BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah Pembangunan merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan
bangsa dan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan dari suatu negara. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum tujuan bangsa Indonesia bahwa diantaranya yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam pelaksanaan pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah sasaran utama bagi negara-negara yang sedang berkembang. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses peningkatan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat, sehingga dengan semakin banyak barang dan jasa yang diproduksi, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat (Mirza, 2012). Pembangunan ekonomi dimaknai sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan, menanggulangi ketimpangan pendapatan dan penyediaan lapangan kerja. Salah satu indikator terpenting yang menggambarkan keberhasilan pembangunan ekonomi yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pada tahun 1990 The United Nations Development Programme (UNDP) merumuskan pembangunan manusia sebagai suatu peroses perluasan pilihan manusia dalam meningkatkan kesempatan mereka untuk memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, penghasilan, dan pekerjaan. Salah satu alat ukur atau indikator yang dapat dipakai untuk melihat perkembangan kualitas sumber daya manusia yang mampu membawa pada kondisi keberhasilan pembangunan yaitu Human
1
Development Indeks (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia. Indeks pembangunan manusia merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat dengan melihat tiga indikator yaitu indeks kesehatan, indeks pendidikan dan standar hidup yang layak. (Stanton, 2007). Paradigma pembangunan yang sedang berkembang saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang salah satunya diukur dengan pembangunan manusia, yang menjadikan pembangunan manusia sebagai tujuan akhir dari pertumbuhan ekonomi, dilihat dari tingkat kualitas hidup manusia (Anggraini dan Lutfhi, 2012). Salah satu tolak ukur yang digunakan dalam melihat kualitas sumber daya manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur melalui dimensi kesehatan yang diukur dengan angka harapan hidup, pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, standar hidup yang layak diukur dengan paritas daya beli ( BPS Provinsi Bali, 2012). Imas Permata (2014) menyatakan terdapat tiga indikator utama yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia, yaitu indikator kesehatan, tingkat pendidikan dan indikator ekonomi. Pengukuran ini menggunakan tiga dimensi dasar, yaitu: lamanya hidup, pendidikan, dan standar hidup yang layak. Ketiga unsur tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Selain itu, indeks pembangunan manusia juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti ketersediaan kesempatan kerja, yang pada gilirannya ditentukan oleh banyak faktor, terutama pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan kebijakan pemerintah. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukan oleh Paul Michael Romer dalam (Arsyad, 2010:91) yang dikenal dengan teori pertumbuhan endogen.
2
Menurut teori ini faktor-faktor utama penyebab terjadinya perbedaan tingkat pendapatan perkapita, karena adanya perbedaan mekanisme ahli pengetahuan, kapasitas investasi modal fiskal, modal insani, dan infrastruktur. Delavallade (2006) menyebutkan bahwa anggaran dalam bidang infrastruktur publik diharapkan mampu meningkatkan akses masyarakat dalam bidang kesejahteraan, sehingga akan terjadi efesiensi dan pada gilirannya akan meningkatkan pembangunan manusia. Pertumbuhan indeks pembangunan manusia Provinsi Bali selama 6 tahun mulai periode 2008-2013 menunjukan tren yang semakin meningkat terlihat pada data BPS Provinsi Bali, IPM Bali pada tahun 2008 sebesar 70,98 persen. pada tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 71,52 persen. pada tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 72,28 persen. pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 72,84 persen. pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebsar 73,49 persen. peningkatan juga terjadi pada tahun 2013 sebsar 74,11 persen ( BPS Provinsi Bali, 2014). Dilihat dari peningkatan indeks pembangunan manusia Provinsi Bali dapat diakatan mulai memperhatikan pembangunan manusianya. Rata-rata pertumbuhan indeks pembangunan manusia periode 2008-2013 pada kabupaten/kota di Provinsi Bali tertinggi dicapai oleh Kota Denpasar dengan rata-rata 78,20 persen sedangkan rata-rata pertumbuhan indeks pembangunan manusia terendah dicapai oleh Kabupaten Karangasem sebesar 66,88 persen (BPS Provinsi Bali, 2014). Berikut adalah data indeks pembangunan manusia pada kabupaten/kota di Provinsi Bali dapat dilihat pada tabel 1.1.
3
Tabel 1.1 Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2008 – 2013. IPM (%)
Kabupaten/ Kota
2008 2009 2010 2011 2012 2013 Rata-rata 72,02 Jembrana 72,45 72,69 73,18 73,62 74,29 73,04 73,73 74,26 74,57 Tabanan 75,24 75,55 76,19 74,92 74,12 74,49 75,02 Badung 75,35 75,69 76,37 75,17 72,00 72,43 72,73 Gianyar 73,43 74,49 75,02 73,35 69,66 Klungkung 70,19 70,54 71,02 71,76 72,25 70,90 69,72 Bangli 70,21 70,71 71,42 71,80 72,28 71,02 65,46 66,06 66,42 Karangasem 67,07 67,83 68,47 66,88 69,67 70,26 70,69 Buleleng 71,12 71,93 72,54 71,03 77,18 77,56 77,94 Denpasar 78,31 78,80 79,41 78,20 Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2014 (data diolah) Berdasarkan Tabel 1.1, IPM Provinsi Bali menurut kabupaten/kota dari tahun 2008-2013 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kota Denpasar menduduki peringkat tertinggi yaitu dengan pencapaian rata-rata 78,20 persen dan menunjukan pertumbuhan IPM tertinggi pada tahun 2013 sebesar 79,41 persen, sedangkan IPM terendah ditempati oleh Kabupaten Karangasem dengan rata-rata 66,88 persen dan menunjukan pertumbuhan IPM terendah pada tahun 2008 sebesar 65,46 persen. I Wayan Sumatra, S.T. dan Ketua DPRD I Gede Dana dalam (Bali Post, 2013) menyatakan rendahnya IPM Kabupaten Karangasem menunjukkan sumber daya manusia yang masih rendah, sebagai akibat rendahnya rata-rata lama belajar masyarakat, serta tingkat kesehatan yang rendah. Rendahnya tingkat pendidikan dan lama rata-rata belajar, terlihat dari banyaknya angka putus sekolah dan masih tingginya angka buta huruf, selain itu Pembangunan di Karangasem masih terfokus di kota Amlapura. Akibatnya jurang pendapatan antara si kaya dan si miskin semakin lebar terlihat dari indeks pembangunan
4
manusia Kabuapten Karangasem terendah di Bali dari sembilan kabupaten/kota . Berbeda dengan Kota Denpasar yang merupakan daerah maju yang memiliki tingkat IPM yang tinggi. Indeks pembangunan manusia kabupaten/kota Provinsi Bali mengindikasikan terjadinya ketimpangan yang akan menyebabkan terjadinya kesenjangan antar daerah. Kebijakan pemerintah yaitu dengan mengalokasikan dana dalam bentuk belanja modal dalam APBD diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dilihat dari tujuan belanja modal yaitu untuk penyediaan berbagai sarana dan prasarana fasilitas publik kepada masyarakat diharapkan dapat menjadi modal penunjang terlaksananya berbagai aktivitas ekonomi masyarakat. Menurut Halim (2002:72) belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang akan menambah aset atau kekayaan daerah, selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin, seperti biaya operasi dan biaya pemeliharaan. Belanja modal merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah yaitu meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yaitu dengan menyediakan fasilitas yang bersinggungan langsung dengan pelayanan publik. Menurut Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2005, tentang belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta modal fisik lainnya. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan investasi modal dalam bentuk aset yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainya. Semakin tinggi investasi modal diharapkan
5
mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik (Lilis Setyowati, 2012). Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa belanja modal sangat penting karena dapat membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan dapat meningkatkan pembangunan ekonomi. Manfaat belanja modal dapat membantu mewujudkan pembangunan ekonomi di setiap daerah sehingga infrastruktur lebih banyak tersedia, perusahaan semakin banyak dan semakin berkembang, taraf pendidikan semakin tinggi dan teknologi semakin meningkat. Tabel 1.2 menunjukan data belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. Tabel 1.2 Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2008– 2013. Kabupaten /Kota Jembrana Tabanan Badung Gianyar Klungkung Bangli Karangasem Buleleng Denpasar
2008 91,513,245 64,749,575 482,467,897 98,582,120 152,441,335 85,207,968 63,514,089 85,197,526 66,105,319
Belanja Modal (Ribu rupiah) 2009 2010 2011 2012 2013 Rata-rata 100,66,924 58,163,280 67,439,524 134,613,774 142,563,466 98,858,658 77,334,812 107,905,991 70,442,612 138,723,070 128,186,385 97,890,408 445,014,330 176,302,823 199,704,214 627,705,700 766,712,190 449,651,192 160,249,036 109,959,088 124,148,151 120,627,457 185,232,496 133,133,058 141,782,331 77,507,954 118,836,949 171,630,950 130,737,648 132,156,195 48,305,379 68,608,586 114,687,924 82,340,927 62,762,964 76,985,625 82,507,035 42,555,098 49,010,249 81,223,182 64,093,972 63,817,271 102,442,037 42,207,570 121,895,911 79,433,838 185,896,717 102,845,600 88,378,340 65,756,361 88,771,661 206,143,714 254,008,353 128,193,958
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2014 (data diolah) Berdasarkan Tabel 1.2 menunjukan data belanja modal periode 2008-2013 pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. Belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama kurun waktu enam tahun mengalami fluktuasi. Kontribusi realisasi APBD dalam bentuk belanja modal Kabupaten Badung menunjukkan rata-rata belanja modal tertinggi yaitu sebesar 449,651,192 ribu rupiah, sedangkan rata-rata Kabupaten Karangasem menunjukkan rata-rata belanja modal terendah yaitu sebesar 63,817,271 ribu rupiah. Pengeluaran pemerintah berupa alokasi belanja modal untuk penyediaan berbagai sarana dan prasarana fasilitas publik yang dapat menjadi aset tetap
6
daerah dan mempunyai nilai manfaat lebih satu tahun diharapkan dapat menjadi modal penunjang terlaksananya berbagai aktivitas ekonomi. Nikos (2009) menyatakan dalam hasil penelitian yang dilakukan yaitu pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur (urusan ekonomi dan pelayanan publik) dan hak milik perlindungan memberikan dampak positif pada pertumbuhan perkapita. Melalui peningkatan belanja modal APBD tersebut diharapkan menjadi faktor pendorong timbulnya berbagai investasi baru di daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk kegiatan produksi sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah (Kurniawan, 2010). Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Evsey Domar dan Roy Harrod atau lebih umum dikenal sebagai teori Harrod-Domar dimana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, diperlukan investasi-investasi baru tambahan sebagai stok modal (K) terhadap ouput total (Y) (Arsyad ,1999 : 66). Dalam penelitian ini dilihat melalui jumlah belanja modal pemerintah daerah dengan melihat pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan penelitian Pascual dan Alvares (1994) dengan hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan regresi dan teknik panel menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berhubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi di negara-negara Eropa. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan dari kegiatan perekonomian yang berdampak pada jumlah produksi barang dan jasa yang semakin bertambah sehingga kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi dapat tercapai melalui pelaksanaan otonomi daerah karena memberikan keleluasaan
7
kepada pemerintah daerah untuk mengurus, mengembangkan, dan menggali potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah diproksikan dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB yaitu total atas keseluruhan nilai barang dan jasa yang diperoleh dari seluruh kegiatan perekonomian yang dilakukan di daerah. Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah dihitung dengan PDRB atas dasar harga konstan 2000 (Prakarsa, 2014). Tabel 1.3 data laju pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan laju pertumbuhan PDRB pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. Tabel 1.3 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Periode 2008 – 2013. PDRB (%)
Kabupaten/
Rata-
2008 2009 2010 2011 2012 2013 rata Kota 5,05 Jembrana 4,82 4,57 5,61 5,90 5,38 5,22 5,22 Tabanan 5,44 5,68 5,82 5,91 6,03 5,68 6,91 Badung 6,39 6,48 6,69 7,30 6,41 6,69 5,90 Gianyar 5,93 6,04 6,76 6,79 6,43 6,28 5,07 Klungkung 4,92 5,43 5,81 6,03 5,71 5,49 4,02 Bangli 5,71 4,97 5,84 5,99 5,61 5,35 5,07 Karangasem 5,01 5,09 5,19 5,73 5,81 5,31 5,84 Buleleng 6,10 5,85 6,11 6,52 6,71 6,08 6,83 Denpasar 6,53 6,57 6,77 7,18 6,54 6,74 Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2014 (Data diolah). Tabel 1.3 menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi periode 2008-2013 pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. Selama kurun waktu 2008-2013 Kabupaten Badung menunjukan rata-rata pertumbuhan ekonomi yang tinggi yaitu sebesar 6,69 persen. Ditunjukkan pada tahun 2012 Kabupaten Badung pernah mencapai pertumbuhan ekonomi tertinggi mencapai 7,30 persen, sedangkan rata-rata
8
pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada Kabupaten Jembrana yaitu sebesar 5,22 persen. Ditunjukkan pada tahun 2013 Kabupaten jembrana mencapai 5,38 persen. Dapat dilihat pula keadaan pertumbuhan ekonomi yang mengalami ketidak tentuan dari tabel 1.3 terjadi fluktuasi di setiap daerah di Provinsi Bali dengan keadaan yang tidak menentu akan susah melihat pertumbuhan ekonomi kedepannya. Menurut Todaro dan Smith (2003:92) ada tiga komponen yang utama berpengaruh
terhadap
pertumbuhan
ekonomi
yaitu
akumulasi
modal,
pertumbuhan penduduk, dan kemajuan teknologi. Dilihat dari salah satu faktor yaitu pertumbuhan penduduk yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, dilihat dari kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Pertumbuhan penduduk dianggap salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Semakin bertambahnya jumlah penduduk juga akan memberi dampak terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga produktif (Todaro dan Smith, 2006:119). Menurut Anggraini dan Lutfhi (2012), pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia memiliki keterkaitan dan saling berkontribusi satu sama lain. Pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat bagi tercapainya pembangunan manusia, karena dengan pertumbuhan ekonomi akan menjamin meningkatnya produktivitas dan pendapatan melalui penciptaan kesempatan kerja. Sebaliknya peningkatan kualitas pembangunan manusia yang semakin baik dapat menjadikan kinerja perekonomian yang semakin meningkat.
9
1.2
Rumusan Masalah Penelitian Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat
dirumuskan rumusan permasalahan penelitian sebagai berikut : 1) Apakah belanja modal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Bali periode 2008-2013? 2) Apakah belanja modal dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia pada kabupaten/kota di Provinsi Bali periode 2008-2013? 3) Apakah belanja modal berpengaruh secara tidak langsung terhadap indeks pembangunan manusia melalui mediasi pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Bali periode 2008-2013?
1.3
Tujuan Penelitian Berdasarkan dengan pokok permasalahan tersebut, maka tujuan yang ingin
dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Untuk mengetahui pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Bali periode 2008-2013. 2) Untuk mengetahui pengaruh belanja modal dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia pada kabupaten/kota di Provinsi Bali periode 2008-2013. 3) Untuk mengetahui pengaruh tidak langsung dari belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia melalui mediasi pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Bali periode 2008-2013.
10
1.4
Kegunaan Penelitian Adapun kegunaan yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini
adalah sebagai berikut : 1) Kegunaan Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi ataupun pengetahuan bagi peneliti selanjutnya terutama yang berkaitan dengan pengaruh Belanja Modal terhadap Indeks Pembanguan Manusia melalui Mediasi Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2008-2013. 2) Kegunaan Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada Pemerintah, masyarakat dan pemangku kebijakan serta pihak lainnya yang terkait mengenai Pengaruh Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui mediasi Pertumbuhan Ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Bali periode 2008-2013.
1.5
Sistematika Penulisan Untuk memberikan gambaran lebih jelas, maka laporan ini disajikan dalam
sistematika sebagai berikut : Bab I
Pendahuluan Bab I menguraikan tentang latar belakang masalah dari penelitian ini yang kemudian dirumuskan ke dalam pokok permasalahan, juga dibahas mengenai tujuan dan kegunaan penelitian serta pada akhir bab ini dikemukakan mengenai sistematika penulisan.
11
Bab II
Kajian Pustaka dan Hipotesis Penelitian Bab II menguraikan tentang kajian pustaka dan hipotesis penelitian yang berisi tentang landasan teori dan konsep yang menjadi dasar dalam penelitian ini serta hipotesis penelitian.
Bab III Metodelogi Penelitian Bab III menyajikan tentang desain penelitian, lokasi atau ruang lingkup wilayah penelitian, obyek penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan teknik analisis data. Bab IV Data dan Pembahasan Hasil Penelitian Bab IV menguraikan data dan pembahasan hasil penelitian yang terdiri dari deskripsi objek penelitian yang berisi gambaran umum objek penelitian, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian. Bab V
Simpulan dan Saran Bab V menyajikan simpulan yang dapat ditarik dari hasil pembahasan permasalahan serta saran yang dapat diberikan berdasarkan atas hasil penelitian.
12
