BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pajak merupakan sumber dana bagi pemerintah dalam rangka menjalankan roda pembangunan. Pajak bersumber dari masyarakat. Landasan hukum pemerintah dalam memungut pajak dari masyarakat, yaitu sebagai berikut: 1. Dalam UUD 1945 pasal 23-A disebutkan, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.” 2. Undang-Undang Perpajakan yang sudah disempurnakan (terbaru) mulai berlaku sejak 1 Januari 2001, yang meliputi: a. UU No. 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUTP). b. UU No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPh). c. UU No. 18 tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM). d. UU No. 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). e. UU No. 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP). f. UU No. 20 tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
2
Dalam setiap pemungutan pajak, harus diperhatikan prinsip-prinsip atau asasasas pemungutan pajak yang mengacu kepada prinsip pemungutan pajak. Prinsip pemungutan pajak tersebut, yaitu sebagai berikut: 1.
Prinsip keadilan (equity), artinya pajak yang dikenakan sebanding dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak.
2.
Prinsip kepastian (certainly), artinya pemungutan pajak dilakukan harus berdasarkan undang-undang, yaitu harus ada kejelasan, ketegasan, dan adanya jaminan hukum.
3.
Prinsip kelayakan (convience), artinya pemungutan pajak hendaknya tidak memberatkan wajib pajak sehingga wajib pajak merasa membayar pajak bukan sebagai paksaan namun sebagai kewajiban yang dilakukan dengan tulus.
4.
Prinsip ekonomi (economy), artinya biaya pemungutan dan pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak harus proporsional. Biaya pemungutan harus lebih rendah dari beban pajak yang harus dibayar.
Kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembai Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam menghitung, dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan . Arti kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan bersamaan akan menimbulkan upaya menghindarkan pajak, yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana Pajak ke kas negara.
3
Dengan visi menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen Perpajakan yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat, Direktorat Jendral Pajak menetapkan salah satu misinya, yaitu misi fiskal, adalah untuk menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Perpajakan. Seperti yang kita ketahui, Perpajakan di Indonesia salah satunya menerapkan sistem pemungutan dan pemotongan atas pajak yang terutang bagi pihak lain (Withholding Tax). Dalam menjalankan sistem Withholding Tax, Wajib Pajak diberikan kewajiban untuk memotong, menyetorkan dan melaporkan bukti pemotongan atas pajak dari pihak lain yang merupakan lawan transaksinya. Pada prakteknya, seringkali dijumpai perbedaan penafsiran ataupun kekeliruan dalam mengintepretasikan ketentuan perpajakan yang berujung pada kesalahan dalam melakukan penghitungan ataupun pemotongan pajak pihak lain tersebut. Jika terjadi kesalahan dalam pemungutan atau pemotongan pajak yang telah dilakukan oleh pihak lain (Wajib Pajak yang merupakan lawan transaksinya) tersebut.
Salah satu hak Wajib Pajak (WP)/Pembayar Pajak yang harus diperhatikan dan dipenuhi oleh otoritas pajak adalah mendapat pengembalian apabila terdapat kelebihan pembayaran pajak.Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak.
4
Berdasarkan latar belakang diatas penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul “Tata Cara Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak (Restitusi) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Teluk Betung.”
1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penulisan ini adalah: 1. Apa yang menyebabkan terjadinya lebih bayar pajak? 2. Bagaimana prosedur yang dilakukan untuk melakukan pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak? 3. Berapa banyak kasus pengembalian kelebihan pembayaran pajak selama tahun 2013 dan 2014 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Teluk Betung?
1.3 Batasan Masalah Mengingat keterbatasan waktu yang ada dan supaya permasalahan yang diteliti tidak terlalu meluas, maka laporan ini hanya dibatasi pada Prosedur Pengembalian Atas Lebih Bayar Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Teluk Betung periode 2013 dan 2014.
5
1.4 Tujuan dan Manfaat penulisan 1.4.1 Tujuan Penulisan Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan penulisan ini adalah: 1. Untuk menguraikan apa penyebab terjadinya lebih bayar pajak. 2. Untuk menjelaskan bagaimana prosedur yang harus dilakukan untuk mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pajak. 3. Menghitung berapa banyak kasus pengembalian kelebihan pembayaran pajak selama tahun 2013 dan 2014 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Teluk Betung. 1.4.2 Manfaat Penulisan Adapun mafaat penulisan antara lain dapat memberikan masukan bagi beberapa pihak adalah sebaga berikut: 1. Bagi Penulis Sebagai sarana untuk menambah ilmu dan wawasan dalam hal perpajakan dan mengaplikasikan teori-teori perpajakan selama kuliah, sehingga dapat diterapkan dalam Praktik Kerja Lapangan (PKL). 2. Bagi Universitas Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan sesuatu yang berharga bagi pihak Universitas dan juga sebagai bahan referensi dan penambahan wawasan bagi pembaca dan penulis.
6
1.5 Sistematika Penulisan Bagian sistematika ini mencakup uraian ringkas dari materi yang dibahas dalam laporan akhir ini. Laporan dibagi dalam beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut: BAB I
PENDAHULUAN Bab ini membahas keseluruhan isi laporan yang didalamnya terdapat latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan serta sistematika penulisan yang beupa uraian singkat mengenai bab-bab laporan akhir.
BAB II
LANDASAN TEORI Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai pengertian dan teoriteori tentang pajak, dan informasi umum tentang pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
BAB III METODE PENULISAN Pada bab ini membahas tentang cara atau metode pengumpulan data dan gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak (Pratama) Teluk Betung, sejarah, struktur organisasinya, visi dan misi serta motto Instansi.
7
BAB IV PEMBAHASAN Pada bab ini membahas tentang penyebab terjadinya lebih bayar pajak, prosedur yang harus dilakukan untuk mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, pengembalian pendahuluan kelebihan pajak kepada wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu, berapa banyak kasus pengembalian kelebihan pembayaran pajak selama tahun 2013 dan 2014 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Teluk Betung. BAB V PENUTUP Bab ini berisi simpulan dan saran dari penulis.
