BAB I PENDAHULUAN
1.
Latar Belakang Masalah Pesatnya pertumbuhan teknologi informasi dan media elektronik
menyebabkan semakin mudahnya sarana yang dapat mengintegrasikan seluruh sistem di dunia, baik dalam aspek sosial, budaya, dan ekonomi. Arus perkembangan teknologi informasi sangat cepat, dimana perkembangan secara besar – besaran terhadap teknologi informasi dipengaruhi oleh revolusi industri yang terjadi di Inggris pada awal abad ke-19. Semua jenis pekerjaan yang semula menggunakan tenaga manusia berganti menggunakan tenaga mesin. Efek dari revolusi industri menyebabkan para ahli berusaha untuk menemukan alat – alat yang dapat mempermudah pekerjaan manusia. Perkembangan teknologi membuat teknologi informasi semakin canggih, kecanggihan teknologi informasi ini telah memberikan fasilitas dan kemudahan yang sangat membantu pekerjaan manusia serta kebutuhan lainnya. Teknologi dan informasi itu telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.
1
!2
Namun disamping itu patut pula disadari bahwa perkembangan teknologi tersebut dapat atau telah menimbulkan berbagai kemungkinan yang buruk baik yang diakibatkan karena keteledoran, dan kekurangmampuan maupun kesengajaan yang dilandasi karena itikad buruk, oleh sebab itu kebijakan pengembangan teknologi harus pula diimbangi dengan kebijakan di bidang proteksinya, terutama kebijakan yang berkaitan dengan proteksi yuridisnya. Di Indonesia, perkembangan teknologi informasi semakin pesat dan penggunanya pun semakin banyak, tetapi perkembangan ini tidak diimbangi dengan perkembangan produk hukum sehingga timbul berbagai macam sengketa hukum antara para penggunanya baik di tingkat nasional maupun di internasional. Padahal, kehandalan dan keamanan teknologi informasi harus seimbang dengan perlindungan hukum. Seimbang dalam artian hukum bukan berperan sebagai penghambat perkembangan teknologi, melainkan sebagai penyeimbang dari perkembangan teknologi dengan memberikan jaminan hukum bagi para penggunanya. Hukum berfungsi untuk menciptakan dan menjaga ketertiban serta kedamaian di dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu terdapat adagium “Ibi ius ubi Societas “, (dimana ada masyarakat disitu ada hukum). Perkembangan hukum berkaitan erat dengan perkembangan masyarakat. Di dalam Negara-negara yang menganut sistem Eropa Kontinental, perkembangan hukum akan selalu tertinggal dari perkembangan masyarakat. Perkembangan di dalam masyarakat, menyebabkan pula perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap hukum.
!3
Kondisi demikian mendorong terjadinya perkembangan di bidang hukum privat maupun hukum publik. Kegiatan yang pesat di bidang ekonomi misalnya, menurut sebagian masyarakat menyebabkan peraturan yang ada di bidang perekonomian tidak lagi dapat mengikuti dan mengakomodir kebutuhan hukum di bidang ini, sehingga dibutuhkan aturan yang dapat menjangkau perkembangan masyarakat yang dinamis.
Perkembangan zaman yang semakin maju, berdampak pada kemajuan dalam bidang teknologi dan informasi. Internet telah membentuk masyarakat dengan kebudayaan baru, saat ini hubungan antara masyarakat dalam dimensi global tidak lagi dibatasi oleh batas-batas teritorial Negara. Hadirnya internet memungkinkan dilakukannya komunikasi global tanpa mengenal batas Negara (Borderless State). Fenomena ini merupakan salah satu bagian dari globalisasi yang melanda dunia. Salah satu contoh yang sering terjadi adalah dalam hal penggunaan surat elektronik (email). Surat elektronik email merupakan salah satu sarana teknologi informasi yang populer di dunia karena tingkat kemudahan dan proses yang cepat meskipun dengan jarak yang sangat jauh dibandingkan dengan surat pada umumnya. Sehingga masyarakat lebih memilih menggunakan surat elektronik (email) yang sudah tentu lebih efisien dan efektif waktu. Awalnya email didefinisikan sebagai surat berbentuk file text yang dikirimkan melalui internet. Namun sekarang ini email sudah berkembang
!4
menjadi lebih atraktif dengan adanya teknologi HTML email, sehingga email tidak hanya berupa tulisan, namun dapat disisipi gambar maupun file-file lainnya. Dari keseluruhan tahap pembuktian perkara perdata, maka pembuktian merupakan tahap yang spesifik dan menentukan. Dikatakan spesifik, karena pada tahap pembuktian ini para pihak diberikan kesempatan untuk menunjukkan kebenaran terhadap fakta-fakta hukum yang menjadi titik pokok sengketa. Sedangkan disebut sebagai tahap menentukan, karena hakim dalam rangka proses mengadili dan memutus perkara bergantung kepada pembuktian para pihak di persidangan 1. Apabila dalam memutuskan suatu sengketa hanya menyandarkan pada keyakinan hakim ini merupakan suatu hal yang sangat riskan karena dapat menimbulkan kekhawatiran bahwa keyakinan hakim tersebut akan bersifat subjektif, sehingga akan menimbulkan tindakan penyalahgunaan wewenang dari sang hakim yang justru tidak memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara. Maka wajar apabila dari dalil-dalil yang dikemukakan para pihak yang bersengketa menjadi pula dasar pertimbangan bagi hakim agar dapat dicapai suatu keputusan yang objektif. Dalam hubungannya dengan arti pembuktian, yang dimaksud dengan membuktikan menurut Prof. Subekti ialah meyakinkan hakim
1
Lilik Mulyadi, 2009, Kompilasi Hukum Perdata Perspektif,Teoritis,Dan Praktik Peradilan, PT Alumni, Bandung, h. 255.
!5
tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan 2. Kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim, cukup kebenaran formil (formeel waarheid). Dari diri dan sanubari hakim tidak dituntut keyakinan. Para pihak yang berperkara dapat mengajukan pembuktian berdasarkan kebohongan dan kepalsuan, namun fakta yang demikian secara teoritis harus diterima hakim untuk melindungi atau mempertahankan hak perseorangan atau hak perdata pihak yang bersangkutan 3. Hal ini merupakan akibat daripada perbedaan antara hukum pidana dan hukum perdata. Hukum pidana adalah hukum publik, yang mengatur kepentingan-kepentingan umum dan dikendalikan oleh alat-alat Negara. Sebaliknya hukum perdata melindungi hak-hak perseorangan atau hak-hak perdata, tetapi adalah terserah kepada masing-masing yang berkepentingan apakah ia akan mempertahankan ataukah melepaskan sesuatu hak perdata 4. Dalam rangka mencari kebenaran formil, perlu diperhatikan beberapa prinsip sebagai pegangan bagi hakim maupun para pihak yang berperkara 5 : a. Tugas dan Peran hakim Bersifat Pasif b. Putusan Berdasarkan Pembuktian Fakta 2
R. Subekti, 2008, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 1
3
M. Yahya Harahap, 2009, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta , (selanjutnya disingkat M.Yahya Harahap II) h. 498 4
5
R. Subekti, op.cit, h.9 M. Yahya Harahap II, op.cit, h. 499
!6
c. Aliran Baru Menentang Pasif-Total, ke Arah Aktif-Argumentatif Alat bukti mempunyai kedudukan yang siginifikan dalam proses persidangan dimana alat bukti ini menjadi sarana yang bisa digunakan untuk menguatkan argument dalam suatu sidang di pengadilan. Oleh karena itu alat bukti ini tidak boleh tertinggalkan jika seseorang ingin melakukan dan memenangkan suatu sidang perkara di pengadilan, termasuk dalam sidang kasus perdata. Dalam pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) atau pasal 164 Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dan 284 Rechtsergkement Buitengewesten (RBg), jenis alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri dari : a. Bukti Tertulis b. Bukti Saksi c. Persangkaan d. Pengakuan e. Sumpah Berbicara mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
alat - alat
bukti yang ada sangat terbatas. Padahal pada kenyataannya saat ini banyak kasuskasus yang muncul, baik itu yang menyangkut perkara perdata yang pengaturannya dalam hukum perdata secara umum maupun perbuatan-perbuatan yang menyangkut dunia maya (cyber), secara khusus yang mempergunakan alat bukti elektronik sebagai salah satu alat bukti. Tetapi dengan kemajuan teknologi informasi saat ini, kemudian banyak bukti dalam suatu sidang pengadilan yang menggunakan teknologi informasi.
!7
Dari uraian tersebut maka dibutuhkan adanya pengaturan hukum yang jelas mengenai alat bukti surat elektronik (email) sebagai proses pembuktian dalam persidangan, sehingga nantinya akan diketahui sejsauh mana batasanbatasan mengenai alat bukti elektronik sebagai alat bukti di dalam persidangan yang nanti akan memberikan kepastian hukum. Berangkat dari latar belakang tersebut penulis mengangkat judul “Kekuatan Alat Bukti Surat Elektronik (email) Dalam Praktek Perkara Perdata”.
2.
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, terdapat
beberapa permasalahan yang penting untuk dibahas secara lebih lanjut. Adapun permasalahan tersebut adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana pengaturan alat bukti elektronik dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia ? 2. Bagaimana kekuatan pembuktian surat elektronik (email) dalam perkara perdata ?
3.
Ruang Lingkup Masalah Untuk menghindari pembahasan menyimpang dari pokok permasalahan,
diberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas meliputi apakah surat elektronik (email) termasuk alat bukti yang sah menurut Hukum Acara
!8
Perdata dan juga bagaimanakah kekuatan surat elektronik (email) sebagai alat bukti menurut Kitab Undang – Undang Hukum Acara Perdata (KUHPer). Orisinalitas Penulisan
4.
Berdasarkan hasil pemeriksaan yang diperoleh dari perpustakaan , judul skripsi ini belum pernah dikemukakan dan permasalahan yang diajukan juga belum pernah diteliti. Kalaupun ada terdapat kata-kata yang sama dengan skripsi lain, penulis mengutip bagian-bagian isi sebagai faktor pendorong dan faktor pelengkap dalam usaha menyusun dan meyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini dibuat berdasarkan sistematika penulisan metode skripsi Tujuan Penelitian
5.
Adapun tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah : 5.1.
Tujuan Umum
Adapun tujuan umum penulisan skripsi ini adalah ; Untuk mengetahui perkembangan alat bukti elektronik dalam sistem hukum Di Indonesia dan penggunannya sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata. Dalam hal ini penggunaan surat elektronik (email) dalam sistem pembuktian perkara perdata, Serta dalam penerapan hukumnya dalam hukum acara perdata. 2.
Tujuan Khusus 1. Untuk mengetahui pengaturan alat bukti surat elektronik (email) dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia.
!9
2. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian surat elektronik (email) dalam perkara perdata.
6.
Manfaat Penelitian
6.1.
Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khsususnya bagi
kalangan akademis dalam memperdalam pengetahuan dan pengalaman mengenai alat bukti surat elektronik (email). Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kalangan akademis untuk memperdalam pengetahuan dalam bidang alat bukti. Pada akhirnya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan pengembangan hukum acara perdata pada khususnya. 6.2.
Manfaat Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebagai media informasi
tambahan bagi kalangan akademis dalam mempelajari mengenai kekuatan surat elektronik (email) dalam perkara perdata serta digunakan sebagai suatu acuan tambahan bagi kalangan akademis dalam mengumpulkan dan mempelajari literatur - literatur yang berkaitan dengan alat bukti. 1.6.2.1 Kalangan Akademisi
!10
Bagi kalangan akademisi hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk menganalisis tentang alat bukti dan kekuatan pembuktiannya dalam proses persidangan perkara perdata. 1.6.2.2 Kalangan Penegak Hukum Bagi kalangan penegak hukum dapat digunakan sebagai acuan dalam memutus perkara perdata yang berkaitan dengan alat bukti surat elektronik.
7.
Landasan Teoritis Pembuktian pada perkara perdata, pada hakikatnya memang dilakukan
pada sidang pengadilan guna menemukan kebenaran akan peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan yang seadil mungkin. Pada proses pembuktian ini ada korelasi dan interaksi mengenai apa yang akan diterapkan hakim dalam kebenaran formil melalui tahap pembuktian, dan alat-alat bukti. Terdapat 3 (tiga) teori yang menjelaskan tentang sampai berapa jauhkah hukum positif dapat mengikat hakim atau para pihak dalam pembuktian peristiwa didalam sidang, yaitu : 6 a) Teori Pembuktian Bebas Teori ini tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim, sehingga penilaian pembuktian seberapa dapat diserahkan kepada hakim. Teori ini dikehendaki jumhur/pendapat umum karena akan
6R.
Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: P.T. Intermasa, 2005, Cet. XXXII
!11
memberikan kelonggaran wewenang kepada hakim dalam mencari kebenaran. b) Teori Pembuktian Negatif Teori ini hanya menghendaki ketentuan-ketentuan yang mengatur larangan-larangan kepada hakim untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian. Jadi hakim disini dilarang dengan pengecualian (ps. 169 HIR, 306 Rbg, 1905 BW) c) Teori Pembuktian Positif Disamping adanya larangan, teori ini menghendaki adanya perintah kepada hakim. Disini hakim diwajibkan, tetapi dengan syarat (ps. 165 HIR, 285 Rbg, 1870 BW). Dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia, terdapat beberapa doktrin pengelompokkan alat bukti, yang membagi alat-alat bukti kedalam kategori oral evidence, documentary evidence, material evidence, dan electronic evidence. 7 Menurut sistem Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) dan Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), dalam hukum acara perdata hakim terikat pada alatalat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. Alat-alat
7
Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2005, Cyber Law Aspek Hukum teknologi Informasi, PT. Refika Aditama, Bandung, h.100, dikutip dari Freddy Haris, Cybercrime Dari Perspektif Akademis, Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, h.15-16, tersedia dalam http://www.gipi.or.id diakses pada tanggal 30 Mei 2004.
!12
bukti dalam hukum acara perdata yang disebutkan oleh Undang-Undang (pasal 1866 BW, 164 HIR, 284 RBg,) ialah: -
Bukti Tulisan ;
-
Bukti Saksi ;
-
Persangkaan ;
-
Pengakuan ; dan
-
Sumpah.
Sedangkan sekarang pembuktian dengan email masih belum ada aturan yang mengartur baik di Rbg, HIR, BW dan dalam Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam hukum acara perdata dikenal macammacam surat yang dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu : a. Akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula untuk pembuktian. Jadi untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta maka surat harus ditanda tangani (Pasal 1869 BW), kemudian akta sendiri dibagi lebih lanjut menjadi akta otentik dan akta dibawah tangan; b. Akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undand-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu dimana akta dibuatnya(1868 KUHPer)
!13
c. Akta dibawah tangan ialah tulisan atau akta yang ditandatangani dibawah tangan, tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang (Pasal 1874 KUHPer);
8.
Metode Penelitian Hakekat keilmuan dari ilmu hukum merupakan kajian yang menarik
karena terdiri dari dua unsur yang saling berkaitan yakni fakta kemasyarakatan dan kaidah hukum. Disinilah peran metode penelitian hukum mempertanggungjawabkan sifat ilmiah ilmu hukum sebagai ilmu yang mandiri. Adapun metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 8.1.
Jenis Penelitian Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini termasuk ke
dalam penelitian hukum empiris. Pendekatan secara yuridis empiris dilakukan dengan mewawancara beberapa narasumber yang berkompeten dan berhubungan dengan penulisan skripsi ini, untuk mendapatkan data secara oprasional penelitian empiris dilakukan dengan penelitian lapangan
Pendekatan yuridis empiris yaitu cara prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu
!14
kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dilapangan. 8 Penggunaan dari metode yuridis empiris dalam penelitian skripsi ini, yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan di Pengadilan Kelas I Negeri Denpasar. Kemudian dilakukan pengujian secara induktif–verifikatif pada fakta mutakhir yang terdapat di dalam masyarakat.
8.2.
Jenis Pendekatan Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang lazim
digunakan, antara lain pendekatan undang-undang (statue approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. 9 Selain itu, dalam buku Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana disebutkan bahwa dalam penelitian hukum normatif ada tujuh jenis pendekatan yakni pendekatan kasus (the case approach), pendekatan perundang-undangan (the statute approach), pendekatan fakta (the fact approach), pendekatan analisis konsep hukum (analitical and conseptual approach), pendekatan frasa (words and phrase approach), pendekatan sejarah (historical approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach).
8 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. Penelitian Hukum Normatif SuatuTinjauan Singkat. Rajawali Pers. Jakarta. Hlm:52
9
Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, h. 93.
!15
Adapun pendekatan yang digunakan guna dalam skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan fakta (the fact approach). Pendekatan undang-undang (statue approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Dengan dipahaminya, akan dapat disimpulkan ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi. Melalui pendekatan perundang-undangan ini akan dilihat fakta-fakta yang ada di lapangan berdasarkan atas permasalahan yang akan dikaji dan selanjutnya dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan Fakta (the fact approach), dilakukan dengan menelaah faktafakta yang terjadi di lapangan, selanjutnya dilakukan penilaian terhadap fakta tersebut dan dikaitkan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dari penelitian terhadap fakta tersebut nantinya akan dikaji sesuai dengan teori hukum, konsep maupun prinsip-prinsip yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun fakta-fakta yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah data-data perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri, kondisi Pengadilan Negeri, serta kualitas dan kuantitas putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri. 8.3.
Sifat Penelitian Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang
dilakukan dengan pengamatan langsung ke lapangan bertujuan untuk mendapatkan informasi secara fakta dan akurat.
!16
!17
1.8.4
Data dan Sumber Data Sumber data yang digunakan adalah sumber data yang berkaitan dengan
rumusan permasalahan, adapun sumber data yang digunakan adalah : 1. Data primer Metode pengumpulan data primer yaitu data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Sumber data yang berupa keterangan-keterangan yang berasal dari pihak-pihak atau instansi-instansi yang terkait dengan objek yang diteliti secara langsung yaitu melalui wawancara dengan responden. 2. Data sekunder Data sekunder yakni data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung oleh sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data - data yang sudah terdokumen dalam bentuk bahan – bahan hukum,yaitu mencakup: a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, Metode pengumpulan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat umum, terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan, peraturan dasar, konvensi ketatanegaraan dan perjanjian internasional (traktat). Menurut Peter Mahmud Marzuki bahan hukum sekunder ini bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.
10
Adapun
sejumlah bahan hukum sekunder, yang berasal dari peraturan perundang10
Ibid, h.144 - 154.
!18
undangan serta ketentuan-ketentuan yang lebih khusus tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPer) dan atau yang berhubungan dengan hukum acara perdata yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain : − Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPer) − Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. b)
Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang dapat
memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar koran), pamphlet, brosur, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media massa dan berita di internet. Terkait skripsi ini maka digunakan sumber dari kepustakaan seperti buku-buku, rancangan peraturan perundang-undangan, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media massa maupun berita di internet yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, yaitu mengenai Kekuatan Alat Bukti Surat Elektronik (email) Dalam Perkara Perdata Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Perdata. c) Bahan Hukum Tersier, atau menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan bahan non hukum yang digunakan untuk menjelaskan, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedi, leksikon, dan lain-lain.
!19
5.
Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan bahan-bahan hukum yang dipergunakan adalah
Teknik Studi Dokumen, yaitu dalam pengumpulan bahan hukum terhadap sumber kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dengan cara membaca dan mencatat kembali bahan hukum tersebut yang kemudian dikelompokkan secara sistematis yang berhubungan dengan masalah dalam penulisan skripsi ini. Untuk menunjang penulisan skripsi ini pengumpulan bahanbahan hukum diperoleh melalui : 1. Pengumpulan bahan hukum primer dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu, wawancara, kuesioner dan observasi. Dalam dilakukan dengan cara wawancara atau interview merupakan cara pengumpulan data dengan mengadakan wawancara langsung dengan pihak informan di lapangan. Wawancara (interview) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.11 Wawancara ini dilakukakan langsung dengan hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang berkaitan dengan permasalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini
11 Amiruddin
dan H. Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cetakan II,
PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 82 .
!20
2. Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mendapatkan bahan hukum yang bersumber dari buku-buku, rancangan undang-undang, jurnal nasional maupun asing, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media massa maupun berita di internet yang terkait dengan permasalahan yang hendak dibahas dalam skripsi ini.
6.
Teknik Analisis Bahan Hukum Adapun teknik pengolahan bahan hukum yaitu setelah bahan hukum
terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik deskripsi yaitu menguraikan apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi hukum atau non hukum. Bahan hukum primer dan sekunder yang terkumpul selanjutnya diberikan penilaian (evaluasi), kemudian dilakukan interpretasi dan dilanjutkan dengan teknik komparasi atau membandingkan bahan-bahan hukum tersebut. Terhadap penilaian, penafsiran, serta perbandingan tersebut, selanjutnya diajukan argumentasi. Dari hal tersebut nantinya akan ditarik kesimpulan secara sistematis agar tidak menimbulkan kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain.
