BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Indonesia adalah Negara Hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19945. Salah satu prinsip penting negara hukum adalah menjamin penyelenggaraan kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka, bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan diluar badan peradilan (yudisial) dalam menyelenggarakan peradilan demi menegakkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat. Kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, setelah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman tidak berlaku lagi karena ketidaksesuaian dengan perkembangan kebutuhan hukum dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekuasaan kehakiman itu dijalankan dengan tidak memandang kedudukan dalam masyarakat dari pihak yang berperkara, para hakim merdaka dalam melaksanakan kekuasaan itu dan hanya tunduk pada Undang-Undang, disamping itu pemegang kekuasaan pemerintah dilarang campur tangan dalam urusan kehakiman, kecuali dalam hal-hal yang tersebut dalam Undang-Undang Dasar (K. Wantjik Saleh,1976:15). Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yakni badan Peradilan Negara, eksistensi dan peranan ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai Badan Peradilan Negara, maka tugas dan fungsinya adalah menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1
2
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan asas negara hukum, seperti yang tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa dalam sidang permuswayaratan, setiap Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Perbedaan pendapat
sangat
dimungkinkan terjadi
sebagai
konsekuensi
pelaksanaan
persidangan dengan susunan hakim majelis. Dalam pemeriksaan perkara perdata dan pidana di pengadilan pada asasnya persidangan untuk semua pengadilan adalah majelis. Semua pengadilan memeriksa dan memutus perkara dengan sekurang kurangnya tiga orang hakim, keculia apabila undang-undang menetukan lain. Diantara para hakim tersebut seorang bertindak sebagai Ketua, dan lainnya sebagai Hakim Anggota sidang. Sebagai konsekuensi logis terhadap susunan persidangan dengan model majelis hakim ini maka perbedaan pendapat diantara anggota majelis hakim dalam memutuskan perkara dipersidangan sangat mungkin terjadi. Hakim haruslah cermat dalam memutus suatu perkara agar setiap putusannya dapat dipertanggung jawabkan. Dalam skripsi ini penulis tertarik mengangkat kasus dari Narimin Said sebagai Terdakwa dalam perkara penipuan (studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 791 K/Pid/2013). Dalam perkara penipuan yang didakwakan kepada Narimin Said yaitu sebagai Terdakwa, bermula pada bulan Oktober 1980 Terdakwa selaku Ketua Yayasan Bina Karya yang beralamat di Jalan Dipenogoro No.227 Surabaya menawarkan kepada masyarakat bahwa Yayasan yang dipimpinnya akan menjual tanah kavling yang terletak di kelurahan Sambikerep, Kecamatan Sambikerep, kota Surabaya dengan ukuran 9x20 m2
3
dengan sistem
pembayarannya diangsur selama 30 bulan. Dengan adanya
penawaran tersebut masyarakat banyak yang berminat untuk membeli diantaranya HR Amir Fatah, SE.MM , Sunarko, Siswandono, Moch. Tamrin, Drs. Djono Munarko, Margasim yang kemudian ditindak lanjuti dengan dibuatnya akte perjanjian jual beli dihadapan Notaris Raden Yuliman Reksnohadhi. Singkat cerita setelah Amir Fatah, SE.MM dan kawan-kawan (dkk) melunasi angsuran selama 30 bulan ternyata tanah kavling yang dijanjikan Terdakwa tidak diserahkan walaupun sudah dimintakan beberapa kali. Kasus tersebut menghasilkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2263/Pid.B/2012/PN.Sby tertanggal 02 Januari 2013 yang amar putusannya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan hal ini dikuatkan dalam putusan Pengadilan Tinggi Surabawa Nomor: 198/PID/2013/PT.Sby tertanggal 26 Maret 2013. Menanggapi hal tersebut Terdakwa lalu mengajukan permohonan kasasi dengan alasan Judex Facti telah salah menerapkan hukum. Dalam mempertimbangkan perohonan kasasi dari Terdakwa terdapat perbedaan pendapat Hakim (Dissenting Opinion), yang berujung diambil keputusan suara terbanyak yang menghasilkan amar yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan dipulihkannya hak Terdakwa. Berdasarkan hal tersebut penulis sangat tertarik untuk mengkaji secara lebih lanjut dalam bentuk penelitian hukum dengan judul “ARGUMENTASI HUKUM JUDEX JURIS MEMUTUSKAN PERMOHONAN KASASI ATAS DASAR ADA DISSENTING OPINION DALAM PERKARA PENIPUAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 791 K/Pid/2013)”.
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka diperlukan suatu rumusan masalah yang disusun secara baik dan sistematis supaya permasalahan yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan penulisan
4
penelitian hukum mencapai tujuan yang diinginkan, maka dalam penyusunan penelitian ini permasalahan yang akan dikaji yaitu : 1. Apakah alasan permohonan kasasi oleh Terdakwa dalam perkara penipuan telah sesuai ketentuan Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ? 2. Apakah argumentasi Judex Juris memutus permohonan kasasi dengan adanya Dissenting Oppinion telah sesuai Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 30 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung?
C. Tujuan Penelitian Penelitian merupakan suatu cara baru untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun praktis. Penelitian merupakan suatu pokok dari ilmu pengetahuan dan lebih memperdalam segala segi kehidupan. (Soerjono Soekanto,2007:3). Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut : 1. Tujuan Obyektif a. Mengetahui kesesuaian alasan permohonan kasasi dengan ketentuan KUHAP. b. Mengetahui kesesuaian argumentasi Judex Juris dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor
48
Tahun
2009
tentang Kekuasaan
Kehakiman dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dalam memutus permohonan kasasi dengan adanya Dissenting Oppinion. 2. Tujuan Subyektif
5
a. Memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar Strata 1 (Sarjana) dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. b. Menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah penulis peroleh agar dapat memberi manfaat bagi penulis dan masyarakat pada umumnya serta memberi kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum. c. Menambah, memperluas, serta mengembangkan ilmu pengetahuan, dan wawasan penulis dibidang ilmu hukum, khususnya hukum acara pidana.
D. Manfaat Penelitian Penulis berharap dengan adanya suatu penelitian, dapat memberikan manfaat dalam menambah ilmu pengetahuan bagi Penulis sendiri maupun orang lain. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah : 1. Manfaat Teoritis a. Memberikan
sumbangan
pemikiran
bagi
pengembangan
ilmu
pengetahuan dibidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya. b. Memperkaya wawasan dan menambah bahan referensi serta literature dalam dunia kepustakaan, khususnya mengenai perbedaan pendapat hakim (Dissenting Opinion) dalam memutus permohonan kasasi. c. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitianpenelitian sejenis untuk tahap selanjutnya. 2. Manfaat Praktis a. Memberikan jawaban dari permasalahan yang diteliti serta dapat mengembangkan penalaran dan sekaligus mengetahui kemampuan dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan.
6
b. Memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan dan diharapkan dapat membantu dan memberikan saran terhadap pihak-pihak terkait.
E. Metode Penelitian Penelitian hukum adalah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsipprinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki,2014:60). Dalam menjawab isu hukum yang digunakan Penulis adalah sebagai berikut : 1. Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Terkait dengan penelitian hukum normatif. Peter Mahmud Marzuki berpendapat, menurutnya semua penelitian yang berkaitan dengan hukum (legal research) adalah selalu normatif. Jika tipe penelitian harus dinyatakan dalam suatu tulisan cukup dikemukakan bahwa penelitian ini adalah penelitian hukum. Dengan adanya pernyataan demikian maka sudah jelas bahwa penelitian tersebut adalah bersifat normatif. Hanya saja pendekatan dan bahan-bahan hukum yang digunakan harus dikemukakan (Peter Mahmud Marzuki,2014:55-56). Penelitian Hukum Normatif memiliki fungsi untuk menemukan kebenran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang telah sesuai dengan norma
hukum
atau
Marzuki,2014:47).
2. Sifat Penelitian
prinsip
hukum
yang
ada
(Peter
Mahmud
7
Sifat penelitian hukum ini bersifat preskriptif. Hal yang membedakan antara ilmu hukum dan ilmu-ilmu sosial adalah ilmu hukum bukan termasuk ke dalam kategori ilmu perilaku. Objek ilmu hukum tidak bersifat deskriptif tetapi preskriptif. Objek ilmu hukum itu adalah kohorensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum, serta kohorensi antara tingkah laku atau act dan bukan perilaku atau behavior individu dengan norma hukum (Peter Mahmud Marzuki,2014:4142). Ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif yang tidak masuk ke dalam bilangan ilmu sosial. Akan tetapi ilmu hukum bukan hanya bertalian dengan nilai-nilai belaka, malainkan juga harus diterapkan sehingga tidak mungkin masuk ke dalam ruas humaniora (Peter Mahmud Marzuki,2014:44). 3. Pendekatan Penelitian Menurut Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud Marzuki,2014:133) pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (statue approach), pendekatan kasus (case approach),
pendekatan
komparatif
(comparative
historis
(historical
approach),
dan
approach),
pendekatan
pendekatan
konseptual
(conceptual approach). Pendekatan yang akan digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan kasus (case approach). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang menjadi kajian pokok dalam pendekatan kasus ini adalah ratio decidendi atau reasoning, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Baik untuk keperluan praktik maupun untuk kajian akademis, ratio decidenci atau reasoning tersebut merupakan referensi bagi
8
penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum (Peter Mahmud Marzuki,2014:134)
4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian hukum dikenal dengan adanya sumber bahan hukum yang digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, maka diperlukan sumbersumber penelitian. Sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahanbahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan, bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum itu meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki,2014:181). Selain itu, untuk keperluan akademisi pun bahan non hukum dapat membantu untuk menganalisis dan mengidentifikasi sehingga dapat memberikan jawaban atas isu hukum yang ada (Peter Mahmud Marzuki,2014:205-206). Adapun sumber bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian kali ini adalah : a.
Bahan Hukum Primer, meliputi : 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP). 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
9
4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; 5) Putusan
Pengadilan
Negeri
Surabaya
Nomor
Tinggi
Surabaya
Nomor
2263/Pd.B/2012/PN.Sby; 6) Putusan
Pengadilan
198/PID/2013/PT.SBY; 7) Putusan Mahkamah Agung Nomor 791 K/Pid/2013.
b.
Bahan Hukum Sekunder, meliputi : 1) Buku-buku teks yang ditulis para ahli; 2) Makalah-makalah dan hasil karya ilmiah para sarjana; 3) Jurnal-jurnal hukum; 4) Literatur dan hasil penelitian lainnya.
5.
Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan hukum untuk digunakan dalam penelitian hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penulisan hukum ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan content analisys. Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti (Peter Mahmud Marzuki,2011:21).
6. Teknik Analisis Bahan Hukum
10
Analisis bahan hukum merupakan tahapan yang dilakukan penulis dalam mengklasifikasi, menguraikan bahan hukum yang diperoleh, untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diteliti. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penalaran hukum dengan metode deduksi silogisme. Sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles, penggunaan metode deduksi ini berpangkal dari pengajuan premis mayor (aturan hukum), yang kemudian berlanjut pada premis minor (fakta hukum). Dari kedua hal tersebut kemudian dapat ditarik konklusi (Peter Mahmud Marzuki, 2014:90).
F. Sistematika Penulisan Hukum Sistematika penulisan hukum bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dan mempermudah pemahaman terkait seluruh isi penulisan hukum, maka penulis membagi sistematika penulisan hukum dalam empat bab yang saling berkaitan dan berhubungan yang dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman terhadap hasil penulisan hukum ini. Sistematika dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :
BAB I
: PENDAHULUAN Bab ini Penulis menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum (skripsi).
BAB II
: TINJAUAN PUSTAKA Bab ini penulis memberikan landasan teori atau memberikan penjelasan secara teoritik yang bersumber pada bahan hukum yang Penulis gunakan dan doktrin ilmu hukum yang dianut
11
secara universal mengenai persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang Penulis teliti. Landasan teori tersebut meliputi tinjauan umum tentang Hakim, tinjauan umum tentang upaya hukum, tinjauan umum tentang Judex Factie dan Judex Yuris, tinjauan umum tentang tindak pidana penipuan, dan tinjauan umum tentang putusan. Selain itu untuk memudahkan alur berfikir, maka dalam bab ini juga disertai kerangka pemikiran.
BAB III
: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bab ini penulis akan menguraikan mengenai pembahasan dan hasil yang diperoleh dari proses penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, terdapat dua pokok masalah yang akan dibahas
dalam
penelitian
ini,
yaitu
Apakah
alasan
permohonan kasasi dalam perkara penipuan telah sesuai ketentuan KUHAP dan Apakah argumentasi Judex Juris memutus permohonan kasasi dengan adanya Dissenting Oppinion telah sesuai pasal 14 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo pasal 30 UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
BAB IV
: PENUTUP Bab ini penulis akan menguraikan simpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
