BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Sebagian besar penerimaan Negara Republik Indonesia bersumber dari pajak, baik pajak pusat maupun pajak daerah, ini terbukti pada tahun 2014 pajak menyumbang Rp. 1.310.219.000.000.000 dari pendapatan negara keseluruhan sebesar Rp. 1.662.509.000.000.000 (statistik pendapatan negara departemen keuangan tahun 2014). Oleh karena itu pemerintah terus berusaha menggenjot dan menaikkan target penerimaan pajak dari tahun ke tahun, hal ini dimaksudkan agar program-program pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan
untuk
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat
dapat
ditingkatkan juga. Pajak penghasilan merupakan pajak yang memberikan kontribusi yang besar untuk kas negara. Kontribusi penerimaan pajak penghasilan tahun 2014 sebesar Rp. 591.621.000.000.000 dari jumlah penerimaan pajak sebesar Rp. 1.310.219.000.000.000 (statistik departemen keuangan tentang pendapatan negara tahun 2014). Sebagai salah satu pengguna laporan keuangan pemerintah memerlukan informasi dari laporan keuangan perusahaan salah satunya adalah untuk kepentingan perpajakan, sebab dengan sistem pemungutan pajak yang kita anut sekarang yaitu sistem self assessment, Wajib Pajak (perusahaan) diberi kewenangan penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporakan pajak yang terutang. Cara perhitungan pajak yang digunakan suatu perusahaan dilihat
1
dari peredaran bruto perusahaan tersebut, apabila peredaran brutonya di bawah 4,8 Miliar maka perhitungan pajaknya dikenakan PPh final dan apabila melebihi 4,8 Miliar maka perhitungan pajaknya menggunakan skema biasa dikenakan tarif pasal 31 E. Dasar penghitungan besarnya pajak terutang demgan skema biasa adalah dari laba bersih fiskal sebelum pajak yang terdapat dalam laporan keuangan fiskal perusahaan. Besar kecilnya laba fiskal perusahaan dalam laporan laba/rugi fiskal menentukan seberapa besar pajak yang harus dibayar. Namun besarnya laba/rugi perusahaan yang tercantum pada laporan laba/rugi komersial perusahaan memiliki perbedaan pengakuan penghasilan atau biaya menurut peraturan perundang-undangan pajak. Akibat perbedaan pengakuan tersebut, perusahaan perlu melakukan koreksi laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal. Saat proses koreksi tersebut perusahaan melakukan koreksi fiskal yaitu proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai untuk menghitung pajak terutang perusahaan. Pajak terutang yang wajib dibayar pada akhir tahun dikurangkan dengan pajak yang dipotong dan/atau dipungut oleh pihak lain (PPh Pasal 21, 22, 23) serta penghasilan yang dibayar atau terutang diluar negeri (PPh Pasal 24) yang dapat dikreditkan, kemudian dibagi 12 bulan atau jumlah bagian tahun pajak, merupakan angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar tiap bulan untuk tahun pajak berikutnya. PPh Pasal 25 dimaksudkan untuk meringankan beban Wajib Pajak dalam membayar pajak terutang. Angsuran PPh Pasal 25 dapat dijadikan
2
kredit pajak terhadap hutang pajak penghasilan terhutang Wajib Pajak pada akhir tahun. CV. X pada tahun 2014 belum melakukan koreksi terhadap laporan keuangan badan komersial, menghitung pajak terutang dan menghitung angsuran pajak PPh 25 tahun 2014. Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka pokok permasalahan yang diajukan adalah “Bagaimana perhitungan koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial perusahaan dan angsuran pajak penghasilan pasal 25 tahun berikutnya?” 1.2 Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Mengetahui bagaimana proses perhitungan koreksi fiskal suatu laporan keuangan perusahaan untuk menghitung PPh terutang yang harus dibayar berdasarkan undang-undang yang berlaku. 2) Menghitung angsuran PPh Pasal 25 tiap bulan yang harus dibayar tahun berikutnya. 1.3 Kegunaan Penelitian Laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktis bagi pihak-pihak yang terkait. 1) Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah kajian dan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang perpajakan. Serta diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk membantu mengetahui atau mempelajari masalah perpajakan yang terkait dengan penelitian ini.
3
2) Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi wajib pajak yang menemui masalah yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai referensi atau pedoman sehingga dapat membantu dalam penyelesaian masalah yang terkait dengan koreksi fiskal. 1.4 Sistematika Penelitian Untuk lebih jelas dan terarahnya penyusunan penulisan ini, maka disajikan pokok-pokok pembahasan yang dibagi menjadi lima bab yang masing-masing mengandung pembahasan dengan rincian sebagai berikut: Bab I
Pendahuluan Menguraikan tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.
Bab II
Kajian Pustaka Bab ini menguraikan mengenai landasan teori menurut ahli tentang pengertian pajak, fungsi pajak, pengelompokan pajak, sistem pemungutan pajak, biaya, penghasilan yang dikenakan pajak, Surat Pemberitahuan (SPT), Pajak Penghasilan (PPh), Subjek Pajak Penghasilan dan Wajib Pajak, Objek Pajak Penghasilan, tarif penghasilan kena pajak, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Koreksi Fiskal.
4
Bab III
Metode Penelitian Menguraikan
tentang
lokasi
penelitian,
objek
penelitian,
identifikasi variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta teknik analisis data. Bab IV
Pembahasan Hasil Penelitian Merupakan deskripsi dari hasil penelitian yang sudah dilakukan serta pembahasan hasil penelitian tersebut.
Bab V
Simpulan dan Saran Merupakan bab penutup yakni menyimpulkan mengenai bab-bab yang telah diuraikan sebelumnya dengan disertai alasan-alasan.
5
