifnya internet tidak terlepas dari sisi negatif, antara lain membuat manusia menjadi malas. Dampak negatif lain dengan adanya internet yaitu penyebaran informasi menjadi terlalu bebas dan tidak terbatas, sehingga melampaui batas etika, kesusilaan, bahkan bisa mengacu pada tindak kejahatan dunia maya (cyber crime). Mengingat adanya akses yang tidak terbatas dalam internet tersebut tentu saja keberadaan internet mempermudah hubungan (komunikasi) antar manusia, selain itu juga sangat berperan sebagai wadah menyampaikan aspirasi, ide, gagasan, pengetahuan serta karya seni, yang artinya pula secara tidak langsung internet ikut berperan sebagai fasilitas yang mendukung kebebasan Hak Asasi Manusia (HAM). Namun demikian, dengan ketidak-terbatasan itu pula ‘kebebasan HAM’ justru bisa menjadi bumerang yang menciderai HAM itu sendiri. Sebagai salah satu contoh, kasus pembullyan yang marak melalui media sosial, bahkan hingga korbannya melakukan bunuh diri karena tertekan. Maka dari itu perlu dibuat peraturan yang mampu membatasinya agar HAM setiap orang dapat terpenuhi secara adil. Mengenai hal tersebut, pemerintah Indonesia telah berupaya untuk memenuhi kebutuhan internet yang sehat dan tetap bisa melindungi hak-hak masyarakat sebagai pengguna internet, upaya tersebut nampak dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Selanjutnya sebagai langkah nyata dibentuklah Peraturan Menteri sebagai peraturan pelaksananya, yaitu melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 19 tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif (Permen Kominfo Nomor 19 tahun 2014). Kemunculan Permen Kominfo Nomor 19 tahun 2014 tersebut justru menuai protes serta menjadi perdebatan oleh berbagai pihak karena keberadaan peraturan menteri ini dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang ada di Indonesia. Peraturan ini dimaksudkan untuk mengisi
3
kekosongan hukum mengenai tata cara pemblokiran konten internet yang dinilai negatif. Sementara praktik pemblokiran terhadap konten internet sendiri, selama ini telah aktif dilakukan, meski tanpa berdasar aturan yang memadai. Namun demikian, kendati bermaksud mengisi kekosongan hukum, kehadiran Permen Kominfo Nomor 19 tahun 2014 ini, dinilai mengandung sejumlah kelemahan mendasar, baik secara formil maupun materiil. Kaidah tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, maka perumusan cakupan pengurangan hak asasi hanya mungkin dilakukan melalui pengaturan dalam Undang-undang dan bukan peraturan teknis setingkat Peraturan Pemerintah, apalagi Peraturan Menteri. Dengan demikian, terkait dengan penggunaan internet maka dimungkinkan adanya pembatasanpembatasan oleh negara. Sesuai dengan konstitusi, maka pembatasan itu harus dengan Undang-undang (UU). Faktanya Permen Kominfo Nomor 19 tahun 2014 menjadi hukum positif untuk pengaturan mengenai pembatasan penggunaan internet. Hal ini tidak sesusai dengan delegasi pengaturan menurut pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945. Namun demikian, menurut penulis negara (pemerintah) memiliki kewajiban untuk mengatur pemanfaatan sumber daya untuk memberikan kemanfaatan positif bagi masyarakat. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam dan menuangkannya ke dalam penulisan hukum
dengan
judul:
“ANALISIS
PERATURAN
MENTERI
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG NEGATIF
PENANGANAN SEBAGAI
SITUS
PEMBATASAN
INTERNET HAK
BERMUATAN
ASASI
MANUSIA
DITINJAU DARI KETENTUAN PASAL 28J AYAT (2) UNDANGUNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945”
4
B.
Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis merumuskan permasalahan: 1. Apakah Peraturan Menteri Kominfo No 19 tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif merupakan pembatasan hak asasi manusia ditinjau dari ketentuan pasal 28J ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? 2. Peraturan seperti apakah yang dapat diberlakukan untuk membatasi hak asasi manusia terkait penanganan situs internet bermuatan negatif apabila mengacu pada ketentuan pasal 28J ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945?
C. Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 1. Tujuan Objektif a. Untuk menganilisis apakah pelaksanaan Peraturan Menteri tersebut telah
sesuai
dengan
peraturan
perundang-undangan
mengenai
pembatasan hak asasi manusia, khususnya ketentuan pasal 28J ayat (2) Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. b. Untuk mengetahui peraturan yang bisa diberlakukan untuk membatasi hak asasi manusia terkait dengan penanganan situs internet bermuatan negatif yang sesuai dengan ketentuan pasal 28J ayat (2) serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait. 2. Tujuan Subyektif a. Dapat menambah wawasan, pengetahuan serta pemahaman penulis terhadap teori-teori yang telah diperoleh penulis selama kuliah di fakultas hukum, terutama terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan
5
oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri Kominfo, dalam bidang media komunikasi, yaitu Internet. b. Memberikan gambaran dan pemikiran bagi ilmu pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara, terutama mengenai tata urutan kewenangan peraturan perundang-undangan dalam perlindungan HAM dalam ranah media komunikasi. c. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
D. Manfaat Penelitian Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat terutama bagi bidang ilmu yang diteliti, penulis sendiri maupun bagi pembaca. Maka dari itu, diharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat diantaranya: 1. Manfaat Teoritis a.
Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum tata negara khususnya.
b.
Sebagai
bahan
masukan
dan
pengajaran
untuk
pemahaman,
pengkajian dan penulisan karya ilmiah di bidang hukum khususnya Hukum Tata Negara. 2. Manfaat Praktis a.
Menjadi wadah bagi penulis untuk mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam mengimplementasikan dan menerapkan ilmu yang diperoleh
b.
Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti oleh penulis
c.
Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait langsung dengan penelitian hukum ini
6
E. Metode Penelitian Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran hipotesa atau ilmu pengetahuan yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Penelitian dapat dibedakan menjadi dua yaitu penelitian doktrinal dan non doktrinal. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan know-how dalam ilmu hukum, bukan sekedar know-about. Sebagai kegiatan know-how, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 60). Metode penelitian merupakan suatu cara untuk menghasilkan data dan analisis data yang sahih yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga tujuan dari penelitian tersebut dapat tercapai. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, atau dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang berdasarkan pada bahan-bahan hukum (library based) yang fokusnya membaca, mempelajari, dan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 55-56). 2. Sifat Penelitian Sifat dari penelitian hukum ini adalah preskriptif. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 41-42). Penelitian hukum yang dilakukan oleh praktisi maupun para scholars tidak dimulai dengan hipotesis, sehingga dalam hal ini bukan hanya sekedar menetapkan aturan yang ada, melainkan juga menciptakan hukum untuk mengatasi masalah yang dihadapi.
7
3. Pendekatan Penelitian Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan ini dilakukan dengan cara mendalami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundangundangan (Peter Mahmud Marzuki, 2013:136). Dalam hal ini, penulis menelaah UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 khususnya pada pasal 28 yang mengangkat tentang HAM serta peraturan perundangundangan lain terkait konten negatif internet, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Selain itu juga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) yang merupakan ratifikasi atas International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang menjadi dasar hukum internasional dalam pemenuhan HAM disertai aturan-aturan pembatasannya. Penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (conseptual approach) dengan mengambil suatu konsep mengenai kewenangan peraturan menteri dan konsep pembatasan terhadap HAM. Dalam hal ini, kewenangan dalam melakukan pembatasan terhadap HAM, yaitu hak berekspresi dan menerima informasi, dalam lingkup internet/ dunia maya yang dianggap sebagai suatu konten negatif. 4. Jenis dan Sumber Penelitian Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut: a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah
8
dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 181) Dalam penelitian ini, bahan Hukum primer yang digunakan yaitu : 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) 3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 6) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 19 tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif 7) Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Tentang Hak Asasi Manusia) 1948 8) General Comment No. 34 on Article 19 ICCPR (Komentar Umum Nomor 34 tentang Pasal 19 KIHSP) b. Bahan Hukum Sekunder Bahan Hukum Sekunder yaitu sumber bahan yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber bahan primer. Dalam hal ini berupa buku-buku teks, kamus-kamus Hukum, jurnal-jurnal Hukum yang mendukung penulisan hukum ini. c. Bahan Nonhukum Bahan Nonhukum adalah sumber bahan yang secara tidak langsung berkaitan dengan penelitian penulis. Bahan ini bersumber dari konsentrasi ilmu lain yang bukan ilmu hukum.
9
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Teknik yang dipakai dalam pengumpulan bahan hukum dalam penulisan hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen (library research). Teknik pengumpulan data ini dengan cara membaca, mengkaji, dan membuat catatan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang menjadi obyek penelitian. Selain itu juaga memakai teknik cyber research (penelusuran Internet). Sebagai penunjang bahan hukum penulis mendownload artikel, jurnal, berita yang berhubungan dengan penulisan hukum ini. 6. Teknik Analisis bahan Hukum Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Hadjon dalam pemaparannya mengemukakan bahwa di dalam logika silogistik untuk penalaran hukum yang merupakan premis mayor adalah aturan hukum, sedangkan premis minornya adalah fakta hukum. Dari kedua hal tersebut kemudian ditarik suatu konklusi (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 89-90). F. Sistematika Penulisan Hukum Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum maka penulis membagi sistematika penulisan hukum ini menjadi 4 (empat) bab yang tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika keseluruhan penulisan hukum ini adalah sebagi berikut : BAB I
PENDAHULUAN Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.
10
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA Pada bab ini diuraikan tentang materi-materi dan teori-teori serta uraian sistematis tentang : A. Kerangka Teori 1. Tinjauan Umum tentang Pembatasan Hak Asasi Manusia 2. Tinjauan Umum tentang Muatan Negatif Internet 3. Tinjauan Umum tentang Kedudukan dan Fungsi Peraturan Menteri sebagai Peraturan Perundang-undangan Hal-hal tersebut diatas merupakan landasan yang nantinya mendasari analisis hasil penelitian yang diperoleh dari studi kepustakaan yang mengacu pada pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini. B. Kerangka Pemikiran Dalam kerangka pemikiran, penulis akan menampilkan bagan untuk mempermudah pemahaman.
BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bab ini berisi tentang uraian hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan pembahasannya.
BAB IV
PENUTUP Bab ini meliputi kesimpulan jawaban pada perumusan masalah dan saran-saran yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.
DAFTAR PUSTAKA
