BAB I PENDAHULUAN
A. Alasan Pemilihan Judul Manusia mempunyai kebutuhan yang beragam seiring dengan peningkatan kesejahteraannya. Beberapa kebutuhan manusia antara lain, kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Salah satu dari sekian banyak kebutuhan tersebut adalah kebutuhan pangan atau makanan. Kebutuhan akan pangan merupakan kebutuhan primer atau pokok bagi setiap masyarakat disamping kebutuhan sandang dan papan. Makanan mempunyai peranan yang sangat luas bagi kehidupan, karena kehidupan manusia tidak dapat melepaskan diri dari kebutuhan akan makanan. Manusia dapat hidup karena mendapat asupan gizi yang cukup dari makanan yang dikonsumsinya. Kebutuhan akan pangan merupakan kebutuhan primer atau pokok bagi setiap masyarakat disamping kebutuhan sandang dan papan. Makanan mempunyai peran yang sangat luas bagi kehidupan, karena kehidupan manusia tidak dapat lepas dari kebutuhan akan makanan. Manusia dapat hidup karena mendapat asupan gizi dari makanan yang dikonsumsinya. Hal itulah yang memacu para pengusaha yang bergerak dalam bidang produksi dan pengolahan bahan makanan untuk memproduksi makanan bagi masyarakat (konsumen) dalam jumlah yang besar. Pada era modem seperti ini banyak industri makanan dan minuman tumbuh berkembang. Salah satu industri yang bergerak dalam bidang makanan dan minuman adalah home industry. Home
1
industry makanan dan minuman merupakan salah satu industri yang sangat potensial dan memiliki prospek yang baik untuk ditumbuh kembangkan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya home industry yang tersebar secara luas diseluruh pelosok tanah air meski dalam jenis dan skala usaha yang berbedabeda. Berbagai inovasi diciptakan dengan membuat berbagai bentuk atau macam kreasi hasil home industry seperti roti, donat, keripik, bolu dan sebagainya. Faktor yang mendukung tumbuh kembangnya home industry adalah hampir semua bahan baku yang digunakan tersedia didalam negri, dan dipasarkan dalam negri, dikonsumsi olehmasyarakat secara luas dan memberikan kontribusi bagi pengembangan masyarakat kecil dan menengah. Dalam
upaya
menumbuhkembangkan
industri
tersebut,
maka
pemerintah melalui berbagai instansi terkait melakukan berbagai upaya pembinaan, baik yang bersifat teknis produksi, manajemen pemasaran maupun melalui peraturan yang ada untuk menjamin tersediannya pangan bagi masyarakat. Berbagai peraturan yang berkaitan dengan pangan, tidak terlepas dari perlindungan konsumen, agar dapat mengkonsumsi makanan dengan aman. Pangan yang aman, bermutu dan bergizi sangat penting peranannya bagi pertumbuhan, pemeliharaan, dan peningkatan derajat kesehatan serta peningkatan kecerdasan masyarakat. Tetapi dalam kenyataan dilapangan produsen home industry kurang memahami perizinan peredaran prodiksi panagn home industry. Dan kurang memahami tata cara pemohonan izin
2
peredaran produk pangan home industry. Oleh karena itu dinas kesehatan kota salatiga perlu mensosialisasikan bentuk-bentuk perizinan dan tata cara permohonan izin memproduksi berbagai jenis panagan home industry. Berdasarkan UU RI No.7 Tahun 1999 tentang pangan mengatur bahwa tujuan pengaturan, pembinaan dan pengawasan pangan adalahuntuk tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia. Mengingat hal tersebut diatas maka SP-IRT (Sertifikat Produksi Industri Rumah Tangga) dan izin Dinas Kesehatan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas Industri Rumah Tangga pangan, meletakkan Industri Rumah Tangga pangan dalam posisi strategis dan sehat. Bertolak dari luas dan kompleknya hubungan antara produsen dan konsumen, serta banyaknya mata rantai penghubung keduanya, maka untuk melindungi konsumen sebagai pemakai akhir dari produk barang dan/atau jasa membutuhkan berbagai aspek hukum agar benar-benar dapat dilindungi dengan adil. Dalam hal ini peranan negara sangat dibutuhkan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan guna melindungi kepentingan konsumen pada umumnya. Pemerintah membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur kepentingan konsumen yaitu undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disingkat denngan undang-undang Perlindungan Konsumen, diundangkanpada tanggai 20 april 1999 dan dinyatakan berlaku mulai tanggai 20 april 2000 satu tahun setelah UndangUndang
tersebut
dikeluarkan.
Dengan
3
berlakunya
undang-undang
perlindungan konsumen tersebut, maka ketentuan dalam perundang-undangan sebelumnya masih dapat berlaku sejauh belum diatur yang baru menurut undang-undang tersebut atau jika tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini dapat dijadikan payung (umbrella act) bagi perundang-undangan lain yang bertujuan untuk melindungi konsumen, baik yang sudah ada maupun yang masih akan dibuat nanti.1 Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yakni. “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan peundang-undangan.” Larangan yang dimaksudkan untuk mengupayakan agar setiap barang dan/atau jasa yang beredar dimasyarakat merupakan produk yang layak edar, antara lain asai usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan dll.2 Adanya undang-undang yang mengatur perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha. Undang-Undang Perlindungan Konsumen justru bisa mendorong iklim usaha yang sehat serta mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan yang ada dengan menyediakan barang/jasa yang berkualitas.
Dalam
penjelasan
umum
1
Undang-Undang
Perlindungan
Janus Sidabolok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010. 2 Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 65
4
Konsumen disebutkan bahwa dalam pelaksanaannya akan tetap memerhatikan hak dan kepentinganpelaku usaha kecil dan menengah.3 Selain alasan pemilihan judul yang didasarkan pada hal tersebut diatas, penulis juga akan memberikan perbandingan dengan skripsi yang pernah ditulis. Salah satunya skripsi milik Kikis Barunawanto yang berjudul “Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang Dalam Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha Kecil Produk Makanan Berkemasan”. Skripsi milik Kikis Barunawanto mengangkat mengenai : Bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang dalam mewujudkan perlindungan konsumen sebagai pembina dan pengawas usaha kecil produk makanan berkemasan ? Faktor-faktor apa saja yang menghambat upaya Dinas Kesehatan Kabupaten
Semarang
dalam
melakukan
pembinaan
dan
pengawasan, khususnya usaha kecil makanan berkemasan ? Dari paparan diatas mendorong penulis untuk mengangkat peran dinas kesehatan kota salatiga terhadap pembinaan produsen pangan home indusrty dalam rangka melindungi konsumen. Judul yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah : “Peran Dinas Kesehatan Kota Salatiga Dalam Melakukan Perlindungan Konsumen Produk Industri Rumah Tangga (P.I.R.T)”
3
Happy Susanto, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, Visimedia, Jakarta, 2008, hlm.4.
5
Untuk memperjelas pemahaman tentang judul dibawah ini penulis berikan definisi operasional judul sebagai berikut: 1. Peran Dinas Kesehatan Kota Salatiga Adalah segala kegiatan yang diselenggarakan dalam pembinaan produsen pangan home industry. 2. Perlindungan Konsumen Segala upaya yang menjamin adanya kepaetian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.4 3. Konsumen Adalah setiap orang yang memanfaatkan barang yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.?5 4. Home Industry Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan home industry dapat diartikan industri rumahan dimana suatu kegiatan memproduksi berupa barang dan jasa yang dilakukan dirumah dalam skala kecil.6
B. Latar Belakang Masalah
4
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat (1) Ibid, Pasal 1 ayat (2) 6 http://satriamadangkara.blogspot.com/2009/03/home-industri-kasanah-ekonomi-mikro.html, diunduh pada tanggal 15 April 2013. 5
6
Adanya peluang yang terbuka untuk tumbuh kembangnya home industry termasuk dalam hal ini home industry yang memproduksi berbagai bentuk produk pangan. Tumbuh kembangnya potensi bisnis ini dapat memberikan keuntungan dan membuka lapangan kerja. Tetapi keadaan tersebut juga menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen pengguna hasil produksi pangan home industry tersebut, yang sama-sama harus dipikul sesuai hak dan kewajiban masing- masing. Untuk itu pelaku usaha wajib menghasilkan produk pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia.7 Sebab kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar 1945 dan pancasila. Oleh karena itu setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.8 Dikota Salatiga banyak terdapat home industry pangan yang menghasilkan beragam makanan dan minuman. Hal ini memeberikan gabaran terhadap dinamika perekonomian masyarakat yang berkembang. Home industry pangan di Kota Salatiga terdiri dari: Jenis makanan 305 home industy: 70,7% Jenis minuman 26 home industry: 29.3% Jumlah : 431 home industry: 100% Daftar nama, alamat dan jenis produk home industry di Salatiga terlampir. 7
Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan. Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
8
7
Namun kenyataannya yang terjadi dipasaran masih banyak terdapat pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Untuk mendapatkan keuntungan yang sebesarbesarnya, seringkali pelaku usaha mengesampingkan hak-hak konsumen serta larangan yang telah diatur dalam Undang- Undang Perlindungan Konsumen. Akhir- akhir ini masyarakat sering dikejutkan dengan adanya pemberitaan diberbagai media masa bahwa banyak produk pangan home industry, terutama makanan yang sering dikonsumsi sehari-hari mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan, seperti adanya kandungan formalin, bahan pengawet makanan dan zat pewarna pakaian, hal ini tentu saja tidak sejalan dengan penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu untuk makanan.9 Dalam kondisi demikian, konsumen pada umumnya belum mempunyai kesadaran tentang keamanan makanan yang mereka konsumsi, sehingga belum banyak konsumen yang menuntut produsen makanan tersebut. Hal ini pula yang menyebabakan produsen makanan semakin mengabaikan keselamatan konsumen demi memperoleh keuntunganyang sebanyak-banyaknya.10Sebagai konsumen tentunya masyarakat akan sangat dirugikan dengan kondisi produk yang tidak sesuai dengan standar kesehatan, apalagi membawa dampak yang buruk dalam kehidupan masyarakat. Realitas diatas menujukkan bahwa masalah perlindungan konsumen adalah masalah yang sangat serius. Permasalahan yang terjadi tersebut menutut 9
Keppres No. 3 Tahun 2002, Tentang Kewenangan BPPOM, Pasal 68 Celina Tri Siwi Kristiyani, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.170
10
8
peran yang semakin besar dari Dinas Kesehatan kota Salatiga dalam hal memberi perlindungan konsumen terhadap pemanfaatan hasil produksi pangan home indusrty. Dari permasalahan diatas penulis akan mengkaji tentang peran Dinas Kesehatan kota Salatiga dalam memberikan perlindungan kepada konsumen pengguana hasil produk pangan home industry.
C. Rumusan Masalah Berdasarkan dari uraian latar belakang maka penulis ingin mengupas beberapa masalah yang dijadikan obyek dalam penulisan proposal ini yaitu : 1. Bagaimana pengaturan tentang peredaran pangan produk industri rumah tangga di salatiga ? 2. Bagaimana peran Dinas Kesehatan kota Salatiga dalam memberikan perlindungan konsumen tentang keamanan pangan ?
D. Tujuan Penelitian Tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Kesehatan kota Salatiga dalam memberikan perlindungan konsumen terhadap hasil produk pangan home industry di Salatiga terutama dalam hal keamanan pangan.
E. Metode Penelitian 1. Pendekatan Yang Digunakan
9
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang mengamati bagaimana peraturan dan perundangan yang berlaku digunakan oleh Dinas Kesehatan Kota Salatiga agar terwujud perlindungan bagi konsumen pengguna produk pangan Home Industry dalam hal keamanan pangan. 2. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan adalah Diskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisa data secara teliti dengan tujuan agar dapat menguraikannya secara sistematis serta menjelaskan keadaan yang sesungguhnya.11 Karena jenis penelitian ini adalah Diskriptif, maka analisa yang akan digunakan adalah Diskripsi analisis dan kualitas analisis dengan metode berfikir induksi dan deduksi dimana satu dengan yang lain akan saling mengisi untuk mendapatkan suatu kesimpulan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. 3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data Ada dua macam data yang akan penulis gunakan, yaitu data sekunder dan primer. Data sekunder berupa data-data tertulis yang penulis peroleh dalam proses penelitian. Sedangkan data primer merupakan datadata yang penulis peroleh secara langsung melalui wawancara dan observasi ke objek penelitian penulis. Data sekunder dibedakan menjadi: a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 11
Ronny Hanitjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 117
10
b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer. c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan ensyklopedia.12 F. Unit Amatan dan Analisis dalam penelitian ini yaitu : 1. Unit amatan dalam penelitian ini adalah : Dinas Kesehatan kota Salatiga Jl. Hasanudin salatiga 2. Unit analisis dalam penelitian ini adalah : Perlindungan konsumen pengguna hasil produk pangan home industry sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
12
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, 1997, hlm. 17.
11
