1
BAB I PENDAHULUAN 1.
Latar Belakang Dalam rangka untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih
berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta untuk lebih memantapkan
pelaksanaan
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah
telah
dikembangkan media pertanggungjawaban Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri pendayaguunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014. Terselenggaranya
Good Governance merupakan prasyarat bagi setiap
pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, transparan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berdayaguna dan berhasil guna dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Salah satu pengejawantahan dari Good
Governance ini bagi setiap instansi pemerintah ialah dengan cara membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada setiap akhir tahun anggaran oleh Organisasi Perangkat Daerah. Adanya
Laporan
Kinerja
Instansi
Pemerintah
merupakan
perwujudan
kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu Inspektorat Kota Mataram sebagai Lembaga Pengawasan Internal telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2015 berdasarkan pengukuran kinerja tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi Inspektorat serta peningkatan hasil dan manfaat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
2
2.
Kedudukan, Tugas Pokok, Dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2013 tentang
perubahan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram dan Peraturan Walikota Mataram Nomor 24/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Mataram, tugas pokok Inspektorat adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan dan pengawasan.
Sedangkan fungsi Inspektorat adalah (a)
perumusan
bidang
kebijakan
penyelenggaraan
teknis
pemerintah
di
daerah,
pembinaan
(b)
pemberian
dan
pengawasan
dukungan
atas
penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengawasan dan pemeriksaan, (c) pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan (d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.
3.
Struktur Organisasi Dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah kota Mataram Nomor 8 Tahun 2013, dan Peraturan Walikota Mataram Nomor 35 Tahun 2011 bahwa Susunan organisasi Inspektorat Kota Mataram adalah sebagaimana tertera dalam Tabel Struktur Organisasi Inspektorat Kota Mataram sebagai berikut : Tabel Struktur Organisasi Inspektorat Kota Mataram No.
Jabatan
Esselon
Keterangan
1.
Inspektur
II.B
Kepala Inspektorat Kota Mataram (Pimpinan)
2.
Sekretaris
III.A
3.
Kasubbag. Perencanan dan Pelaporan
IV.A
Memimpin Sekretariat Inspektorat Kota Mataram, yang membawahi Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan. Pelaksana Bidang Perencanaan dan Pelaporan
3
No.
Jabatan
Esselon
Keterangan
4.
Kasubbag. Keuangan
IV.A
Pelaksana Bidang Keuangan
5.
Kasubbag. Umum dan Kepegawaian Inspektur Pembantu Wilayah I
IV.A
Pelaksana Bidang Umum dan Kepegawaian
III.A
Pelaksana Teknis yang melakukan pemeriksaan dan pembinaan pada wilayah kerja I, yaitu :
6.
1. 2. 3.
7.
Inspektur Pembantu Wilayah II
III.A
Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 4. Dinas Tata Kota 5. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 6. Kantor Ketahanan Pangan 7. Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram 8. Kecamatan Ampenan dan Kecamatan Sekarbela, termasuk kelurahan yang berada dibawahnya 9. SD/MI, SMP, SMA/SMK di wilayah Kota Mataram 10. Pasar di wilayah Kota Mataram Pelaksana Teknis yang melakukan pemeriksaan dan pembinaan pada wilayah kerja II, yaitu : 1. 2. 3.
8.
Inspektur Pembantu Wilayah III
III.A
Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Kebersihan; Dinas Koperasi, Perindustrian dan Pedagangan; 4. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; 5. Kantor Satuan Polisis Pamong Praja; 6. Kantor Lingkungan Hidup; 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 8. Kecamatan Mataram, termasuk kelurahan yang berada dibawahnya; 9. SD/MI, SMP, SMA/SMK di wilayah Kota Mataram; 10. Pasar di wilayah Kota Mataram. Pelaksana Teknis yang melakukan pemeriksaan dan pembinaan pada wilayah kerja III, yaitu : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Dinas Kesehatan; Dinas Pendapatan; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; Badan Kepegawaian Daerah; Badan Pemberdayaan Masyarakat; Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah; Kantor Pemadam Kebakaran; Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram
4
No.
Jabatan
Inspektur Pembantu Wilayah IV
9.
Esselon
III.A
Keterangan 10. Kecamatan Cakranegara, termasuk kelurahan yang berada di bawahnya. 11. SD/MI, SMP, SMA/SMK di wilayah Kota Mataram. 12. Pasar di wilayah Kota Mataram Pelaksana Teknis yang melakukan pemeriksaan dan pembinaan pada wilayah kerja IV, yaitu : 1.
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora); 2. Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan; 3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 4. Dinas Pertamanan; 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbang Linmas); 6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda); 7. Kantor Pelayanan dan PerijinanTerpadu (KPPT); 8. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI 9. Kecamatan Selaparang dan Sandubaya termasuk Kelurahan yang berada dibawahnya; 10. SD/MI, SMP, SMA/SMK di wilayah Kota Mataram; 11. Pasar di wilayah Kota Mataram;
Selain Jabatan Struktural diatas, pada Inspektorat Kota Mataram juga terdapat jabatan fungsional. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas Jabatan Fungsional Auditor (KEPMENPAN 19/1996 jo KEPMENPAN 220/M.PAN/7/2008) dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah disebut juga Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan (PERMENPAN 15/2009). Jabatan Fungsional Auditor (JFA) maupun Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah
(P2UPD) merupakan jabatan karier,
yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). JFA termasuk dalam rumpun jabatan akuntansi dan anggaran, tugas pokoknya meliputi kegiatan audit, evaluasi, reviu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain di bidang keuangan. P2UPD termasuk dalam rumpun politik dan hubungan luar negeri yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk
5
melakukan kegiatan perngawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas ketaatan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pengawasan atas tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu dan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah. 4.
Isu Strategis Dengan berkembangnya harapan masyarakat dunia terhadap tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance) dan clean governance, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka isu-isu strategis yang dihadapi Inspektorat Kota Mataram adalah sebagai berikut : 1.
Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang terus diupayakan dengan cara menjaga kualitas sistem pengendalian internal sebagai tuntutan Pemerintah Kota Mataram untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
2.
Semakin kritisnya masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan atas diberlakukannya transparansi sebagai implemetasi dari tuntutan masyarakat terhadap penegakan hukum.
3.
Upaya pendampingan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daaerah sebagai implemetasi dari Rencana Aksi Daerah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
5.
SISTEMATIKA PENULISAN Sesuai dengan PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014, maka sistematika dari
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kota Mataram Tahun 2015 yaitu sebagai berikut : KATA PENGANTAR DAFTAR ISI RINGKASAN EKSEKUTIF
6
BAB I
PENDAHULUAN 1. Latar Belakang 2. Kedudukan, Tugas Pokok, Dan Fungsi 3. Struktur Organisasi 4. Isu Strategis 5. Sistematika Penulisan
BAB II
PERENCANAAN KINERJA 1. Perencanaan Strategis 2. Perjanjian Kinerja (Pk)
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA 1. Capaian Kinerja 2. Realisasi Anggaran
BAB IV
PENUTUP
LAMPIRAN 1. Bagan Struktur Organisasi 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2015
7
BAB II PERENCANAAN KINERJA
1. Perencanaan Strategis Visi Dan Misi Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mataram 2011-2015 yang hendak dicapai adalah : “Terwujudnya Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya”. Inspektorat Kota Mataram mempunyai peran dalam mewujudkan visi di atas melalui salah satu misi Kota Mataram yaitu : “Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance). Dengan mengacu pada Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Mataram Tahun 2011-2015 tersebut, maka Visi Inspektorat Kota Mataram harus sinergis dengan visi Pemerintah Kota Mataram. Adapun Visi Inspektorat Kota Mataram adalah : “Terwujudnya Pengawasan Daerah Yang Profesional Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel” . Penerapan pemerintahan tak
prinsip-prinsip
good
governance
dalam
penyelenggaraan
lepas dari masalah akuntabilitas dan transparansi dalam
pengelolaan keuangan daerah, karena aspek keuangan menduduki posisi strategis dalam proses pembangunan daerah, baik dari segi sifat, jumlah, maupun pengaruhnya terhadap kemajuan, ketahanan, dan kestabilan perekonomian. Berdasarkan visi tersebut di atas, maka untuk mewujudkannya diperlukan Misi agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi oleh Inspektorat Kota Mataram ini, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Inspektorat Kota Mataram dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh dimasa mendatang. Adapun misi Inspektorat Kota Mataram adalah : “Mewujudkan peningkatan aparatur pengawas dan kapasitas pengawasan” Pengawasan intern pemerintah merupakan unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik. Aparatur Pengwaas
8
adalah sebagai pelaksana pengawasan intern pemerintah harus mampu merespon secara aktif terhadap berbagai permasalahan dan perubahan yang terjadi pada dinamika masyarakat melalui program dan kegiatan yang ditetapkan dalam suatu kebijakan pengawasan. Peningkatan aparatur pengawas baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif diarahkan untuk dapat meningkatkan jangkauan ataupun cakupan pengawasan yang dilaksanakan oleh aparatur pengawas. Tujuan Dan Sasaran Tujuan Inspektorat Kota Mataram yaitu :
Peningkatan Kinerja Pengawasan. Diharapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari 2011 sampai dengan 2015 Inspektorat dapat meningkatkan kinerja pengawasannya, dimana setiap tahunnya Inspektorat Kota Mataram berusaha untuk mencapai sasaran. Sasaran Inspektorat Kota Mataram yaitu :
Meningkatnya akuntabilitas sistem pengawasan internal. Adapun Nilai-nilai Organisasi yang akan dijadikan budaya organisasi pada Inspektorat Kota Mataram adalah : 1. Integritas 2. Profesionalisme 3. Obyektif 4. Independent 5. Perbaikan terus – menerus Strategi Dan Kebijakan Strategi dan kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan sesuai dengan misi Inspektorat Kota Mataram adalah seperti tertuang dalam Tabel Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan berikut :
9
Tabel Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan VISI Terwujudnya Pengawasan Daerah Yang Profesional Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang AkunTabel MISI Mewujudkan Peningkatan Aparatur Pengawas dan Kapasitas Pengawasan Tujuan Peningkatan kinerja pengawasan
Sasaran Meningkatnya akuntabilitas sistem pengawasan internal
Strategi
Kebijakan
Meningkatkan kapabilitas auditor
Peningkatan Pengiriman peserta diklat substantif dan diklat penjenjangan bagi Auditor
Koordinasi dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) lainnya dalam menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan
Peningkatan koordinasi kewenangan APIP dalam melaksanakan fungsi pengawasan
Meningkatkan pengelolaan database tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan
Peningkatan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut
Meningkatkan Kualitas Laporan dari entitas pelaporan yang sesuai dengan SAP
Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
2. Perjanjian Kinerja Berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Kota Mataram Tahun 2011-2015, Target kinerja Inspektorat Kota Mataram tahun 2015 disusun dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2015, yang dituangkan dalam Tabel sebagai berikut :
10
Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Meningkatnya
Persentase penyelesaian tindak
akuntabilitas sistem pengawasan internal
lanjut hasil pemeriksaan : a. BPK b. Inspektorat Kota Mataram
Target
a.
85%
b.
80%
Persentase hasil evaluasi SAKIP SKPD yang mendapat nilai baik
50%
(minimal B) Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
WTP
Sasaran strategis dan Indikator Kinerja pada Tabel di atas juga merupakan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Mataram. Untuk mencapai sasaran strategis dengan Indikator kinerja seperti pada Tabel di atas maka program yang dijalankan yaitu program peningkatan pengembangan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dengan kegiatan dan anggarannya pada Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :
Program Peningkatan pengembangan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah
Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif Review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Anggaran (Rp) 814.775.000 267.105.100 173.400.000 32.630.000 1.287.910.100
11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 1. Capaian Kinerja Pengukuran kinerja Inspektorat Kota Mataram dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Sesuai dengan Peraturan
Menteri
Negara
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
Nomor:
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk menggambarkan skala nilai peringkat kinerja mengutip dari Permenpan Nomor 12 Tahun 2015, sebagai berikut : Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja No.
Interval Nilai Capaian Kinerja
Kriteria Penilaian Capaian Kinerja
1
>90-100
2
>80-90
Memuaskan
3
>70-80
Sangat Baik
4
>60-70
Baik
5
>50-60
Cukup
6
>30-50
Kurang
7
0-30
Kode
Sangat Memuaskan
Sangat Kurang
Sumber : Permenpan Nomor 12 Tahun 2015, diolah
Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100 Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian
12
indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Metode yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan untuk mengukur capaian kinerja, menggunakan pengumpulan data yang diperoleh dari Pejabat - pejabat Teknis Pengelola Kegiatan (PPTK) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kegiatan terutama yang terkait pencapaian indikator kinerja. Pencapaian sasaran strategis Inspektorat Kota Mataram dicerminkan dalam realisasi Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut sasaran stategis diuraikan sebagai berikut : a.
Target dan Realisasi Tahun 2015 Target dan realisasi Tahun 2015 dari indikator kinerja yang menunjukkan pencapaian sasaran strategis Inspektorat Kota Mataram yaitu sebagai berikut: Tabel Capaian Kinerja 2015
Sasaran Strategis Meningkatnya akuntabilitas sistem pengawasan internal
Indikator Kinerja Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan : c. BPK d. Inspektorat Kota Mataram Persentase hasil evaluasi SAKIP SKPD yang mendapat nilai baik ( minimal B ) Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Target
c. 85% d. 80%
Realisasi
a. 89,70 % b. 83,94%
Persentase
100
50%
76%
100
WTP
WTP
100
Dari Tabel di atas, terdapat satu sasaran strategis yang terbagi ke dalam tiga indikator sasaran strategis. Pencapaian kinerja pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1.
Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut
13
a.
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 89,70 %
yaitu
662 rekomendasi dari 738 rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berhasil diselesaikan. Sehingga capaian kinerja yang diperoleh 105% dengan kategori sangat memuaskan. b.
Persentase
Penyelesaian
Tindak
Lanjut
Hasil
Pemeriksaan
Inspektorat Kota Mataram realisasi sebesar 83,94% yaitu 1.673 rekomendasi dari 1.993 rekomendasi dari hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Mataram yang berhasil diselesaikan, sehingga capaian kinerja yang diperoleh 105% dengan kategori sangat memuaskan. 2.
Indikator
Kinerja
Persentase
Hasil
Evaluasi
SAKIP
SKPD
Yang
Mendapatkan Nilai Baik (Minimal B) Pada evaluasi untuk SAKIP SKPD Tahun 2014 yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 : a.
21 SKPD mendapatkan nilai A
b.
7 SKPD yang mendapatkan nilai B
sehingga total SKPD yang mendapatkan nilai minimal B pada evaluasi SAKIP yang dilaksanakan pada tahun 2015 yaitu sebanyak 28 SKPD dari keseluruhan 37 SKPD di lingkup pemerintah Kota Mataram yang dievaluasi, realisasinya sebesar 76% sehingga capaian kinerjanya 152% dengan kategori sangat memuaskan. 3.
Indikator Kinerja Opini BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Opini yang diberikan BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 2014 yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang berarti capaian kinerja 100% terpenuhi dengan kategori sangat memuaskan.
14
Capaian kinerja rata-rata dari ketiga indikator kinerja sebagaimana tersebut di atas yaitu sebesar 100% menunjukkan bahwa sasaran strategis Inspektorat Kota Mataram Tahun 2015 telah tercapai. b.
Realisasi Kinerja Tahun 2015 serta Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir Sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat Kota Mataram Tahun 20112015, Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 disajikan pada Tabel di bawah ini : Tabel Realisasi Kinerja Tahun 2015 serta Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Meningkatnya akuntabilitas sistem pengawasan internal
Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan : a. BPK b.Inspektorat Kota Mataram Persentase hasil evaluasi SAKIP SKPD yang mendapat nilai baik (minimal B) Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun 2011 Realisasi Capaian Kinerja Kinerja
Tahun 2012 Realisasi Capaian Kinerja Kinerja
Tahun 2013 Realisasi Capaian Kinerja Kinerja
Tahun 2014 Realisasi Capaian Kinerja Kinerja
Tahun 2015 Realisasi Capaian Kinerja Kinerja
a.81,45% b.53,01%
a.100% b.100%
a.64,67% b.52,28%
a.100% b.100%
a.71,25% b.50,18%
a.100% b.100%
a.88,73% b.76,94%
a.100% b.100%
a.89,70% b.83,94%
a.100% b.100%
0
0
44%
100%
15%
100%
23%
100%
76%
100%
WDP
100%
WDP
100
WDP
100
WDP
100
WTP
100
Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015, Realisasi masing-masing Indikator kinerja dari Inspektorat Kota Mataram mendapatkan capaian kinerja 100% dengan katagori sangat memuaskan. Kecuali pada Tahun 2011, indikator persentase hasil evaluasi SAKIP SKPD yang mendapat nilai minimal B, tidak memiliki realisasi capaian kinerja atau kineja nol SKPD, karena pada Tahun 2011 Inspektorat Kota Mataram belum melaksanakan evaluasi SAKIP untuk SKPD di lingkup pemerintah Kota Mataram. Namun secara keseluruhan Tabel tersebut
15
menunjukkan bahwa Inspektorat Kota Mataram telah berhasil mencapai sasaran strategis yang direncanakan setiap tahunnya. c.
Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2015 dengan Target Jangka Menengah dalam RENSTRA 2011-2015 Sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat Kota Mataram Tahun 20112015, Realisasi Kinerja serta Target Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 (Periode Akhir Renstra) disajikan pada Tabel di bawah ini : Tabel Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2015 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra 2011-2015
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Meningkatnya akuntabilitas sistem pengawasan internal
Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan : a. BPK b.Inspektorat Kota Mataram Persentase hasil evaluasi SAKIP SKPD yang mendapat nilai baik ( minimal B) Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun 2011 Realisasi Target Kinerja Kinerja
Tahun 2012 Realisasi Target Kinerja Kinerja
Tahun 2013 Realisasi Target Kinerja Kinerja
Tahun 2014 Realisasi Target Kinerja Kinerja
Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Kinerja
a.81,45% b.53,01%
a.60% b.40%
a.64,67% b.52,28%
a.65% b.45%
a.71,25% b.50,18%
a.70% b.45%
a.88,73% b.76,94%
a.80% b.60%
a.89,70% b.83,94%
a.85% b.80%
0
0
44%
10%
15%
15%
23%
20%
76%
50%
WDP
WDP
WDP
WDP
WDP
WDP
WDP
WDP
WTP
WTP
Dari Tabel di atas, dapat dilihat bahwa Inspektorat Kota Mataram telah mencapai target jangka menengah (5 tahun) yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2011-2015 Inspektorat Kota Mataram, sesuai dengan tujuan yang ditetapkan yaitu peningkatan kinerja pengawasan. d.
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan Selama Tahun 2011 sampai dengan Tahun
2015, indikator kinerja yang
ditetapkan Inspektorat Kota Mataram mengalami peningkatan tetapi juga
16
sempat mengalami penurunan. Adapun penyebab dan solusi yang telah dilakukan sebagai berikut:
Penyebab Peningkatan/Penurunan : a.
Sumber Daya Manusia Terbatasnya sumber daya aparatur pengawasan yang berkualitas. Hal ini terlihat dari jumlah tenaga pemeriksa yang hanya berjumlah 25 orang yang sebagian besar belum memiliki pengetahuan teknis substantif.
b.
Sarana dan Prasarana Terbatasnya sarana dan prasarana berupa terbatasnya Peralatan Kerja dan Peralatan Operasional dalam menunjang pencapaian kinerja dalam hal ini kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Mataram.
c.
Regulasi/Peraturan Belum
adanya
regulasi
yang
mengatur
pelaksanaan
kegiatan
pengawasan pada Inspektorat Kota Mataram seperti Perda, Perwal, Pedoman
dan
Juklak
yang
menunjang
pelaksanaan
kegiatan
pengawasan. d.
Koordinasi Masih kurangnya koordinasi dengan SKPD, BPK RI Perwakilan NTB, BPKP Perwakilan NTB dan Inspektorat Provinsi NTB untuk mengatasi kendala-kendala
yang
dihadapi
dalam
pelaksanaan
kegiatan
pengawasan. e.
Faktor Eksternal Kurangnya komitmen dan inisiatif dari SKPD dalam merespon dan menindaklanjuti hasil kegiatan pengawasan.
17
Solusi : Langkah-langkah yang diambil oleh Inspektorat Kota Mataram dalam mengatasi penyebab di atas adalah sebagai berikut: 1.
Sumber Daya Manusia Dalam mengatasi keterbatasan sumber daya aparatur pengawasan yang berkualitas, Inspektorat Kota Mataram akan mengirim tenaga pemeriksa untuk mengikuti diklat substantif seperti diklat Reviu Atas Laporan Keuangan, Diklat Reviu RKA, Diklat Investigatif dan diklatdiklat substantif lainnya dalam paket diklat peningkatan kapabilitas APIP yang diselenggarakan oleh BPKP.
2.
Sarana dan Prasarana Dalam
mengatasi
terbatasnya
keterbatasan
Peralatan
Kerja
sarana
dan
dan
Peralatan
prasarana
berupa
Operasional
dalam
menunjang pencapaian kinerja, Inspektorat Kota Mataram akan melakukan inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana yang selanjutnya akan menganggarkan pengadaan peralatan kerja dan peralatan operasional tersebut. 3.
Regulasi/Peraturan Dalam mengatasi kurangnya regulasi yang mendukung pelaksanaan kegiatan
pengawasan,
mempersiapkan
Inspektorat
penyusunan
beberapa
Kota
Mataram
regulasi
seperti
sedang Perwal
mengenai Pedoman Umum Pengawasan, Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Juklak Evaluasi SAKIP. 4.
Koordinasi Dalam mengatasi kendala kurangnya koordinasi dengan SKPD, BPK RI Perwakilan NTB, BPKP Perwakilan NTB dan Inspektorat Provinsi NTB dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan, Inspektorat Kota Mataram akan meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan pihak-pihak tersebut.
18
5.
Faktor Eksternal Dalam mengatasi kurangnya komitmen dan inisiatif dari SKPD dalam merespon dan menindaklanjuti hasil kegiatan pengawasan. Inspektorat Kota Mataram akan meningkatkan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui perkembangan dari hasil kegiatan pengawasan.
e.
Analisis dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pencapaian sasaran strategis Inspektorat Kota Mataram tidak bisa dilepaskan dari aspek sumber daya yang dimiliki. Adapun sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dapat diuraikan sebagai berikut: 1.
Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia sebagai salah satu sumber utama dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Mataram adalah sebagamana tertera dalam tabel berikut : Tabel Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jabatan dan Golongan
No
Golongan
Uraian
I
II
III
IV
Jumlah
1
Inspektur
1
1
2
Sekretaris
1
1
3
Kasubbag
4
Inspektur Pembantu
3
3 4
4
10
9
19
4
6
2
12
4
19
17
40
Wilayah 5
Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD
6
Staf Jumlah
0
Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Inspektorat Kota Mataram menjadi Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD (Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah ) yaitu 7 orang Auditor dan 12 orang P2UPD dengan rincian sebagai berikut :
19
Tabel Jumlah Pejabat Auditor dan Pejabat P2UPD No
Uraian
Auditor
P2UPD
1
Ahli Madya
1
8
2
Ahli Muda
1
4
3
Ahli Pertama
5
0
Sementara itu Jumlah Obyek Pengawasan yang ada di Kota Mataram yaitu sebagai berikut : Tabel Obyek Pengawasan di Kota Mataram No
Uraian
Jumlah
1
Sekretariat Daerah
9
2
Sekretariat DPRD
1
3
Sekretariat Pengurus Korpri
1
4
Kantor
4
5
Badan
13
6
BLUD
1
7
Kecamatan
6
8
Kelurahan
50
9
Puskesmas
11
10
Pasar
19
11
SLTP
58
12
SLTA
173
13
SD
17
14
UPTD
26
Jumlah
400
Total pemeriksa yang melaksanakan kegiatan-kegiatan pengawasan berjumlah 25 orang dengan komposisi setiap tim minimal 3 orang yang terdiri dari Pengendali Teknis, Ketua Tim, dan Anggota Tim, kemudian jumlah Obyek Pengawasan sebanyak 400 obyek, berarti setiap tim dalam setiap tahunnya maksimal harus melaksanakan pengawasan 50 obyek
20
pengawasan, tentu saja hal ini sangat berat, karena itulah peningkatan jumlah tenaga pemeriksa sangat diperlukan. 2.
Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana yang masih dalam kondisi baik yang tersedia di Inspektorat Kota Mataram per 31 Desember 2015 yaitu sebagai berikut : Tabel Sarana dan Prasarana Inspektorat Kota Mataram No
Uraian
Jumlah (unit)
1
Mesin Absen
1
2
Rak Kayu
1
3
Filing Besi
4
4
Band Kas
1
5
Lemari Kaca
2
6
Papan Pengumuman
2
7
White Board
2
8
Alat Kantor Lain-Lain
1
9
Lemari Kayu
12
10
Rak Kayu
5
11
Kursi Besi
13
12
Meja rapat
11
13
Meja Tulis
29
14
Kursi Tamu
3
15
Kursi Putar
3
16
Kursi Biasa
10
17
Kursi Lipat
30
18
Meja Komputer
1
19
Lemari Es
1
20
AC Split
8
21
Kipas Angin
3
22
Televisi
4
23
Amplifier
1
21
24
Loudspeaker
2
25
Sound system
1
26
Microphone
1
27
Tustel
1
28
Alat Hiasan
26
29
Dispenser
3
30
Handy Cam
1
31
Alat Rumah Tangga Lain-lain
52
32
PC. Unit
31
33
Laptop
10
34
Note Book
5
35
Hard Disk
2
36
Printer
14
37
Peralatan Personal Komputer Lain-Lain
1
38
Meja Kerja Pejabat
16
39
Kursi Kerja Pejabat
18
40
Buffet Kayu
1
41
Profesional Sound System
1
42
Slide Projector
1
43
Layar Film
1
44
Switcher Manual
1
45
Wireless
3
46
Kendaraan Dinas Roda 4
2
47
Kendaraan Dinas Roda 4
15
Jumlah
357
Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana Inspektorat Kota Mataram sudah cukup menunjang berjalannya program yang direncanakan. Namun diharapkan untuk selanjutnya Pemerintah Kota Mataram dapat menambah jumlah kendaraan dinas mengingat kegiatan
22
pengawasan memiliki mobilitas yang tinggi. Selain itu juga Inspektorat Kota Mataram perlu melakukan penambahan peralatan kerja dan peralatan operasional melalui inventarisasi kebutuhan dan penganggaran di DPA. f.
Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Program/Kegiatan
yang
Menunjang
Keberhasilan
ataupun
Kegagalan
Pencapaian Pernyataan Kinerja sebagaimana tertera pada tabel berikut : Tujuan
Sasaran
Peningkatan kinerja pengawasan
Meningkatnya akuntabilitas sistem pengawasan internal
Indikator Sasaran Persentase penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan : a. BPK b. Inspektorat Kota Mataram Persentase hasil Evaluasi SAKIP SKPD yang mendapat nilai baik (minimal B) Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Program
Kegiatan
- Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
- Kegiatan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala - Kegiatan tindak lanjut hasil temuan dan pengawasan - Kegiatan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif - Kegiatan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah
Dari Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah tersebut dijabarkan menjadi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
1) Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala Kegiatan
ini
berupa
regular/komprehensif,
pengawasan
monitoring
dan
melalui
evaluasi,
serta
pemeriksaan pembinaan
23
sebagaimana yang direncanakan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) pada Tahun 2015 sebanyak 48 obyek pengawasan dan untuk Tahun 2014 adalah 60 obyek pengawasan. Realisasi pengawasan pada Tahun 2014 yaitu 76 obyek pengawasan dan 109 obyek pengawasan
untuk
Tahun
2015.
Selain
pemeriksaan
regular/komprehensif, kegiatan ini juga berupa Evaluasi SAKIP SKPD. Adapun Realisasi hasil pemeriksaan pada tahun 2015 dan 2014 serta hasil Evaluasi SAKIP SKPD dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel Rincian Realisasi Pengawasan Tahun 2014 dan Tahun 2015 Jenis Pengawasan
2014
2015
Komprehensif
66
6
Khusus
8
34
Pembinaan
-
38
Monitoring dan Evaluasi Jumlah
31 74
109
Tabel Hasil Evaluasi LAKIP Tahun 2014 dan Tahun 2015 TINGKAT AKUNTABILTAS
NO
KATAGORI
1
2
1. 2.
AA A
3.
B
4.
CC
5.
C
6.
D
INTERPRETASI
3 Memuaskan Sangat Baik Baik, perlu sedikit perbaikan Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar Kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar. JUMLAH
LAKIP SKPD TAHUN 2013 2014 SKPD % SKPD %
4
5
6
7
0 0
0 0
0 21
0 56,76
8
23,5
7
18,92
18
53
9
24,32
8
23,5
0
0
0
0
0
0
34
100
37
100
KET
8
24
Peningkatan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD lingkup Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015
dengan berpedoman pada
PERMENPAN dan RB Nomor 20 Tahun 2013 dapat tercapai karena halhal sebagai berikut : 1. Penyesuaian kriteria 2. Pembobotan penilaian 3. Penyesuaian interval nilai angka per kategori 4. Perbaikan kinerja pada SKPD lingkup Pemerintah Daerah Kota Mataram dalam tahun kerja 2014.
2) Tindak Lanjut Hasil Temuan dan Pengawasan Hal ini dilakukan untuk memantau/mengobservasi tindakan korektif yang telah ditempuh manajemen suatu instansi/satuan kerja terhadap adanya temuan penyimpangan dan pelanggaran atau untuk mengetahui keadaan akhir dari suatu temuan. Pelaksanaan lebih lanjut ini dilakukan bukan saja terhadap hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Mataram, melainkan juga hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan NTB. Indikator
mengenai
persentase
penyelesaian
tindak
lanjut
hasil
pemeriksaan BPK RI Perwakilan NTB dan Inspektorat Kota Mataram yang telah selesai ditindaklanjuti. Berikut adalah data temuan dari BPK RI Perwakilan NTB dan Inspektorat Kota Mataram selama Tahun 2014 dan 2015. N o 1
2
Instansi BPK
Inspektorat Kota
Penjelasan Tahun 2014 Jumlah Rekomendasi sampai dengan Tahun 2014 sebanyak 692 rekomendasi dan berhasil ditindaklanjuti sebanyak 614 rekomendasi Jumlah Rekomendasi sampai dengan Tahun 2014 sebanyak 2.244 rekomendasi, berhasil ditindaklanjuti sebanyak 1.683 rekomendasi
Penjelasan Tahun 2015 Jumlah Rekomendasi sampai dengan Tahun 2015 sebanyak 738 rekomendasi dan berhasil ditindaklanjuti sebanyak 662 rekomendasi Jumlah Rekomendasi sampai dengan Tahun 2015 sebanyak 1.993 rekomendasi, berhasil ditindaklanjuti sebanyak 1.673 rekomendasi
Persentase 2014 88,73
76.94
Persentas Selisih e 2015 89,70 0,97
83.94
7,00
25
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa peningkatan persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan NTB dan Inspektorat Kota Mataram tahun 2014 dan Tahun 2015 yang berhasil ditindak lanjuti.
3) Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif Kegiatan ini berupa kegiatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi Inspektorat dengan SKPD lingkup Kota Mataram dalam hal percepatan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme sesuai Inpres Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Pada akhir bulan Desember 2015, Inspektorat Kota Mataram telah mengundang seluruh SKPD lingkup Pemerintah Kota Mataram untuk mengikuti sosialisasi terkait percepatan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam hal ini Pemerintah Kota Mataram melalui Inspektorat Kota Mataram telah menjalin kerjasama pendampingan dengan BPKP Perwakilan NTB. Inspektorat juga telah melaksanakan koordinasi secara berjenjang yakni melaporkan dan mengkonsultasikan pelaksanaan pengawasan dengan para Asisten terkait, Sekretaris Daerah dan Kepala Daerah dalam hal ini Penjabat Walikota Mataram. Selain itu, Inspektorat Kota Mataram juga telah melakukan koordinasi dengan
Inspektorat
Provinsi
NTB
terkait
pelaksanaan
kegiatan
pengawasan dan penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kota Mataram.
4) Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah
Kota Mataram dan Laporan Keuangan SKPD
lingkup Kota Mataram. Reviu atas Laporan Keuangan dilaksanakan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah sehingga diharapkan Laporan
26
Keuangan Pemerintah Kota Mataram mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Opini Wajar Tanpa Pengecualian baru didapatkan oleh Pemerintah Kota Mataram pada Tahun 2015 ini untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014. 2. Realisasi Anggaran yang Terkait dengan Pencapaian Kinerja Sebagaimana tertuang dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Inspektorat sebesar Rp 5.777.026.445
Kota Mataram TA. 2015
terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp
3.121.670.047 dan Belanja Langsung sebesar 2.655.356.398 dengan persentase capaian anggaran sebesar 95,39%. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2015, berikut kami sajikan realisasi Anggaran dari Program Peningkatan Pengawasan Internal dan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah yang merupakan program utama Inspektorat Kota Mataram dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan beserta pencapaian target dan realisasi kegiatan tersebut.
27
Tabel Target dan Realisasi Anggaran Yang Terkait Dengan Pencapaian Kinerja Inspektorat Kota Mataram Tahun 2015 Program
Kegiatan
Peningkatan pengembangan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah
Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif Review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Target (Output) Pengawasan di 48 Obrik
Capaian (Output) Pengawasan di 109 Obrik
85% Untuk Tindak Lanjut BPK dan 80% untuk tindak lanjut Inspektorat Kota Mataram
89,70% Untuk Tindak Lanjut BPK dan 83,94% untuk tindak lanjut Inspektorat Kota Mataram 1 Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Laporan Hasil Review Laporan Keuangan 37 SKPD dan 1 LKPD Kota Mataram Kota Mataram
1 Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Laporan Hasil Review Laporan Keuangan 37 SKPD dan 1 LKPD Kota Mataram
Persentase (%) 100%
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
814.775.000
760.525.000
Persentase (%) 93,34
100%
267.105.100
218.755.100
81,90
100%
173.400.000
161.250.000
92,99
100%
32.630.000
32.630.000
100
1.287.910.100
1.173.160.100
91.09
Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja diperoleh dengan merealisasikan anggaran sebanyak 91,09% dari yang dianggarkan dengan pencapaian hasil kegiatan 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian kinerja diperoleh dengan penggunaan anggaran yang efisien. Untuk selanjutnya diharapkan pencapaian anggaran dapat 100%, sehingga untuk selanjutnya akan dilakukan penganggaran yang lebih akurat.
28
BAB IV PENUTUP Berdasarkan hasil pengukuran kinerja,
sasaran strategis tahun 2015 telah
dapat dicapai dengan sangat memuaskan. Dari hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja, disimpulkan bahwa 1 (satu) sasaran dan ketiga indikatornya yang merupakan Indikator Kinerja Utama dari Inspektorat Kota Mataram tercapai dengan kategori sangat memuaskan karena capaian kinerjanya mencapai 100%. Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa program pembangunan Inspektorat Kota Mataram secara umum dapat dilaksanakan dengan lancar dan baik yang mana capaian kinerja dapat direalisasikan 100% dan realisasi anggaran 91,09%. Keberhasilan yang dicapai Inspektorat Kota Mataram ini tidak terlepas upaya evaluasi dan koordinasi yang dilakukan secara intern, sektoral, maupun lintas sektor secara berkala. Dalam rangka peningkatan kinerja pada masa mendatang perlu secara terus menerus meningkatkan komitmen dari seluruh jajaran di lingkungan Inspektorat Kota Mataram agar mengoptimalkan langkah dan strategi untuk meminimalisir dan mengatasi permasalahan yang dihadapi.
29
30
31
32
