BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang Masalah

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Sejak munculnya suatu aturan yang mengatur tentang kebijakan otonomi suatu daerah khususnya Indonesia, cenderung menyebabkan maraknya daerahdaerah melakukan pemekaran wilayah dengan tujuan untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Secara normatif dalam melakukan pemekaran wilayah atau pembentukan suatu daerah, baru dapat terlaksana setelah mengikuti proses, tahapan dan perencanaan dalam pemekaran wilayah. Menurut Tarigan (2008, hlm.3) mengemukakan bahwa : “Perencanaan wilayah merupakan perencanaan penggunaan ruang wilayah dan perencanaan aktivitas pada ruang wilayah tersebut. Perencanaan ruang wilayah tercakup dalam kegiatan perencanaa tata ruang, sedangkan perencanaan aktivitas pada ruang wilayah (terutama aktivitas ekonomi) tercakup dalam kegiatan perencanaan pembangunan wilayah, baik jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek. Perencanaan wilayah sebagai langkah dalam menciptakan kehidupan yang efisien, nyaman, serta lestari. Pada akhirnya, menghasilkan rencana yang menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang direncanakan, baik pihak pemerintah maupun pihak swasta”. Perkembangan atau pemekaran suatu wilayah akan terus terjadi dan berevolusi sejalan dengan kebutuhan masyarakat, bertambahnya jumlah penduduk, aspek-aspek sosial ekonomi yang menunjang serta fasilitas-fasilitas atau infrastruktur yang menyertainya, untuk itu diperlukan suatu perencanaan yang matang dalam menyikapi hal tersebut agar tercipta kesejahteraan yang merakyat. Pengembangan infrastruktur yang terarah dan terencana tentunya akan memberikan arti dan manfaat tersendiri bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan pelayanan yang benar-benar berbasis kepada masyarakat terutama dalam pengembangan kawasan tertinggal, daerah perbatasan, pulau-pulau kecil, dan kawasan yang menjadi andalan perkotaan sehingga tercipta perkenomian pembangunan yang produktif.

No Daftar Skripsi : 4450/un.40.2.4/PL/2015

Adi Pranata, 2015 FAKTOR-FAKTOR GEOGRAFI TERHADAP RENCANA PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN KUNDUR SEBAGAI KABUPATEN BARU DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1

Berdasarkan Undang-undang No.22 Tahun 1999 yang direvisi dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 jo Undang-undang No.12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah mengisyaratkan perlunya pembentukan daerah baru. Pada undang-undang tersebut disebutkan bahwa pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan

untuk

meningkatkan

pelayanan

publik

guna

mewujudkan

kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik ditingkat lokal. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 129 tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, pada pasal 2 menyebutkan pemekaran daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melalui : 1. Peningkatan pelayanan kepada masayarakat; 2. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi; 3. Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah; 4. Percepatan pengelolaan potensi daerah; 5. Peningkatan keamanan dan ketertiban; 6. Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah di atas, dapat disimpulkan bahwa pada umumnya argumen yang diajukan untuk mendukung pemekaran, yaitu adanya kebutuhan untuk mengatasi jauhnya jarak rentang kendali antara pemerintah dan masyarakat, serta memberi kesempatan pada daerah untuk melakukan pemerataan pembangunan. Alasan lain adalah diupayakannya pengembangan demokrasi lokal melalui pembagian kekuasaan pada tingkat yang lebih kecil tetapi kenyataan dilapangan

pembangunan

lebih

diutamakan

pada

bagian

fisik

tanpa

memperhatikan kepentingan sosial hal ini senada dengan pendapat Dagur (2004, hlm.12) bahwa : “Pembangunan yang berlangsung selama ini sebagian besar lebih berorientasi kepada pembangunan fisik semata. Sementara itu pembangunan dibidang sosial hanya sebagai pelengkap saja. Dengan kondisi yang seperti itu pada sebagian daerah akhirnya timbul kesenjangan pembangunan khususnya pembangunan fisik dan sosial”. No Daftar Skripsi : 4450/un.40.2.4/PL/2015


2

Peran masyarakat bagi daerah pemekaran wilayah merupakan salah satu syarat utama yang sangat dibutuhkan dalam proses pemekaran wilayah. Menurut Syaukani (2001, hlm.260) menyatakan bahwa : Bagaimanapun juga daerah kota/ kabupaten merupakan basis pembangunan dari sebuah Negara yang berdaulat. Sehingga boleh dikatakan keberhasilan otonomi atau pemekaran daerah itu tergantung dari sejauh mana partisipasi masyarakat daerah kota/kabupaten terhadap pembangunan”. Dalam arti masyarakat kota/kabupaten harus diberi kepercayaan dan kewenangan yang cukup membangun kemandirian yang sesuai dengan potensi dan sumber daya setempat perlunya aspirasi masyarakat dalam perencanaan pemekaran wilayah sangatlah penting karena masyarakat ikut turut memajukan pembangunan suatu daerah Aspek geografis, mengasumsikan bahwa kondisi geografis suatu daerah akan berpengaruh terhadap pembentukan identitas suatu kelompok masyarakat yang akhirnya akan berkembang menjadi satu kesatuan politik, misalnya masyarakat daerah pantai, gunung atau pulau, masyarakat yang terpisah secara geografis, cenderung membentuk komunitas tersendiri dan akan menjadi dasar pembentukan kelompok masyarakat. Dukungan terhadap kondisi fisik dan kondisi sosial serta keterkaitan antara respon masyarakat memiliki peran yang signifikan dalam proses perencanaan pemekaran wilayah, karena dukungan-dukungan kondisi tersebut serta aspirasi masyarakat yang nantinya akan menilai apakah daerah yang dijadikan daerah pemekaran wilayah layak atau tidaknya untuk dimekarkan, Pemerintah

Provinsi

Kepulauan

Riau

sejak

tahun

2010

telah

merencanakan untuk memekarkan kabupaten baru yang terletak dibagian utara Provinsi Kepulauan Riau yaitu Kabupaten Kundur yang semula tergabung dalam Kabupaten Karimun, pemekaran ini dimaksudkan agar pembangunan dan pelayanan pada daerah pemekaran Kabupaten Kundur dapat merata pada setiap daerah terutama daerah-daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar dari Provinsi No Daftar Skripsi : 4450/un.40.2.4/PL/2015


3

Kepulauan Riau (JPNNRida, 2014,April). Berikut adalah luas calon Kabupaten Kundur berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karimun 2013 :

Tabel 1.1 Luas Calon Kabupaten Kundur Kecamatan Durai Ungar Belat Kundur * Kundur Utara** Kundur Barat Total

Jumlah Kelurahan Desa 4 1 3 6 3 3 1 4 1 4 6 24

Luas Wilayah (KM2) Daratan Lautan 52 1.480,54 34,3 449,93 29,5 509,15 21,7 267,12 137,5 2706,74

Total Luas 1.532,54 484,23 538,65 297,82 2844,24

*) Luas tergabung dengan Kec. Ungar **) Luas tergabung dengan Kec. Belat Sumber : BPS Kabupaten Karimun 2013

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat diketahui bahwa calon Kabupaten Kundur memiliki luas wilayah daratan 137,5 km2 dan lautan 2706,74 km2 atau 35,64% dari luas wilayah Kabupaten Karimun, sementara secara administratif Kabupaten Kundur terdiri atas 105 pulau dan hanya 21 pulau yang berpenghuni, dan terdiri atas 6 kecamatan yaitu, Kecamatan Durai, Kecamatan Kundur, Kecamatan Ungar, Kecamatan Kundur Utara, Kecamatan Belat, Kecamatan Kundur Barat, serta 6 kelurahan dan 24 desa. Secara garis besar calon kabupaten Kundur baru memiliki kondisi fisik geografi dan kondisi sosial ekonomi yang harus diperhatikan dalam rencana pemekaran wilayah agar kondisi-kondisi tersebut nantinya dapat dijadikan acuan pemerintah maupun masyarakat dalam hal pengelolaan potensi-potensi daerah No Daftar Skripsi : 4450/un.40.2.4/PL/2015

secara maksimal dan efesien. Keadaaan yang demikian akan memunculkan Adi Pranata, 2015 FAKTOR-FAKTOR GEOGRAFI TERHADAP RENCANA PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN KUNDUR SEBAGAI KABUPATEN BARU DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

4

keterkaitan antara fisik dan fisik, maupun sosial dan fisik yang menunjang rencana pemekaran wilayah pada daerah tersebut. Pada penelitian ini akan dikaji dukungan kondisi fisik geografis, kondisi sosial ekonomi dan tanggapan masyarakat terhadap dukungan pemekaran wilayah yang nantinya akan diperoleh suatu faktor-faktor geografi terhadap rencana pemekaran wilayah. Kenyataan ini membuat peneliti tertarik mengangkat penelitian ini dengan judul “FaktorFaktor Geografi Terhadap Rencana Pemekaran Wilayah Kabupaten Kundur Sebagai Kabupaten Baru Di Provinsi Kepulauan Riau”.

B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut : 1. Bagaimana dukungan kondisi fisis geografis terhadap rencana pemekaran wilayah Kabupaten Kundur sebagai kabupaten baru di Provinsi Kepulauan Riau ? 2. Bagaimana dukungan kondisi sosial ekonomi terhadap rencana pemekaran wilayah Kabupaten Kundur sebagai kabupaten baru di Provinsi Kepulauan Riau ? 3. Bagaimana respon masyarakat terhadap rencana pemekaran wilayah Kabupaten Kundur sebagai kabupaten baru di Provinsi Kepulauan Riau ?

C. Tujuan Penelitian Dengan melihat rumusan maslah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah, sebagai berikut : 1. Mengidentifikasi dukungan kondisi fisis geografis terhadap rencana pemekaran wilayah Kabupaten Kundur sebagai kabupaten baru di Provinsi Kepulauan Riau. No Daftar Skripsi : 4450/un.40.2.4/PL/2015


5

2. Mengidentifikasi dukungan kondisi sosial ekonomi terhadap rencana pemekaran wilayah Kabupaten Kundur sebagai kabupaten baru di Provinsi Kepulauan Riau 3. Menganalisis respon masyarakat terhadap rencana pemekaran wilayah Kabupaten Kundur sebagai kabupaten baru di Provinsi Kepulauan Riau

D. Manfaat Penelitian Adapaun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain : 1.

Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah Kabupaten Karimun maupun pemerintah terkait dalam mengambil keputusan mengenai rencana pemekaran wilayah Kabupaten Kundur sebagai kabupaten baru sehingga pemekaran wilayah tersebut benar-benar bermanfaat, dan bukan menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat setempat

2.

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi masyarakat di Kabupaten Karimun untuk lebih mempersiapkan diri dalam menghadapi rencana pemekaran wilayah Kabupaten Kundur sebagai kabupaten baru

3.

Bagi ilmu pengetahuan diharapkan dapat menjadi salah satu masukan pengayaan pengajaran materi geografi tentang materi Perencanaan Wilayah

4.

Bagi peneliti yang lain dapat menjadi salah satu bahan penelitian lebih lanjut mengenai masalah yang sama pada masa yang akan datang.

E. Struktur Organisasi Skripsi BAB I PENDAHULUAN Bab I menguraikan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta struktur organisasi skripsi BAB II KAJIAN PUSTAKA No Daftar Skripsi : 4450/un.40.2.4/PL/2015


6

Bab II menguraikan berbagai teori yang terkait dengan permasalahan yang dibahas, yang meliputi pengertian Respon, Masyarakat, Pemekaran Wilayah dan Dukungan Terhadap Pemekaran Wilayah BAB III PROSEDUR PENELITIAN Bab III menguraikan tentang metode penelitian, sampel dan populasi penelitian, variabel penelitian, definisi operasional, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan alur penelitian BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN Bab IV menguraikan tentang kondisi fisik dan kondisi sosial rencana pemekaran wilayah Kabupaten Kundur,dan analisis hasil penelitian. BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Bab V menguraikan tentang kesimpulan dan rekomendasi terhadap hasil penelitian.

No Daftar Skripsi : 4450/un.40.2.4/PL/2015


7

BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang Masalah

Recommend Documents