1
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah
Hakikat dari suatu pembangunan mengandung aspek dinamika, artinya bahwa pembangunan merupakan kegiatan terus menerus yang tidak terbatas waktu tertentu, namun seiring dengan perkembangan jaman dan peradaban manusia. Seperti halnya bangsa Indonesia, dengan gejolak yang sedemikian rupa Indonesia akan tetap selalu berusaha dan selalu tumbuh guna mengikuti peradaban dari waktu ke waktu, hal ini tidak lain adalah untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alenia IV dengan melalui program pembangunan yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, harus dicapai kenaikan produksi dan jasa di berbagai sektor pembangunan ekonomi yaitu meliputi; pertanian, pertambangan energi, perhubungan, perdagangan dan lain-lain tetap berorientasi pada perluasan kerja, sehingga dapat mewujudkan struktur ekonomi seimbang dari segi nilai tambah maupun dari segi penyerapan tenaga kerja. Dalam sektor pertambangan misalnya, sumber-sumber alam Indonesia harus dipergunakan secara rasional. Penggalian kekayaan alam harus diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup manusia dilaksanakan
dengan
memperhitungkan
kebijakan
yang
kebutuhan-kebutuhan
menyeluruh
generasi
yang
dan
dengan
akan
datang.
Pengarahan sumber alam dan lingkungan hidup harus diarahkan supaya dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat dan tetap memperhatikan keseimbangan, keselarasan dan kelestariannya. Pembangunan pertambangan perlu ditingkatkan dan dilanjutkan invetarisasi dan pemetaan, eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam berupa sumber mineral dan energi dengan memanfaatkan teknologi yang tepat sehingga produksi dan ekspor pertambangan serta penerimaan negara akan
2
semakin meningkat. Untuk itu perlu ditingkatkan usaha-usaha untuk mengolah bahan tambang tersebut didalam negeri. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa sektor pertambangan minyak dan gas bumi menunjukkan peranan penting sebagai sumber devisa, sumber penerimaan negara serta sebagai pendukung utama pemakaian konsumsi energi nasional.Mengingat peranan penting bahan galian minyak dan gas bumi baik bagi kesejahteraan rakyat maupun pertahanan nasional maka sudah saatnya produksi minyak dan gas bumi harus dikendalikan dan dikembangkan berdasarkan jiwa dan isi Pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 1945, yang berbunyi : Ayat 2: “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara.” Ayat 3: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Melaksanakan isi dari Pasal 33 ayat 2 dan 3 tersebut, Pemerintah telah mengatur tentang Minyak dan Gas Bumi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, didalamnya dijelaskan bahwa : “minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.” Pentingnya peranan minyak dan gas bumi dalam pembangunan bangsa Indonesia, maka dengan demikian perlu diatur keberadaannya untuk memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia. Dari segi pertambangan Indonesia menghasilkan Minyak dan Gas bumi yang merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak. Komoditas ini juga mempunyai peranan penting dalam perkonomian nasional (Pengantar dalam UU Minyak Bumi dan Gas, 2008: 3).
3
Selama bertahun-tahun rakyat Indonesia mengunakan minyak tanah sebagai kebutuhan untuk bahan bakar rumah tangga, sebagai bahan utama untuk memasak, menghidupkan lampu minyak serta kebutuhan lain. Namun tidak disadari bahwa bahan bakar minyak tersebut membutuhkan subsidi yang cukup besar. Berdasarkan dari kondisi tersebut pemerintah berusaha mengurangi subsidi yang tidak tepat sasaran yang melalui program konversi minyak tanah ke LPG 3 kilogram diawali dengan memberikan secara gratis seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kilogram Pasal 4 Ayat 1 yang menyatakan bahwa: “Pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian gas elpiji Tabung 3 Kilogram diawali dengan memberikan secara gratis tabung, gas elpiji tabung 3 Kilogram dan kompor gas beserta peralatan lainnya kepada rumah tangga dan usaha mikro”. LPG yang dimaksud dalam penelitian ini adalah lpg dengan ukuran 3 kilogram yang merupakan barang subsididan ada beberapa pengertian yang perlu dimengerti bahwa terdapat penulisan Elpiji. Elpiji yang dimaksud adalah merupakan merek dagang atau brand yang dimiliki oleh Pertamina (Persero) yang materialnya berupa LPG (Liquefield Petroleum Gas) (Pertamina Unit Pengelolaan IV. 2004: 23). Hal ini dimulai sejak dihapuskannya minyak tanah subsidi yang sebelumnya merupakan bahan bakar untuk sumber energi dapur rumah tangga yang sering digunakan oleh masyarakat umum di Indonesia. Masyarakat Indonesia merupakan salah satu masyarakat dunia yang memiliki ketergantungan terhadap pengunaan bahan bakar minyak, sehingga pemanfaatan gas bumi kurang diminati oleh masyarakat, konsumsi yang tinggi membuat meningkatnya beban negara untuk mensubsidi bahan bakar minyak, hal ini berdampak langsung terhadap perekonomian Indonesia, meskipun negeri ini adalah penghasil minyak bumi namun masalah kebutuhan primer rumah tangga yang sangat vital ini ternyata belum bisa dipecahkan.
4
Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah berupaya menekan tingkat konsumsi terhadap pengunaan bahan bakar minyak terutama pada konsumsi minyak tanah dengan cara konversi pemakaian minyak tanah ke gas elpijidengan maksud untuk mengurangi subsidi negara atas bahan bakar minyak tanah, melalui Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefield Petroleum Gas (LPG) Tabung Tiga Kilogram. Dalam Peraturan Presiden disebutkan bahwa negara menjamin penyediaan dan pengadaan bahan bakar di dalam negeri dan mengurangi subsidi bahan bakar minyak guna meringankan beban keuangan negara, perlu dilakukan substitusi pengunaan minyak tanah ke LPG. Menteri menetapkan harga patokan dan harga jual eceran tabung gas LPG 3 Kilogram untuk rumah tangga dan usaha mikro. Konversi diharapkan dapat mengurangi subsidi bahan bakar minyak guna meringankan beban keuangan negara. Ini merupakan program yang diawali pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dengan wakil presiden waktu itu Yusuf Kalla, dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram tersebut. Meski awalnya banyak yang menyangsikan akan berhasil, konversi minyak tanah ke LPG menjadi fenomena penting program konversi energi di Indonesia, apalagi kebiasaan keberhasilan merubah kebiasaan masyarakat yang turun temurun dari generasi kegenerasi menggunakan minyak tanah beralih ke LPG bukan hanya persoalan teknis, namun juga syarat dengan aspek sosial dan budaya. Munculnya berbagai penolakan dan pengembalian kompor gas gratis, ditengarai bahwa kebijakan ini bukan berasal dari anggota masyarakat pengguna. Artinya, sesungguhnya selama ini tidak ada masalah jika anggota masyarakat menggunakan bahan bakar minyak tanah untuk memasak bagi keperluan hidupnya.Masalah yang ada selama ini adalah terjadinya kelangkaan minyak tanah, sehingga mereka merasa kesulitan untuk mendapatkannya.
Kalaupun
ada
harganya
pasti
sudah
melambung
tinggi.Dengan harga yang tinggi tersebut pun sesungguhnya mereka tetap
5
masih setia untuk menggunakan bahan bakar minyak tanah.Hal ini terjadi karena mereka sudah puluhan tahun atau bahkan sudah turun-temurun menggunakan bahan bakar ini. Kita hampir tidak pernah mendengar bahwa akibat kelangkaan bahan bakar minyak tanah itu mereka menginginkan agar dikonversi dengan bahan bakar lain, seperti bahan bakar gas (Yudho Taruno Muryanto, 2014: 10). Perusahaan negara yang dimaksud adalah Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.Beberapa dikemukakan dari Undang-Undang tersebut adalah pembagian yang lebih tegas antara fungsi-fungsi pemerintah, pengatur dan pelaku usaha, pemecahan rantai usaha ke dalam beberapa kegiatan utama serta penekanan pada liberalisasi sektor hilir (Hanan Nugroho, 2004: 3). Perusahaan negara Pertamina inilah yang melaksanakan pengusahaan minyak dan gas bumi dalam arti yang seluas-luasnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan negara serta menciptakan Ketahanan Nasional, yang melalui eksplorasi, eksploitasi, pemurnian dan pengolahannya, serta pengangkutan dan penjualannya. Pertamina inilah yang mendapatkan kepercayaan penuh dari pemerintah dalam pengelolaan minyak dan gas bumi. Pertamina sebagai pengelola tunggal di bidang pengusahaan minyak dan gas bumi di Indonesia, mempunyai tugas pokok yang telah ditegaskan di dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 2000 Tentang Pokok-Pokok Organisasi Pertamina, yang dalam Pasal 4 disebutkan bahwa melaksanakan pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi serta hasilolahannya untuk memperoleh hasil yang sebesar-besarnya; menyediakan dan melayani bahan bakar minyak dan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri baik sebagai energi maupun sebagai bahan baku industri; melaksanakan niaga minyak dan gas bumi serta hasil olahannya.
6
Tugas Pertamina, dimana dalam penyediaan dan pelayanan kebutuhan bahan bakar minyak dan gas bumi yang diperlukan di dalam negeri, Pertamina selalu dihadapkan pada tantangan untuk dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dalam usahanya untuk dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri ini Pertamina banyak melibatkan pihak swasta misalnya para penyalur bahan bakar minyak, penyalur/ agen/ distributor bahan bakar gas dan pengusaha angkutan/ transportir minyak dan/atau gas baik darat, udara maupun laut. Pemenuhan minyak dan gas bumi dalam negeri terutama dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat Indonesia dalam pendistribusiannya, transportasi, penyalur, distributor sangatlah diperlukan. Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara juga disinggung bahwa salah satu aspek penting dalam bidang ekonomi dan industri, terutama dalam dunia perdagangan adalah aspek distribusi dan transportasi, distribusi dan transportasi mempunyai peranan untuk memperlancar mobilitas orang maupun barang sampai dengan ke tangan pengguna, hal ini juga nampak dalam kehidupan kita sehari-hari, begitu banyak kebutuhan kita yang berhubungan dengan distribusi dan transportasi. Mengenai arti pentingnya transportasi, dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada Bagian Umum, Alenia II dijelaskan bahwa: “Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, transportasi memilik posisi penting dan strategis dalam pembangunan bangsa yang berwawasan lingkungan dalamhal ini harus tercermin pada kebutuhan mobilitas seluruh sektor dan wilayah.” Di bidang perdagangan dan industri, pengangkutan tidak dianggap secara tidak langsung menambah nilai suatu barang. Karena suatu barang hasil produksi yang ditinggalkan begitu saja tidak akan ada gunanya. Suatu barang berguna apabila dapat dinikmati oleh konsumen. Jadi dalam hal ini, pengangkutan memiliki fungsi sebagai sarana agar hasil produksi dapat sampai di pasaran atau di tempat yang dikehendaki dan akhirnya dapat dinikmati oleh konsumen.
7
Hubungan kerja antara Pertamina dengan Distributor atau Agen Elpiji maka dituangkan dalam suatu perjanjian. Pelaksanaan Perjanjian keagenan elpiji 3Kilogram sebagai barang subsidi PT. Tritra Perkasa Boyolali dengan Pertamina ini diadakan di Kantor Pertamina Region IV Semarang. Perjanjian tersebut berisi antara lain hak dan kewajiban dari para pihak yang harus mereka penuhi, hubungan-hubungan apa yang terjadi diantara kedua belah pihak dan menentukan sejauh mana hukum yang mengatur antara pihak yang menandatangani perjanjian kerjasama tersebut. Perjanjian tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya dalam hukum perjanjian, akan tetapi dalam perjanjian tersebut adalah sah, karena Hukum Perjanjian menganut sistem terbuka. Sistem terbuka disini artinya adalah memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk membuat perjanjian yang berisi apa saja asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Pasal-Pasal hukum perjanjian dinamakan pelengkap berarti PasalPasal yang membuat perjanjian. Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang permasalahan mengenai hubungan hukum dan pertanggungjawaban serta problematika pelaksanaan perjanjian keagenan para pihak melalui penulisan hukum dengan judul PERJANJIAN KEAGENAN LPG (Liquified Petroleum Gas) 3 KILOGRAM SEBAGAI BARANG BERSUBSIDI DI WILAYAH REGION IV SEMARANG (Studi di PT. Tritra Perkasa Boyolali).
B. Perumusan Masalah Perumusan masalah dapat diartikan sebagai suatu pernyataan yang lengkap
dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti
berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah. Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam setiap tahapan penelitian. Perumusan yang jelas menghindari pengumpulan data yang tidak perlu, dapat menghemat biaya, waktu, tenaga penelitian dan penelitian akan lebih terarah pada tujuan yang dicapai (Abdulkadir Muhammad, 2004:62).
8
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana hubungan hukum dan pertanggungjawaban para pihak dalam perjanjian keagenan LPG 3Kilogram sebagai barang bersubsidi di Wilayah Region IV Semarang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku? 2. Apa problematika dalam pelaksanaan perjanjian keagenan antara PT. Tritra Perkasa dengan Pertamina Region IV Semarang?
C. Tujuan Penelitian Suatu penelitian mempunyai tujuan sebagai arahan penelitian tersebut. Penelitian hukum pada umumnya bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan yang mendalam tentang gejala hukum, untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai aspek-aspek hukum, serta memperoleh data mengenai hubungan antara suatu gejala hukum dengan gejala lain (Soerjono Soekanto, 2010:49). Tujuan ini tidak lepas dari pokok-pokok permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum ini. Adapun tujuan dari penelitianini adalah: 1. Tujuan Objektif a) Mengetahui hubungan hukum dan pertanggungjawaban para pihak dalam perjanjian keagenan LPG 3 Kilogram sebagai barang bersubsidi di Wilayah Region IV Semarang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku b) Mengetahui problematika dalam pelaksanaanperjanjian keagenan antara PT. Tritra Perkasa dengan Pertamina Region IV Semarang. 2. Tujuan Subjektif a) Memperoleh data utama penyusunan penulisan hukum (skripsi) guna memenuhi syarat akademis dalam jenjang kesarjanaan di bidang ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
9
b) Menambah wawasan dalam memperluas pemahaman arti pentingnya ilmu hukum dalam teori dan praktek. c) Menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah penulis peroleh agar dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri dan masyarakat pada umumnya.
D. Manfaat Penelitian Dalam suatu penelitian penulisan hukum hendaknya diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya bagi ilmu pengetahuan di bidang penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah: 1. Manfaat Teoritis a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Perjanjian pada khususnya. b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan untuk penelitian atau penulisan karya ilmiah di bidang hukum sejenis di masa yang akan datang. 2. Manfaat Praktis a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat jawaban atas permasalahanpermasalahan yang diteliti. b) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis serta untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. c) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada semua pihak, baik pemerintah, para pelaku usaha, serta masyarakat yang membutuhkan pengetahuan terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.
10
E. Metode Penelitian Secara etimologis, metode berasal dari kata met dan hodes yang berarti melalui, atau dapat diartikan sebagai suatu jalan atau cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubunganhubungan yang ada antara fakta yang diamati secara saksama, penelitian merupakan suatu bagian pokok dari ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih memperdalami segala segi kehidupan (Soerjono Soekanto, 2010:3). Suatu penelitian ilmiah agar dapat berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang maksimal, maka diperlukan suatu metode penelitian yang tepat. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut : 1. Jenis Penelitian Jenis Penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris, untuk mengetahui keadaan yang terjadi didalam praktek. Pada penulisan sosiologis atau empiris maka yang diteliti awalnya adalah data sekunder yang memberikan penjelasan mengenai penulisan penelitian hukum, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer yang akan di teliti di lapangan atau terhadap masyarakat
(Soerjono Soekanto, 2010: 52). Dalam
penelitian ini yang akan penulis gunakan adalah data lapangan yang didapat dari penelitian di PT. Tritra Perkasa Boyolali. 2. Sifat Penelitian Dilihat dari sifatnya penelitian yang penulis susun termasuk penelitian yang bersifat deskriptif. Sifat penelitian secara deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya, terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru (Soerjono Soekanto, 2010: 10).
11
3. Pendekatan Penelitian Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang menggunakan data yang dinyatakan secara verbal yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek. Penelitian seperti perilaku, tindakan, persepsi, dan lain-lain secara holistik dengan deskripsi dalam bentuk kata-kata dan naratif dalam konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Soerjono Soekanto, 2010:28). 4. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian hukum ini dilaksanakan diPT. Tritra Perkasa Jalan Prof. Suharso, Dukuh Baros RT 01/ RW 08 Karanggeneng, Boyolali, karena karakteristik PT. Tritra Perkasa merupakan PT(agen) dari Pertamina yang bukan dari atau berasal dari agen minyak tanah sehingga menurut penulis karakteristik dan dinamikanya berbeda dengan PT (agen) yang berasal dari minyak tanah. Selain itu merupakan pelopor konversi Elpiji pertama kali untuk wilayah eks karisidenan Surakarta. 5. Jenis Data dan Sumber Data Penelitian secara umum di dalam penelitian biasanya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer atau data dasar, sedangkan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan diberi nama data sekunder (Soerjono Soekanto, 2010: 51). 1) Sumber Data Primer Data primer diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari lapangan yang menjadi obyek penelitian atau diperoleh melalui wawancara berupa keterangan atau fakta-fakta atau juga bisa disebut dengan sumber data yang diperoleh dari sumber pertama. (Soerjono Soekanto, 2010: 12). Dalam penulisan ini sumber data primer diperoleh langsung dari Direktur PT. Tritra Perkasa yang beralamat di
12
Jalan Prof. Suharso, Dukuh Baros RT 01/ RW 08 Karanggeneng, Boyolali yaitu Bapak Moehammad Rizkiawan. 2) Sumber Data Sekunder a) Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer merupakan bahan hukum mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero); (7) Keputusan Presiden Nomor 169 Tahun 2000 tentang PokokPokok Organisasi Pertamina; (8) Peraturan
Presiden
Nomor
104
Tahun
2007
tentang
Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquified Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram; (9) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-Dag/Per/3/2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa; (10) Keputusan Gubernur Jawa Tengah 541/34 tahun 2014 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Liquified Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram pada titik serah Sub Penyalur/ Pangkalan di Provinsi Jawa Tengah;
13
b) Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, buku-buku, jurnal, dan makalah. c) Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat berupa kamus hukum, ensiklopedia, internet, dan seterusnya. 6. Teknik Pengumpulan Data Penelitian pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview (Soerjono Soekanto, 2010: 21). Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut: 1) Studi dokumen atau bahan pustaka Penulis
mengumpulkan
data,
membaca
dan
mengkaji
dokumen, peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, makalah dan bahan pustaka lainnya berupa data tertulis yang diperoleh di lokasi penelitian atau ditempat lain. 2) Wawancara atau interview Penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data melalui wawancara yang terkait dengan data yang dibutuhkan dengan Bapak Moehammad Rizkiawan selaku direktur PT. Tritra Perkasa. 7. Teknik Analisis Data Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif (interactive model of analysis). Dalam model analisis interaktif ini dilakukan proses siklus antar tahap-tahap sehingga data yang terkumpul akan berhubungan dengan satu sama lain dan benarbenar data yang mendukung penyusunan laporan penelitian. Tahap-tahap
14
tersebut adalah reduksi data, sajian data, penarikan simpulan/verifikasi. Tahap-tahap ini dapat dijelaskan sebagai berikut (Herbitus Sutopo, 2002: 120): 1) Reduksi data Reduksi data merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting yang muncul dari catatan tulis dilapangan dan pengumpulan data. 2) Sajian data Merupakan
sekumpulan
informasi
yang
memungkinkan
kesimpulan riset dilaksanakan yang meliputi berbagai jenis matrik, data, gambar, dan sebagainya sehingga penulis akan mudah memahami yang terjadi. 3) Menarik kesimpulan Setelah memahami arti dari berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan-pencatan peraturan, pernyataan, konfigurasikonfigurasi yang mungkin berkaitan dengan data. F. Sistematika Penulisan Hukum Sistematika penulisan hukum disajikan guna memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai pembahasan yang akan dirumuskan sesuai dengan kaidah atau aturan baku penulisan suatu karya ilmiah. Adapun sistematika penulisan hukum (skripsi) terdiri atas empat bab dimana tiap bab terbagi beberapa sub bab yang dimasukan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan hukum yang disusun oleh penulis adalah sebagai berikut:
15
BAB I
PENDAHULUAN Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah,
Rumusan
Masalah,
Tujuan
Penelitian,
Manfaat
Penelitian, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum. BAB II
TINJAUAN PUSTAKA Pada bab ini penulis menguraikan mengenai teori yang menjadi landasan atau memberikan penjelasan secara teoritik berdasarkan literatur-literatur yang berkaitan dengan penulisan hukum ini. Kerangka teori tersebut mengenai tinjauan tentang program konversi minyak tanah ke lpg, meliputi: pengertian konversi, tujuan program konversi minyak tanah ke gas lpg, keuntungan program konversi minyak tanah ke gas LPG. Tinjauan umum tentang perjanjian, meliputi: pengertian perjanjian, unsur-unsur perjanjian, syarat sahnya perjanjian, asas-asas dalam perjanjian, akibat hukum suatu perjanjian, jenis-jenis perjanjian, para pihak dalam perjanjian, pelaksanaan suatu perjanjian.Tinjauan tentang distribusi dan keagenan, meliputi: pengertian keagenan, perjanjian keagenan, pengertian distribusi, perjanjian distribusi, faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi, perbedaan antara keagenan dengan distribusi. tinjauan tentang barang subsidi, meliputi: pengertian subsidi, tujuan subsidi pemerintah, jenis subsidi, pengertian barang subsidi.
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pada bab ini, penulis menguraikan hasil peneltian yang telah didapat dari proses penelitian serta menganalisis permasalahannya seperti yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Dalam penulisan hukum ini yang menjadi pokok masalah adalah hubungan hukum dan pertanggungjawaban para pihak dalam perjanjian keagenan serta problematika dalam pelaksanaan
16
perjanjian keagenan antara PT. Tritra Perkasa dengan Pertamina Region IV Semarang. BAB IV PENUTUP Pada bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan hukum berisi tentang simpulan dari pembahasan sebelumnya disertai dengan saran atau rekomendasi terhadap hal-hal yang harus dilakukan dan diperbaiki terhadap permasalahan dalam penelitian hukum ini.
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
