BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Pajak digolongkan menjadi dua yaitu pajak untuk pemerintah pusat dan pajak untuk pemerintah daerah. Menurut Mardiasmo, (2002:5), Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku digunakan untuk membiayai penyelenggarakan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Berdasarkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) untuk tahun 2014 yang diterbitkan biro keuangan provinsi jawa tengah, bahwa target pendapatan dari sektor pajak adalah sebesar Rp 7.097.094.340.000 dari total target seluruh pendapatan daerah sebesar Rp 13.737.158.183.000. Sektor pajak masih jadi andalan dan penyumbang terbesar bagi pendapatan daerah. Dasar hukum pemungutan pajak daerah oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota diatur oleh UU No. 28 Tahun 2009. Di dalam UU No. 28 Tahun 2009 diatur secara lengkap jenis-jenis pajak yang termasuk di dalam kategori pajak daerah. Salah satu jenis pajak daerah yang diatur di dalam UU No. 28 Tahun 2009 adalah pajak air permukaan. Pajak air permukaan juga diatur di dalam Perda No. 4 Tahun 2013 pasal 23 (1) yang berbunyi “pengambilan dan pemanfaatan air permukaan dikenakan pajak air permukaan”. Air permukaan adalah semua air
yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. Pajak air permukaan semula bernama Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PPPABTAP) berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000. Tetapi berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009, PPPABTAP dipecah menjadi dua jenis pajak, yaitu pajak air permukaan dan pajak air bawah tanah. Pajak air permukaan termasuk sebagai pajak provinsi sedangkan pajak air bawah tanah ditetapkan sebagai pajak kabupaten/kota. Salah satu perusahaan yang terkena pajak air permukaan dan pajak air tanah adalah PT Pertamina (Persero) RU IV Cilacap. Dalam menjalankan operasi kilang dan sarana pendukungnya, maka PT Pertamina (Persero) membutuhkan kebutuhan utilities seperti steam, pembangkit listrik, air pendingin, air bersih, dll maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut PT Pertamina (Persero) RU IV Cilacap membutuhkan air untuk menjalankan steam, pembangkit listrik, mendinginkan CDU (Crude Destilation Unit), hydrant/springkle, air bersih untuk area kilang dan perumahan dinas, dll. Air ini diambil dari Sungai Donan yang berada di belakang kilang RU IV Cilacap sedangkan untuk air bersih diambil dari air bawah tanah. Apabila merujuk pada Perda Jawa Tengah No. 22 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi maka PT Pertamina (Persero) RU IV Cilacap dikenai Pajak Air Permukaan dan merujuk pada Perda Cilacap No. 18 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kabupaten maka PT Pertamina (Persero) RU IV Cilacap dikenai Pajak Air Tanah.
Berdasarkan
fakta
di
atas
penulis
tertarik
untuk
meneliti
dan
mengobservasi prosedur pelaksanaannya dan sistem penyelesaian yang berlaku di PT Pertamina (Persero) RU IV Cilacap terkait dengan pajak air permukaan dan pajak air tanah. Sehingga penulis mengangkat judul “SISTEM PENYELESAIAN PAJAK AIR PERMUKAAN DAN PAJAK AIR TANAH DI PT PERTAMINA (PERSERO) REFINERY UNIT IV CILACAP”. 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas dan agar pembahasan ini tidak melebar serta terarah maka penulis mengambil beberapa pokok masalah yang akan dibahas di dalam penelitian ini, yaitu : 1. Bagaimana sistem penyelesaian pajak air permukaan dan pajak air tanah di PT Pertamina (Persero) RU IV Cilacap? 2. Apa kelebihan dan kekurangan dalam sistem penyelesaian Pajak Air Permukaan dan Pajak Air Tanah di PT Pertamina (Persero) RU IV Cilacap? 1.3 Tujuan Penulisan Penulisan ini bertujuan untuk : 1. Untuk mengetahui sistem penyelesaian pajak air permukaan dan pajak air tanah di PT Pertamina (Persero) RU IV Cilacap. 2. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam sistem penyelesaian pajak air permukaan dan pajak air tanah di PT Pertamina (Persero) RU IV Cilacap.
1.4 Manfaat Penulisan Adapun manfaat yang diperoleh dari penulisan ini adalah sebagai berikut : 1. Bagi penulis Menambah wawasan dan pengetahuan baru bagi penulis mengenai sistem penyelesaian pajak air permukaan dan pajak air tanah di PT Pertamina (Persero) RU IV Cilacap. 2. Bagi Perguruan Tinggi Dapat dijadikan informasi dan referensi bagi mahasiswa tingkat di bawahnya dalam menyusun tugas akhir dengan tema yang berkaitan dengan penulisan ini dan dapat dijadikan arsip. 3. Bagi Perusahaan Penulisan tugas akhir ini bisa dijadikan bahan masukan bagi perusahaan terkait mengenai sistem penyelesaian pajak air permukaan dan pajak air tanah. 4. Bagi Pembaca Dapat memperluas wawasan dan pengetahuan bagi pembaca mengenai sistem penyelesaian pajak air permukaan dan pajak air tanah 1.5 Kerangka Penulisan Kerangka penulisan ini merupakan garis besar dalam penyusunan tugas akhir yang bertujuan agar memudahkan jalan pikiran dan memahami isi keseluruhan dari tugas akhir ini. Kerangka penulisan ini terdiri dari : 1. Bagian awal
a. Halaman Sampul b. Halaman Persetujuan c. Halaman Pernyataan Orisinalitas d. Halaman Kata Pengantar e. Halaman Daftar Isi f. Halaman Daftar Tabel g. Halaman Daftar Gambar/Grafik h. Halaman Intisari/Abstrak 2. Bagian Inti A. BAB I PENDAHULUAN a. Latar Belakang berisi bagian yang memuat informasi mengenai hal yang mendasari pengambilan topik tugas akhir dan mencakup alasan dipilihnya topik yang menjadi ide dasar penulisan. b. Rumusan Masalah berisi bagian intisari dari masalah yang mendasari pengambilan topik tugas akhir. c. Tujuan Penulisan berisi tujuan penulis melakukan penulisan yang mencakup hal-hal teknis penulisan tugas akhir. d. Manfaat Penulisan berisi manfaat dari ditulisnya tugas akhir ini yang didapatkan oleh penulis, universitas, dan pembaca. e. Kerangka Penulisan berisi penjelasan kerangka pikir penulisan secara umum yang akan ditulis dan dapat disertai dengan suatu skema alur pikir tugas akhir.
B. BAB II GAMBARAN UMUM PENULISAN a. Kondisi umum topik penulisan, bagian ini menjelaskan secara detail mengenai aktivitas umum dari topik penulisan. Termasuk di dalamnya adalah kondisi dahulu dan kondisi terkini dari topic penulisan. b. Tinjauan Pustaka, bagian ini merangkum secara umum tentang tulisan ilmiah yang terkait dengan topik penulisan. c. Metodologi, bagian ini menjelaskan secara detail mengenai cara yang akan digunakan dalam menganalisis topic penulisan. d. Jenis dan Sumber Data, bagian ini menjelaskan secara detail jenis data yang digunakan dalam penulisan. C. BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN a. Bagian ini mencakup seluruh analisis dalam tugas akhir, termasuk di dalamnya berisi tabel dan grafik hasil analisis. b. Bagian pembahasan berisi pembahasan mengenai hasil analisis yang didapatkan D. BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN Bagian ini merangkum hal yang menjadi pokok bahasan dalam tugas akhir, sedangkan saran bersifat tentatif yaitu dapat dimunculkan apabila ada saran yang bisa diberikan. 3. Bagian Akhir a. Daftar Pustaka/Referensi berisi seluruh bacaan ataupun referensi yang terkait dalam penyusunan tugas akhir.
b. Lampiran, berisi hal-hal yang dirasa perlu menjadi informasi dalam tugas akhir tetapi tidak perlu untuk dimunculkan pada bagian inti tugas akhir.
