BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah Penelitian
Otonomi daerah di Indonesia didasarkan pada undang-undang nomor 22
tahun 1999 yang sekarang berubah menjadi undang-undang nomor 32 tahun 2004
tentang pemerintah daerah dan undang-undang nomor 25 tahun 1999 yang sekarang berubah menjadi undang-undang nomor 33 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dengan sistem pemerintahan desentralisasi sudah mulai efektif dilaksanakan sejak 1 Januari 2001. Undang-undang tersebut merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi pemerintah yang sesungguhnya. Desentralisasi ini menunjukkan adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dirinya sendiri secara otonom. Terselenggaranya otonomi daerah di Indonesia diharapkan dapat lebih meningkatkan kesejahteraan, pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, dan keadilan dengan adanya keterbukaan dan kemandirian (desentralisasi) serta efisiensi dan efektivitas sumber daya keuangan pada semua elemen pemerintah. Prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab merupakan pilar dari sistem otonomi daerah di Indonesia. Menurut Haryanto dkk (2007 : 18 ), prinsip otonomi yang nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan
1
2
pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai
dengan potensi dan kekhasan daerah. Adapun yang dimaksud dengan otonomi
yang bertanggung jawab otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-
benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang untuk merupakan bagian utama dari tujuan nasional.
Namun, otonomi daerah tidak hanya mentransfer kewenangan dan sumber keuangan, tetapi juga mendorong terjadinya praktek-praktek penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara di daerah. Dan proses penyusunan anggaran sering kali menjadi isu penting yang menjadi sorotan masyarakat. Mardiasmo (2004 : 63) mengungkapkan bahwa pengertian anggaran sebagai berikut “Anggaran merupakan alat ekonomi terpenting yang dimiiki pemerintah untuk mengarahkan perkembangan sosial dan ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas masyarakat.” Selanjutnya Mardiasmo (2004 : 63) juga menyatakan anggaran sektor publik penting dikarenakan beberapa alasan yaitu : 1. Anggaran
merupakan
pembangunan
alat
bagi
sosial-ekonomi,
pemerintah menjamin
untuk
mengarahkan
kesinambungan,
dan
meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 2. Adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya terbatas.
3
3. Untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap
rakyat. Kondisi inilah yang kemudian mendorong berkembangnya wacana
mengenai perlunya dilakukan reformasi anggaran, agar pengalokasian anggaran
lebih berorientasi pada kepentingan publik. Sistem anggaran yang selama ini digunakan adalah sistem line dan incremental (sistem anggaran tradisional) yang ternyata dalam penerapannya memiliki berbagai kelemahan dan cenderung
memberikan bobot yang lebih besar pada anggaran rutin (biaya aparatur), bukan pada anggaran pembangunan, sehingga pada akhirnya telah memberi peluang terjadinya pemborosan dan penyimpangan anggaran. Adapun kelemahan dari sistem anggaran tradisional tersebut seperti orientasi pada pengendalian pengeluaran dan cenderung mengabaikan outcome. Korupsi yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah merupakan salah satu bukti dari orientasi anggaran pada pengendalian pengeluaran, bukan pada pencapaian hasil. Kinerja instansi hanya diukur dari kemampuan menyerap anggaran, bukan dari tingkat kinerja yang dicapai. Padahal, dalam implementasi anggaran berbasis kinerja perlu melihat output dan outcome-nya bukan berdasarkan penyerapan anggaran. Pasalnya, jika hanya mengacu kepada penyerapan anggaran maka itu merupakan hal yang mudah untuk menghabiskan anggaran. Salah satu pembenahan yang dilakukan pemerintah pusat untuk pelaksanaan otonomi daerah adalah memperbaiki sistem keuangan negara. Dengan menerapkan sistem penganggaran yang disebut sebagai Anggaran
4
Berbasis Kinerja (ABK) dipercaya dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, termasuk pemerintah, DPRD dan bahkan masyarakat.
Pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 32 dan 33 tahun
2004, serta Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah
menetapkan penggunaan pendekatan anggaran berbasis prestasi kerja atau kinerja proses penyusunan anggaran. Melalui penerapan anggaran berbasis kinerja, dalam instansi dituntut untuk membuat standar kinerja pada setiap anggaran kegiatan
sehingga jelas tindakan apa yang akan dilakukan, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh (fokus pada hasil). Klasifikasi anggaran yang dirinci mulai dari sasaran strategis sampai pada jenis belanja dari masing-masing program/kegiatan memudahkan dilakukannya evaluasi kinerja. Selain itu, penerapannya juga diharapkan akan membuat proses pembangunan menjadi lebih efisien dan partisipatif, karena melibatkan pengambil kebijakan, pelaksana kegiatan, bahkan dalam tahap tertentu juga melibatkan warga masyarakat sebagai penerima manfaat dari kegiatan pelayanan publik. Dengan penyusunan anggaran berbasis kinerja diharapkan rencana dan program-program pembangunan yang disusun dapat mengarah kepada : 1. Terwujudnya sasaran yang telah ditetapkan. 2. Dicapainya hasil yang optimal dari setiap investasi yang dilakukan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. 3. Tercapainya
efisiensi
serta
peningkatan
produktivitas
di
dalam
pengelolaan sumber daya dan peningkatan kualitas produk serta jasa untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan dan kemandirian nasional.
5
4. Mendukung alokasi anggaran terhadap prioritas program dan kegiatan
yang akan dilaksanakan. Penulis memilih objek penelitian di Pemerintah Daerah Kota Cimahi
karena Pemerintah Daerah Kota Cimahi telah menerapkan sistem anggaran
berbasis kinerja. Selain itu, Pemerintah Daerah Kota Cimahi harus dapat meningkatkan kinerja keuangannya agar mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan dapat menyokong pertumbuhan ekonomi Pemerintah Republik
Indonesia pada umumnya. Sistem ini hendaknya semakin baik sehingga dapat sejalan dengan peningkatan kinerja pemerintahan. Berdasarkan uraian di atas dan ditunjang dengan teori-teori yang ada maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi”.
1.2. Perumusan Masalah Penelitian Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana penerapan anggaran berbasis kinerja pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi? 2. Bagaimana kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi? 3. Bagaimana pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi?
6
1.3. Batasan Masalah Penelitian
Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dianalisis melalui aspek
finansial dan non finansial. Namun, karena adanya keterbatasan waktu, dana,
tenaga, teori-teori, dan agar penelitian dapat dilakukan secara lebih mendalam,
penulis hanya menganalisis pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah melalui aspek non finansial.
1.4. Tujuan Penelitian Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui penerapan anggaran berbasis kinerja pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi. 2. Untuk mengetahui kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi. 3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi
1.5. Manfaat Penelitian Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu : 1. Bagi Penulis Penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan penulis mengenai penerapan anggaran berbasis kinerja pada pemerintah daerah.
7
2. Bagi Pemerintah Daerah Kota Cimahi
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan
bahan evaluasi guna perbaikan kinerja keuangan di masa yang akan datang.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya Sebagai bahan referensi dan bahan perbandingan untuk pengembangan penelitian selanjutnya khususnya bagi mereka yang berminat untuk membahas mengenai penerapan anggaran berbasis kinerja pada pemerintah daerah.
