BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penelitian Sumber penerimaan negara Indonesia yang paling potensial adalah penerimaan pajak. Penerimaan pajak akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Salah satu penerimaan pajak berasal dari Pajak Penghasilan (PPH). Pajak Penghasilan sendiri terbagi dua, yaitu Pajak Penghasilan yang berasal dari Badan dan Pajak Penghasilan yang berasal dari wajib pajak orang pribadi (Alena, 2011). Hal ini dapat kita lihat dari penerimaan pajak yang memegang porsi sekitar 70% dari seluruh rencana penerimaan Negara (Melindasari, 2014). Perkembangan realisasi APBN 2010-2012 dan proyeksinya dalam tahun 2013 dan 2014. Tabel 1.1 Perkembangan APBN, 2010-2014 (Triliun Rupiah) Uraian A. PENDAPATAN NEGARA
2010
2011
2012
2013
2014
(APBNP) (APBN)
995,3 1.210,6 1.338,1
1.502,0
1.667,1
992,2 1.205,3 1.332,3
1.497,5
1.665,8
1. Penerimaan perpajakan
723,3
873,9
980,5
1.148,4
1.280,4
2. Penerimaan Negara Bukan
268,9
331,5
351,8
349,2
385,4
1. Penerimaan Dalam Negeri
Pajak Sumber: Kementerian Keuangan (www.anggaran.depkeu.go.id)
1
2
Sejak tahun 1984 sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan sistem self assessment yang berbeda dengan sistem pemungutan pajak yang dipakai sebelumnya yaitu sistem official assessment. Sistem self assessment adalah sistem pemungutan pajakyang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Siti resmi dalam Ernawati & Purnomosidhi, 2009). Dengan sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak atas kewajiban perpajakannya guna mencapai target penerimaan pajak Negara. Salah satu faktor yang menyebabkan penerimaan pajak sulit tercapai yaitu kepatuhan wajib pajak yang rendah dibuktikan dengan adanya masyarakat selaku wajib pajak lupa, atau bahkan mungkin mengabaikan kewajibannya untuk membayar pajak, khususnya pajak penghasilan orang pribadi. Terlebih ditengah perubahan pandangan masyarakat terhadap seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, serta berbagai situasi yang muncul serta memberikan kesan negatif terkait masalah perpajakan (Fikri, 2012). Berdasarkan Laporan Rincian Penerimaan Perpajakan DJPb pada tahun 2013 realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 921,26 triliun dari target yang ditetapkan oleh pemerintah dalam APBNP sebesar Rp 1.148,4 trilun, atau hanya mencapai 80,22% dari target. Realisasi penerimaan pajak 2013 ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.
3
Menurut data yang dirilis BPS (2013) menunjukkan, dari sekitar 110,8 juta orang yang bekerja, baru 24,13 juta orang atau 21,7% persen yang terdaftar sebagai wajib pajak. Selanjutnya, dari jumlah wajib pajak yang terdaftar tersebut, yang membayar pajak hanya 670 ribu wajib pajak atau 2,7 persennya (Budi, 2014). Tabel 1.2 Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT PPh, 2010-2012 Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT PPh, 2010-2012 Uraian 2010 Jumlah WPOP yang terdaftar 16.880.649 Wajib Pajak Orang Pribadi 12.567.000 Terdaftar Wajib SPT Rasio Kepatuhan Penyampaian 61,28% SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Sumber: Laporan Tahunan Dirjen Pajak, 2012
2011 19.881.684
2012 22.131.323
16.104.163
16.632.890
54,72%
53,72%
Berdasarkan laporan tahunan kementerian keuangan RI Dirjen Pajak, pada tahun 2012 jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh sebanyak 22.131.323 wajib pajak, sedangkan penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun 2012 hanya mencapai 16.632.890. Pada 3 tahun tersebut mengalami penurunan berturut-turut pada rasio kepatuhan penyampaian SPT Wajib Pajak Orang Pribadi pada tahun 2010-2011 sebesar 6,56% dan pada 20112012 sebesar 1%. Berdasarkan hal tersebut di atas banyak faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Indonesia diantaranya yaitu sanksi administrasi berupa denda dan sanksi pidana (UU Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 perubahan ke 3 atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara
4
perpajakan). Berdasarkan Anwar (2013), Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Adanya sanksi pajak berupa denda maupun pidana diharapkan membuat wajib pajak berfikir dua kali bila ingin menunda atau bahkan melalaikan pembayaran kewajibannya. Melihat dari kejadian yang timbul belakangan ini mengenai kasus perpajakan seperti kasus di Magelang yaitu menurut kepala pelayanan KPP Pratama Joko Suranto masih ada sekitar 39,98% wajib pajak yang terlambat bahkan tidak melaporkan SPT Tahunannya. Mereka akan dikirimkan surat teguran, Surat Tagihan Pajak beserta lampiran denda (Suranto, 2014). Berdasarkan penelitian sebelumnya mengenai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Denpasar Timur yang dilakukan oleh Muliari dan Setiawan (2010), menunjukkan bahwa persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi, baik secara parsial maupun simultan. Komitmen merupakan tingkatan ketika wajib pajak secara sadar berkeinginan atas kehendaknya sendiri untuk merasa terlibat dengan misi otoritas pajak sebagai regulator. Sistem self assesment
dalam
praktiknya
sulit
dijalankan sesuai harapan, bahkan sering disalahgunakan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya wajib pajak yang dengan sengaja tidak patuh, kesadaran wajib pajak yang rendah, atau kombinasi dari keduanya, sehingga membuat wajib pajak
5
enggan untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak (Santi dan Zulaikha, 2012). Berdasarkan penelitian di Surabaya oleh Mangoting dan Sadjiarto (2013), menunjukkan bahwa postur motivasi berupa variabel commitment, capitulation, resistance dan disengagement secara parsial tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kepatuhan pajak. Dan variabel game playing secara parsial mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Faktor postur motivasi secara simultan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kepatuhan pajak. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah etika. Dalam penelitian Denny (2014), etika sebagai refleksi kita berpikir tentang apa yang dilakukan dan khususnya tentang apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Etika pajak (tax ethic) digambarkan sebagai salah satu kepercayaan yang timbul dari moral imperative seseorang yang harus jujur ketika berhadapan dengan pajak, berhubungan dengan perilaku membayar pajak. Penelitian Cahyonowati dkk (2012) dan Denny (2014), menunjukkan bahwa etika berpengaruh signifikan terhadap terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan Prabawa dan Noviari (2011), menunjukkan bahwa sikap wajib pajak orang pribadi dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian Santi dan Zulaikha (2012) mengemukakan bahwa kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan, sanksi denda, dan sikap fiskus
6
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, baik secara parsial dan simultan. Penelitian yang dilakukan oleh Melindasari (2014), menunjukkan bahwa norma moral, tingkat pemahaman, pemeriksaan, dan keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan secara parsial norma moral dan keadilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sedangkan tingkat pemahaman dan pemeriksaan berpengaruh. Pada penelitian Denny (2014) menunjukkan bahwa moral, etika dan persepsi tentang pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sedangkan pendidikan tidak berpengaruh, dan secara simultan moral, etika, persepsi tentang pajak dan pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tusubira dan Nkote (2013) menunjukkan bahwa norma sosial dan moral wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian lain mengenai kepatuhan pajak, diantaranya dapat dilihat dari sisi psikologi kecerdasan spiritual wajib pajak. Berdasarkan penelitian Nurul Ghania (2010) kecerdasan spiritual terkait dengan atribut-atribut pribadi individual, termasuk nilai-nilai komitmen, moral dan etika lainnya.
Hal ini
merupakan faktor internal yang mempengaruhi wajib pajak dalam menghadapi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ulang untuk menguji hubungan variabel guna menarik kesimpulan dan mendapatkan bukti empiris. Perbedaan pertama dari penelitian sebelumnya yaitu
7
perbedaan waktu, penelitian ini dilakukan pada tahun 2014. Perbedaan kedua yaitu tempat penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Jakarta Kembangan. Dan perbedaan ketiga dari penelitian ini adalah variabel yang diuji. Peneliti mencoba menggabungkan variabel-variabel dari penelitian sebelumnya. Maka penelitian ini berjudul “PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, KOMITMEN, ETIKA, SIKAP DAN MORAL WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG
PRIBADI
(Survey
Pada
KPP
Pratama
Jakarta
Kembangan)”
B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian dalam latar belakang studi tersebut, permasalahan yang dapat diangkat dalam kaitannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah sebagai berikut: 1. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi? 2. Apakah komitmen wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi? 3. Apakah etika wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi? 4. Apakah sikap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
8
5. Apakah moral wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
C. Tujuan Penelitian dan Kontribusi Penelitian 1. Tujuan Penelitian Berdasarkan uraian dalam latar belakang studi dan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: a. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. b. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh komitmen wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. c. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh etika wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. d. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. e. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh moral wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 2. Kontribusi Penelitian Berdasarkan uraian dalam latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan studi, maka diharapkan studi ini dapat memberikan kontribusi sebagai berikut: a. Kontribusi Praktik
9
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan atau wawasan baru mengenai riset di bidang perpajakan terutama berkaitan dengan teori kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. b. Kontribusi Kebijakan Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kebijakan bagi pemerintah sebagai dasar pengambilan keputusan atau kebijakan di bidang perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan.
