BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Dalam era pembangunan dewasa ini, arti dan fungsi tanah bagi negara Indonesia tidak hanya menyangkut kepentingan ekonomi semata, tetapi juga mencakup aspek sosial dan politik serta aspek pertahanan keamanan. Kenyataan menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kebutuhan akan tanah untuk pembangunan, maka pola hidup dan kehidupan masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan menjadi lain. Adanya perubahan sikap yang demikian dapat dimaklumi karena tanah bagi masyarakat Indonesia merupakan sumber kemakmuran dan juga kesejahteraan dalam kehidupan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tanah bagi masyarakat Indonesia merupakan salah satu hal yang amat penting guna menjamin kelangsungan hidupnya. Menyadari akan fungsi tersebut maka pemerintah berusaha meningkatkan pengelolaan, pengaturan dan pengurusan di bidang pertanahan yang menjadi sumber kemakmuran dan kesejahteraan. Salah satu hal yang sangat menunjang upaya peningkatan pengelolaan, pengaturan dan pengurusan tersebut adalah perbaikan kinerja birokrasi. Akhir- akhir ini perbaikan kinerja birokrasi menjadi hal yang semakin penting untuk segera mendapatkan perhatian dari semua pihak, hal ini disebabkan oleh birokrasi yang memiliki kinerja buruk dalam
1
2
memberikan pelayanan. Buruknya pelayanan akan sangat mempengaruhi kinerja pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan daya saing suatu Negara. Setiap instansi atau lembaga pelayanan publik harus mengoptimalkan kinerja birokrasinya agar dapat memberikan kepuasan kepada publik. Namun untuk mencapai kinerja yang maksimal tampaknya memerlukan usaha yang cukup keras dari birokrasi pemerintah karena selama ini birokrasi pemerintah sangat rentan dengan prosedur yang berbelit-belit, inefisiensi, dan penyalahgunaan kekuasaan sehingga terkadang kinerja pemerintah sering dipertanyakan. Dalam hal ini, salah satu pelayanan yang diberikan oleh aparat birokrasi publik adalah pelayanan sertifikasi tanah. Hak memiliki tanah merupakan salah satu hak yang dimiliki manusia. Tanah memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, sebagai contohnya tanah dapat dijadikan sebagai harta atau aset untuk masa depan. Fungsi pokok tanah dalam kehidupan manusia yaitu sebagai tempat untuk hidup dan melestarikan kehidupan mereka. Indonesia merupakan sebuah negara yang mempunyai jumlah penduduk yang besar dan padat. Sebagai negara yang sedang berkembang dengan jumlah penduduk cukup besar maka masalah kependudukan kerap kali menimpa masyarakat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan pertanahan. Masih banyak keluhan masyarakat terus mewarnai penyelenggaraan pelayanan di bidang pertanahan. Rasa enggan dan gambaran negatif masih dirasakan masyarakat jika harus berurusan dengan Kantor Pertanahan.
3
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman, diperoleh informasi bahwa ketidakpastian waktu dan biaya sering dikeluhkan masyarakat Sleman. Hal ini karena belum ditaatinya standar waktu dan biaya yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 6 tahun 2008 tentang Penyederhanaan dan Percepatan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan (SPOPP) untuk Jenis Pelayanan Pertanahan tertentu. Sebagai contoh mengenai SPOPP pemecahan sertifikat perorangan waktu penyelesaiannya paling lama 15 hari dengan biaya pendaftaran dua puluh lima ribu rupiah, akan tetapi yang terjadi di lapangan ketika ada warga masyarakat yang mengurus sertifikat perorangan sudah hampir sebulan tetapi belum selesai. Alasan yang disampaikan oleh aparat/pegawai adalah karena tidak adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antar seksi sehingga menyebabkan jika ada berkas yang berhenti di satu seksi akan menambah lamanya waktu penyelesaian sertifikat, karena pengerjaan sertifikat seperti roda berjalan. Jika berhenti di satu seksi maka berkas tidak dapat diteruskan ke seksi berikutnya. Permasalahan batas tanah atau yang biasa disebut tanda batas kepemilikan tanah juga merupakan permasalahan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman. Batas tanah bisa saja berubah atau sengaja diubah oleh pihak yang berusaha mengambil hak tanah orang
4
lain, misalnya saja dengan menggeser patok atau batas tanah yang telah ada. Hal ini tentunya akan menjadi konflik antara pemilik tanah dengan pihak yang berusaha mengambil hak tanah tersebut. Selain permasalahan batas tanah tersebut, yang biasa terjadi adalah adanya sertifikat aspal ( sertifikat asli tapi palsu). Sertifikat asli tapi palsu ini sering digunakan dalam pembuatan surat keterangan kepala desa, surat keterangan warisan, surat segel jual beli maupun sebagai jaminan hutang. Hal inilah yang membuat surat keterangan asli tapi palsu ini menjadi salah satu penyebab konflik pertanahan. Dalam sertifikasi tanah yang biasa juga terjadi adalah adanya sertifikat tanah dobel. Permasalahan sertifikat dobel terjadi akibat kesalahan pengukuran yang bermula dari kesalahan dalam hal penunjukan batas tanah oleh pemilik yang sah. Kesalahan penunjukan batas tanah ini bisa terjadi karena ketidaksengajaan pemilik tanah atau memang pemilik tanah secara sengaja melakukan hal tersebut dengan maksud dan tujuan tertentu. Sertifikat dobel ini dapat disalahgunakan oleh pemegang sertifikat, karena dengan adanya sertifikat dobel ini pemilik sertifikat tanah dapat mempergunakan sertifikat yang sama untuk hal- hal yang tentunya tidak sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku. Sertifikat aspal (Sertifikat asli tapi palsu) dan sertifikat dobel ini tidak akan terjadi apabila dalam pembuatan sertifikat tanah sesuai dengan aturan dan syarat- syarat yang sudah ditentukan. Akan tetapi dalam aturanaturan dan syarat syarat pembuatan sertifikat tanah yang sering terjadi
5
adalah birokrasi yang ada cenderung rumit sehingga memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit, sehingga masyarakat banyak yang menggunakan jalan pintas ataupun mengurus sertifikat mereka lewat calocalo yang telah berpengalaman dalam sertifikasi tanah. Berbagai permasalahan pengurusan sertifikat tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman yang disampaikan di atas, membuat penulis tertarik untuk meneliti Kinerja Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman dalam penerbitan sertifikat tanah.
B. Identifikasi Masalah Setelah memperhatikan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasikan permasalahan sebagai berikut : 1. Kurang optimalnya kinerja Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman dalam pelayanan penerbitan sertifikat tanah. 2. Ketidaktepatan waktu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman dalam pelayanan penerbitan sertifikat tanah. 3. Ketidaktepatan biaya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman dalam pelayanan penerbitan sertifikat tanah. 4. Kurang
dipahaminya
persyaratan
Badan
Pertanahan
Nasional
Kabupaten Sleman oleh masyarakat dalam penerbitan sertifikat tanah.
6
C. Batasan Masalah Dari identifikasi masalah di atas, untuk itu perlu dilakukan pembatasan masalah yang akan menjadi fokus utama penelitian agar tidak terlalu luas. Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah pokok penelitian pada kinerja Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman dalam pelayanan penerbitan sertifikat tanah.
D. Rumusan Masalah Mencermati permasalahan yang ada tentang kurang optimalnya kinerja Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman dalam pelayanan penerbitan sertifikat tanah, maka dari masalah tersebut dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu bagaimana kinerja Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman dalam pelayanan penerbitan sertifikat tanah?
E. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah ingin mendapatkan pemahaman dan gambaran yang jelas, lengkap serta mendalam berkaitan dengan kinerja Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman dalam pelayanan penerbitan sertifikat tanah.
7
F. Manfaat Penelitian 1. Secara teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan Ilmu Administrasi Negara khususnya dalam kinerja pelayanan publik. 2. Secara praktis a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah wawasan tentang bagaimana pengaplikasian reformasi birokrasi sektor pelayanan publik di dalam sebuah instansi pemerintah sehingga dapat menerapkan ilmu yang telah didapat selama masa perkuliahan serta digunakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana
Ilmu
Administrasi
Negara
di
Universitas
Negeri
Yogyakarta.. b. Bagi Badan Pertanahan Nasional, diharapkan dapat menjadi referensi bagi instansinya dalam memperbaiki hal-hal yang dirasa kurang dalam kinerja penerbitan sertifikat tanah. c. Bagi peneliti lain, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sebuah rujukan jika ingin mengangkat penelitian yang sama.
