BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan (Andi Hamzah, 2011: 7-8). Mencari kebenaran materiil yang merupakan tujuan dari Hukum Acara Pidana dapat diungkap melalui proses persidangan yang ada. Dalam suatu persidangan untuk dapat mengetahui apakah seseorang bersalah atau tidak terhadap perkara yang didakwakan bukan merupakan perkara yang mudah. Hal ini harus dibuktikan dengan menggunakan alat-alat bukti yang cukup dan kuat untuk membuktikan bersalah atau tidaknya seseorang terdakwa dengan melalui proses pemeriksaan didepan sidang pengadilan. Untuk membuktikan benar tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut diperlukan adanya suatu pembuktian. Pembuktian merupakan tahap paling menentukan dalam proses peradilan pidana karena pada tahap pembuktian ini akan ditentukan terbukti

atau

tidaknya

seorang

terdakwa

melakukan

perbuatan

pidana

sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Surat dakwaan menurut hukum acara pidana, seperti yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mempunyai peranan yang sangat penting, karena surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa dalam kedudukannya sebagai Penuntut Umum menjadi dasar pemeriksaan disidang pengadilan. Selain itu, surat dakwaan juga akan menjadi dasar dari putusan Hakim commit to dakwaan user (Majelis Hakim). Betapa pentingnya surat itu dapat terlihat dari bunyi 1

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id 2

Pasal 197 KUHAP yang menyatakan bahwa dalam hal putusan pemidanaan, haruslah didasarkan kepada dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan. Sebagai konsekuensi logis dari sifat dan hakikat surat dakwaan digariskan dalam KUHAP seperti dikemukakan diatas, musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan Majelis Hakim wajib mendasarkannya kepada isi surat dakwaan (Pasal 182

ayat

(4)

KUHAP)

(http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-

hukum/yurisprudensi hukum-pidana/ diakses pada tanggal 9 November 2013 pukul 20.52 WIB). Berangkat dari hal tersebut diatas, tampak jelas bahwa surat dakwaan memegang peranan yang sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Memperhatikan fungsinya yang sedemikian penting itu, maka dapatlah dikatakan bahwa surat dakwaan menduduki posisi sentral dalam proses penyelesaian perkara di sidang pengadilan (Harun M. Husein, 1994: 93). Proses pemeriksaan terhadap seseorang yang diduga atau patut diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak bisa lepas dari KUHAP yang merupakan sumber hukum pidana formil (hukum acara pidana) dalam sistem hukum pidana Indonesia. Hukum pidana formil mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana (Andi Hamzah, 1985: 15). KUHAP yang merupakan sumber hukum pidana formil (hukum acara pidana) dalam sistem hukum pidana Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Hal ini bisa dilihat melalui Pasal 183 KUHAP yang berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Dengan demikian Pasal 183 KUHAP mengatur, untuk menentukan salah atau tidaknya seorang Terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, harus: kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”, dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim “memperoleh keyakinan” commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id 3

bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya (M. Yahya Harahap, 2012: 280). Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan Hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa (Hari Sasangka, 2003 : 10). Pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah disebutkan secara rinci atau limitatif alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti yang disebut pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP, tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat. Ketertarikan penulis terfokus pada sebuah kasus mengenai pembuktian dakwaan oleh Penuntut Umum dengan kesaksian korban yang tidak hadir dalam persidangan perkara penganiayaan di Pengadilan Negeri Manokwari (Studi kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 86/Pid.B/2011/PN.Mkw). Mencermati putusan tersebut terdapat seorang Penuntut Umum yang tidak dapat menghadirkan saksi korban dalam proses persidangan. Padahal kesaksian dari saksi korban sangatlah penting bagi Hakim untuk membuat keputusan dan ketetapan tentang bersalah atau tidaknya terdakwa dalam persidangan. Hal ini ditunjukkan melalui pengaturan dalam Pasal 224 dan Pasal 522 KUHP yang mewajibkan seseorang wajib hadir jika dipanggil sebagai saksi dengan ancaman hukuman 9 bulan bagi saksi yang dengan sengaja tidak memenuhi panggilan tersebut. Selain itu, menurut Pasal 185 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”. Dari hal tersebut apabila ditafsirkan secara a contrario berarti keterangan seorang saksi yang dapat dijadikan alat bukti yang sah adalah apa yang saksi nyatakan dalam sidang di pengadilan bukan apa yang saksi nyatakan dalam BAP di tingkat penyidikan. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis mengerucutkan dalam commit to user yang berjudul, “TINJAUAN sebuah bentuk penulisan hukum (skripsi)

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id 4

TENTANG PEMBUKTIAN DAKWAAN OLEH PENUNTUT UMUM DENGAN KESAKSIAN KORBAN YANG TIDAK HADIR DALAM PERSIDANGAN

PERKARA

PENGANIAYAAN

DI

PENGADILAN

NEGERI MANOKWARI (Studi Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor:86/Pid.B/2011/PN.Mkw)”.

B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah pembuktian dakwaan oleh Penuntut Umum dengan kesaksian korban yang tidak hadir dalam persidangan perkara penganiayaan di Pengadilan Negeri Manokwari? 2. Bagaimanakah argumentasi hukum Hakim dalam menilai pembuktian Penuntut Umum dengan kesaksian korban yang tidak hadir dalam persidangan di Pengadilan Negeri Manokwari? C. Tujuan Penelitian Penelitian ini mempunyai tujuan obyektif dan tujuan subjektif untuk mencari pemecahan isu hukum terkait. Adapun tujuan yang hendak dicapai peneliti adalah sebagai berikut: 1.

Tujuan Obyektif a. Untuk mengetahui tentang pembuktian dakwaan oleh Penuntut Umum dengan kesaksian korban yang tidak hadir dalam persidangan b. Untuk mengetahui argumentasi hukum Hakim dalam menilai pembuktian Penuntut Umum dengan kesaksian korban yang tidak hadir dalam persidangan perkara penganiayaan di Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 86/Pid.B/2011/PN.Mkw.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id 5

2.

Tujuan Subjektif a. Untuk menambah wawasan, pengetahuan dan kemampuan penulis mengenai Hukum di Indonesia dalam bidang Hukum Acara Pidana khususnya mengenai Pembuktian dakwaan oleh Penuntut Umum dengan kesaksian korban yang tidak hadir dalam persidangan ditinjau dari perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). b. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar Strata 1 (Sarjana) dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian Penulis berharap bahwa kegiatan penelitian dalam penulisan hukum ini akan bermanfaat bagi penulis maupun pihak lain. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan hukum ini antara lain: 1. Manfaat Teoritis a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Acara Pidana pada khususnya. b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaaan Hukum Acara Pidana tentang Pembuktian Dakwaan oleh Penuntut Umum dengan kesaksian korban yang tidak hadir dalam persidangan perkara penganiayaan. c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis pada tahap selanjutnya. 2. Manfaat Praktis a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan dan menjawab permasalahan yang sedang diteliti. b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah wadah bagi penulis untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang baru mengenai commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id 6

permasalahan hukum yang diteliti dan bisa bermanfaat bagi penulis dikemudian hari. E. Metode Penelitian Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan know-how dalam ilmu hukum, bukan sekedar know-about. Sebagai kegiatan know-how, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum

yang

dihadapi.

Disinilah

dibutuhkan

kemampuan

untuk

mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 60). Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Jenis Penelitian Penulisan hukum (skripsi) ini termasuk penelitian hukum normatif, yang juga bisa disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Adapun penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dari masingmasing hukum normatif. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian dibandingkan dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Bahwa untuk mengidentifikasi fakta hukum, mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan, dan menetapkan isu hukum bagi penelitian untuk karya akademis, langkah pertama adalah peneliti harus dapat memisahkan dirinya dari kepentingan-kepentingan yang terlibat di dalam kegiatan penelitian itu. Ia harus menjadi dirinya sendiri yang mempunyai sikap disinterestedness terhadap isu atau masalah hukum yang hendak dipecahkan (Peter Mahmud Marzuki, 2013 : 230-231). Penelitian yang dilakukan peneliti disini adalah penelitian untuk keperluan akademis. Dalamcommit penelitian ini diambil dua isu yang menjadi to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id 7

permasalahan yang perlu dijawab atau dipecahkan yaitu; 1) Bagaimanakah pembuktian dakwaan oleh Penuntut Umum dengan kesaksian korban yang tidak hadir dalam persidangan perkara penganiayaan? 2) Bagaimanakah argumentasi hukum hakim dalam menilai pembuktian Penuntut Umum dengan kesaksian korban yang tidak hadir dalam persidangan? Kedua isu hukum inilah yang akan dipecahkan dalam penelitian ini untuk keperluan akademis dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif. 2. Sifat Penelitian Dalam penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum yang bersifat preskriptif dan terapan. Sifat penelitian hukum ini mengikuti sifat ilmu hukum itu sendiri. Dengan sifat penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan rekomendasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Ilmu hukum yang bersifat terapan menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum yang berarti ilmu hukum tersebut merupakan ilmu yang dapat diterapkan dan memang diterapkan dengan memperhatikan cara-cara penerapannya (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 22). 3. Pendekatan Penelitian Berkaitan dengan penelitian hukum normatif di dalam penelitian hukum

terdapat

beberapa

pendekatan.

Pendekatan-pendekatan

yang

digunakan di dalam penelitian hukum adalah (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 133): a.

Pendekatan undang-undang (statue approach)

b.

Pendekatan kasus (case approach)

c.

Pendekatan historis (historical approach)

d.

Pendekatan komparatif (comparative approach)

e.

Pendekatan konseptual (conceptual approach) commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id 8

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (case approach). Pendekatan Kasus (case aprroach) dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum. Terutama mengenai kasuskasus yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Apabila menggunakan pendekatan kasus (case approach), maka harus mengumpulkan putusan-putusan pengadilan mengenai isu hukum yang dihadapi. Putusan pengadilan tersebut sebaiknya kalau merupakan putusan yang sudah mempunyai kekuatan yang tetap (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 238). 4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumbersumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahanbahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentarkomentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 181). Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Bahan Hukum Primer 1) Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP); 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id 9

4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; dan 6) Putusan Pengadilan Negeri Manokwari 86/Pid.B/2011/PN.Mkw. b. Bahan Hukum Sekunder Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku-buku, dokumen-dokumen terkait, internet, jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini. 5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik studi pustaka atau mengumpulkan dan menyusun data yang diperlukan. Penulis mengumpulkan data menggunakan teknik studi pustaka yaitu dengan cara mengkaji, membaca, dan mempelajari bahan-bahan pustaka, baik berupa literatur peraturan perundang-undangan, jurnal, dokumen, serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini. 6. Teknik Analisis Bahan Hukum Analisis data merupakan tahap yang paling penting di dalam suatu penelitian. Karena dalam penelitian ini data yang diperoleh akan diproses dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai didapat suatu kesimpulan yang nantinya akan menjadi hasil akhir dari penelitian. Teknik analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah deduksi silogisme. Yang dimaksud deduksi silogisme dalam hal ini adalah untuk merumuskan fakta hukum dengan cara membuat konklusi atas premis mayor dan premis minor (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 89). Sehingga dalam penelitian ini yang merupakan premis mayor adalah aturan hukum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara commit user Kejaksaan Republik Indonesia, Pidana, Undang-undang Nomor 16 to tentang

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id 10

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sedangkan premis minornya adalah fakta hukum (Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 86/Pid.B/2011/PN.Mkw) dari kedua hal tersebut kemudian dapat ditarik suatu konklusi guna mendapatkan jawaban atas rumusan masalah. F. Sistematika Penulisan Hukum Untuk mendapatkan gambaran secara jelas dan menyeluruh mengenai sistematika penulisan yang sesuai dengan aturan baku dalam penulisan hukum, maka Penulis menjabarkan sistematika penulisan hukum ini yang terdiri dari 4 (empat) bab dimana tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bab guna memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan isi dari penulisan hukum ini. Adapun sistematika dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut: BAB I : PENDAHULUAN Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA Bab ini menguraikan kerangka teoritis dan kerangka pemikiran. Kerangka teoritis yang mendasari penulisan hukum ini adalah tinjauan umum tentang hukum pembuktian, tinjauan umum tentang dakwaan, tinjauan umum tentang penuntut umum, dan tinjauan umum tentang penganiayaan, Kemudian diakhiri dengan kerangka pemikiran yang membahas kerangka atau landasan Penulis dalam membuat penulisan hukum ini. BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bab ini menguraikan pembahasan berdasarkan rumusan masalah, yaitu: bagaimanakah pembuktian dakwaan oleh Penuntut Umum dengan kesaksian commit to user korban yang tidak hadir dalam persidangan perkara penganiayaan di Pengadilan

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id 11

Negeri Manokwari, dan bagaimanakah argumentasi hukum Hakim dalam menilai pembuktian Penuntut Umum dengan kesaksian korban yang tidak hadir dalam persidangan di Pengadilan Negeri Manokwari. BAB IV : PENUTUP Bab ini menguraikan bagian akhir dari penulisan mengenai kesimpulan dan saran sebagai suatu masukan dari penulis. DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

commit to user