BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Indonesia adalah negara berkembang yang saat ini sedang menggalakkan pembangunan di segala bidang. Pembangunan di segala bidang yang dilaksanakan bangsa Indonesia merupakan implementasi pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUDNRI 1945) pada alinea keempat yang berbunyi: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Berdasarkan UUDNRI 1945 tersebut menunjukkan bahwa, semua warga negara Indonesia berhak mendapat perlindungan dari negara Indonesia dalam kehidupanya, termasuk perlindungan hak asasinya. Salah satu hak asasi yang mendapat perlindungan dari negara Indonesia yaitu hak mendapatkan pekerjaan yang dituangkan dalam UUDNRI 1945 Pasal 27 ayat 2 berbunyi, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Hal ini artinya, tidak ada unsur dikriminasi bagi setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, meskipun seseorang tersebut memiliki perbedaan dengan orang lain. Perbedaan seseorang dengan orang lain dapat dilihat dari banyak aspek, salah satunya disabilitas (penyandang cacat). Berdasarkan UUDNRI 1945 Pasal 27 ayat 2 tersebut, maka seseorang yang menyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan seperti orang yang normal (tidak disabilitas) . Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 ayat (3) menjelaskan, penyandang cacat mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupanyang sekarang sudah di cabut dan di ganti dengan Undang-Uundang Nomor 8 tahun 2016 yang disahkan pada tanggal 15 april 2016 namun saat ini belum berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 pasal 5 dijelaskan bahwa, setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Berdasarkan UUDNRI 1945 pasal 27 ayat 2, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 ayat 3 dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 pasal 5 cukup jelas bahwa, seseorang penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan sesuai
kemampuan dan keterampilannya seperti orang yang normal. Interfensi atau campur tangan pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan tentunya untuk mewujudkan tata ketenagakerjaan yang adil. Dalam peraturan ketenagakerjaan atau perburuhan memberikan hak-hak bagi buruh atau pekerja sebagai manusia yang utuh, karena itu harus dilindungi hak-haknya baik menyangkut keselamatannya, kesehatannya, mendapatkan pekerjaan, upah yang layak dan lain sebagainya. Interfensi pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan melalui peraturan perundangundanggan tersebut telah membawa perubahan mendasar yakni, menjadikan sifat hukum ketenagakerjaan atau perburuhan menjadi ganda yakni sifat privat dan publik. Lalu Husni menyatakan, “Sifat privat mengingkat pada prinsip dasar adanya hubungan kerja yang ditandai dengan adanya perjanjian kerja antara buruh atau pekerja dengan pengusaha atau majikan. Sedangkan sifat publik yaitu: adanya sangsi pidana, sangsi administratif bagi pelanggar ketentuan dibidang perburuhan atau ketenagakerjaan dan ikut campur tangan pemerintah dalam menetapkan besarnya standar upah (upah minimum)” ( Lalu Husni, 2000: 23). Campur tangan pemerintah terhadap ketenagakerjaan tidak hanya sebatas penetapan peraturan perudang-undangan ketenagakerjaan, namun ikut juga menandatanganiConvention on The Right of Person with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, yang selanjutnya disebut CRPD) pada tanggal 30 Maret 2007 di New York yang dilaksanakan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Negara Indonesia juga sudah mertatifikasinya dalam Undang-Undang yaitu UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Person With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas ). Berdasarkan konvensi tersebut menunjukkan bahwa, hak-hak penyandang disabilitas tidak hanya dilindungi peraturan perundang-undangan Indonesia, tetapi juga dilindungi hukum dunia. Hal ini artinya, orang-orang penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama seperti orang yang normal untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan keterampilannya seperti orang yang normal. Penandatanganan
Convention
on
The
Right
of
Person
with
Disabilitiestersebutmenunjukkan dan memberikan penekananpada kesungguhan pemerintah Indonesiamenghormati,melindungi, memenuhi dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas dengan harapan dapat memenuhi kesejahteraan para penyandang disabilitas. Sebagai negara yang ikut menandatangani konvensi tersebut di atas, Indonesia memiliki komitmen untuk meratifikasi Konvensi tersebut. Konvensi tersebut memerlukan kesiapan
dari berbagai aspek. Perlindungan hukum bagi tenaga kerja penyandang disabilitas maupun perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas. Adanya peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan yang melidungi hakhak penyandang disabilitas ternyata tidak sepenuhnya diimplementasikan oleh perusahaanperusahaan yang ada di Indonesia.Dapat dilihat dari belum adanya penyaluran tenaga kerja disiabilitas yang kurang optimal.Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyatakan ingin mengajukan penyandang disabilitas yang memenuhi kualifikasi untuk ikut seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) lagi.Pasalnya, Khofifah menilai jumlah penyandang disabilitas yang terpilih menjadi CPNS hanya sepuluh persen."Lebih dari 100 orang penyandang disabilitas gugur saat proses administrasi seleksi CPNS. Kami ingin ajukan lagi penyandang disabilitas yang masuk kualifikasi menjadi CPNS, lewat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi," kata Khofifah saat ditemui di Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (13/1)http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160113201336-20104121/mensos-ingin-ajukan-lagi-penyandang-disabilitas-jadi-pns/ yang diunduh 13 April 2016. Banyak orang beranggapan bahwa, orang penyandang disabilitas tidak mampu bekerja seperti orang normal. Dari pihak penyandang disabilitas itu sendiri merasa rendah diri dan tidak mau berkompetensi di dunia kerja, meskipun kemampuan atau keterampilannya lebih baik dari orang yang normal. Atau pihak penyandang disabilitas kurang mengetahui peraturan perundang-undangan yang melindungi hak-haknya dalam dunia kerja. Permasalahan-permasalahan yang diungkapkan di atas merupakan fenomena yang terjadi di dunia kerja di Indonesia. Namun ada juga perusahaan yang berani memperkerjakan penyandang disabilitas dan tidak mengesampingkan hak-hak yang harus diberikan kepada pekerja disabilitas. PT SOLOPOS merupakan salah satu perusahaan di Kota Solo yang mempekerjakan penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas pada PT SOLOPOS dapat bekerja cukup baik, sangat produktif dan tidak kalah dengan pekerja yang normal. Disisi lain, pihak PT SOLOPOS juga memenuhi hak-hak yang harus diterima oleh pekerja penyandang disabilitas tersebut, sehingga terjalin hubungan kerja yang baik antara pekerja penyandang disabilitas dengan perusahaan. Terjalinya hubungan kerja yang baik antara penyandang disabilitas dengan PT SOLOPOS dan dipenuhinya hak-hak yang harus diterima penyandang disabilitas, bagaimanakah PT SOLOPOS memberikan perlindungan hak pekerja penyandang disabilitas? Apakah perlindungan hak pekerja penyandang disabilitas didasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 dan Convention on The Right of Person with Disabilities ataukah membuat
kebijakan sendiri. Untuk mengetahui hal tersebut, maka perlu dikaji secara lebih mendalam baik secara teori mapun praktik melalui penelitian dengan menggali informasi-informasi yang terkait dengan permasalahan yang diungkapkan dalam penelitian dengan pihak PT SOLOPOS. Permasalahan yang diungkapkan di atas yang melatarbelakangi judul penelitian, “Perlindungan Hak Pekerja Penyandang Disabilitas PT SOLOPOS Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Convention on The Rights of Person with Disabilities”.
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hak pekerja penyandang disabilitas pada PT SOLOPOS ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Convention on The Right of Person with Disabilitas? 2. Kendala apasajakah yang dihadapi PT SOLOPOS dalam memberikan perlindungan hak pekerja penyandang disabilitasditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Convention on The Right of Person with Disabilitas? C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: a. Tujuan Objektif 1) Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hak pekerja penyandang disabilitas pada PT SOLOPOS ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 dan Convention on The Rights of Person with Disabilities. 2) Untuk mengetahui ada tidaknya kendala yang dihadapi PT SOLOPOS dalam memberikan perlindungan hak pekerja penyandang disabilitasditinjau dari UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 dan Convention on The Right of Person with Disabilitas. b. Tujuan Subjektif
1) Untuk menambah, memperluas dan mengembangkan pemahaman aspek hukum dalam teori dan praktek lapangan hukum, khususnya dalam bidang Hukum Administrasi Negara. 2) Untuk memperoleh informasi sebagai bahan utama dalam penulisan hukum untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. D. Manfaat Penelitian
Masalah dalam penelitian ini penting untuk diteliti dengan harapan dapat memberi manfaat antara lain: a. Manfaat Teoritis 1) Dapat mengembangkan ilmu pengetahuan hukum serta memberikan suatu pemikiran dibidang ilmu hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara. 2) Dapat menambah wawasan dan pengetahuan informasi terkait implementasi UndangUndang Nomor 13 tahun 2003 dan Convention on The Rights of Person with Disabilities. 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya. b. Manfaat Praktis 1) Memberikan jawaban dari permasalahan yang diteliti serta dapat mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang sistematis sekaligus mengetahui kemampuan dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan. 2) Memberikan pendalaman pengetahuan dan pengalaman baru pada penulis mengenai permasalahan hukum yang dikaji, sehingga dapat berguna bagi penulis maupun orang lain dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.
E. Metode Penelitian
Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodelogis, sistematis, dan konsisten (Soerjono Soekanto, 2010:42). Metodelogis pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya (Soerjono Soekanto, 2010:6). Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:
a.
Jenis Penelitian Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris. Penelitian hukum sosiologis atau empiris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat (Soerjono Soekanto, 2010:52). Penulisan hukum ini penulis akan mengkaji tentang pelaksanaan perlindungan hak pekerja penyandang disabilitas pada PT SOLOPOS dan kendala yang dihadapi ditinjau Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 dan Convention on The Rights of Person with Disabilities.
b.
Sifat Penelitian Sifat dari penelitian hukum ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tenang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya (Soerjono Soekanto, 2010:10).
c.
Pendekatan Penelitian Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata (Soerjono Soekanto, 2010: 32). Pendekatan kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata diteliti, dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Soerjono Soekanto, 2010:250).
d.
Jenis dan Sunber Data Penelitian Secara umum didalam penelitian biasanya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat (mengenai prilakunya; data empiris) dan dari bahan pustaka. Jenis data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer atau data dasar dan yang kedua diberi nama data sekunder (Soerjono Soekanto, 2010:51). Sumber data merupakan bagian yang sangat penting bagi peneliti karena ketetapan memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan ketetapan dan kekayaan data atau kedalaman informasi yang diperoleh (H.B. Sutopo, 2006:56). Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Data Primer Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian (Soerjono Soekanto, 2010:12). Sumber data penelitian dalam penulisan hukum ini diperoleh melalui wawancara dengan pekerja penyandang disabilitas di PT Solopos
2) Data Sekunder Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya (Soerjono Soekanto, 2010:12). Data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku dan dokumen-dokumen yang relevan . e.
Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data dapat dilakukan dengan studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview (Soerjono Soekanto, 2010:21). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Studi Dokumen atau Bahan Pustaka Studi dokumen merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “content analysis” (Soerjono Soekanto, 2010:21). Studi dokumen atau bahan pustaka dalam penelitian ini penulis menggunakan peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, jurnal, dokumen-dokumen, internet, dan bahan pustaka lain yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
2) Wawancara atau Interview Teknik wawancara ini merupakan teknik yang paing banyak digunakan dalam penelitian kualitatif, terutama pada penelitian lapangan. Tujuan wawancara adalah untuk bisa menyajikan konstruksi saat sekarang dalam suatu konteks mengenai para pribadi, peristiwa, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, tanggapan atau persepsi, tingkat dan bentuk keterlibatan untuk merekonstruksi beragam hal seperti itu sebagai bagian dari pengalaman masa lampau, dan memproyeksikan hal-hal itu yang dikaitkan dengan harapan yang bisa terjadi dimasa yang akan datang (H.B. Sutopo, 2006:68). Fungsi dari wawancara adalah untuk membuat deskripsi dan/ atau eksplorasi (Soerjono Soekanto, 2010:25). Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan narasumber yang berkaitan yaitu pekrja penyandang disabilitas yang bekerja pada PT SOLOPOS f.
Teknil Analisi Data Proses analisis dalam penelitian kualitatif dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif (interactive model of analysis). Model analisis interaktif dilakukan
dengan tiga komponen utama yang saling berhubungan dan juga merupakan proses yang membentuk siklus (Sutopo, 2006: 119). Pada tahap analisis kualitatif, terdapat tiga komponen utama yang harus benar-benar dipahami oleh setiap peneliti kualitatif. Tiga komponen utama analisis tersebut antara lain: (H.B. Sutopo, 2006:113-116) 1) Reduksi Data Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi dari semua jenis informasi yang tertulis lengkap dalam catatan lapangan (fieldnote). Pada waktu pengumpulan data berlangsung, reduksi data dilakukan dengan membuat ringkasan isi dari catatam data yang diperoleh di lapangan.
2) Sajian Data Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi lengkap yang untuk selanjutnya memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Sajian data disusun sebagai media komunikasi dengan bahasa peneliti berdasrkan pemahaman mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Sajian data juga dapat dikatakan sebagai sekumpulaninformasiyang memungkinkankesimpulan riset dapat dilaksanakan Penarikan kesimpulan dan verifikasi. 3) Menarik Kesimpulan Setelah memahami arti dari berbagai hal yang meliputi berbagai hal yang ditemui
dengan
melakukan
pencatatan-pencatatan
pernyataan,konfigurasi-konfigurasi
yang mungkin,
peraturan,
pernyataan-
alursebabakibat, akhirnya
peneliti menarik kesimpulan (HB. Sutopo, 2002:37). Berikut ini penulis memberikan ilustrasi bagan dari tahap analisis data : Pengumpulan Data
Reduksi Data
Sajian Data
Penarikan Gambar 1. Model Analisis Interaktif
F. Sistematika Penulisan Hukum
Sistematika penulisan hukum ini disajikan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai isi dari penelitian hukum ini. Adapun sistematikan penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:
BAB I
: PENDAHULUAN Dalam bab ini berisi penjelasan dari penulis mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah yang penulis kaji dalam penelitian hukum, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.
BAB II
: TINJAUAN PUSTAKA Tinjauan pustaka berisikan ulasan mengenai kerangka teori dan kerangka pemikiran. Kerangka teori berisikan ulasan mengenai tinjauan tentang ketenagakerjaan penyandang disabilitas, Undang-Undang Ketenagakerjaandan Converntion On The Rights Of Persons With Disabilities.
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Dalam bab ini penulis membahas dan menjawab permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan rumusan masalah yaitu mengenai bagaimana pelaksanaan perlindungan hak tenaga kerja penyandang disabilitas pada PT SOLOPOS ditinjau dariUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 danConverntion On The Rights Of Persons With Disabilities. Kendala yang dihadapi PT SOLOPOS dalam memberikan perlindung hak pekerja penyandang disabilitas dengan adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 danConverntion On The Rights Of Persons With Disabilities. BAB IV : PENUTUP Bab keempat yang merupakan bab terakhir ini menjelaskan kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang dilakukan. Serta saran-saran yang ditulis sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut.
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
