BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Pendidikan merupakan kunci kemajuan suatu bangsa, karena mempunyai andil besar dalam menyumbangkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas. Pendidikan tidak hanya membentuk manusia unggul namun juga sebagai landasan yang kuat dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi bangsa. Karena itu, tidaklah heran apabila semakin baik kualitas pendidikan yang diselenggarakan oleh suatu bangsa, maka akan berdampak pula pada semakin baik kualitas bangsa tersebut. Sebagaimana Islam pun telah mengajarkan dalam perintah pertamanya yaitu membaca. Secara luas diartikan bahwa manusia diperintahkan untuk senantiasa meneliti, mengkaji, memahami, melakukan proses pembelajaran dan proses pendidikan dalam kehidupannya. Sesuai dengan firmanNya:
Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha mulia. Yang mengajar (manusia) dengan pena.
1
2
Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. (QS. Al-Alaq 15) 1 “Dalam konteks SDM yang handal kita dapat mencermati hasil studi World Bank (Bank Dunia) terhadap 150 negara, bahwa kemajuan suatu negara ditentukan oleh empat faktor utama,
yaitu: (1) innovation and
creativity 45%; (2) networking 25%; (3) technology 20%; (4) natural resources 10%.” 2 Berdasarkan hasil tersebut, tiga dari empat faktor menempatkan SDM yang handal sebagai faktor yang sangat strategis. Dimaksudkan bahwa ke depan sumber daya manusia dituntut: (1) memiliki daya kreatif dan inovatif; (2) mampu membangun jaringan dan kerjasama; (3) mampu mengembangkan dan mendayagunakan teknologi; (4) mampu mengelola sumber daya alam yang dimiliki. Studi Bank Dunia juga menunjukkan bahwa “investasi pendidikan sebagai kegiatan inti pengembangan SDM terbukti telah memiliki, sumbangan yang sangat signifikan terhadap tingkat keuntungan ekonomi (MC Machon dan Boediono, 1992).” 3 Negara berkembang seperti Indonesia semakin
menyadari betapa
penting pendidikan bagi bangsa yang terwujud dalam Program Wajib Belajar 9 Tahun. Pendidikan berkualitas akan menyediakan investasi berupa sumber daya manusia, yang pada akhirnya memberikan sumbangan terhadap pembangunan sosial ekonomi melalui cara-cara meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kecakapan, sikap dan produktivitas. Pemerintah memang harus lebih berani menginvestasikan dana yang cukup besar untuk sektor yang satu ini bila dibandingkan dengan sektor lainnya. Meskipun investasi dalam sektor ini tidak menjanjikan timbal balik atau keuntungan dalam waktu cepat bahkan mungkin baru bisa diperoleh manfaatnya dalam kurun waktu yang cukup lama. 1
DEPAG RI, Al Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema),
h. 597. 2
Muhaimin, Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), Cet. I, h. 93. 3 Nanang Fattah, Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2002), Cet. II, h. 79.
3
Perhatian pemerintah terhadap sektor pendidikan bila dibandingkan dengan negara lain memang masih jauh tertinggal. Misalnya dalam hal anggaran pendidikan sesuai amanat UUD 1945 dan UU No.20 Tahun 2003 mensyaratkan anggaran untuk pendidikan alokasi 20 persen atau hanya sebesar 1,4 persen dari GDP, sedangkan Malaysia sebesar 5,2 persen, Singapura 3,0 persen, Thailand 4,1 persen bahkan Australia mencapai 5,6 persen. 4 Pemerintah memang masih perlu didorong untuk lebih sungguhsungguh berupaya melindungi serta memenuhi hak atas pendidikan bagi warga negaranya. Dewasa ini, dunia pendidikan Indonesia perlu penataan dan inovasi dalam rangka mewujudkan manusia-manusia unggul. Sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Bab II Pasal 3, menjelaskan bahwa: Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab. 5 Penyelenggaraan pendidikan dengan menghasilkan output berkualitas menjadi harapan banyak pihak namun dalam penyelenggaraan pendidikan membutuhkan komponen-komponen yang dapat mendukung terhadap penyelenggaraan pendidikan salah satunya yaitu komponen biaya. Komponen biaya merupakan masukan instrumental yang penting dalam menentukan terlaksananya proses belajar mengajar di sekolah bersama komponenkomponen lainnya. Dapat dikatakan bahwa tanpa biaya, proses pendidikan (di sekolah) tidak akan berjalan karena hampir di setiap item kegiatan pendidikan
4
Joko Suryanto, dkk., Efisiensi Penggunaan APBN di Daerah: Tinjauan Terhadap Pelaksanaan BOS, (Jakarta: Sekretariat Jenderal DPD, 2010), h. 2. 5 Anwar Arifin, Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional dalam Undang-Undang SISDIKNAS, (Jakarta: DEPAG, 2003), h. 37. .
4
dan pembelajaran yang dilakukan sekolah menuntut pembiayaan dalam jumlah yang mencukupi dan efisien penggunaannya. Pengadaan sumber-sumber pembiayaan bagi pendidikan masih menjadi masalah yang tengah dihadapi bangsa Indonesia, yang diperparah dengan krisis ekonomi yang melanda pada tahun 1998. Syaiful Sagala menjelaskan bahwa keterpurukan ini menimbulkan masalah penganggaran, seperti 1) gaji pendidik serta biaya operasional pendidikan tidak memadai, 2) dana pemerintah yang sudah dianggarkan untuk pendidikan digunakan untuk membayar hutang negara yang membumbung tinggi dan kebutuhan barangbarang konsumsi, 3) masalah kritis sekolah dalam penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, 4) kesulitan bagi para orang tua dalam memberikan dukungan finansial terhadap pendidikan anak-anak mereka. 6 Keadaan ini disadari semakin menambah deretan anak-anak putus sekolah. Peran pemerintah dalam menyelesaikan masalah pendidikan sangat diharapkan oleh masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang yang telah ditetapkan pada Pasal 6 ayat 1 bahwa: “Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.” 7 Ditekankan pula melalui PP No. 47 Tahun 2008 Bab VI Pasal 9 Ayat 1:”Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.” 8
Tetapi amanat konstitusi tersebut nampaknya masih terkendala dengan
belum meratanya anggaran pendidikan dari pemerintah. Meski pemerintah telah menyisihkan anggaran 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Daerah (APBN dan APBD) untuk pendidikan tetapi itu masih perlu dijabarkan lebih rinci. 9
6
Syaiful Sagala, Manajemen Berbasis Sekolah dan Masyarakat, (Jakarta: PT Rakasta Samasta, 2004), Cet. I, h. 186. 7 Arifin, op.cit., h. 39. 8
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, PP No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, 2014, h. 6, (www.dikdas.kemdikbud.go.id) 9 Indra Bastian, Akuntansi Pendidikan, (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 162.
5
Program sekolah gratis bagi siswa SD, SMP dan sederajat yang mulai diselenggarakan oleh pemerintah sejak tahun 2005 nampak masih ada keluhan. Pengertian gratis bukanlah gratis untuk segalanya, namun gratis yang terbatas. 10 Meskipun pendidikan dasar yang telah digratiskan masih ditemui sekolah-sekolah yang memungut biaya kepada peserta didik, seperti uang pangkal, uang daftar ulang, uang ujian, dan iuran lain yang memberatkan orang tua peserta didik. Kebutuhan sekolah yang tidak sedikit, namun dana tidak mencukupi memaksa sekolah harus mencari sumber dana lain diantaranya pungutan bagi orang tua murid. Sehingga anak didik dari keluarga kurang mampu yang tidak sanggup membayar akhirnya memilih untuk menghentikan pendidikan anak-anak mereka. Pemerintah sebagai pemangku kewajiban utama mengalami keterbatasan kemampuan dalam hal pembiayaan pendidikan. Oleh karena itu, diberlakukan desentralisasi
pendidikan
demi
mewujudkan
pemerataan
dan
mutu
pendidikan, sehingga pembiayaan menjadi tanggung jawab bersama. Berdasarkan payung hukum Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
pada BAB XIII Pasal 46 ayat 1 yaitu:
“Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat”. 11 Dengan kata lain, pemerintah tidak boleh melepaskan tanggung jawabnya dalam pembiayaan, melainkan bersama-sama membantu penyediaan sumber dana pendidikan. Disahkannya konstitusi tersebut, mendorong beberapa pihak swasta turut ambil bagian dalam penyelenggaraan pendidikan. Jika diperhatikan saat ini telah
menjamur
lembaga
pendidikan
yang
mengedepankan
proses
pembelajaran menarik, memadukan kurikulum mandiri dengan kurikulum nasional maupun internasional,
melengkapi
fasilitas pendidikan untuk
menunjang kegiatan belajar mengajar. Namun, sekolah-sekolah ini hanya dapat diakses oleh masyarakat kelas atas, sedang masyarakat kelas bawah hanya dapat mengenyam pendidikan dengan kualitas rendah. Padahal harapan 10
Ibid., h. 166. Arifin, op.cit., h. 54.
11
6
besar terhadap konstitusi tersebut, pendidikan menjadi lebih murah bahkan gratis sehingga dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Pada
dasarnya,
masyarakat
miskin
yang
menjadi korban
dari
komersialisasi pendidikan. Pendidikan menjadi “barang mewah” yang sulit dijangkau masyarakat luas, khususnya masyarakat kurang mampu. Padahal seharusnya mereka berhak mendapatkan perlindungan dari negara sesuai UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas BAB IV Pasal 12 ayat 1 berbunyi: “Setiap peserta didik berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.” 12 Dan untuk peserta didik yang berprestasi namun tidak mampu juga telah dijamin oleh pemerintah pada Pasal 12 ayat 1:”setiap peserta didik berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.” 13 Namun menjadi lain kondisinya, bila kita melihat keberadaan SD Juara yang berada di bawah naungan Rumah Zakat. SD Juara merupakan bagian dari salah satu program Educare milik Rumah Zakat. Sekolah dasar ini membebaskan dari segala iuran atau gratis kepada peserta didiknya. Sesuatu yang berbeda antara SD Juara dengan sekolah pada umumnya yaitu sumber pembiayaannya yang berasal dari zakat, infak, dan shodaqah. Tetapi sayang biaya satuan siswa (unit cost) belum menjadi prioritas kajian dalam manajemen pembiayaannya. Padahal sebagai lembaga pendidikan dengan sumber dana berasal dari zakat, infak, shadaqah maka pengelolaan pembiayaan dituntut harus transparansi serta dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, sumber dana pendidikan di sekolah ini hanya mengandalkan dana dari Yayasan, sehingga tidak jarang mengalami keterbatasan dana untuk penyelenggaraan pendidikannya. Tetapi fakta menunjukkan bahwa SD Juara merupakan lembaga pendidikan yang mampu mengelola pembiayaan pendidikannya tanpa 12 13
Ibid., h. 38. Arifin., loc.cit.
7
bantuan dana pemerintah. Meskipun baru didirikan pada tahun 2007, namun SD Juara sudah tersebar dibeberapa daerah termasuk Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Surabaya dan Jakarta. Pendidikan dasar merupakan landasan awal peserta didik melanjutkan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, dengan tidak mengesampingkan proses pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Apabila pendidikan dasar tidak bermutu, maka sulit diharapkan penyelenggaraan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi memiliki peserta didik dengan kemampuan memadai. memiliki peran penting sebagai landasan awal peserta didik agar dapat, Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis terdorong untuk meneliti bagaimana manajemen pembiayaan pendidikan serta kendala yang dihadapi dalam pembiayaan di Sekolah Dasar Juara Kebagusan-Jakarta Selatan sehingga mampu mewujudkan sekolah gratis bagi seluruh siswanya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis terdorong untuk mengadakan penelitian/membahas skripsi yang berjudul “Manajemen Pembiayaan Pendidikan di Sekolah Dasar Juara Rumah Zakat Kebagusan-Jakarta Selatan”.
B. Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasikan masalah-masalah yang relevan dengan penelitian ini yaitu pembiayaan pendidikan di SD Juara Rumah Zakat Kebagusan-Jakarta Selatan . Penjabaran dari hal tersebut adalah: 1.
Tingginya biaya pendidikan sehingga tidak dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat.
2.
Terbatasnya akses pendidikan bagi masyarakat miskin.
3.
Belum meratanya anggaran pendidikan dari pemerintah.
4.
Terbatasnya anggaran yang tersedia di sekolah.
8
5.
Belum sesuai penerapan manajemen pembiayaan di sekolah dengan kaidah-kaidah manajemen pembiayaan pendidikan.
C. Pembatasan Masalah Untuk lebih mempertajam dan mempermudah analisa serta kajian selanjutnya, penulis memberikan batasan masalah sehingga kajian skripsi ini terfokus pada pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan yang meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap penggunaan dana demi memperlancar penyelenggaraan pendidikan serta kendala yang dihadapi dalam manajemen pembiayaan di SD Juara Rumah Zakat Kebagusan-Jakarta Selatan.
D. Perumusan Masalah Dari pembatasan masalah di atas maka penulis merumuskan masalah dalam skripsi ini sebagai berikut: a.
Bagaimana perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan pembiayaan pendidikan di SD Juara Rumah Zakat Kebagusan-Jakarta Selatan?
b.
Kendala apa sajakah yang dihadapi dalam pembiayaan di SD Juara Rumah Zakat Kebagusan-Jakarta Selatan?
E. Manfaat Penelitian Hasil penelitian terhadap pembiayaan pendidikan di Sekolah Dasar Juara Rumah Zakat Kebagusan-Jakarta Selatan ini diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat/kegunaan, antara lain: 1.
Secara teoritis/akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh temuan-temuan yang menunjang pengembangan ilmu pengetahuan dibidang pembiayaan pendidikan.
2.
Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan memberikan sumbangan pemikiran:
9
a. Bagi sekolah, adanya penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan manajemen
pembiayaan
yang
lebih
baik
sehingga
mampu
memberikan biaya pendidikan yang lebih optimal. b. Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepekaan sosial dengan berkontribusi biaya pendidikan, baik yang langsung disalurkan ke lembaga pendidikan atau melalui lembaga zakat. c. Bagi Dinas Pendidikan/PEMDA, adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan dalam pengambilan kebijakan yang lebih bijak dalam hal pembiayaan pendidikan. d. Bagi peneliti lainnya, adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan terkait dengan manajemen pembiayaan serta dapat dijadikan literatur dalam salah satu referensi untuk menindaklanjuti penelitian selanjutnya.
10
BAB II KAJIAN TEORI
A. Manajemen 1.
Pengertian Manajemen Istilah manajemen memiliki banyak makna, diantaranya pengelolaan pengaturan, pengurusan dan lain sebagainya. Untuk menghindari tafsiran yang berbeda-beda diantara satu dengan lainnya, maka penulis perlu menjelaskan pengertian secara komprehensif. Manajemen berasal dari bahasa latin, yaitu kata manus yang berarti tangan dan agere yang berarti melakukan. Kata-kata tersebut kemudian digabung menjadi kata kerja managere yang artinya menangani. Kata managere diterjemahkan kembali ke dalam Bahasa Inggris dengan bentuk kata kerja to manage, dengan kata benda management, dan orang yang melakukan kegiatan manajemen disebut manager. Akhirnya, management diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan. 14 13F
Sedangkan istilah manajemen belum memiliki definisi yang tetap dan dapat diterima secara universal. Para ahli banyak mengemukakan definisi yang berbeda-beda sesuai dengan pandangan dan pendekatannya masingmasing. Pada hakikatnya istilah manajemen mengandung tiga pengertian, yaitu: (1) Manajemen sebagai proses, (2) Manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen,
14
Husaini Usman, Manajemen: Teori Praktik dan Riset Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), Cet. I, h. 5.
11
(3) Manajemen sebagai ilmu dan seni. Menurut pengertian yang pertama, yakni manajemen sebagai proses, berbeda-beda definisi yang dikemukakan oleh para ahli. Salah satu pendapat tersebut adalah menurut encyclopedia of the social science dikatakan bahwa “manajemen adalah suatu proses dengan proses dimana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi.” 15 Menurut pengertian yang kedua, “manajemen sebagai kolektivitas orangorang yang melakukan aktivitas manajemen. Maksud dari definisi di atas adalah segenap orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen dalam suatu badan tertentu disebut manajemen.” 16 Definisi manajemen yang ketiga, yaitu manajemen sebagai ilmu dan seni. Mengenai ini pun belum ada keseragaman pendapat di antara para ahli. Ada yang mengatakan manajemen sebagai ilmu dan ada pula yang berpendapat manajemen sebagai seni. Tokoh yang mengatakan manajemen sebagai seni, yaitu Mary Parker Follet. Definisi yang dikemukakan oleh Follet bahwa “manajemen sebagai seni untuk melaksanakan pekerjaan melalui orang-orang (The art of getting things done through people).” 17 Definisi ini menjelaskan bahwa cara yang dilakukan oleh seorang manajer untuk mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun Luther Gulick mendefinisikan manajemen sebagai “suatu bidang ilmu pengetahuan (science) yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerjasama ini lebih bermanfaat untuk kemanusiaan.” 18 Definisi di atas menjelaskan bahwa manajemen dapat dikatakan sebagai suatu
15
M. Manullang, Dasar-Dasar Manajemen, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1992), Cet. XIII,
h. 14. 16
Ibid. Nanang Fattah, Landasan Manajemen Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), Cet. VIII, h. 3. 18 T. Hani Handoko, Manajemen, (Yogyakarta: BPFE, 1999), Cet. XIV, h. 11. 17
12
ilmu
pengetahuan,
karena
telah
dipelajari
sejak
lama
dan
telah
diorganisasikan menjadi suatu teori. Dari beberapa pengertian yang telah dipaparkan, penulis memberikan kesimpulan bahwa manajemen merupakan segenap orang yang melakukan aktivitas manajerial yang diatur dan diawasi oleh seorang manajer untuk pencapaian tujuan organisasi. Istilah manajemen baru mulai populer pada tahun 1903 ketika Taylor mempublikasikan karya ilmiahnya yang berjudul Shop Management. Mulai saat itu, beberapa negara seperti Amerika dan Inggris lebih banyak menggunakan istilah tersebut untuk organisasi komersilnya. Dewasa ini, istilah manajemen telah digunakan hampir di semua organisasi tidak hanya organisasi komersil namun juga organisasi non-komersil/sosial. Seperti halnya kata manajemen telah digunakan dalam dunia pendidikan, sehingga muncul istilah manajemen pendidikan yang pada sekarang sering digunakan. Adapun definisi pendidikan ditinjau dari sudut hukum, definisi pendidikan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Pasal 1 ayat (1), yaitu: Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab. 19 Sedangkan definisi manajemen pendidikan menurut Husaini Usman dapat didefinisikan menjadi tiga bagian, yaitu: Pertama, manajemen pendidikan dapat didefinisikan sebagai seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
19
Arifin, loc. cit.
13
Kedua, manajemen pendidikan dapat pula didefinisikan sebagai seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Ketiga, manajemen pendidikan dapat pula didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengarahan dan pengendalian sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. 20
Dari ketiga definisi tersebut terdapat kata-kata yang sama yaitu sumber daya pendidikan. Yang dimaksud sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan. Pada umumnya meliputi antara
lain: manusia (man), uang (money), metode
(methods), bahan-bahan (material), mesin (machine), pasar (market) yang disingkat dengan 6 M.
2.
Prinsip-prinsip Manajemen Manajemen memiliki prinsip-prinsip yang berfungsi sebagai pedoman umum dalam pelaksanaan aktivitas manajerial. Prinsip-prinsip tersebut tentu saja akan menjadi penentu berhasil atau tidaknya suatu organisasi. Prinsipprinsip umum manajemen menurut pandangan Henry Fayol, yaitu sebagai berikut: a. b. c. d. e. f.
Pembagian kerja (Division of work). Wewenang dan tanggungjawab (Authority and responsibility). Disiplin (Discipline). Kesatuan perintah (Unity of command). Kesatuan arah (Unity of direction). Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan (Subordination of individual to the general interest). g. Imbalan atau pemberian upah (Remuneration). h. Sentralisasi atau pemusatan (Centralization). i. Jenjang (Hierarchy). j. Keteraturan atau tatatertib (Order). k. Keadilan (Equity). l. Stabilitas masa jabatan personalia (Stability of tenure of personel). m. Prakarsa (Initiative). n. Semangat korps (Esprit’s de corps). 21
20 21
Usman, op. cit., h. 12. Silalahi, op.cit., h. 96-98.
pribadi
14
Menurut Fayol prinsip-prinsip dalam manajemen di atas, perlu diaplikasikan pada semua bentuk organisasi namun tidak bersifat kaku/luwes. Jadi dengan kata lain, prinsip-prinsip tersebut perlu dipertimbangkan sesuai dengan kondisi-kondisi organisasi.
Adapun Harrington Emerson melihat masalah yang terjadi pada sistem industri seperti pemborosan dan ketidak-efisienan. Oleh karena itu Emerson mengemukakan 12 prinsip-prinsip efisiensi yang sangat terkenal, sebagai berikut; 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Tujuan-tujuan dirumuskan dengan jelas. Kegiatan yang dilakukan masuk akal. Adanya staf yang cakap. Disiplin. Balas jasa yang adil. Laporan-laporan yang terpercaya, segera, akurat dan ajeg – system informasi dan akuntansi. 7. Pemberian perintah – perencanaan dan pengurutan kerja. 8. Adanya standar-standar dan skedul-skedul – metode dan waku setiap kegiatan. 9. Kondisi yang distandardisasi. 10. Operasi yang distandardisasi. 11. Instruksi-instruksi praktis tertulis yang standar. 12. Balas jasa efisiensi – rencana insentif. 22 3.
Tujuan Manajemen Pada dasarnya setiap aktivitas selalu mengarah pada tujuan yang hendak dicapai. Pencapaian tujuan dengan tepat sasaran harus melewati proses manajemen. Dalam hal ini tujuan manajemen adalah sesuatu yang ingin direalisasikan.
Menurut Shrode dan Voich, tujuan utama manajemen adalah produktivitas dan kepuasan. Tujuan ini bersifat jamak, seperti peningkatan mutu pendidikan/lulusannya, keuntungan/profit yang tinggi, pemenuhan kesempatan kerja, tanggung jawab sosial. Tujuan-tujuan ini ditentukan berdasarkan penataan dan pengkajian terhadap situasi dan kondisi organisasi, seperti kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman. 23 22
Hani Handoko., op. cit., h. 44-45. Fattah, Landasan Manajemen Pendidikan, op.cit., h. 15
23
15
Tujuan yang hendak dicapai selalu ditetapkan dalam sebuah rencana, karena itu tujuan yang telah ditetapkan sebaiknya harus jelas, realitas dan menantang untuk diperjuangkan bersandar pada kemampuan yang dimiliki. Jika tujuan yang hendak dicapai jelas, realitas dan cukup menantang maka usaha yang dilakukan pun cukup besar namun jika tujuan terlalu mudah maka motivasi untuk melakukan pun akan rendah.
4.
Fungsi Manajemen Kegiatan manajemen selalu mengarah pada pencapaian output organisasi yang diharapkan. Untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien, maka manajer dituntut untuk melaksanakan fungsi-fungsi manajemen atau sering disebut dengan fungsi manajerial. Sama hal dengan definisi manajemen, hingga dewasa ini belum ada kesepakatan umum mengenai apa yang menjadi fungsi-fungsi manajemen. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan dikemukakan mengenai fungsi-fungsi manajemen menurut beberapa ahli, di antaranya: Pertama, Harold Koontz dan O’Donnel berpendapat bahwa fungsifungsi manajemen, meliputi: 1.
Planning,
2.
Organizing,
3.
Staffing,
4.
Directing,
5.
Controlling. 24 Kedua, menurut Henry Fayol menjelaskan fungsi-fungsi manajemen,
sebagai berikut: 1.
Planning,
2.
Organizing,
3.
Commanding,
4.
Cordinating, 24
Manullang, op.cit., h. 17.
16
Controlling. 25
5.
Ketiga, fungsi-fungsi manajemen sederhana yang sering diterapkan dalam organisasi yaitu menurut George .R. Terry, meliputi: 1.
Planning,
2.
Organizing,
3.
Actuating,
4.
Controlling. 26 Keempat, berbeda dengan pendapat para ahli di atas, Luther Gullick
membagi fungsi-fungsi manajemen menjadi tujuh, yaitu: 1.
Planning,
2.
Organizing,
3.
Staffing,
4.
Directing,
5.
Cordinating,
6.
Reporting,
7.
Budgeting. 27 Kelima, menurut Lyndak F. Urwick fungsi-fungsi manajemen, sebagai
berikut: 1. Forecasting, 2. Planning, 3.
Organizing,
4.
Commanding,
5.
Cordinating,
6.
Controlling. 28 Beberapa tokoh di atas berbeda pendapat mengenai fungsi-fungsi
manajemen, namun bila dicermati pada esensinya adalah sama.
Dalam
fungsi perencanaan (planning) semua tokoh sepakat dan meletakkan fungsi
25
Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000), Cet. II, h. 3. 26 Usman, op.cit., h. 44. 27 Fattah, Landasan Manajemen Pendidikan, op.cit., h. 13. 28 Manullang, loc.cit.
17
tersebut pada awal proses manajemen dan fungsi budgeting termasuk di dalamnya. Fungsi pengorganisasian (organizing) dari beberapa literatur sama dengan fungsi penyusunan personalia (staffing), dan cordinating. Fungsi directing dan commanding termasuk bagian dari fungsi pelaksanaan (actuating). Sedangkan fungsi reporting sama dengan fungsi controlling. Sehingga dapat disederhanakan menjadi empat fungsi pokok manajemen, yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating) dan pengawasan (controling).
Dari empat fungsi manajemen
tersebut, sesuai dengan apa yang telah dikemukakan oleh George .R. Terry atau biasa disingkat dengan istilah POAC. Fungsi manajemen inilah yang akan menjadi bahasan dalam penelitian ini.
B. Pembiayaan Pendidikan 1.
Pengertian Pembiayaan Pendidikan Tidak dapat dipungkiri dalam praktek manajemen pendidikan tidak dapat terlepas dari masalah pembiayaan. Karena itu, pembiayaan pendidikan merupakan salah satu unsur yang penting dalam kegiataan pendidikan. Keberadaannya sebagai instrumental input untuk mencapai tujuan pendidikan berperan sangat dominan bersama komponen-komponen lainnya. Pada dasarnya pembiayaan pendidikan merupakan upaya yang dilakukan untuk memperoleh dana dan kemudian mengalokasikan dana tersebut untuk kegiatan pendidikan. Untuk lebih jelas, ada beberapa definisi terkait dengan pembiayaan pendidikan, yaitu: Uhar
Suharsaputra
mendefinisikan,
dalam
bukunya
Administrasi
Pendidikan
“pembiayaan pendidikan merupakan kajian tentang
bagaimana pendidikan dibiayai, siapa yang membiayai serta siapa yang perlu dibiayai dalam suatu proses pendidikan.” 29 28F
29
Uhar Suharsaputra, Administrasi Pendidikan, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), Cet.I, h. 261.
18
Sedangkan Indra Bastian dalam bukunya Akuntansi Pendidikan, mendefinisikan “pembiayaan pendidikan adalah upaya pengumpulan dana untuk membiayai operasional dan pengembangan sektor pendidikan.” 30 Apabila dicermati dari dua pendapat di atas, pada dasarnya pembiayaan pendidikan mencakup dua aspek, yaitu:
2.
1.
Sumber pembiayaan pendidikan
2.
Alokasi pembiayaan pendidikan
Biaya Pendidikan Kegiatan pendidikan pada lembaga pendidikan formal tidak lepas dari kebutuhan akan biaya. “Dalam arti yang luas, biaya pendidikan bersifat budgetair maupun nonbudgetair.” 31 Biaya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah biaya yang bersifat budgetair yaitu biaya yang diperoleh dan dibelanjakan oleh sekolah. Dedi Supriadi mendefinisikan, “biaya adalah semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga (yang dapat dihargakan dengan uang).” 32 Tidak berbeda dengan pendapat di atas, Syaiful Sagala mendefinisikan “biaya pendidikan adalah seluruh usaha yang dicurahkan oleh pemerintah dan masyarakat pendidikan berupa uang atau non moneter.” 33 Selanjutnya Nanang Fattah menjelaskan mengenai definisi biaya pendidikan adalah: Sebagai jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk keperluan penyelenggaraaan pendidikan sekolah dasar yang mencakup: gaji guru, peningkatan kemampuan profesional guru, pengadaan sarana ruang belajar, perbaikan ruang belajar, pengadaan perabot/mebeler, pengadaan alat-alat pelajaran, pengadaan buku-buku pelajaran, alat tullis kantor, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, dan supervisi/pembinaan pendidikan serta ketatausahaan sekolah yang semuanya diselenggaraan dalam RAPBS selama satu tahun anggaran. 34 30
Bastian, op.cit., h. 160. Fattah, Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, op.cit., h. 23. 32 Dedi Supriadi, Satuan Biaya pendidikan dan Menengah, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), Cet. VI, h. 3. 33 Sagala, op. cit., h. 176. 34 Fattah, Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, op.cit., h. 112. 31
19
Menurut penulis berdasarkan beberapa pendapat di atas bahwa biaya pendidikan adalah mencakup segala potensi baik dalam bentuk moneter/non moneter yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan demi pencapaian tujuan yang tentunya telah direncanakan secara sungguh-sungguh. Dalam teori dan praktek pembiayaan pendidikan dikenal beberapa kategori biaya pendidikan. Kategori pertama, yaitu: (1) direct cost (biaya langsung) dan (2) inderect cost (biaya tidak langsung). Pengertian direct cost (biaya langsung) yaitu segala pengeluaran yang secara langsung dikeluarkan oleh sekolah untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan. Sedang yang dimaksud dengan inderect cost (biaya tidak langsung) adalah segala pengeluaran yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan, seperti biaya kesempatan yang hilang selama peserta didik mengikuti kegiatan pendidikan. Dalam bukunya, Uhar Suharsaputra menjelaskan bahwa biaya langsung yaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Gaji guru dan karyawan Pembelian buku Fasilitas kegiatan belajar mengajar Alat laboratorium Buku pelajaran Buku perpustakaan
Sedang indirect cost (biaya tidak langsung) yaitu meliputi: 1. Biaya hidup 2. Transportasi dan 3. biaya-biaya lainnya. 35 E. Mulyasa berpendapat bahwa “dana/biaya langsung ialah biaya yang langsung digunakan untuk operasional sekolah dan langsung dikeluarkan untuk kepentingan pelaksanaan proses belajar mengajar, terdiri atas biaya pembangunan dan biaya rutin.”
36
Yang dimaksud dengan biaya
pembangunan adalah biaya yang bersifat investasi dan biaya rutin adalah 35
Suharsaputra. op.cit. h. 261-262. E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), Cet. X, h. 168. 36
20
biaya yang harus dikeluarkan dari tahun ke tahun. Sedang biaya tidak langsung ialah “dana berupa keuntungan yang hilang dalam bentuk kesempatan yang hilang yang dikorbankan oleh peserta didik selama mengikuti kegiatan belajar-mengajar.” 37 Kategori kedua, biaya pendidikan lainnya adalah social cost dan private cost. Pengertian social cost atau biaya publik, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk pendidikan baik yang disalurkan langsung ke sekolah maupun melalui pajak yang dihimpun oleh pemerintah kemudian digunakan untuk membiayai pendidikan. Sedang private cost atau disebut dengan biaya pribadi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh keluarga untuk pendidikan anak-anaknya, dan termasuk didalamnya forgone opportunities (biaya kesempatan yang hilang).
C. Klasifikasi Sumber-Sumber Biaya Pendidikan Kebutuhan akan biaya dalam pendidikan tidaklah sedikit, karena itu diperlukan bantuan dana dari berbagai pihak agar penyelenggaraan pendidikan dapat terselenggara dengan baik. Sekolah perlu berupaya keras dalam menggali sumber dana pendidikan, yaitu khususnya bagi sekolahsekolah swasta. Sumber dana pendidikan adalah “pihak-pihak yang memberikan bantuan subsidi dan sumbangan yang diterima setiap tahun oleh lembaga sekolah dari lembaga sumber resmi dan diterima secara teratur.” 38 Dedi Supriadi mengungkapkan sumber-sumber biaya pendidikan pada tingkat makro, meliputi: 1) 2) 3) 4) 5)
Pendapatan negara dari sektor pajak Pendapatan dari sektor non-pajak Keuntungan dari ekspor barang dan jasa Usaha-usaha negara lainnya termasuk saham di BUMN Bantuan dalam bentuk hibah (grant) dan pinjaman luar negeri (loan). 39
37
Ibid.169. Fattah, Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, op.cit., h. 113. 39 Supriadi, op.cit., h. 5. 38
21
Yang semuanya, dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) setiap tahunnya. Sedang sumber pembiayaan pada tingkat mikro sesuai dengan PP No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 2 ayat 1:”Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.” 40 Secara jelas dipaparkan oleh Tim Dosen UPI, bahwa pada lazimnya sumber pembiayaan untuk sekolah mengenal dua macam pembiayaan, yaitu: pembiayaan rutin dan pembiayaan pembangunan. Untuk memperoleh biaya rutin, pimpinan sekolah harus dapat menyusun anggaran sekolah tiap tahunnya. Pimpinan juga harus memotivasi komite sekolah, sekolahnya dan masyarakat setempat dalam rangka pengumpulan dana untuk menunjang pelaksanaan pendidikan yang ditawarkan. Semua dana yang diperoleh harus dikelola secara efektif untuk menjamin agar siswa memperoleh manfaat yang sebesarbesarnya. 41 Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa sumber dana pendidikan dapat diperoleh dari berbagai pihak baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Maka dari itu, pengelola sekolah perlu mengembangkan kreativitas dalam menggali dana pendidikan tersebut. Meskipun demikian dalam situasi bagaimanapun negara tidak boleh melepaskan tanggung jawabnya terhadap pembiayaan pendidikan. Adapun menurut penulis, usaha-usaha untuk mengembangkan sumber dana pendidikan yang berasal dari masyarakat, dapat dilakukan dengan cara: a) Menyewakan
tempat usaha di lingkungan sekolah yang ditawarkan
kepada masyarakat seperti kantin, kemudian dari iuran yang mereka bayar, akan menghasilkan pemasukan bagi sekolah. b) Bagi sekolah islam khususnya, dapat bekerja sama dengan lembaga zakat melalui pemberian subsidi dan sumbangan untuk penyelenggaraan pendidikan, seperti pemberian beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi. 40
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, PP No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, op.cit., h. 2. 41 Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, Manajemen Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2010), Cet. III, h. 269.
22
Selain sumber dana pendidikan yang telah diuraikan di atas, Abudin Nata menjelaskan ada sumber dana lain, yaitu: zakat, sedekah, wakaf, hibah. 42 a.
Zakat Sebagai salah satu dari rukun islam, zakat merupakan ibadah yang
berhubungan dengan harta benda dan bernilai kemasyarakatan atau sosial. Apabila dana zakat dikelola dengan tepat maka dapat mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial. Salah satu yang berhak menerima zakat adalah fiisabilillah (untuk jalan Allah), menurut Al-Maraghi menegaskan yang dimaksud dengan jalan Allah ialah “kemaslahatan umum kaum muslimin yang karenanya haruslah urusan agama dan Negara, bukan urusan individu.” 43 Seperti dalam firman Allah SWT yang berbunyi:
Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orangorang miskin, amil zakat, para yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) budak, untuk (membebaskan) orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajibkan dari Allah, dan Allah mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. At Taubah: 60) 44 b.
Sedekah Sedekah merupakan suatu pemberian secara suka rela yang dilakukan
oleh seorang muslim dengan hanya mengharap keridhaan dan pahala semata 42
Abuddin Nata, Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur’an, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), h. 344-353. 43
Ibid., h. 346. DEPAG RI, op.cit., h. 196.
44
23
dari Allah SWT. Beberapa ulama Fiqh menyebut istilah sedekah memiliki arti sama dengan zakat. Dengan begitu, sedekah dapat diberikan kepada orang berhak menerima zakat. Untuk itu, sedekah dapat digunakan sebagai sumber dana pendidikan yang meliputi gaji guru, sarana dan prasarana, serta beasiswa. Tercantum dalam firman Allah SWT yang berbunyi:
Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan mereka dari orang yang menyuruh (orang)bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barangsiapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami akan memberikan pahala yang besar.(Q.S. An Nisa: 114) 45 c.
Wakaf Wakaf secara bebas diartikan sebagai sumbangan keagamaan (religious
endowment) yang mengandung makna keshalehan yang digunakan bagi kepentingan umum dijalan Allah SWT. 46 Ayat mengenai wakaf yang berbunyi:
45 46
Ibid., h. 97. Nata, op. cit., h. 348-349.
24
Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha mengetahui.(Q.S. Ali Imron: 92) 47 d.
Hibah Hibah adalah pemberian harta benda kepada orang lain semasa hidup
tanpa mengharap imbalan untuk kepentingan seseorang atau untuk badan sosial, keagamaan, ilmiah. Ada beberapa fungsi hibah yaitu: a.
Menjembatani kesenjangan antara golongan yang mampu dan yang tidak mampu,
b.
Sarana mewujudkan keadilan sosial,
c.
Salah satu upaya untuk menolong golongan yang lemah. 48
Dengan melihat kepada fungsi hibah itu sendiri, jelas bahwa hibah juga termasuk salah satu sumber pembiayaan dalam pendidikan. Hibah ini dapat dilihat dalam Ayat Al Qur’an yang berbunyi:
Kebajikan itu bukanlah mengahadapkan wajahmu ke arah timur dan Barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan 47 48
DEPAG RI, op.cit., h. 62. Nata, op. cit., h. 352-353.
25
memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orangorang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), pemintaminta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (Q.S. Al-Baqarah: 177) 49 Sumber-sumber dana tersebut bersifat insidental, sangat dibutuhkan kreativitas pengelola sekolah. Bagi sekolah negeri mungkin tidak perlu khawatir bagaimana mendapatkan sumber dana, karena sebagian besar dibiayai oleh pemerintah pusat maupun daerah. Lain hal dengan sekolah swasta yang memiliki sumber dana sangat terbatas yaitu hanya bersumber dari dana iuran siswa dan yayasan, walaupun dalam hal ini pemerintah masih mungkin membantu. Padahal menurut data yang dilansir oleh Depdiknas, keberadaan sekolah dasar swasta mengalami pertumbuhan pesat dibandingkan dengan sekolah dasar negeri. Keadaan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 50
Tabel 2.1 Jumlah SD Negeri dan SD Swasta
Indikator Jumlah Sekolah 2007/2008 Jumlah Sekolah 2008/2009 Jumlah Sekolah 2009/2010
SD Negeri
Swasta
Total
132.513
12.054
144.567
131.490
12.738
144.228
130.563
12.689
143.252
Sumber: Departemen Pendidikan Nasional
49
DEPAG RI, op.cit., h. 27. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar (Kemdikbud), Jumlah Sekolah di Indonesia, 2012, h. 6, (www.dikdas.kemdikbud.go.id). 50
26
D. Alokasi Pembiayaan Pendidikan Alokasi merupakan aspek lain dalam pembiayaan pendidikan. Dalam hal ini, pembiayaaan terbagi menjadi dua, ada biaya tidak langsung dan biaya langsung. Biaya tidak langsung adalah biaya yang dikeluarkan oleh keluarga untuk
membiayai
proses
pendidikan
anak-anaknya, misalnya
biaya
transportasi, biaya kesehatan, biaya hidup dan biaya kesempatan. Pembiayaan ini sulit dihitung, karena tidak ada catatan resmi dan besarnya variatif tiap siswa. Sedang pembiayaan langsung adalah biaya yang dikeluarkan sekolah dalam menunjang proses pendidikan. Pembiayaan jenis ini, lebih mudah untuk dihitung dan menjadi pokok pokok pembahasan dalam penelitian ini. Nanang Fattah menjelaskan hal-hal yang termasuk ke dalam biaya langsung diantaranya: 1. 2. 3. 4.
Pembelian alat-alat pengajaran, Sarana belajar, Biaya transportasi, Gaji guru.
Pada dasarnya pengeluaran-pengeluaran sekolah dikategorikan ke dalam beberapa item, yaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pengeluaran untuk pelaksanaan pengajaran, Pengeluaran untuk tata usaha sekolah, Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, Kesejahteraan pegawai, Administrasi, Pembinaan teknis educative, dan Pendataan. 51 50F
Sebagaimana telah diuraikan oleh Nanang Fattah
bahwa jumlah
pengeluaran biaya untuk penyelenggaraan pendidikan di SD presentase sangat besar yaitu (81,46%) dipergunakan untuk gaji dan kesejahteraan pegawai, selanjutnya disusul pengeluaran untuk sarana dan prasarana yaitu hanya 51
Fattah, Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, op. cit., h. 23.
27
(4,92%), pengadaan alat-alat pelajaran (3,72%), pembiayaan profesi guru (3,18%), dan yang paling kecil adalah pengeluaran sekolah (0,40%). 52 Pengalokasian biaya yang sangat besar untuk gaji dan kesejahteraan pegawai menunjukkan kecenderungan umum biaya tersebut berkontribusi paling signifikan terhadap mutu pendidikan. Guru sebagai profesi selayaknya memiliki hak yang sama dengan profesi lainnya. Semboyan pahlawan tanpa tanda
jasa
seharusnya
tidak
melenakan
pemerintah
untuk
tidak
memperjuangkan hak guru berupa gaji yang sesuai standar. Bila dicermati, guru
tidak memiliki standar upah minimum selayaknya profesi lain. Hal
demikian bukan semakin menyampingkan hak-hak mereka untuk dapat menyejahterakan hidupnya. Bagi guru-guru PNS, mungkin tidak terlalu risau akan gaji karena sudah mendapat anggaran dari pemerintah sesuai dengan golongannya. Namun bagaimana dengan nasib para guru bantu yang digaji hanya Rp. 460.000 perbulan sebelum dipotong pajak penghasilan (PPh) yang diatur dalam Lampiran 1 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 034/U/2003 Pasal 2 ayat 2. 53 Sebenarnya honorarium guru bantu belumlah memadai bila dibandingkan dengan beban tugas yang diterima. Adapun standar pembiayaan yang telah diatur dalam Permendiknas 2006 tentang SI dan SKL Bab IX Pasal 62 adalah: 1) 2) 3)
4)
Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan modal kerja tetap. Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, b. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
52
Ibid., h. 116. Martinis Yamin, Sertifikasi Profesi Keguruan di Indonesia, (Jakarta: Gaung Persada Press Jakarta, 2006), Cet. II, h. 38. 53
28
c.
d.
Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP. 54
Selain itu, dalam PP No. 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan dijelaskan pada Pasal 3, yaitu: (1)
Biaya pendidikan terdiri atas biaya satuan pendidikan dan biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, dan biaya pribadi peserta didik. (2) Biaya satuan pendidikan, meliputi: a. Biaya investasi terdiri atas biaya investasi lahan pendidikan dan biaya investasi selain lahan pendidikan. b. Biaya operasi yang terdiri atas biaya personalia dan biaya non personalia. c. Bantuan biaya pendidikan. d. Beasiswa. (3) Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, meliputi: a. Biaya investasi terdiri dari biaya investasi lahan pendidikan dan biaya investasi selain lahan pendidikan. b. Biaya operasi terdiri dari biaya personalia dan biaya nonpersonalia. (4) Biaya personalia, meliputi: a. Biaya personalia satuan pendidikan terdiri atas: gaji pokok bagi pegawai, tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan struktural bagi pejabat struktural, tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional, tunjangan fungsional bagi guru dan dosen, tunjangan profesi bagi guru dan dosen, tunjangan khusus bagi guru dan dosen, maslahat tambahan bagi guru dan dosen, tunjangan kehormatan bagi dosen yang mmiliki jabatan professor atau guru besar. b. Biaya personalia penyelenggaran dan/atau pengelolaan pendidikan terdiri atas gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan struktural bagi pejabat struktural, tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional. 55
E. Manajemen Pembiayaan Pendidikan
54
Redaksi Sinar Grafika, Permendiknas 2006 tentang SI dan SKL, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Cet. II, h. 202-203. 55 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, PP No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan,op.cit., 2-4.
29
Penyelenggaraan pendidikan membutuhkan investasi dana yang tidak sedikit. Agar investasi tersebut tepat sasaran membutuhkan pengelolaan secara efektif dan efisien. Manajemen pembiayaan pendidikan yaitu semua kegiatan yang berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan. Memahami pengertian di atas bahwa manajemen memiliki tiga tahapan penting, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap penilaian. Pada dasarnya manajemen pembiayaan di lembaga pendidikan diturunkan dari konsep manajemen yang telah diuraikan sebelumnya. Menurut Thomas H. Jones manajemen pembiayaan meliputi tiga fase, yaitu financial planning, implementation involves accounting, dan evaluation involves auditing.
56
Tahap pertama yang lebih dikenal dengan budgeting memiliki fungsi sebagai kegiatan pengkoordinasian semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Tahap kedua memfokuskan pada pelaksanaan anggaran yaitu kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat. Tahap ketiga lebih memfokuskan pada kegiatan pertanggungjawaban penerimaan dan penggunaan dana. Berdasarkan pendapat tersebut maka proses pembiayaan pendidikan di lembaga pendidikan dapat dijelaskan sebagai berikut: 1)
Perencanaan Anggaran Tahap pertama Financial Planning atau lebih dikenal dengan sebutan
budgeting yaitu kegiatan pengkoordinasian semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan secara sistematis. Budgeting menurut Henry Fayol adalah pendanaan yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan yang biasanya telah ada dalam perencanaan. 57 Pendapat lain mengenai anggaran adalah “rencana yang diformulasikan dalam bentuk rupiah untuk jangka waktu tertentu (periode), serta alokasi sumber-sumber kepada setiap bagian aktivitas.” 58 56
Mulyasa, op.cit., h. 48-49. Rohiat, Manajemen Sekolah, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), Cet. II, h. 18.
57
30
Mengutip penjelasan Nanang Fattah, “anggaran merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu. Anggaran memuat tentang kegiatan atau program yang akan dilaksanakan dinyatakan dalam unit (satuan) moneter.” 59 Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan proses perencanaan tentang suatu kegiatan yang akan dilakukan dalam waktu tertentu dan dinyatakan dalam bentuk uang untuk pencapaian sasaran yang tepat. Sebenarnya anggaran itu tidak semata-mata berkaitan dengan moneter, namun juga memberi gambaran terkait dengan program yang akan dilaksanakan dalam periode tertentu.
Fungsi Anggaran Keberadaan anggaran dalam lembaga pendidikan memiliki beberapa fungsi. Nanang Fattah mengungkapkan fungsi-fungsi Anggaran, sebagai berikut: 1) Fungsi perencanaan 2) Fungsi pengendalian 3) Fungsi
alat
bantu
manajemen
mengarahkan
suatu
lembaga
menempatkannya pada posisi yang kuat atau lemah. 60 Anggaran memiliki fungsi yang sangat penting dalam mencerminkan kekuatan lembaga/organisasi dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Anggaran terdiri dari dua sisi, yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Yang dimaksud dengan sisi penerimaan adalah sejumlah dana yang diperoleh lembaga dari beberapa sumber dana, seperti pemerintah, orang tua,
58
Muhaimin, Suti’ah, dan Sugeng Listyo Prabowo, Manajemen Pendidikan, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), Cet. II, h. 357. 59 Fattah, Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, op.cit., h. 47. 60 Suharsaputra, op.cit., h. 265.
31
masyarakat dan sumber lainnya. Sedang sisi pengeluaran adalah penentuan besarnya biaya pendidikan untuk setiap komponen yang harus dibiayai.
Asas-asas dalam Anggaran Uang merupakan benda ekonomi yang cara memperolehnya tidak mudah, artinya diperlukan pengorbanan untuk mendapatkannya. Begitu pula dalam sebuah organisasi khususnya pendidikan, uang sebagai sumber pembiayaan pendidikan perlu dikelola dengan baik. Oleh karena itu, perlu ada ketentuan atau asas yang dapat mengatur agar uang yang telah dijatahkan dapat digunakan tepat sasaran. Berpedoman pada
ketentuan atau asas-asas
anggaran tersebut adalah: a) Asas plafond, artinya bahwa anggaran belanja tidak boleh melebihi jumlah tertinggi yang telah ditentukan. Misalnya anggaran untuk untuk pelatihan guru tahun ini sebesar delapan juta rupiah, apabila dana tersebut tidak mencukupi maka dapat diajukan kembali kedalam anggaran tahun berikutnya. b) Asas pengeluaran berdasarkan mata anggaran, artinya bahwa “pengeluaran pembelanjaan harus didasarkan atas mata anggaran yang telah ditetapkan.” 61 Misalnya pembelian ATK sudah dijatahkan sebesar tiga juta rupiah, jika tidak cukup maka tidak bisa semaunya menggeser uang pelatihan guru untuk menutupi kekurangan anggaran pembelian ATK tersebut. c) Asas tidak langsung yaitu suatu ketetapan bahwa setiap penerimaan uang tidak boleh secara langsung digunakan untuk suatu keperluan pengeluaran. Misalnya seluruh uang yang masuk dari sumber-sumber dana harus disetorkan terlebih dahulu kepada bendahara agar pengalokasian
dana
untuk
penyelenggraan
pendidikan
dapat
dipertanggungjawabkan.
61
Suharsimi Arikunto, Organisasi dan Administrasi: Pendidikan Teknologi dan Kejuruan. (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), Cet. II,. h. 92.
32
Prinsip-prinsip dan Prosedur Penyusunan Anggaran Prinsip-prinsip penyusunan anggaran apabila dikaitkan dengan anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian menurut Nanang Fattah adalah sebagai berikut: • Adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam sistem manajemen organisasi. • Adanya sistem akuntansi yang memadai dalam melaksanakan anggaran. • Adanya dukungan dari pelaksana dari tingkat atas sampai tingkat yang paling bawah. 62 Di dalam anggaran yang disusun harus memuat informasi/data minimal tentang; informasi dan rencana kegiatan, uraian kegiatan program, informasi kebutuhan, data kebutuhan, jumlah anggaran, dan sumber dana. Persoalan penting dalam penyusunan anggaran adalah bagaimana memanfaatkan dana secara efisien dan efektif. Itulah sebabnya dalam penyusunan anggaran memerlukan tahapan-tahapan yang sistematik. Tahapan penyusunan anggaran sebagai berikut: 1. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. 2. Mengidentifikasi sumber-sumber yang dinyatakan uang, jasa dan barang. 3. Semua sumber dinyatakan dalam bentuk uang sebab anggaran pada dasarnya merupakan pernyataan finansial. 4. Memformulasikan anggaran dalam bentuk format yang telah disetujui dan dipergunakan oleh instansi tertentu. 5. Menyusun usulan Anggaran untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang. 6. Melakukan revisi usulan anggaran. 7. Persetujuan revisi usulan anggaran. 8. Pengesahan anggaran. 63 Proses penyusunan anggaran membutuhkan data yang akurat dan lengkap sehingga semua perencanaan kebutuhan untuk masa yang akan datang dapat diantisipasi dalam rencana anggaran. Proses tersebut melibatkan pimpinan tiap-tiap unit organisasi. Pada dasarnya, penyusunan anggaran merupakan kesepakatan antara puncak pimpinan dengan pimpinan dibawahnya untuk menentukan besarnya alokasi biaya suatu penganggaran. 62
Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, Manajemen, op.cit., h. 260. Fattah, Ekonomi dan Pembiayaann Pendidikan, op.cit., h. 50.
63
33
2)
Pelaksanaan Anggaran. Tahap kedua, pelaksanaan anggaran adalah kegiatan berdasarkan rencana
yang telah dibuat dan dapat dilakukan penyesuaian jika diperlukan. Pelaksanaan baru bisa dilakukan apabila telah mendapat persetujuan pemimpin. Pelaksanaan anggaran bukan kegiatan yang mudah, setiap penerimaan dan penggunaan biaya harus dilakukan pembukuan (accounting) yang tertib sesuai peraturan yang berlaku. Seyogyanya manajer/kepala sekolah harus bertanggung jawab terhadap jalannya pelaksanaan anggaran tersebut agar tercipta akuntabilitas. Accounting atau akuntansi sebagaimana pendapat Arens & Loebbecke merupakan “proses pencatatan, pengelompokkan pengikhtisaran kejadiankejadian ekonomi dalam bentuk yang teratur dan logis dengan tujuan menyajikan informasi keuangan yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan.” 64 Kegiatan akuntansi membutuhkan sistem akuntansi yang benar. Sistem akuntansi tersebut bertujuan untuk memastikan data keuangan dan transaksi kegiatan diinputkan secara tepat ke dalam catatan akuntansi, sehingga apabila laporan keuangan tersebut dibutuhkan dapat lebih akurat dan tepat waktu. Beberapa hal terkait dengan komponen-komponen yang harus dibiayai oleh sekolah, terdiri dari: a. Biaya rutin 1) gaji pegawai, 2) biaya pemeliharaan gedung, 3) biaya operasional, 4) fasilitas dan alat-alat pengajaran (barang habis pakai), 5) dan sebagainya. b.
Biaya pembangunan 1) biaya pembangunan fisik, 2) pembelian tanah, 3) perbaikan gedung, 4) biaya lain untuk pembelian barang-barang tidak habis pakai. 65 64 65
Tim Dosen Administrasi UPI, op.cit., h. 265. Mulyasa, op.cit., h. 48.
34
Dana yang telah diterima oleh sekolah harus dialokasikan sesuai dengan ketentuan pemerintah, seperti SPP, DPP, serta dana BOS. Berdasarkan SKB Mendikbud dan Menkeu No. 0585/K/1997 dan No. 590/kmk.
03/03/1987,
tanggal
24-9-1987
tentang
penggunaan
SPP
(Sumbangan Pembinaan Pendidikan) dan DPP (Dana Penunjang Pendidikan) meliputi: • Untuk pelaksanaan pelajaran sekolah • Untuk tata usaha sekolah • Untuk perbaikan sarana • Untuk kesejahteraan pegawai sekolah • Untuk pekan olahraga dan seni (PORSENI) • Untuk pengadaan buku rapor • Untuk penyelenggaraan EBTA dan STTB • Untuk supervisi • Untuk pembinaan pengelolaan Subsidi/Bantuan • Untuk pendataan 66 Sejak tahun 2005 dana BOS telah dialokasikan baik ke sekolah negeri maupun sekolah swasta. Alokasi dana BOS pada tahun anggaran 2012 untuk SD sebesar Rp. 580.000 per siswa per tahun dan SMP sebesar Rp. 710.000,per siswa per tahun. 67Bagi setiap sekolah dana BOS hanya dapat dialokasikan sesuai dengan Buku Panduan 2006, yaitu: 1. Pembiayaan kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru: Biaya pendaftaran, Penggandaan formulir, Administrasi pendaftaran, Pendaftaran ulang, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut. 2. Pembelian buku teks pelajaran dan buku referensi untuk dikoleksi di perpustakaan. 3. Pembelian bahan-bahan habis pakai: buku tulis, kapur tulis, pensil, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran, gula, kopi dan teh untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah. 4. Pembiayaan kegiatan kesiswaan: program remedial, program pengayaan, olah raga kesenian, karya ilmiah remaja, palang merah remaja dan sejenisnya. 66
Jusuf Enoch, Dasar-dasar Perencanaan Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), Cet.
II, h. 192. 67
Kementrian Pendidikan 2012,(www.bos.kemdikbud.go.id).
dan
Kebudayaan,
Tentang
BOS,
35
5.
Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa. 6. Pengembangan profesi guru: pelatihan, KKG/MGMP, dan KKKS/MKKS. 7. Pembiayaan perawatan sekolah: pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebeler dan perawatan lainnya. 8. Pembiayaan langganan daya dan jasa: listrik, air, telepon termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan disekitar sekolah. 9. Pembiayaan honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer sekolah. tambahan insentif untuk kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan sekolah ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah daerah. 10. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah. 11. Khusus untuk pesantren salafiyah dan sekolah agama non Islam dana BOS dapat digunakan untuk biaya asrama/pondokan dan pembelian peralatan ibadah. 12. Pembiayaan pengelolaan BOS: ATK, pengandaan, surat menyurat dan penyusunan laporan. 13. Bila seluruh komponen komponen di atas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran. 68 3)
Pengawasan Anggaran Tahap ketiga dalam manajemen biaya adalah pengawasan anggaran.
Pengawasan adalah proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Sedang yang dimaksud dengan “pengawasan anggaran adalah suatu sistem penggunaan bentukbentuk sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu anggaran untuk mengawasi kegiatan-kegiatan manajerial dengan melakukan perbandingan pelaksanaan nyata dan pelaksanaan yang direncanakan.” 69 Pada dasarnya, pengawasan anggaran bertujuan untuk mengukur, membandingkan, menilai alokasi biaya, dan tingkat penggunaannya. Diharapkan pengawasan anggaran tidak hanya berfungsi untuk menilai sebuah kegiatan berjalan atau tidak sesuai rencana namun perlu ada timbal balik (feed back) dari hasil pengawasan. Hal pokok dari pengawasan adalah
68 69
Suryanto, dkk., op. cit., h. 19-20. Hani Handoko, op.cit., h. 378.
36
untuk mengetahui sejauhmana tingkat efektifitas dan efisiensi sumber dana yang tersedia.
Prinsip-Prinsip pengawasan Dalam kebijakan umum pengawasan Departemen Pendidikan dan kebudayaan (Rakernas, 1999), dinyatakan bahwa sistem pengawasan harus berorientasi kepada hal-hal berikut: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)
Sistem pengawasan fungsional Hasil temuan pengawasan harus ditindaklanjuti Pengawasan hendaknya lebih diarahkan pada bidang-bidang yang strategis Pengawasan hendaknya memberi dampak terhadap penyelesaian masalah Pengawasan dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten Akurat Tepat waktu Objektif dan komprehensif Tidak mengakibatkan pemborosan. Pengawasan bertujuan untuk menyamakan rencana atau keputusan yang telah dibuat. k) Pengawasan harus mampu mengoreksi dan menilai pelaksanaan pekerjaan sesuai rencana semula. 70 Pendapat Nanang Fattah bahwa proses pengawasan terdiri dari kegiatan pokok, diantaranya:
1)
Memantau
2)
Menilai, dan
3)
Melaporkan 71
Proses pengawasan anggaran dapat digambarkan sebagai berikut: INPUT
PROSES
Kinerja Aktual
Monitoring- Evaluasi- Laporan
Rekomendasi
Tahap-tahap yang harus dilakukan dalam proses pengawasan yaitu:
70
Fattah, Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, op.cit.,, h. 65-66. Ibid, h. 66
71
37
1) Membuat patokan yang dipergunakan berupa ukuran kuantitas, kualitas, biaya dan waktu, sehingga pengawasan fokus pada apa yang ingin dinilai; 2) Mengukur dan membandingkan antara realita yang terjadi di lapangan dengan standar yang telah ditetapkan; 3) Identifikasi penyimpangan; 4) Menentukan
tindakan
perbaikan
yang
kemudian
menjadi
materi
rekomendasi.
Cara-cara mengawasi Supaya pengawasan yang dilakukan oleh seorang atasan efektif, maka haruslah terkumpul fakta-fakta di tangan pemimpin yanag bersangkutan. Guna pengawasan seperti ini, ada beberapa cara untuk mengumpulkan faktafakta, yaitu: 1. Peninjauan pribadi, 2. Interview atau lisan, 3. Laporan tertulis, 4. Laporan dan pengawasan kepada hal-hal yang bersifat istimewa. 72 Pertama, peninjauan pribadi (personal inspection) adalah mengawasi dengan jalan meninjau secara pribadi sehingga dapat dilihat sendiri pelaksanaan pekerjaan. Kedua, lisan yaitu pengawasan yang dilakukan dengan mengumpulkan fakta-fakta melalui laporan lisan yang diberikan bawahan. Ketiga, laporan tertulis merupakan suatu pertanggungjawaban kepada atasan mengenai pekerjaan yang dilaksanakannya sesuai dengan intruksi dan tugas-tugas yang diberikan atasan kepadanya. Keempat, pengawasan kepada hal-hal yang bersifat istimewa adalah suatu sistem pengawasan yang ditujukan apabila ditemui peristiwa-peristiwa yang khusus. 72
Manullang, op.cit., h.132
38
Dalam pengawasan anggaran biasanya dilakukan oleh pihak luar lembaga, seperti BPK dan pimpinan langsung terhadap penerimaan dan pengeluaran biaya yang dilakukan.
KERANGKA BERFIKIR
Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal diharapkan mampu menghasilkan
manusia-manusia
berkualitas
sehingga
kelak
dapat
berkontribusi dalam membangun bangsanya. Berbagai sumber daya saling mendukung dalam menunjang pencapaian tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Salah satu sumber daya yang memiliki peran penting adalah uang. Uang sebagai barang ekonomi yang cara perolehannya membutuhkan pengorbanan perlu pengolaaan atau manajemen yang baik, agar dana-dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Manajemen pembiayaan secara efisien dan efektif merupakan suatu kegiatan yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan, karena tahapan pengelolaan pembiayaan yang baik akan menentukan kegiatan sekolah dapat terselenggara dengan baik. Salah satu yang paling menentukan dalam manajemen pembiayaan adalah pengelolaan pembiayaan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Apabila langkah-langkah manajemen tersebut dapat dilakukan dengan baik, maka tujuan pendidikan akan dapat dicapai dengan lebih efektif dan efisien.
Lembaga Pendidikan
39
Manajemen Pembiayaan
Perencanaan
Pengorganisasian
Pelaksanaan
Tujuan Pendidikan
Pengawasan
40
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Tujuan Penelitian Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah: 1.
Mengetahui pelaksanaan manajemen pembiayaan di Sekolah Dasar Juara Rumah Zakat Kebagusan-Jakarta Selatan.
2.
Mengetahui kendala dan upaya yang dilakukan oleh SD Juara Rumah Zakat Kebagusan-Jakarta Selatan dalam manajemen pembiayaan pendidikan.
B. Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Juara Rumah Zakat yang berlokasi di Jalan Joe Kebagusan Dalam I No. 4 Rt 007/04 Kebagusan Pasar Minggu-Jakarta Selatan. Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan rincian sebagai berikut: Tabel 3.1 Waktu Penelitian No
Jenis Kegiatan
Keterangan
1.
Persetujuan Judul
September 2012
2.
Konsultasi dengan Pembimbing
September 2012
3.
Pendekatan ke Sekolah
4.
Meminta Izin ke Sekolah
Juli 2013
5.
Pengumpulan Data
Juli 2013
6.
Pengolahan dan Analisis Data
Agustus 2012
September 2013
41
C. Pendekatan dan Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penggunaan metode deskriptif dalam penelitian ini “untuk memberikan
gejala-gejala,
fakta-fakta,
atau
kejadian-kejadian
secara
sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.”
73
Digunakannya metode deskriptif dalam penelitian ini dengan tujuan untuk menggambarkan suatu kegiatan manajemen pembiayaan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan di SD Juara Rumah Zakat Kebagusan-Jakarta Selatan. Agar mendapatkan hasil penelitian yang mendekati akurasi yang baik maka penulis dalam teknis penelitian menggunakan metode Field Research (penelitian lapangan). Penelitian lapangan merupakan tindakan penelitian yang dilakukan dimana peneliti mengamati langsung di lapangan untuk mendapatkan data yang diperlukan.
D. Sumber Penelitian Agar mendapatkan informasi secara maksimum, penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber yang berkaitan dengan masalah penelitian manajemen pembiayaan pendidikan, terdiri dari: 1. Kepala SD Juara Rumah Zakat Kebagusan-Jakarta Selatan. 2. Bendahara SD Juara Rumah Zakat Kebagusan-Jakarta Selatan. 3. Perwakilan guru SD Rumah Zakat Kebagusan-Jakarta Selatan.
E. Teknik Pengumpulan Data
73
Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), Cet. II, h. 47.
42
Setiap kegiatan penelitian pada akhirnya salalu terjadi proses pengumpulan data. Teknik/metode pengumpulan data yang tepat akan berpengaruh terhadap hasil penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara: 1.
Teknik Observasi Teknik observasi yaitu “kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindera lainnya.” 74 Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan terkait: a. Lingkungan SD Juara Kebagusan-Jakarta Selatan. b. Kegiatan siswa di SD Juara Kebagusan-Jakarta Selatan. c. Proses manajemen pembiayaan di SD Juara Kebagusan-Jakarta Selatan.
2.
Teknik Wawancara Teknik wawancara yaitu “kegiatan pengumpulan data melalui tanya jawab secara langsung, bertatap muka antara penanya dengan responden.” 75 Untuk memperoleh informasi dalam penelitian tentang pelaksanaan manajemen pembiayaan di SD Juara Kebagusan-Jakarta Selatan. Teknik wawancara ini digunakan untuk menggali proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan kendala pembiayaan di SD Juara Rumah Zakat Kebagusan-Jakarta Selatan.
3.
Teknik Dokumentasi Teknik
dokumentasi
yaitu
“cara
mengumpulkan
data
melalui
peninggalan tertulis, seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.” 76 Untuk menggali data tentang profil SD Juara
74
Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, (Jakarta: Kencana, 2009), Cet. III, h. 115. 75 Adang Rukhiyat, dkk., Panduan Penelitian Bagi Remaja, (Jakarta: Dinas Olah Raga dan Pemuda, 2003), Cet. III, h. 51. 76 Zuriah, op. cit., h. 191.
43
Kebagusan-Jakarta Selatan, struktur organisasi, buku RAPBS, Anggaran Pendapatan dan Belanja SD Juara Kebagusan-Jakarta Selatan.
F. Instrument Pengumpulan Data Setiap kegiatan penelitian membutuhkan instrument penelitian, karena membantu peneliti dalam mengumpulkan data. Pada penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Sebagaimana peneliti tersebut berfungsi, “menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.” 77 Selain peneliti sebagai instrumen utama, maka untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dibutuhkan alat bantu seperti pedoman wawancara, alat tulis dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan di lapangan.
Tabel 3.2 Kisi-Kisi Instrumen Wawancara Kepala Sekolah Variabel Manajemen Pembiayaan Pendidikan 77
Aspek a) Perencanaan Pembiayaan
Indikator 1. Peran kepala sekolah dalam merencanakan keuangan 2. Langkah awal dalam perencanaan 3. Perencanaan anggaran dalam pengelolaan pembiayaan
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 306.
44
4. Sumber-sumber pendanaan pendidikan 5. Alokasi dana yang digunakan di sekolah. b) Pengorganisasian 1. Pengorganisasian dalam Pembiayaan pembiayaan di sekolah c) Pelaksanaan Pembiayaan
1. Keterlibatan kepala sekolah dalam pembiayaan pendidikan 2. Alokasi dana yang digunakan oleh sekolah sesuai dengan APBS
d) Pengawasan Pembiayaan
1. Pelaksanaan pengawasan di sekolah 2. Pertanggungjawaban ke sekolah
Tabel 3.3 Kisi-Kisi Instrumen Wawancara Bendahara Sekolah Variabel
Aspek a) Perencanaan Pembiayaan
Manajemen Pembiayaan Pendidikan
Indikator 1. Peran bendahara sekolah dalam perencanaan pembiayaan pendidikan 2. Mengetahui prosedur RAPBS
b) Pengorganisasian 1. Keterlibatan bendahara dalam Pembiayaan pengorganisasian c) Pelaksanaan Pembiayaan
1. Keterlibatan bendahara dalam pelaksanaan pembiayaan
45
pendidikan 2. Alokasi dana yang digunakan sesuai dengan APBS d) Pengawasan Pembiayaan
1. Pengawasan dan jawaban dalam pendidikan
pertanggung pembiayaan
Tabel 3.4 Kisi-Kisi Instrumen Wawancara Guru Variabel
Manajemen Pembiayaan Pendidikan
Aspek
Indikator
Perencanaan Pembiayaan
1. Keterlibatan guru dalam penyusunan RAPBS
Pengorganisasian Pembiayaan
1. Keterlibatan guru dalam pengorganisasian keuangan
Pelaksanaan Pembiayaan
1. Keterlibatan guru dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan 2. Alokasi dana yang digunakan sesuai dengan APBS
Pengawasan Pembiayaan
1. Pengawasan dan pertanggung jawaban dalam pembiayaan pendidikan
G. Teknik Analisa Data Data mentah yang telah terkumpul tidak akan berguna jika tidak dianalisis. Analisis data menurut Bogdan adalah “proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.” 78
78
Ibid., h. 334.
46
Menurut Miles dan Huberman (1984), tahapan analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.
79
Penjelasan lebih rinci sebagai
berikut: 1.
Reduksi data Mereduksi data berarti “merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.” 80 Hasil catatan yang terkumpul dari lapangan berupa hasil observasi, wawancara dan studi dokumentasi, masih sukar untuk dimengerti. Pada tahap ini, peneliti mereduksi data yang diperoleh pada waktu penelitian dengan cara memilah, menyederhanakan dan memfokuskan data tersebut sehingga diperoleh data yang diperlukan saja. Aktivitas tersebut akan memudahkan peneliti dalam mengamati lebih dalam terkait dengan pengamatan
yang
dilakukan
serta
memudahkan
peneliti
untuk
menemukan kembali data tersebut jika diperlukan. 2.
Penyajian data Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Peneliti menyajikan data dengan menuangkan data hasil observasi, hasil wawancara, dan hasil studi dokumentasi secara deskriptif agar datadata tersebut terorganisasi sehingga akan semakin mudah difahami.
3.
Kesimpulan Penarikan kesimpulan dilakukan sejak awal penelitian ini dimulai. Hal ini karena peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pada awal penelitian, kesimpulan masih bersifat sementara dan masih diragukan. Seiring berjalannya penelitian maka data yang diperoleh akan semakin bertambah, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang lebih objektif.
79 80
Ibid., h. 337. Ibid., h. 338.
47
Data yang telah dianalisis untuk selanjutnya ditulis dalam bentuk skripsi. Apabila terdapat data yang kurang relevan maka peneliti melakukan pengulangan hingga akhirnya diperoleh data yang lengkap.
H. Pengecekan Keabsahan Data Pengecekan keabsahan data sangat diperlukan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pengecekan keabsahan data merupakan suatu langkah untuk mengurangi kesalahan dalam proses perolehan data penelitian yang tentunya akan berimbas terhadap hasil akhir dari suatu penelitian. Oleh karena itu dalam
proses pengecekan keabsahan data pada
penelitian ini harus melalui beberapa teknik pengujian data. Adapun teknik pengecekan keabsahaan data yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut: 1. Perpanjangan pengamatan 2. Ketekunan/keajegan pengamatan 3. Trianggulasi/kredibilitas data Yaitu menguji dengan: a. Trianggulasi sumber Menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. 81 b. Trianggulasi teknik Menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 82 c. Trianggulasi waktu Menguji kredibilitas data dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. 83
81
Ibid., h. 373. Sugiyono. loc.cit. 83 Ibid., h. 374. 82
48
Maka dalam penelitian ini, teknik trianggulasi yang dilakukan peneliti yaitu dengan membandingkan data yang diperoleh dari lapangan atau yang disebut dengan data primer dengan data sekunder yang didapat dari beberapa dokumen-dokumen serta referensi-referensi yang membahas hal yang sama. Teknik ini berguna untuk mengetahui manajemen pembiayaan di SD Juara Rumah Zakat Kebagusan-Jakarta Selatan.
49
BAB IV HASIL PENELITIAN
A. Gambaran Umum Sekolah 1. Sejarah Singkat SD Juara Jakarta Selatan Yayasan Rumah Juara Indonesia adalah lembaga sosial yang bergerak dibidang pengembangan pendidikan baik secara formal ataupun non formal yang telah bekerja secara Nasional bersama Rumah Zakat dalam pengembangan dunia pendidikan. Dalam rangka memberikan layanan sosial yang lebih luas terutama di lingkungan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Yayasan Rumah Juara Indonesia mendirikan Sekolah Dasar Juara Jakarta Selatan pada tahun 2009. SD Juara yang berlokasi di daerah Jakarta Selatan ini merupakan sekolah ketujuh dari sembilan sekolah serupa yang berada di bawah naungan Yayasan Rumah Juara Indonesia. Saat ini SD Juara telah tersebar dibeberapa wilayah, di antaranya; Medan, Pekanbaru, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Bandung, Cimahi, Yogyakarta, Semarang dan Surabaya. Sekolah ini didirikan dalam rangka membantu pemerintah, menuntaskan program wajib belajar 12 Tahun serta membantu masyarakat yang kurang mampu untuk dapat menikmati pendidikan melalui konsep pendidikan gratis. Seluruh biaya pendidikan dan kelengkapan sekolah siswa dan siswi ditanggung oleh Yayasan Rumah Juara Indonesia sebagai mitra Yayasan Rumah Juara. 84 Antusias para orang tua akan hadirnya pendidikan gratis masih sangat tinggi. Dapat terlihat dari peningkatan jumlah siswa selama tiga tahun terakhir di SD Juara Jakarta Selatan. Pada tahun ajaran 2011-2012 84
Hasil Studi Dokumentasi SD Juara Jakarta Selatan.
50
sekitar 60 siswa yang mendaftar, kemudian pada tahun ajaran 2012-2013 meningkat menjadi 82 siswa, dan pada tahun ajaran 2013-2014 berjumlah 110 siswa yang mendaftar. Namun dari seluruh siswa yang mendaftar tersebut hanya sekitar 25 siswa yang dapat diterima sebagai siswa SD Juara Jakarta Selatan.
2. VISI dan Misi SD Juara Jakarta Selatan a) Visi
:
Menjadi Lembaga Pendidikan yang berkualitas yang mendorong pada kemandirian serta terinovasi dalam implementasi ICT. b) Misi
:
1. Mengembangkan pembelajaran berkualitas dengan daya dukung ICT yang optimal. 2. Mendukung pembelajaran kearah kemandirian peserta didik. 3. Berkontribusi dalam perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia melalui sinergisitas dengan berbagai pihak. 85
3. Keadaan Guru, Siswa, Tenaga Administrasi, Karyawan dan Sarana dan Prasarana Sekolah a) Keadaan Guru dan Siswa Keadaan guru di SD Juara Rumah Zakat Jakarta Selatan seluruhnya telah bergelar S1, namun tidak semua guru merupakan lulusan dari Fakultas Pendidikan. Jumlah guru SD Juara Rumah Zakat Jakarta Selatan yaitu 11 orang dan jumlah seluruh siswa SD Juara Rumah Zakat Jakarta Selatan berjumlah 136 orang. Terbagi menjadi 6 rombongan belajar dengan rincian kelas I berjumlah 25 orang, kelas II berjumlah 24 orang, kelas III berjumlah 24 orang, kelas IV berjumlah 24 orang, kelas V berjumlah 20 orang, dan kelas VI berjumlah 19 orang. 86 85 86
Ibid. Ibid.
51
Tabel 4.1 Daftar Guru SD Juara Jakarta-Selatan Tahun Ajaran 2013/2014 No. Nama NIP 1. Damsir Besari Rumadianto, S.Pd 1052009015187 2. Alamsyah, S.Pd 1052009015189 -
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Syamsinar, S.Pd Sriwahyuni, S.Pd Eutik Masliyah, S.Pd Istiqomah, S.Pd Tri Hadjiroh Romdhiah, S.Si Rizki Hasanah, S.Si Emma Yuliasari, S.Psi Syamsuriadi, S.Pd
1052009015140 109211203264 1072010203197 1102010203297 1062010203196 1112012203240 1052010203168 1022012203128
11.
Enggar Pramesinta, S.Pd
1052009015188
Mata Pelajaran Kepala Sekolah Guru PPKN Wakil Kepala Sekolah - Kesiswaan - Olah raga - PLBJ - Matematika Wali Kelas I Wali Kelas II Wali Kelas III Wali Kelas IV Wali Kelas V Wali Kelas VI Guru BK - Guru Agama - Olah raga Kurikulum
b) Tenaga Administrasi dan Karyawan Adapun jumlah tenaga administrasi dan keuangan berjumlah 1 orang. Dan karyawan berjumlah yaitu 1 orang sebagai tenaga kebersihan dan merangkap sebagai penjaga sekolah. 87
Tabel 4.2 Daftar Karyawan SD Juara Jakarta-Selatan Tahun Ajaran 2013/2014 No.
87
Nama
1.
Melwany, S.E
2.
Muhammad Sholeh
Ibid.
NIP
Mata Pelajaran/Tugas Lain 1092011203270 - TU - Keuangan 1062009142288 Household
52
c) Sarana dan Prasarana Sekolah Selain dibutuhkan SDM berkualitas, sekolah perlu dilengkapi dengan sarana dan prasarana guna menunjang keberhasilan proses belajar mengajar. Dalam mendukung kegiatan belajar mengajar di SD Juara Rumah Zakat Jakarta Selatan, tersedia fasilitas-fasilitas berupa sarana yang terlampir pada skripsi ini dan prasarana sesuai tabel dibawah ini: 88
Tabel 4.3 Prasarana SD Juara Rumah Zakat Jakarta Selatan Tahun Ajaran 2013/2014 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Keterangan Rombel/Rombongan Belajar Ruang Kepala Sekolah Ruang Guru Ruang BK Ruang TU Ruang Perpustakaan Kamar mandi/WC Guru Kamar mandi/WC Siswa Lapangan Sekolah Gudang Mushola Parkiran Pagar
Jumlah 6 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
Berdasarkan lampiran tersebut, SD Juara Jakarta Selatan sudah dapat dikatakan memenuhi standar sarana dan prasarana sekolah dasar biasa pada umumnya. Namun sarana dan prasarana sekolah tersebut 88
Ibid.
53
belum sepenuhnya dapat dikatakan sebagai standar sarana dan prasarana ideal sekolah dasar yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah sebagai berikut: Sarana pendidikan berdasarkan PP. No. 19 Tahun 2005, Pasal 42 (ayat 1) “Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan”. 89 Prasarana pendidikan berdasarkan PP. No. 19 Tahun 2005, Pasal 42 (ayat 2) menyatakan: Setiap satuan pedidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolah raga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berekreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. 90 d) Prestasi SD Juara Jakarta Selatan Keberhasilan sebuah sekolah salah satunya dapat terlihat dari sejumlah prestasi yang diraih. Prestasi yang sudah diraih oleh SD Juara Jakarta Selatan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, yaitu: 91
Tabel. 4.4 Prestasi SD Juara Rumah Zakat Jakarta Selatan No.
Prestasi
Tahun
1.
Juara I Murottal Putera lomba keterampilan agama (LOKETA) tiangkat wilayah VI Kelurahan Ragunan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan Juara III (Pria) lomba baca Al Quran anak-anak RRI
2010
2. 89
Yamin, op.cit., h. 99. Ibid., h.100. 91 Damsir Besari Rumadinto, Wawancara, (Jakarta: 1 Agustus 2013) 90
2010
54
Jakarta Juara II lomba menyanyikan Hymne Pramuka Puteri pada Kegiatan Besar Permainan Siaga Gugus Depan Ki Hajar Dewantara dan Cut Nya’ Dien di sekolah Al Azhar Pd labu Juara III lomba KIM Lihat Atribut Pramuka (Putera) pada Kegiatan Besar Permainan Siaga Gugus Depan Ki Hajar Dewantara dan Cut Nya’ Dien di sekolah Al Azhar Pd labu Juara I Lomba melukis di atas kaos kategori B bersama Faber Castell dan TK Harapan Bunda Beji Depok Hafalan Juz ‘Amma Putera lomba keterampilan Agama LOKETA Tingkat wilayah Juara I Murottal Putera, lomba keterampil;an agama Tingkat wilayah VI Kelurahan Ragunan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan VI Kelurahan Ragunan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan Juara III lomba Hafalan Surah Pendek Tingkat SD KIDS Festival and edufair Juara I Murottal Putri Lomba Keterampilan agama LOKETA Tingkat wilayah VI Kelurahan Ragunan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan Juara I Lomba menyusun Puzzle seminar orang tua Juara Juara II lomba mewarnai seminar orang tua Juara
3.
4.
5.
6.
7. 8. 9.
10. 11.
2011
2011
2011
2012
2012 2012 2012
2013 2013
B. Deskripsi Hasil Penelitian 1. Penyusunan Program dan Penganggaran di SD Juara Jakarta Selatan Proses penyusunan RAPBS yang dilakukan oleh SD Juara Jakarta Selatan melalui beberapa tahapan diantaranya, pertama yaitu diadakan rapat internal yang melibatkan kepala sekolah beserta guru. Pada tahap ini kepala sekolah dan guru bersama-sama melakukan identifikasi dan analisis terhadap kebutuhan dan program sekolah selama satu tahun ajaran mendatang dengan mempertimbangkan analisa data tahun sebelumnya. Kedua setelah RAPBS selesai dibuat, maka langkah berikutnya
adalah
pengajuan RAPBS tersebut ke
55
Yayasan Rumah Juara Indonesia yang kemudian akan diajukan kembali ke Rumah Zakat untuk mendapatkan persetujuan. Apabila telah disetujui oleh yayasan, kemudian RAPBS tersebut diserahkan kembali kepada pihak sekolah sebagai penyelenggaraan program sekolah selama satu tahun ajaran. Perencanaan anggaran di atas sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan kepala sekolah SD Juara Jakarta Selatan. Dalam melakukan RAPBS, pertama adalah rapat internal yang melibatkan kepala sekolah dan guru untuk mengidentifikasi dan menganalisis program serta anggaran selama satu tahun ajaran. Setelah RAPBS selesai dibuat, kemudian langsung diajukan ke Rumah Juara Indonesia. Dari Rumah Juara Indonesia diajukan kembali ke Rumah Zakat. Apabila telah mendapat persetujuan, RAPBS kemudian diserahkan kepada kepala sekolah.92 Kegiatan penyusunan RAPBS rutin dilakukan pada setiap awal tahun ajaran baru dengan melibatkan unsur kepala sekolah dan guru. Dalam proses penyusunan RAPBS di SD Juara Jakarta Selatan tidak melibatkan komite sekolah. Hal ini disebabkan sekolah tidak membentuk komite sekolah. “Berdasarkan apa yang telah dikemukakan oleh kepala sekolah terkait alasan tidak dibentuknya komite sekolah yaitu karena sekolah tidak menarik biaya apapun dari para orang tua sehingga tidak memerlukan keterlibatan para orang tua dalam penyusunan RAPBS.” 93 Sebagai satuan pendidikan, komite sekolah tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan pendidikan. Sebagai sekolah swasta yang berkomitmen untuk tidak menarik sumbangan apapun dari para orang tua murid, SD Juara Rumah Zakat Jakarta Selatan perlu memberikan ruang bagi para orang tua murid untuk dapat berpartisipasi terhadap perencanaan program pendidikan anak-anak mereka. Dengan demikian tujuan terbentuknya komite sekolah tidak hanya sebagai wadah untuk aspirasi masyarakat guna melahirkan 92 93
Rumadianto, op.cit. Ibid.
56
kebijakan operasional serta program pendidikan, juga sebagai alat kontrol lembaga pendidikan untuk lebih transparan dalam setiap kegiatannya. Beberapa
tahapan
dalam
penyusunan
anggaran
yang
dikemukakan oleh Nanang Fattah dalam buku Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, yaitu: 9. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. 10.Mengidentifikasi sumber-sumber yang dinyatakan uang, jasa dan barang. 11.Semua sumber dinyatakan dalam bentuk uang sebab anggaran pada dasarnya merupakan pernyataan finansial. 12.Memformulasikan anggaran dalam bentuk format yang telah disetujui dan dipergunakan oleh instansi tertentu. 13.Menyusun usulan anggaran untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang. 14.Melakukan revisi usulan anggaran. 15.Persetujuan revisi usulan anggaran. 16.Pengesahan anggaran. 94 Penyusunan RAPBS yang dilakukan oleh SD Juara Jakarta Selatan pada dasarnya telah sesuai dengan teori penyusunan anggaran. Namun dalam RAPBS SD Juara Jakarta Selatan berbeda dengan apa yang diterapkan di sekolah lain pada umumnya. Pada umumnya dalam RAPBS dicantumkan komponen gaji guru dan karyawan, tetapi SD Juara Jakarta Selatan tidak memasukkan komponen tersebut dalam RAPBS-nya. Hal ini dikarenakan komponen gaji dikelola secara langsung oleh yayasan Rumah Juara Indonesia sebagai mitra Rumah Zakat. Seluruh gaji guru dan karyawan akan langsung ditransfer ke rekening, sehingga satu sama lain baik itu kepala sekolah tidak mengetahui berapa besaran gaji yang diterima oleh guru dan karyawan, begitupun sebaliknya. SD Juara Jakarta Selatan tidak memiliki hak otonomi dalam mengelola komponen gaji, sehingga penulis tidak dapat menelaah lebih dalam tentang proses pengambilan kebijakan mengenai komponen gaji tersebut. 94
Fattah, Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, op.cit., h. 50.
57
Pada dasarnya mekanisme penyaluran gaji di SD Juara Jakarta Selatan sama halnya dengan penyaluran tunjangan untuk guru PNSD (Pegawai Negeri Sipil Daerah). Tunjangan tersebut dibayarkan melalui dana transfer daerah oleh pemerintah daerah. Anggaran tunjangan profesi bagi seluruh guru PNSD dianggarkan pada dana APBD kabupaten/kota yang bersumber dari dana transfer pusat ke daerah.
2. Manajemen Pembiayaan Pendidikan di SD Juara Jakarta Selatan Keuangan memang perlu dimanajemen dengan baik, supaya tidak terjadi pemborosan disatu sisi dan disisi lainnya mengalami kekurangan. Manajemen pembiayaan pendidikan adalah semua kegiatan yang berkenaan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan. Untuk mengetahui manajemen pembiayaan di SD Juara Jakarta Selatan penulis telah melakukan penelitian secara langsung dengan melakukan wawancara kepada kepala sekolah, guru dan bendahara sekolah. Berdasarkan penjabaran di atas, bahwa dalam manajemen pembiayaan pendidikan itu terdapat beberapa tahapan yang terdiri dari: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.
a) Perencanaan Anggaran Perencanaan dalam proses pembiayaan biasa disebut dengan istilah budgeting. Anggaran memegang peranan penting dalam kegiatan pengelolaan keuangan karena mencerminkan kekuatan lembaga/organisasi dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dalam dunia pendidikan, sebelum melakukan kegiatan satu tahun mendatang pun terlebih dahulu membuat perencanaan anggaran atau lebih dikenal dengan RAPBS (Rencana Anggaran
58
Pendapatan dan Belanja sekolah). Dalam melakukan perencanaan keuangan sekolah hendaklah dilakukan identifikasi dan analisis faktor yang mempengaruhi terhadap perencanaan keuangan sekolah yang meliputi; penyusunan anggaran, strategi anggaran, sumber pendanaan sekolah, pengeluaran sekolah dan mancari sumber dana lain. Keuangan sekolah merupakan salah satu faktor penting keberhasilan penyelenggaraan pendidikan, karena itu keuangan harus dikelola oleh orang yang bertanggungjawab dan dapat dipercaya. RAPBS ini menjabarkan program serta biaya yang dibutuhkan untuk satu tahun ajaran mendatang sebagai acuan dan pengendalian dalam penggunaan dana sekolah. Perencanaan ini dilakukan pada tiap awal tahun ajaran dengan melibatkan pihak sekolah yang terkait. Berdasarkan wawancara penulis dengan kepala sekolah, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan penyusunan perencanaan pembiayaan di SD Juara Jakarta Selatan, yaitu: 1.
Kebutuhan selama satu tahun mendatang.
2.
Hasil evaluasi APBS tahun sebelumnya.
3.
Dana yang dialokasikan dari yayasan untuk satu tahun. 95
RAPBS pada dasarnya terdiri dari dua sisi, yaitu penerimaan dan pengeluaran. Apabila sekolah pada umumnya memiliki perencanaan penerimaan pembiayaan pendidikan yang bersumber dari siswa, masyarakat dan bantuan pemerintah, lain halnya dengan SD Juara Jakarta Selatan. Sebagai sekolah swasta yang berada di bawah naungan Rumah Zakat, tentu sumber-sumber dalam perencanaan pembiayaan seluruhnya berasal dari lembaga zakat tersebut tanpa bantuan dana dari pemerintah. Sayangnya, pihak sekolah tidak mengetahui secara rinci sumber dana yang diperoleh dari Rumah Zakat. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan 95
Rumadianto, op.cit.
59
kepala sekolah, pada garis besarnya sumber dana tersebut berasal dari zakat, infak, shodaqah. Sebagaimana telah dikemukakan oleh Abuddin Nata, “bahwa sumber dana pendidikan dapat diperoleh dari zakat, shodaqah, waqaf, dan hibah.” 96 Sumber-sumber dana tersebut menjadi pemasukan
yang sangat diandalkan untuk
keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan di SD Juara Jakarta Selatan. Pada dasarnya, dana SD Juara Jakarta Selatan berasal dari masyarakat yang dikelola oleh Rumah Zakat. Sebagai sebuah lembaga pendidikan, SD Juara Jakarta Selatan belum dapat dikatakan sebagai lembaga yang mandiri secara financial, karena sekolah tidak mencari dana sendiri melainkan hanya menerima dana dari yayasan kemudian menyalurkannya. Program pembiayaan pendidikan dari pemerintah seperti dana BOS belum dapat dimanfaatkan oleh SD Juara Jakarta Selatan. Birokrasi yang sulit menjadi alasan mengapa sekolah tidak mengajukan dana BOS tersebut. Sesuatu yang berbeda dapat dijumpai di sekolah ini, yaitu tidak diperkenankannya pihak sekolah untuk mencari sumber dana lain. Hal ini dimaksudkan agar pihak sekolah hanya fokus pada kegiatan mengajar saja. Kondisi seperti ini dapat memberikan keuntungan bagi pihak sekolah untuk fokus pada pencapaian tujuan tanpa harus memikirkan bagaimana mencari dana. Namun disisi lain sekolah harus mampu mengelola keuangan sebaik mungkin, agar
berapapun dana yang diterima dari yayasan harus dapat
mencukupi kebutuhan sekolah. Tentunya keterbatasan dana tersebut tidak akan mengganggu kegiatan pendidikan yang telah direncanakan. Apabila bersandar pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 46 ayat 1, memang dana pendidikan berasal dari tiga sumber 96
Nata, op.cit., h. 344.
60
yaitu, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. 97 Meskipun SD Juara Jakarta Selatan hanya mengandalkan dana dari yayasan Rumah Juara Indonesia sebagai mitra Rumah Zakat tetapi terbukti mampu mengelola keuangan. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya kegiatan, seperti field trip, cooking class, pekan kreatif, lomba siswa, dan kegiatan lainnya yang seluruhnya dibiayai oleh sekolah. Selain itu, sekolah juga memberikan alat tulis, seragam sekolah secara gratis serta buku paket yang dipinjamkan kepada seluruh siswa SD Juara Jakarta Selatan. Kegiatan yang dilakukan sekolah ini bisa jadi tidak dijumpai disemua satuan pendidikan. Selain perencanaan sumber-sumber penerimaan oleh sekolah, juga dilakukan perencanaan pengeluaran. Pertimbangan dalam perencanaan pengeluaran ini didasarkan pada jumlah dana dan program untuk meningkatkan mutu pendidikan. Perencanaan pengeluaran SD Juara Jakarta Selatan meliputi biaya rutin dan biaya berkala. Dalam biaya rutin tidak ada alokasi untuk komponen gaji.
Kalau dibandingkan dengan teori yang dikemukakan oleh
Nanang Fattah tentang pengeluaran disebuah lembaga pendidikan, maka ada hal yang tidak sama dengan pengeluaran di SD Juara Jakarta Selatan. Pada dasarnya pengeluaran-pengeluaran sekolah dikategorikan ke dalam beberapa item, yaitu: (1) Pengeluaran untuk pelaksanaan pengajaran, (2) Pengeluaran untuk tata usaha sekolah, (3) Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, (4) Kesejahteraan pegawai, (5) Administrasi, (6) Pembinaan teknis educative, (7) Pendataan. 98 b) Pengorganisasian Pengorganisasian
adalah
keseluruhan
proses
pengelompokkan orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk menciptakan organisasi yang dapat digerakkan 97
Arifin, loc. cit. Fattah, Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, op. cit., h. 24.
98
61
sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. 99 Upaya
SD
Juara
Jakarta
Selatan
dalam
melakukan
pengorganisasian terhadap pemasukan dan pengeluaran dana diwujudkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Tetapi anggaran yang telah disusun oleh SD Juara Jakarta Selatan belum memuat standar minimal yang harus ada di dalam anggaran. Kegiatan pengorganisasian keuangan diserahkan
kepada
seorang bendahara sekolah. Bendahara sekolah tidak hanya bertanggung jawab pada keuangan saja akan tetapi bertanggung jawab pula terhadap kegiatan TU (Tata Usaha). Dalam pembagian tugas oleh bendahara masih terdapat tumpang tindih, dimana seorang bendahara yang seharusnya fokus pada masalah keuangan tetapi harus mengurusi kegiatan tata usaha (TU). Apabila diperhatikan struktur organisasi keuangan SD Juara Jakarta Selatan bersifat sentralisasi pada yayasan. “Sesuai dengan penjelasan sentralisasi yaitu proses konsentrasi wewenang dan pengambilan keputusan pada tingkat atas suatu organisasi.” 100 Pencarian sumber-sumber dana untuk SD Juara dilakukan terpusat oleh Yayasan Rumah Juara Indonesia
yang bermitra dengan
Rumah Zakat. Dalam hal ini pihak sekolah hanya menerima dana saja, kemudian menyalurkan dana tersebut, serta membuat laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut diserahkan kepada pihak yayasan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Bendahara membuat laporan keuangan secara harian, bulanan dan tahunan untuk diserahkan kepada yayasan Rumah Juara Indonesia atas sepengetahuan kepala sekolah.
99
Sedarmayanti, Manajemen Perkantoran, (Bandung: Mandar Maju, 2001), h. 17. Fattah, Landasan Manajemen Pendidikan, op.cit., h. 74
100
62
c) Pelaksanaan Pelaksanaan Anggaran adalah implementasi terhadap rencana pembiayaan (RAPBS) yang telah disetujui oleh yayasan. Dalam tahap ini setiap pengeluaran dan pemasukan sekolah harus dilakukan pencatatan oleh bendahara dengan teliti. Dalam pelaksanaan
anggaran
meliputi
kegiatan
penerimaan
dan
pengeluaran. 1.
Penerimaan Dalam realisasi penerimaan dana SD Juara Jakarta Selatan
seluruhnya bersumber dari Rumah Juara Indonesia yang bermitra dengan Rumah Zakat. Dana tersebut kemudian baru disalurkan ke SD Juara Jakarta Selatan. Adapun penerimaan lain yang berasal dari donatur langsung bersifat insidental yaitu hanya memberikan sumbangan bukan dalam bentuk uang namun berupa peralatan sekolah untuk peserta didik. Sumbangan tersebut tidak dapat dijadikan sumber penerimaan tetap sekolah, sehingga tidak dimasukkan
dalam
perencanaan
penerimaan
pembiayaan
pendidikan. SD Juara Jakarta Selatan menerima dana perbulan dari yayasan sebesar Rp. 8.000.000 diluar gaji guru dan karyawan. Apabila dikalkulasikan selama satu tahun, dana operasional tersebut berjumlah Rp. 96.000.000. Yayasan juga memberikan dana berkala atau dana yang tidak rutin dikeluarkan tiap bulannya seperti
biaya pelatihan guru, seragam siswa, buku dan media,
bantuan kegiatan, set up kelas, dan sewa gedung. Setiap dana yang masuk ke SD Juara Jakarta Selatan selalu dilakukan pencatatan dalam file Buku Kas Harian oleh bendahara sekolah sebagai bentuk pertanggungjawaban ke Yayasan Rumah Juara Indonesia.
63
2.
Pengeluaran Setelah SD Juara Jakarta Selatan menerima dana dari yayasan
berupa pendapatan rutin dan pendapatan berkala, selanjutnya dana tersebut
digunakan
untuk
membiayai
kebutuhan
sekolah.
Pengeluaran dana di SD Juara Jakarta Selatan meliputi pengeluaran biaya rutin dan biaya berkala. a)
Biaya Rutin • Telepon • Listrik • Sampah • ATK • Perawatan inventaris • Pelatihan dan Dinas • Lain-Lain
b)
Biaya Berkala
•
Pakaian seragam siswa
•
Buku dan LKS
•
Kesehatan
•
Kegiatan periodik
•
Pengadaan inventaris
d) Pengawasan Setelah alokasi pembiayaan, maka kegiatan selanjutnya adalah pengawasan. Pengawasan anggaran bertujuan untuk melihat sejauh mana efektivitas dan efisiensi sumber-sumber dana yang tersedia. Melalui pengawasan diharapkan proses penggunaan anggaran
dapat
berjalan
sesuai
dengan
apa
yang
telah
direncanakan. Dari hasil wawancara penulis dengan kepala sekolah, guru, dan bendahara sekolah, pengawasan yang dilakukan oleh SD Juara Jakarta Selatan bersifat internal dan eksternal, yaitu:
64
a.
Internal Pengawasan internal ini dilakukan oleh kepala sekolah sebagai
pimpinan.
Selaku
pimpinan,
kepala
sekolah
melakukan manajemen terhadap pembiayaan kegiatan di sekolah. Setiap transaksi yang dilakukan oleh bendahara harus sepengetahuan kepala sekolah. Sebagai manajer, kepala sekolah melakukan kegiatan pengawasan dengan melihat laporan dan proses pemasukan dan pengeluaran dana. b.
Eksternal Sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh Yayasan Rumah Juara Indonesia (RJI) serta Rumah Zakat. Dalam hal ini pengawasan diwujudkan dalam bentuk laporan
tertulis dan laporan lisan. Laporan keuangan dilakukan dalam tiga bentuk. Pertama laporan harian yang merupakan laporan bendahara ke Rumah Juara Indonesia melalui media elektronik seperti email terkait kondisi keuangan tiap harinya yang telah diketahui oleh kepala sekolah. Berkas yang perlu dilampirkan adalah file buku kas harian yang formatnya telah ditentukan oleh yayasan. Kedua, laporan yang dibuat satu bulan sekali. Laporan tersebut hanya berupa bukti-bukti pengeluaran atau nota selama satu bulan beserta pembukuannya. Ketiga, pada akhir tahun bendahara melaporkan rekapitulasi keuangan selama satu tahun. Pembukuan keuangan SD Juara Jakarta Selatan sudah menerapkan sistem komputerisasi sehingga tidak ada pencatatan secara manual.
Setiap transaksi berupa pemasukan dan
pengeluaran keuangan sekolah setiap harinya dicatat pada file Buku Kas Harian. Sedang Buku Bank Harian digunakan untuk mencatat semua uang keluar dan uang yang masuk ke Bank. Kegiatan pengawasan pembiayaan di SD Juara Jakarta Selatan sejauh ini sudah hampir sesuai dengan teori pengawasan, dan telah mampu memanfaatkan perkembangan teknologi. Namun
65
demi kesempurnaan kegiatan pengawasan, sewaktu-waktu perlu dilakukan kegiatan peninjauan pribadi atau inspeksi mendadak dari yayasan ke sekolah untuk melihat kondisi di lapangan yang sesungguhnya. Menurut Nanang Fattah konsep dasar pengawasan adalah untuk memantau, menilai, dan melaporkan
101
Dari pengawasan
anggaran diharapkan diketahui efektifitas dan efisiensi dana-dana yang tersedia. Pengawasan anggaran yang dilakukan di SD Juara Jakarta Selatan memiliki alur yang cukup efektif
dengan
melakukan pelaporan rutin yang dilengkapi bukti fisik sehingga dapat meminimalkan penyalahgunaan anggaran.
3. Kendala dalam Pelaksanaan Manajemen Pembiayaan Pendidikan di SD Juara Jakarta Selatan Dalam proses pembiayaan pendidikan tidak terlepas dari segala macam hambatan. Hambatan tersebut antara lain: terbatasnya anggaran yang tersedia, penyusunan skala prioritas, biaya satuan yang berubah serta alokasi anggaran. 102 Dalam
bukunya
Akuntansi
Pendidikan,
Indra
Bastian
mengungkapkan pula bahwa pendidikan di Indonesia menghadapi dilema terbatasnya anggaran, di satu pihak, dan tuntutan peningkatan mutu di pihak lain. Kondisi ini mengharuskan untuk mengefisienkan penggunaan anggaran yang tersedia.” 103 Hal ini dirasakan pula oleh SD Juara Jakarta Selatan. Keunggulan SD Juara Jakarta Selatan dalam hal keuangan dibandingkan dengan sekolah pada umumnya adalah sumber dana yang sudah jelas. Meskipun demikian SD Juara Jakarta Selatan bukanlah lembaga yang bebas dari segala hambatan dalam pelaksanaan keuangannya. Hambatan keuangan 101
Fattah,Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan,op. cit., h. 66 Enoch, op. cit., h. 211. 103 Bastian, op.cit., h. 172. 102
66
yang dialami oleh sekolah adalah proses pencairan dana dari yayasan Rumah Juara Indonesia ke SD Juara Jakarta Selatan tidak jarang terlalu dekat waktunya dengan kegiatan. Tidak hanya itu saja, biasanya anggaran yang diajukan pihak sekolah ke yayasan tidak seluruhnya disetujui. Maka dari itu, upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam mengatasi keterbatasan dana adalah dengan mengajukan proposal kegiatan kepada yayasan dan mengoptimalkan dana yang ada untuk kegiatan pendidikan.
67
BAB V PENUTUP
Berdasarkan uraian dan analisis data mengenai “Manajemen Pembiayaan Pendidikan di SD Juara Kebagusan Jakarta-Selatan” yang telah dibahas, maka pada bab ini penulis kemukakan kesimpulan dan saran-saran, sebagai berikut:
A. Kesimpulan 1. Pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan di SD Juara Jakarta Selatan telah sesuai dengan teori manajemen pembiayaan yaitu meliputi; perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. 2. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) SD Juara Jakarta Selatan dilakukan pada setiap awal tahun ajaran dengan melibatkan kepala sekolah dan dewan guru. 3. Cara pengorganisasian penggalian, alokasi dana di SD Juara Jakarta Selatan diwujudkan dalam bentuk Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). 4. Sumber dana SD Juara Jakarta Selatan hanya mengandalkan dana dari yayasan Rumah Juara Indonesia yang bermitra dengan Rumah Zakat. Seluruh dana tersebut diperoleh dari ZIS (Zakat, Infak, dan Shodaqah). 5. Di dalam RAPBS SD Juara Jakarta Selatan tidak dimasukkan komponen gaji, karena komponen tersebut dikelola langsung oleh yayasan. 6. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pembiayaan di SD Juara Jakarta Selatan adalah keterbatasan dana yang diperoleh dari yayasan
68
namun disisi lain sekolah tidak diperbolehkan untuk mencari dana tambahan.
B. Saran-Saran Berdasarkan uraian di atas, maka ada beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan sekolah dalam kegiatan manajemen pembiayaan pendidikan, yaitu sebagai berikut: 1.
Sekolah seharusnya melibatkan seluruh pihak yang terkait
dalam
penyusunan RAPBS, tidak hanya guru dan kepala sekolah saja. 2.
Hendaknya SD Juara Jakarta Selatan memiliki sumber dana lain yang tidak bersumber dari Rumah Zakat. Misalnya memanfaatkan sumber dana dari pemerintah seperti dana BOS dan BOP, agar sekolah dapat mengatasi kendala dalam keuangan sekolah.
3.
Kegiatan pengawasan pembiayaan di SD Juara Jakarta Selatan, sewaktu-waktu perlu dilakukan kegiatan inspeksi mendadak dari yayasan ke sekolah untuk melihat kondisi di lapangan yang sesungguhnya.
4.
Membentuk komite sekolah sebagai pengawasan keuangan sekolah, sehingga pengawasan bersifat netral karena dilakukan di luar lembaga sekolah dan lembaga zakat.
5.
Agar masyarakat kurang mampu dapat menikmati sekolah gratis seperti SD Juara Jakarta Selatan, hendaknya ada penambahan kuota/jumlah penerimaan peserta didik setiap tahun di SD Juara Jakarta Selatan.
DAFTAR PUSTAKA Arifin, Anwar. Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional dalam Undang-Undang SISDIKNAS. Jakarta: DEPAG, 2003. Arikunto, Suharsimi. Organisasi dan Administrasi: Pendidikan Teknologi dan Kejuruan. Jakarta: Rajawali Pers, Cet. II, 1993.
69
Bastian, Indra. Akuntansi Pendidikan. Jakarta: Erlangga, 2006. Bungin, Burhan. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik. Jakarta: Kencana, Cet. III, 2009. DEPAG RI. Al Qur’an dan Terjemahnya. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema. Enoch, Jusuf . Dasar-dasar Perencanaan Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara, Cet. II, 1995. Fattah, Nanang. Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cet. II, 2002. ---------------------------. Landasan Manajemen Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cet. VIII, 2008. Handoko, T. Hani. Manajemen. Yogyakarta: BPFE, Cet. XIV, 1999. Hasibuan, Malayu S.P. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Bumi Aksara, Cet. II, 2000. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, “PP No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan”, www.dikdas.kemdikbud.go.id, 10 Januari 2014. .---------------------,“PP No. 47 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan”, www.dikdas.kemdikbud.go.id, 10 Januari 2014. ---------------------, “Jumlah Sekolah di Indonesia”, www.dikdas.kemdikbud.go.id, 13 Januari 2014. ---------------------, “Tentang BOS”, www.bos.kemdikbud.go.id, 10 Januari 2014. Manullang, M. Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. XIII, 1992. Muhaimin. Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, Cet. I, 2011. Muhaimin., dkk. Manajemen Pendidikan. Jakarta: Prenada Media Group, Cet. II, 2010. Mulyasa, E. Manajemen Berbasis Sekolah. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. X, 2006.
70
Nata, Abuddin. Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur’an. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005. Redaksi Sinar Grafika. Permendiknas 2006 tentang SI dan SKL. Jakarta: Sinar Grafika, Cet. II, 2009. Rohiat. Manajemen Sekolah. Bandung: PT Refika Aditama, Cet. II, 2009. Rukhiyat Adang., dkk. Panduan Penelitian Bagi Remaja. Jakarta: Dinas Olah Raga dan Pemuda, Cet. III, 2003. Rumadinto, Damsir Besari. Wawancara, (Jakarta: 1 Agustus 2013). Sagala, Syaiful. Manajemen Berbasis Sekolah dan Masyarakat. Jakarta: PT Rakasta Samasta, Cet. I, 2004. Sedarmayanti. Manajemen Perkantoran. Bandung: Mandar Maju, 2001. Silalahi, Ulber. Pemahaman Praktis Asas-Asas Manajemen. Bandung: Mandar Maju, Cet. II, 2002. Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta, 2008. Suharsaputra, Uhar. Administrasi Pendidikan. Bandung: PT Refika Aditama, Cet.I, 2010. Supriadi, Dedi. Satuan Biaya pendidikan dan Menengah. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cet. VI, 2006. Suryanto, Joko., dkk. Efisiensi Penggunaan APBN di Daerah: Tinjauan Terhadap Pelaksanaan BOS. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPD, 2010. Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI. Manajemen Pendidikan. Bandung: Alfabeta, Cet. III, 2010. Usman, Husaini. Manajemen: Teori Praktik dan Riset Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara, Cet. I, 2009. Yamin, Martinis. Sertifikasi Profesi Keguruan di Indonesia. Jakarta: Gaung Persada Press Jakarta, Cet. II, 2006. Zuriah, Nurul. Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan. Jakarta: PT Bumi Aksara, Cet. II, 2007.
71
