BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Keberhasilan suatu bangsa dalam pembangunan nasional sangat di tentukan oleh kemampuan bangsa untuk dapat memajukan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan dana untuk pembiayaan pembangunan guna mencapai tujuan yang di inginkan.Usaha untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya adalah melalui pajak. Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik penerimaan langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Sistem perpajakan selalu mengalami perubahan dari masa kemasa seusuai dengan perkembangan masyarakat dan Negara, baik dibidang kenegaraan maupun bidang social dan ekonomi. Salah satu aspek penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional selain dari aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainya adalah ketersediaan dana pembangunan baik yang dipeoleh dari sumber-sumber pajak maupun non pajak. Pentingnya pajak tersebut untuk pembiayaan pembangunan, hal ini tidak lain karena warga negara sebagai manusia biasa selain mempunyai kebutuhan seharihari selain sandang dan pangan, juga membutuhkan sarana dan prasarana, seperti jalan untuk transportasi, taman untuk hiburan atau rekreasi, bahakan keinginan untuk merasa aman dan terlindungi. Sarana dan prasarana berupa fasilitas umum
1
2
tersebut hanya pemerintah yang bertanggungjawab untuk memenuhinya (Mokamat:2009) Berdasarkan kewenangan pemungutannya, di Indonesia pajak dapat dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang pemungutan dan pengelolaanya dilakukan oleh Pemerintah pusat. Sedangkan Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak pusat yang objeknya berada di daerah. Hasil penerimaan PBB merupakan penerimaan Negara dalam hal ini Pemerintah Pusat dan di setor sepenuhnya ke rekening Kas Negara. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Dana Bagi hasil dengan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan akan dibagi untuk Pemerintah Pusat dan Daerah dengan rincian sebagai berikut: 1. 90% (sembilan puluh persen) untuk Daerah 2. 10% (sepuluh persen) untuk Pusat Jumlah 90% bagian daerah dibagi dengan rinci sebagai berikut: a. 16,2% (enam belas koma dua persen) untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi
3
b. 64,8% ( enam puluh empat koma delapan persen) untuk daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten /Kota c. 9% (sembilan persen) untuk biaya pemungutan yang dibagikan kepada Direktorat Jendral Pajak dan Daerah Jumlah 10% dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, bagian Pemerintah Pusat dibagikan kepada seluruh daerah Kabupaten/Kota yang didasarkan realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan dengan rincian sebagai berikut: a. 65% (enam puluh lima persen) dibagikan secara merata kepada seluruh daerah Kabupaten/Kota b. 35% (tiga puluh lima persen) dibagikan sebagai insentif kepada daerah Kabupaten/Kota yang realisasi tahun sebelumya mencapai /melampaui rencana penerimaan sektor tertentu. Sejak tahun 2011 penarikan PBB dilimpahkan dari Pemerintah pusat ke Pemerintah kota sesuai dengan peraturan bersama Menteri Keuangan dan Menteri dalam Negeri nomor 213/pmk.07/2010, nomor : 58 tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB Perdesaan – Perkotaan sebagai Pajak Daerah. (Rahman:2011:41) Pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak daerah sesuai dengan Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah bertujuan untuk Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, Memberikan peluang baru kepada
4
daerah untuk mengenakan pungutan baru menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah, Memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi dengan memperluas basis pajak daerah, Memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak daerah, dan menyerahkan fungsi pajak sebagai instrument penganggaran dan pengaturan pada daerah. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Distribusi Daerah, Pemerintah Daerah kini mempunyai tambahan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari Pajak Daerah, sehingga saat ini Jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. ( www.pajak.go.id,2012) Seperti yang terjadi di Kota Surabaya ini terdapat kasus penunggakan PBB diseluruh kecamatan di Kota Surabaya. Menurut seputar Indonesia Pemerintah Pusat mewariskan tunggakan PBB kepada Pemerintah Kota yang jumlahnya cukup besar yaitu sebesar Rp511 Milliar. Jumlah tunggakan tersebut berasal dari seluruh kecamatan di Kota Surabaya. Sesuai data tunggakan PBB dari tahun 2000-2009 dalam kurun waktu 10 tahun terakhir berhasil di himpun tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan terbesar ada di lima kecamatan di Surabaya yaitu Kecamatan Sukolilo sebesar Rp48 Milliar, Kecamatan Dukuh Pakis sebesar Rp39 Milliar, Kecamatan Sambikerep sebesar Rp38 Milliar, Kecamatan Mulyorejo sebesar Rp31 Milliar dan Kecamatan Lakarsantri sebesar Rp26 Milliar. Kemudian sisa tunggakan PBB lainnya tersebar di 26 kecamatan di Surabaya.
5
Tunggakan dengan jumlah yang terkecil ada pada kecamatan Bulak yaitu Rp4 Milliar (data komisi B DPRD dan DPPK Pemkot Surabaya). Adanya kasus penunggakan pembayaran PBB di Kota Surabaya pastinya membuat target penerimaan pajak daerah yang bersal dari pemungutan pajak bumi dan bangunan menjadi tidak tercapai. Pemerintah Kota Surabaya sebagai yang berwenang dalam melakukan pemungutan PBB tentu memiliki strategi dalam melakukan pemungutan pajak agar dapat mencapai target yang telah di tetapkan. Atas dasar latar belakang yang sudah di sampaikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Strategi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Realisasi Target Penerimaan dari tahun 2009-2012” agar dapat mengetahui strategi apa yang di gunakan dalam pemungutan PBB di Kota Surabaya, serta mengetahui kendala-kendala apa saja yang menyebabkan masyarakat tidak membayar PBB dan akan menganalisis tentang kesesuaian target penerimaan dan hasil realisasi penerimaannya. 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 1.
Bagaimana tata cara dan strategi Pemerintah Kota Surabaya selaku pihak yang berwenang dalam penarikan pemungutan PBB serta melakukan penagihan penunggakan pajak?
2. Apa yang menjadi kendala dan alasan yang membuat masyarakat tidak membayar PBB serta pembenahan seperti apa yang akan dilakukan oleh
6
Pemerintah Kota Surabaya dalam memperlancar pemungutan PBB yang sebagai salah satu sumber pendapatan daerah? 3. Apakah ada kesesuaian target penerimaan PBB dengan hasil realisasi penerimaan dari tahun 2009-2012, apakah terjadi peningkatan atau penurunan realisasi target penerimaan PBB untuk setiap tahunnya? 4. Apakah strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya dalam melakukan pemungutan serta penagihan PBB selama ini sudah sesuai atau belum untuk mencapai target penerimaan sehingga memerlukan pembenahan yang lebih baik? 1.3 Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Untuk memahami dan mengetahui tata cara dan strategi Pemerintah Kota Surabaya selaku yang berwenang dalam penarikan pemungutan PBB serta melakukan penagihan pajak. b. Untuk mengetahui kendala dan alasan yang membuat masyarakat tidak membayar pajak serta mengetahui pembenahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam memperlancar pemungutan PBB yang sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. c. Untuk mengetahui kesesuaian antara target penerimaan PBB dengan hasil realisasi target penerimaan dari tahun 2009-2012, serta untuk mengetahui
7
terjadi peningkatan atau penurunan realisasi taget penerimaan PBB untuk setiap tahunnya d. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan Pemerintah kota Surabaya dalam melakukan pemungutan serta kesesuaian penagihan PBB dalam mencapai mencapai target penerimaan sehingga memerlukan pembenahan. 1.4 Manfaat Penelitian Berdasarkan tujuan penelitas di atas, maka manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Kontribusi Praktis Dengan penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan terhadap pentingnya dalam membayar Pajak, sehingga dapat menjadikan pembenahan sistem-sistem perpajakan terbaru dari masa ke masa 2. Kontribusi Teoritis Untuk menambah khasanah perpustakaan dan studi perbandingan sebagai landasan atau bahan informasi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang sama dimasa yang akan datang 3. Kontribusi Kebijakan Dengan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau evaluasi bagi pemerintah Kota Surabaya dalam mengambil kebijakan untuk kepentingan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah agar penerimaan dalam APBD juga meningkat guna membiayai pembangunan daerah khususnya penerimaan yang berasal dari PBB
8
1.5 Ruang Lingkup Penelitian Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, maka dalam penelitian ini pembahasan dibatasi hanya pada analisis strategi pemungutan saja.Obyek yang diteliti adalah “Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Keuangan” Kota Surabaya. Adapun periode penelitian mulai tahun 2009 sampai 2012.
