BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Masalah Pada era globalisasi dan era informasi saat ini, organisasi beroperasi dalam lingkungan yang dinamis dan penuh ketidakpastian. Organisasi selalu berusaha mengatasi perubahan dan ketidakpastian lingkungan dengan mengadakan adaptasi. Hal ini dimaksudkan agar organisasi itu dapat bertahan hidup. Organisasi yang dapat bertahan hidup akan selalu berusaha untuk memiliki kinerja yang baik agar dapat memenangkan persaingan di lingkungannya. Pencapaian kinerja yang baik juga diawali dari internal organisasi. Banyak penelitian yang berfokus pada hubungan antara strategi dan kinerja, dan menganggap lingkungan sebagai pemoderasi hubungan tersebut (Septiyanti, 2003:285) Strategi merupakan salah satu hal penting karena strategi memberikan landasan untuk mencapai suatu tujuan dalam berbagai bentuk. Terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para pakar yang barangkali antara satu dengan yang lainnya mengandung perbedaan sudut pandang. Chandler dalam Lukiastuti dan Hamdani (2011:3) memandang strategi sebagai “Penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang suatu perusahaan dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu”. Sementara Andrew mengartikan strategi sebagai “Upaya untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan perusahaan dibandingkan dengan
1
peluang serta ancaman dalam lingkungan yang dihadapi” (Lukiastuti dan Hamdani, 2011:4). Penerapan strategi yang dipandang berhasil, pada umumnya ditentukan oleh kepiawaian para perumusnya. Selain itu, strategi juga merupakan
kombinasi atau perpaduan serasi antara empat karakteristik
utama yang terdiri dari: 1. Tujuan yang mudah dipahami oleh setiap pribadi yang terlibat dalam perusahaan; 2. Penilaian dan analisis secara cermat atas lingkungan internal serta eksternal; 3. Penilaian dan alokasi sumber daya yang tepat; 4. Kemampuan melakukan improvisasi sesuai dengan perkembangan keadaan (Lukiastuti dan Hamdani, 2011:7-8). Untuk mencapai sebuah strategi yang telah ditetapkan oleh organisasi dalam rangka mempunyai keunggulan kompetitif, maka para pimpinan organisasi haruslah bekerja dalam sebuah sistem yang ada pada proses perencanaan strategis/strategic planning. Perencanaan strategis (strategic planning) menurut Kerzner (2001) dalam Wikipedia (2013) adalah sebuah alat manajemen yang digunakan dalam mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju lima sampai sepuluh tahun ke depan. Belakangan ini organisasi publik seperti pemerintahan juga
2
mulai mengadopsi model perencanaan strategis. Kata pengantar yang diberikan Fakih dalam Bryson (2007) menyebutkan logika dasar dari perencanaan strategis adalah, bahwa dalam lingkungan dunia yang berubah secara pesat dan tak menentu, suatu organisasi memerlukan kemampuan untuk perubahan perencanaan dan manajemen secara tepat. Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Peraturan ini menjabarkan tentang Rencana Strategik (Renstra). Hal ini ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan dengan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 40/KMK.01/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan. Renstra merupakan dokumen berisi visi, misi, tujuan strategi, kebijakan, program, kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 dan bersifat indikatif, yang kemudian dijabarkan dalam Renstra di tiap-tiap unit Eselon I, Eselon II, Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Keuangan. Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku salah satu unit Eselon I di Kementerian Keuangan menuangkan renstranya dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbandaharaan
Nomor: Kep-77/PB/2011
tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 20102014, untuk memberikan panduan dalam pengambilan keputusan strategis dan arah kebijakan serta menetapkan sasaran dan target jangka menengah,
3
indikator capaian beserta langkah-langkah yang akan diterapkan. Hasil pelaksanaan Renstra akan menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja yang akan disampaikan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) setiap akhir tahun anggaran dengan menilai aspek efisiensi penggunaan anggaran terkait dengan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan. Dari uraian di atas, dapat terlihat bahwa Renstra merupakan tolok ukur dalam pertanggungjawaban pemerintah yang merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik, karena Renstra dapat membantu organisasi antara lain: berpikir secara strategis dan mengembangkan strategi-strategi yang efektif, memperjelas arah masa depan, menciptakan prioritas, memperbaiki kinerja organisasi dan menangani keadaan yang berubah dengan cepat secara efektif (Bryson, 2007:13). Melalui pemahaman strategi, diharapkan organisasi akan mempunyai pedoman yang jelas dalam melaksanakan kegiatannya. Dengan berpedoman pada strategi organisasi, maka garis wewenang, saluran komunikasi, arus informasi serta mekanisme perencanaan dan pengambilan keputusan dapat disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan organisasi berjalan secara efektif dan mencapai tujuannya. Tanpa strategi yang jelas, organisasi tidak mempunyai panduan bagi pengembangan dan penyempurnaan kinerjanya. B.
Rumusan Masalah Terbitnya
Peraturan
Menteri
Keuangan
(PMK)
Nomor
169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
4
Direktorat
Jenderal Perbendaharaan mengharuskan Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan (selanjutnya disebut Kanwil DJPB) berubah. Secara fungsi, selain melaksanakan fungsi ‘aslinya’ di bidang perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN), Kanwil DJPB juga melaksanakan sebagian fungsi di bidang penganggaran, bidang perimbangan keuangan dan pengelola fiskal di daerah, yang merupakan limpahan dari Ditjen Anggaran dan Ditjen Perimbangan Keuangan. Pelaksanaan tugas dan fungsi baru di Kanwil DJPB Propinsi Jawa Timur saat ini berdasarkan petunjuk-petunjuk dari kantor pusat yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Namun perumusan strategi Kanwil DJPB Propinsi Jawa Timur terkait dengan tugas dan fungsi berdasarkan PMK 169/2012 yang di-SK-kan memang belum ada (Wawancara dengan Kepala Kanwil DJPB Propinsi Jawa Timur). Dengan peran baru sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah maka Kanwil
DJPB
perlu
menetapkan
langkah-langkah
strategis
dalam
menghadapi tugas dan fungsi baru tersebut dengan mempertimbangkan juga lingkungan serta tingkat kemampuan yang dimiliki oleh Kanwil DJPB Propinsi Jawa Timur. C.
Pertanyaan Penelitian Sehubungan dengan perumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut: “Bagaimana perencanaan strategis yang dapat ditempuh
Kanwil DJPB
Propinsi Jawa Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsi baru Kanwil
5
DJPB sebagai representasi Kementerian Keuangan dan Pengelola Kebijakan Fiskal di daerah?” D.
Tujuan Penelitian Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan di atas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut: 1. Menganalisis lingkungan internal yang dimiliki dan lingkungan eksternal yang dihadapi Kanwil DJPB Propinsi Jawa Timur. 2. Membantu merumuskan langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Kanwil DJPB Propinsi Jawa Timur dalam melakukan formulasi strategi. 3. Melakukan formulasi strategi melalui keunggulan yang dimilikinya, agar dapat dikembangkan untuk mengantisipasi tantangan yang muncul akibat perubahan tugas dan fungsi baru Kanwil DJPB Propinsi Jawa Timur.
E.
Manfaat Penelitian Memberikan sumbangan pemikiran bagi Kanwil DJPB Propinsi Jawa Timur dalam menganalisis lingkungan internal yang dimiliki dan lingkungan eksternal yang dihadapi, langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam melakukan formulasi strategi dan melakukan formulasi strategi melalui keunggulan yang dimilikinya, agar dapat dikembangkan untuk mengantisipasi tantangan yang muncul akibat perubahan tugas dan fungsi baru Kanwil DJPB.
6
F.
Ruang Lingkup Penelitian Penelitian ini bertempat di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Propinsi Jawa Timur.
G.
Sistematika Penulisan Tesis ini akan tersusun dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN Bab ini berisi latar belakan permasalahan, perumusan masalah, pertanyaan penelitian,
tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan
sistematika penulisan. BAB II LANDASAN TEORI Bab ini berisi landasan teori dalam penelitian ini, yang diperoleh dari buku teks, literatur, jurnal yang berkaitan dengan penelitian. BAB III METODE PENELITIAN Bab ini berisi metode penelitian yang digunakan sebagai acuan kerja dalam penelitian. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bab ini menjabarkan proses penelitian yang dilakukan dan pembahasan hasil penelitian. BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN IMPLIKASI Bab ini berisi simpulan hasil penelitian, keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian dan implikasi teoritis dan praktis, serta rekomendasi yang diberikan peneliti.
7
