BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Peranan dan kontribusi pajak kini semakin diperhitungkan sebagai tulang
punggung pembiayaan nasional. Pajak merupakan pengalihan sumber dana dari sektor swasta ke sektor pemerintah yang bertujuan agar mendistribusikan penghasilan dan kekayaan masyarakat yang berpenghasilan tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih meluas dan kompleks seperti pemenuhan kebutuhan pangan melalui pengembangan pertanian, pemenuhan kebutuhan sandang melalui pendirian industri tekstil, kebutuhan papan dengan membangun rumah murah/rumah bersubsidi, sarana jalan untuk transportasi, pemeliharaan kesehatan melalui puskesmas dan mencerdaskan bangsa melalui pendidikan. Pajak sebagai sumber dana utama dalam pelaksanaan programprogram pembangunan secara gradual diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga dan perluasan kesempatan kerja. Pajak merupakan iuran yang dapat dipaksakan dan sifatnya tidak secara sukarela. Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dapat dikenakan tindakan hukum oleh pemerintah berdasarkan undang-undang seperti menerima surat paksa, sita dan lelang maupun sanksi-sanksi pidana. Disamping itu, pembayaran pajak juga tidak memberi kontribusi/imbalan balas jasa langsung oleh pemerintah sehingga dianggap beban oleh perusahaan atas pengeluarannya. Pajak akan mengurangi laba bersih perusahaan dan memperkecil kemampuan perusahaan untuk membayar dividen kas kepada pemegang saham.
1
Universitas Sumatera Utara
Pada dasarnya, tidak seorangpun senang membayar pajak. AsumsiYudkin menyatakan bahwa wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak terutang sekecil mungkin, sepanjang hal itu dimungkinkan oleh undang-undang dan wajib pajak cenderung menyelundupkan pajak (tax evasion)(Pohan, 2011:3) .Saat ini pemungutan pajak di Indonesia menganut Self Assessment System, yaitu ketetapan pajak yang ditetapkan oleh wajib pajak sendiri dalam Surat Pemberitahuan (SPT) dimana wajib pajak dibebankan untuk menghitung dasar pengenaan pajaknya, mengalkulasi
jumlah
pajak
yang
terutang
dan
melunasi
pajak
yang
terutang/mengangsur jumlah pajak yang terutang. Dengan diberlakukannya Self Assesment System, wajib pajak memperoleh kesempatan yang luas untuk mengelola kewajiban perpajakannya dalam rangka meningkatkan efisiensi dan nilai perusahaan maupun melakukan penyelundupan baik secara unilateral dan bilateral. Pengelolaan kewajiban pajak tersebut sering diasosiasikan dengan suatu elemen manajemen dalam suatu perusahaan yang disebut manajemen pajak (tax management).Manajemen pajak merupakan suatu proses pengambilan langkah yang legal untuk mencapai efisiensi dan efektifitas dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi perusahaan dalam artian peningkatan laba atau penghasilan. Tindakan manajemen
pajakmeliputi
proses
perencanaan,
pengorganisasian
dan
pengendalian perpajakan akan menghemat kas keluar, mengatur aliran kas masuk dan keluar (cash flow) kerena estimasi kebutuhan kas untuk pajak dapat
2
Universitas Sumatera Utara
ditentukan sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat. (Pohan, 2011:11). Pada tahun 2011 terdapat perusahaan multinasional yang pernah melakukan skandal perpajakan. Pertama, kasus franchisor kedai kopi asal Amerika Serikat (AS) yaitu Starbucks Corporation menyatakan rugi pada laporan keuangannya sebesar 112 juta pounds selama tahun 2008-2010. Laporan Starbucks Corporation dibuat seolah-olah rugi sehingga tidak membayar PPh (pajak penghasilan) badan pada tahun 2011. Padahal dalam laporan ke investor, Starbucks Corporation menyatakan omset senilai 1,2 milyar pounds selama tahun 2008-2010. Kedua, kasus perusahaan internet search engine Google Corporation yang berbasis di Amerika Serikat (AS) melaporkan pendapatan 398 juta pounds pada tahun 2011, tetapi hanya membayar pajak 6 juta pounds. Keuntungan perusahaan cabang Inggris ditransfer ke cabang yang berada di Irlandia, Belanda dan Bermuda. Selain perusahaan multinasional, kasus perpajakan juga terjadi di perusahaan publik Indonesia. Pada awal bulan 2015, Direktorat Jendral Pajak menemukan komisaris perusahaan farmasi PT. Indofarma, Tbk diduga menyalahgunakan nomor wajib pajak (NPWP) PT. Indofarma Tbk dengan menerbitkan faktur pajak secara tidak sah. Penerbitan faktur pajak tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya dan tidak disertai penyerahan barang dan uang menyebabkan negara dirugikan sebesar Rp 1.065.340.000. Kasus pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ini mengindikasi bahwa kurangnya penerapan pengelolaan perusahaan yang mengindikasi tindakan manajemen sebagai agen mementingkan diri sendiri dan mengabaikan kepentingan pemegang saham sebagai prinsipal.
3
Universitas Sumatera Utara
Masalah agensi timbul karena asimetri informasi akibat pemisahaan kepemilikan dan manajemen perusahaan yang dapat memberikan celah bagi manajemen untuk melakukan tindakan oportunis (moral hazard). Untuk mengurangi konflik akibat masalah agensi tersebut, salah satunya dengan cara pemberian kompensasi yang tepat bagi para manajer. Adapun kompensasi bertujuan untuk menyelaraskan tujuan pengelola perusahaan dengan tujuan pemilik perusahaan, serta memotivasi pengelola dan penasihat perusahaan. Hal ini dilakukan agar memberikan usaha yang terbaik demi mencapai keuntungan yang maksimal. Dewan komisaris merupakan inti dalam corporate governanceyang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas.Jensen danMeckling (1976) menyatakan bahwa dewan komisaris sebagai principal atau pemilik bertugas untuk mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan direksi, sehubungan dengan perilaku oportunistik mereka.Posisi dewan komisaris sebagai wakil atas pemegang sahamakan mengutamakan kepentingan
pemegang
saham,
yaitu
dengan
memaksimalkan
kekayaan
perusahaan yang nilainya dipengaruhi oleh pajak (Sabli, 2012). Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris, yang bekerja secara kolektif dan bertujuan membantu dewan komisaris untuk memenuhi tanggungjawab dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh (FCGI). Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: Kep-117/M-MBU/2002 menjelaskan bahwa tujuan komite audit adalah membantu dewan komisaris atau dewan pengawas
4
Universitas Sumatera Utara
dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan internal. Dewan komisaris dan komite audit berperan untuk mengurangi manipulasi laporan keuangan, bahkan mencegah kecurangan-kecurangan lainnya yang dapat terjadi di dalam perusahaan. Penelitian sebelumnya yang membahas mengenai pengaruh corporate governance terhadap manajemen pajak antara lain Minnick dan Noga (2010), Salbi (2012), Irawan dan Aria (2012), Meilinda dan Cahyonowati (2012) serta Habibi (2015). Penelitian Irawan dan Aria (2012) menunjukkan bahwa corporate governance mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pembayaran pajak perusahaan. Berbeda dengan penelitian Salbi (2012) yang menyimpulkan bahwa corporate governance mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan pada perencanaan pajak perusahaan. Selain corporate governance, jumlah kompensasi yang diberikan kepada direksi juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi manajemen pajak, hal ini didukung oleh penelitian Irawan dan Aria (2012) yang menunjukkan bahwa tingkat kompensasi direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembayaran pajak perusahaan. Berbeda dengan penelitian Minnick dan Noga (2010) serta Habibi (2015) yang mengungkapkan bahwa kompensasi direksi yang tinggi menyebabkan penurunan terhadap pembayaran pajak perusahaan melalui Cash Effective Tax Rate (CETR), sedangkan penelitian Meilinda dan Cahyonowati (2012) menyatakan bahwa kompensasi memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Generally Accepted Accounting PrinciplesEffective Tax Rate (GAAP ETR) dan Cash Effective Tax Rate (CETR).
5
Universitas Sumatera Utara
Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat perbedaan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Oleh sebab itu penulis termotivasi untuk melakukan penelitian secara lebih lanjut. Penelitian ini berpedoman pada penelitian Irawan dan Aria (2012). Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel yang akan diteliti, yaitu dewan komisaris dan komite audit pada karakteristik corporate governance. Dalam hal ini, komite audit merupakan variabel yang jarang diteliti dan disarankan untuk diuji oleh peneliti-peneliti sebelumnya, sehingga semakin memotivasi penulis untuk menguji variabel komite audit. Perbedaan yang lain adalah menggunakan data laporan tahunan perusahaan manufaktur periode 2012-2014. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membuat judul “Pengaruh Dewan Komisaris, Komite Audit, Jumlah Kompensasi Dewan Komisaris Serta Dewan Direksi Terhadap Manajemen Pajak Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”.
1.2
Rumusan Masalah Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang akan dikemukakan dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen pajak ini adalah sebagai berikut : 1.Apakah dewan komisaris secara parsial berpengaruh terhadap manajemen pajak ? 2. Apakah komite audit secara parsial berpengaruh terhadap manajemen pajak ?
6
Universitas Sumatera Utara
3. Apakah jumlah kompensasi dewan komisaris serta dewan direksi secara parsial berpengaruhterhadap manajemen pajak? 4. Apakah dewan komisaris, komite audit dan jumlah kompensasi dewan komisaris serta dewan direksi secara simultan berpengaruh terhadap manajemen pajak?
1.3Tujuan Penelitian Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris secara parsial terhadap manajemen pajak. 2. Untuk mengetahui pengaruh komite audit secara parsial terhadap manajemen pajak. 3. Untuk mengetahui pengaruh jumlah kompensasi dewan komisaris serta dewan direksi secara parsial terhadap manajemen pajak. 4. Untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris, komite audit dan jumlah kompensasi dewan komisaris serta dewan direksi secara simultan terhadap manajemen pajak.
1.4Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi : 1. Bagi Peneliti
7
Universitas Sumatera Utara
Penelitian ini menambah pengetahuan peneliti mengenai dewan komisaris, komite audit dan jumlah kompensasi dewan komisaris serta dewan direksi terhadap manajemen pajak pada perusahaan. 2.Bagi Perusahaan Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai panduan bagi perusahaan dalam melakukan manajemen pajak secara baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku. 3. Bagi Calon Investor Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi para investor dalam melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. 4. Bagi Pemegang Saham Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para pemegang saham perusahaan-perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini terkait saham yang telah ditanamkan kepada perusahaan. 5. Bagi Peneliti Selanjutnya Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi para peneliti lainnya yang ingin mengetahui lebih mendalam mengenai dewan komisaris, komite audit dan jumlah kompensasi dewan komisaris serta dewan direksi terhadap manajemen pajak yang dilakukan oleh wajib pajak badan.
8
Universitas Sumatera Utara
