BAB I P E N D A H U L U A N

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN 1. Kedudukan Kabupaten Pekalongan sebagai daerah otonom dari Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Tengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang. Daerah Kabupaten berwenang mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten

meliputi perencanaan dan pengendalian

pembangunan; perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;

penyelenggaraan

masyarakat;

penyediaan

ketertiban umum sarana

dan

dan

ketentraman

prasarana

umum;

penanganan bidang kesehatan; penyelenggaraan pendidikan; penanggulangan masalah sosial; pelayanan bidang ketenagakerjaan; fasilitasi pengembangan koperasi; usaha kecil dan menengah; pengendalian lingkungan hidup; pelayanan pertanahan; pelayanan kependudukan dan catatan sipil; pelayanan administrasi umum pemerintahan; pelayanan administrasi pelayanan modal; penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan urusan wajib yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan serta urusan pilihan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.

1

Dalam Tahun

menjalankan

2010

pemerintahan

Pemerintah

Kabupaten

dan

pembangunan

Pekalongan

masih

berdasarkan Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah melakukan penataan kelembagaan Perangkat

Daerah

melalui

Peraturan

Daerah

Kabupaten

Pekalongan Nomor 13, 14, 15 dan 16 Tahun 2008 tentang Organisasi

dan

Tata

Kerja

Perangkat

Daerah

Kabupaten

Pekalongan. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Setiap Daerah di pimpin oleh Seorang Kepala Daerah sebagai Kepala pemerintahan daerah yang dibantu oleh Seorang Wakil Kepala Daerah. Dalam menjalankan tugas dan kewenangan selaku Kepala Daerah, Bupati berkewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD. Sekretariat Daerah adalah unsur pembantu Pimpinan Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD Kabupaten, dipimpin oleh seorang Sekretaris dewan yang secara teknis operasional berada dan bertanggung

jawab

kepada

pimpinan

DPRD

dan

secara

administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretari Daerah. Dinas Kabupaten merupakan unsur pelaksana otonomi daerah Kabupaten yang mempunyai tugas membantu Bupati 2

dalam melaksanankan kewenangan desentralisasi, sedangkan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang mempunyai tugas melaksanankan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik., dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan

merupakan

Perangkat

Daerah

sebagai

pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan dipimpin oleh seorang Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

2. Tugas dan Fungsi Pada Daerah Kabupaten / Kota di bentuk Lembaga Perangkat Daerah untuk membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. Tugas dan Fungsi dari masing-masing lembaga perangkat daerah adalah sebagai berikut : a. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai Pimpinan Pemerintahan Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat serta mengemban fungsi manajemen pemerintahan di daerah mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai pada tingkat monitoring dan evaluasi (Surat Mendagri Nomor 120/562/S.J tanggal 3 Maret 2004 tentang Implementasi Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah).

3

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah Pasal 27,

Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah mempunyai kewajiban sebagai berikut : 1)

Memegang

teguh

dan

mengamalkan

Pacasila,

melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun

memelihara

1945

keutuhan

serta

mempertahankan

Negara

Kesatuan

dan

Republik

Indonesia. 2)

Meningkatkan kesejahteraan rakyat.

3)

Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

4)

Melaksanakan kehidupan demokrasi.

5)

Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundangundangan.

6)

Menjaga

etika

dan

norma

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan daerah. 7)

Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah.

8)

Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik.

9)

Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di dfaerah dan semua perangkat daerah.

10) Menyampaikan

Rencana

strategis

penyelenggaraan

pemerintahan daerah dihadapan Rapat Paripurna DPRD. 11) Memberikan

laporan

penyelenggaraan

daerah kepada Pemerintah dan

pemerintahan

memberikan laporan

keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD. b. Tugas Sekretariat Daerah adalah membantu Bupati dalam melaksanakan tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan koordinasi dinas daerah dan lembaga teknis daerah, dengan fungsi : -

Penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten ; Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;

4

-

Pemantauan

dan

evaluasi

pelaksanaan

kebijakan

pemerintah daerah; -

Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah

-

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

c. Tugas Sekretariat DPRD mempunyai tugas memberikan administrasi

kesekretariatan,

administrasi

keuangan,

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemanpuan dan keuangan daerah, dengan fungsi: -

Penyelenggaraan administrasi kesekratriatan DPRD;

-

Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

-

Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD.

-

Penyediaan

dan

pengkoordinasian

tenaga

ahli

yang

diperlukan oleh DPRD.

d. Tugas

Dinas

Daerah

Kabupaten

adalah

melaksanakan

kewenangan desentralisasi, dengan fungsi : -

perumusan

kebijakan

teknis

sesuai

dengan

lingkup

tugasnya ; -

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tugasnya;

-

Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang tugasnya;

-

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan ole Bupati sesuai denga tugas dan fungsinya.

e. Tugas Lembaga Teknis Daerah adalah mmerupakan unsur pendukung tugas kepala daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, dengan fungsi : -

perumusan

kebijakan

teknis

sesuai

dengan

tugasnya ; -

penunjang

penyelenggaraan 5

Pemerintah Daerah.

lingkup

f. Tugas

Kecamatan

adalah

penyelenggaraan

membantu

Pemerintahan,

Bupati

dalam

Pembangunan

dan

Pembinaan Kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan serta melaksanakan tugas pemerintah lainnya yang tidak termasuk dalam tugas perangkat daerah dan atau instansi lainnya, dengan fungsi : -

pengkoordinasian

penyelenggaraan

pemerintahan

di

Wilayah Kecamatan ; -

penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;

-

penyelenggaraan pelayanan masyarakat;

-

pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;

-

penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan keagrariaan;

-

penyelenggaraan kegiatan pembinaan pemerintahan desa;

-

Pembinaan Kelurahan;

-

Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah;

-

Pelaksanaan koordinasi operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten;

-

Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan dan pengembangan partisipasi masyarakat;

-

Penyusunan

program,

pembinaan

administrasi,

ketatausahaan dan rumah tangga; -

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g. Tugas

Kelurahan

adalah

membantu

Camat

dalam

penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, dengan fungsi : -

Pelaksanaan

pelimpahan

sebagaian

kewenangan

pemerintahan dari Kecamatan; -

Pelayanaan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;

6

-

Koordinasi terhadap jalannya pemerintahan Kelurahan, pelaksanaan

pembangunan

dan

pembinaan

Kemasyarakatan; -

Pelaksanaan tugas di bidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya;

-

Pelaksanaan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat;

-

Pelaksanaan

kegiatan

dalam

rangka

pembinaan

ketentraman dan ketertiban wilayah; -

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

3. Susunan Organisasi Susunan Pekalongan

Organisasi

Pemerintah

berdasarkan

Peraturan

Daerah Daerah

Kabupaten Kabupaten

Pekalongan Nomor 13, 14, 15 dan 16 Tahun 2008 pada intinya adalah sebagai berikut : a. Sekretariat Daerah, terdiri dari : -

Sekretaris Daerah.

-

Asisten Sekretaris Daerah, terdiri dari :

-

1)

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat ;

2)

Asisten perekonomian dan Pembangunan;

3)

Asisten Administrasi Umum.

Bagian, terdiri dari : 1)

Bagian Pemerintahan;

2)

Bagian Humas;

3)

Bagian Hukum;

4)

Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal

5)

Bagian Pembangunan;

6)

Bagian Kesra;

7)

Bagian Organisasi;

9)

Bagian Umum

10) Bagian Sumber Daya Alam

7

b. Sekretariat DPRD, terdiri dari : -

Sekretaris DPRD;

-

Bagian Rapat dan Risalah;

-

Bagian Umum.

c. Dinas Daerah, terdiri dari : -

Dinas Pendidikan ;

-

Dinas Pekerjaan Umum ;

-

Dinas

Pengairan,

Pertambangan,

Kebersihan

dan

Pertamanan ; -

Dinas Kesehatan ;

-

Dinas pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset ;

-

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;

-

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Industri dan Perdagangan ;

-

Dinas Kelautan dan Perikanan ;

-

Dinas Pertanian dan Kehutanan ;

-

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ;

-

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

-

Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan.

d. Lembaga Teknis, terdiri dari : -

Inspektorat ;

-

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

dan

Penanaman Modal ; -

Badan

Pemberdayaan

Perempuan

Berencana; -

BP. RSUD Kraton ;

-

RSUD Kajen ;

-

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah ;

-

Kantor Pemberdayaan masyarakat ;

-

Kantor Ketahanan Pangan ;

8

dan

Keluarga

-

Kantor

Kesatuan

Bangsa,

Politik

dan

Perlindungan

Masyarakat ; -

Satuan Polisi Pamong Praja ;

-

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

e. Pemerintah Kecamatan, terdiri dari : -

Camat ;

-

Sekretariat ;

-

Seksi Tata Pemerintahan ;

-

Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;

-

Seksi Pemberdayaan Masyarakat ;

-

Seksi Kesejahteraan Sosial ;

-

Kelompok Jabatan Fungsional.

f. Pemerintah Kelurahan, terdiri dari : -

Lurah ;

-

Sekretariat ;

-

Seksi Tata Pemerintahan ;

-

Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;

-

Seksi Pembangunan ;

-

Seksi Kesejahteraan Rakyat .

4. Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Kabupaten Pekalongan berjumlah 11.253 orang Pegawai Negeri Sipil dengan kriteria pendidikan S2 256 orang, S1/D4 3.537 orang, Diploma 3.912 orang, SLTA 2.586 orang, SLTP 679 orang dan SD 283 orang, Golongan IV 3.101 orang, Golongan III 3.842 orang, Golongan II 3.732 orang, Golongan I 578 orang dan yang telah mengikuti pendidikan pimpinan dengan kriteria Diklatpim Tingkat I belum ada, Diklatpim Tingkat II 2 orang , Diklatpim Tingkat III 4 orang, Diklatpim Tingkat IV 40 orang serta dibantu oleh pegawai tidak tetap berjumlah 260 orang yang tersebar pada Kabupaten Pekalongan. 9

Satuan Unit Kerja Pemerintah

Tabel 1.1 Jumlah PNS Pemerintah Kabupaten Pekalongan menurut Pendidikan Formal

No.

Jenis Pendidikan

Jumlah

1.

SD

283

2.

SLTP

679

3.

SLTA

2.586

4.

Diploma

3.912

5.

S1/ D4

3.537

6.

S2

256 JUMLAH

11.253

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pekalongan Tahun 2010.

Tabel 1.2 Jumlah PNS Pemerintah Kabupaten Pekalongan menurut Pendidikan Struktural

No.

Pendidikan Struktural

Jumlah

1.

Diklat. Pim. Tk I

-

2.

Diklat. Pim. Tk II

2

3.

Diklat. Pim. Tk III

4

4.

Diklat. Pim. Tk IV

40

JUMLAH

46

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pekalongan Tahun 2010.

10

No.

1. 2. 3. 4.

Tabel 1.3 Jumlah PNS Pemerintah Kabupaten Pekalongan menurut Golongan Golongan Jumlah

Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV

578 3.732 3.842 3.101

JUMLAH

11.253

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pekalongan Tahun 2010. 5

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tabel 1.4 Aset tetap Pemerintah Kabupaten Pekalongan terdiri dari : No.

Nama Bidang Barang

Jumlah Barang

Ket.

1. 2. 3.

Tanah Jalan dan Jembatan Bangunan Air/ Irigasi

1,255 Bidang 508 Km 2,013 Buah

4.

Bangunan Gedung

2,430

5.

Monumen

1,410

6.

Alat-alat Besar

7.

Alat-alat Bengkel dan alat ukur

8.

Alat-alat Pertanian dan peternakan

9.

Alat-alat angkutan

10.

Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga

11.

Alat-alat Studio dn alat komunikasi

1,591

12.

Alat-alat Kedokteran

5,286

13.

Alat-alat Laboratorium

14.

Alat-alat keamanan

112 1,381 286 1,305 110,062

17,789 1 11

15.

Instalasi

11

16.

Jaringan

24

17.

Buku Perpustakaan

18.

Barang Bercorak dan

697,104 4,674

kesenian/Kebudayaan 19.

Hewan, Ternak dan Tanaman

263

Sumber : Bagian Aset Daerah Setda Kab. Pekalongan Tahun 2010 Data diambil per 31 Desember 2010 kecuali Dinas Pendidikan per Juli 2010.

B. LINGKUNGAN STRATEGIS 1. Letak Geografi Kabupaten Pekalongan sebagai salah satu Kabupaten di wilayah Propnsi Jawa Tengah, terletak antara 6-723’ LS dan 109-10978’BT sebelah utara berbatasan dengan laut jawa, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara, sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Batang dan sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Pemalang dengan pusat Pemerintahan di Kajen. Wilayah Kabupaten Pekalongan memiliki luas + 836,13 Km2, dimana 31,21 persenya ( 260,93 Km2 ) merupakan lahan sawah yang terdiri sawah pengairan teknis (79,26%) sisanya sawah tadah hujan (20,74%) dan 68,79 persen merupakan lahan kering (bukan lahan sawah). Terbagi dalam 19 Kecamatan dan 270 Desa serta 13 Kelurahan yang seluruhnya merupakan desa swasembada. Menurut topografi desa 58 desa berada didataran tinggi, 225 desa berada di dataran rendah, 6 diantaranya merupakan desa pantai.

12

2. Penduduk, Kesempatan Kerja dan Kemiskinan Jumlah penduduk Kabupaten Pekalongan sampai dengan akhir Desember 2010 sebanyak 1.002.826 jiwa, terdiri dari laki-laki 512.419 jiwa dan perempuan 490.407 jiwa. Apabila dibanding dengan jumlah penduduk tahun 2009 sebanyak 977.711 jiwa, maka laju pertumbuhan penduduk tahun 2010 mencapai 2,5% lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2009

Dalam ketenagakerjaan, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Pekalongan tahun 2009 sebanyak 509.769 jiwa terdiri dari laki-laki 308.069 jiwa dan perempuan 201.700 jiwa. tahun 2010 sebesar 95,52% lebih tinggi dibanding tahun 2009 sebesar 95,19%, sehingga dapat diketahui jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari sebesar 4,81% pada tahun 2009 turun menjadi 4,48% pada tahun 2010. Angka TPT ini lebih rendah dari pada angka TPT Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 6,21%, dan terendah di wilayah eks Karesidenan Pekalongan. Selama kurun waktu tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 Tingkat Pengangguran Terbuka turun rata-rata sebesar 5,6% per tahun.

Dari sisi kesejahteraan tenaga kerja dapat dilihat dari angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) pekerja dan angka Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang diterima pekerja. Untuk Kabupaten Pekalongan besarnya KHL tahun 2010 sebesar Rp.840.889,dibanding tahun 2009 sebesar Rp.836.511,- atau meningkat sebesar 0,52% dibanding tahun 2006 sebesar Rp.679.000,-. Sedangkan

UMK

pada

tahun

2010

sebesar

Rp.760.000,-

meningkat dibandingkan tahun 2009 sebesar Rp.700.000,-.

Sementara

jumlah

penduduk

miskin

di

Kabupaten

Pekalongan dari tahun 2010 tercatat sebanyak 151.630 jiwa atau 15,32% dari jumlah penduduk, menurun dibandingkan tahun 2009 yaitu sebanyak 164.300 jiwa atau 16,8% dari jumlah penduduk. Hal 13

ini sejalan dengan komitmen dan upaya-upaya yang telah kita laksanakan bersama melalui berbagai program dan kegiatan dalam rangka mengurangi dan menanggulangi kemiskinan, menuju Millenium Development Goals (MDGs) 2015.

3. Pangan dan Gizi, Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat Ketersediaan pangan khususnya Produksi padi tahun 2010 sebesar 271.368 ton mengalami kenaikan sebesar 25% dibanding tahun 2009 sebesar 216.700 ton. Kebutuhan pangan khususnya beras selalu dapat dipenuhi dari produksi daerah sendiri, bahkan pada tahun 2010 mengalami surplus surplus sebesar 43.190 ton. Situasi pangan dan gizi di Kabupaten Pekalongan secara umum dalam kondisi aman, hal ini didasarkan pada hasil analisis kerawanan pangan dan gizi yang dihitung berdasarkan indikator status gizi balita, pertanian dan keluarga miskin.

Pada urusan pendidikan, tahun 2010 telah diupayakan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, baik yang berupa pembangunan unit sekolah baru dan ruang kelas baru maupun rehabilitasi. Capaian pembangunan pendidikan dapat dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk SD/MI sebesar 102,57%, menurun dibandingkan tahun 2009 sebesar 103,47%, SLTP sebesar 99,,43%, meningkat dibandingkan tahun 2009 sebesar 99,38%, dan untuk tingkat SLTA pada tahun 2009 sebesar 61,13%, meningkat bila dibanding tahun 2009 sebesar 54,27%. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI pada tahun 2010 sebesar 87,26%, meningkat dibanding tahun 2009 sebesar 86,34%. Untuk SLTP pada tahun 2010 sebesar 75,55%, menurun bila dibanding tahun 2009 sebesar 76,67%, Sedangkan Angka Partisipasi Murni SLTA tahun 2010 sebesar 40,95%, meningkat dibanding tahun 2009 sebesar 31,96%.

14

Di bidang kesehatan, untuk mengetahui derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu Usia Harapan Hidup (UHH), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI).

Usia Harapan Hidup penduduk Kabupaten

Pekalongan pada tahun 2009 dapat dipertahankan sebesar 70,28 tahun. Angka Kematian Bayi (AKB) tahun 2010 sebesar 11 per 1.000 kelahiran hidup,

sedangkan untuk Angka Kematian Ibu

Melahirkan (AKI) tahun 2010 sebesar 26 per 16.009 kelahiran hidup, meningkat dibanding tahun 2009 yaitu sebesar 114 per 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu Melahirkan terjadi kenaikan pada tahun 2010, hal ini disebabkan antara lain meningkatnya kasus keracunan kehamilan (Eclampsia), kekurangan dokter spesialis kandungan serta terbatasnya prasarana penunjang dan kesadaran masyarakat mengenai resiko kehamilan yang masih perlu ditingkatkan.

Upaya yang telah dilakukan diantaranya melalui Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi yaitu dengan menyusun rencana persalinan sejak ibu hamil kontak pertama dengan petugas kesehatan.

4. Agama Suasana kerukunan hidup intern dan antar umat beragama diwilayah kabupaten Pekalongan sangat baik. Hal ini ditunjukan dari adanya kebebasan masing-masing umat beragama dapat melaksanakan ibadah menurut agama dan kepercayaan masingmasing. Tempat peribadatan tahun 2010 tidak ada perubahan masih sama seperti tahun 2009 tercatat 633 Masjid, 14 Gereja, 3 Pura dan 2.285 Mushola. Banyaknya jumlah Masjid dan Mushola karena mayoritas penduduknya beragama Islam.

15

5. Perekonomian Daerah Potensi ekonomi daerah Kabupaten Pekalongan sebagai potensi andalan daerah memiliki daya saing dan keunikan tertentu, yang membedakan dengan daerah lain.

Penetapan produk

unggulan daerah telah ditempuh melalui sektor Pertanian dan Kehutanan, Industri, Perdagangan serta Pariwisata. Dengan telah ditetapkannya produk-produk unggulan diharapkan dapat memacu para pelaku ekonomi daerah dalam mengembangkan kreativitas dan usahanya sehingga diharapkan dapat meningkatkan kegiatan perekonomian

masyarakat,

yang

pada

akhirnya

akan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pekalongan. Kinerja makro ekonomi daerah dapat dilihat dari beberapa variabel antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Per Kapita dan Tingkat Inflasi. PDRB Kabupaten Pekalongan tahun 2010 atas harga berlaku mencapai Rp.6,9 trilyun atau meningkat 8,62% dibandingkan pada tahun 2009 sebesar Rp.6,4 trilyun. Sedangkan atas Dasar Harga Konstan, PDRB Kabupaten Pekalongan pada tahun 2010 tercapai sebesar Rp.3,2 trilyun atau meningkat 4,19% dibandingkan tahun 2009 sebesar Rp.3,1 trilyun. Apabila

dilihat

dari

peranan

sektor

dominan

dalam

pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2009, sektor industri pengolahan masih tertinggi yaitu sebesar 26,66%, disusul sektor pertanian dengan kontribusi sebesar 20,34%, sektor perdagangan, restoran dan hotel memberi kontribusi 18,66%, dan sektor jasa 16,66%. Produk Domestik Regional Bruto per Kapita penduduk Kabupaten

Pekalongan

Tahun

2010

sebesar Rp.7.107.592,-

meningkat 7,55% dibanding pendapatan per kapita tahun 2009 sebesar Rp.6.608.744,-

16

Indikator kesejahteraan penduduk yang tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

meliputi (kesehatan,

pendidikan dan daya beli) mengalami peningkatan dari 69,36 pada tahun 2006 menempati peringkat ke-32 se-Jawa Tengah menjadi 70,83 pada tahun 2009 dengan percepatan pertumbuhan sebesar 1,75

dan

menempati

peringkat

ke-23

se-Jawa

Tengah.

Dibandingkan dengan IPM Kabupaten/Kota sekitarnya maka Kabupaten Pekalongan menempati peringkat ke-3 dari tujuh Kabupaten/Kota se-wilayah eks karesidenan Pekalongan dibawah Kota Pekalongan dan Kota Tegal Laju inflasi di Kabupaten Pekalongan tahun 2010 sebesar 6,21% jauh lebih tinggi dibanding tahun 2009 yang mencapai 3,39%. Kenaikan laju inflasi ini merupakan angka inflasi year on

year (Agustus 2009 – Agustus 2010), jadi belum merupakan angka final, karena laju inflasi tahun 2010 dihitung setelah bulan Desember 2010 berakhir.

6. Infrastruktur Peran

infrastruktur

sangat

penting

dan

mempunyai

pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Selama tahun 2010 pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pekalongan dapat kami sampaikan sebagai berikut : a. Jalan dan Jembatan Pembangunan

infrastruktur

transportasi

meliputi

prasarana perhubungan yaitu jalan dan jembatan. Dalam rangka mendukung pertumbuhan sektor lain khususnya ekonomi, telah dilaksanakan peningkatan kualitas prasarana wilayah antara lain melalui kegiatan pemeliharaan serta peningkatan jalan dan jembatan secara rutin maupun berkala. Panjang jalan pada tahun 2010 yaitu 558,08 Km, dengan kondisi baik 281.82 Km, 17

meningkat dibandingkan tahun 2009 sepanjang 219,58 Km, kondisi sedang 135.31 Km, menurun dibandingkan tahun 2009 sepanjang 211,33 Km, dan kondisi rusak 92.50 Km, menurun dibanding tahun 2009 sepanjang 117,47 Km, serta jalan dengan kondisi rusak berat sepanjang 48.45 Km, jauh di bawah kondisi tahun 2009 yaitu sepanjang 9,7 Km. Kondisi

jalan

aspal

pada

tahun

2010

meningkat

dibandingkan tahun 2009 yaitu dari 496,74 Km menjadi 504,92 Km. Kondisi jalan batu/kerikil menurun dari sepanjang 44,27Km pada tahun 2010 menjadi 43,74 Km, jalan beton pada tahun 2010 adalah 3,42 Km. Dilihat dari kondisi fisik jembatan, pada tahun 2010 terdapat peningkatan kualitas yaitu dengan kondisi baik sebanyak 290 buah, meningkat dari tahun 2009 sebanyak 296 buah. Jembatan dalam kondisi sedang yang semula sebanyak 8 buah pada tahun 2009, meningkat menjadi 14 buah dan jembatan kondisi rusak berat sebanyak 5 buah. Ke depan akan terus kita tingkatkan pemeliharaannya sehingga pada saatnya seluruh jembatan di Kabupaten Pekalongan dalam kondisi baik.

b. Irigasi dan Sungai Dalam rangka meningkatkan produksi pertanian khususnya padi di Kabupaten Pekalongan, telah dilaksanakan programprogram pembangunan irigasi.

Pada tahun 2010 kondisi

jaringan irigasi mampu mengairi sawah seluas 27,948.88 Ha dengan jumlah bangunan irigasi sebanyak 348 buah bendung, 790 buah bangunan air dan 389,580 Km saluran primer dan sekunder.

Kondisi bangunan air yang baik pada tahun 2010

sebanyak 658 buah, meningkat dibanding tahun 2009 sebanyak 645 buah,. Dengan terpeliharanya jaringan irigasi tersebut maka dapat meningkatkan intensitas pertanaman sehingga dapat meningkatkan produktivitas.

18

c. Air Bersih, Kelistrikan dan Telekomunikasi. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan dalam rangka menunjang iklim kondusif Kabupaten Pekalongan,

bagi pengembangan investasi di selama tahun 2010 telah dilakukan

upaya-upaya untuk menangani air bersih, kelistrikan dan telekomunikasi. Air bersih merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi masyarakat sehingga upaya-upaya pemenuhannya akan terus diupayakan, baik melalui PDAM maupun program pembangunan air bersih lainnya.

Jumlah pelanggan PDAM Kabupaten

Pekalongan tahun 2010 sebanyak 6.696 Sambungan Rumah (SR), meningkat dibanding pada tahun 2009 sebanyak 5.926 Sambungan Rumah (SR). Untuk wilayah yang belum terjangkau oleh layanan PDAM secara bertahap dipenuhi melalui berbagai program air brsih, seperti Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS). Dalam rangka memacu pembangunan kelistrikan, telah ditempuh upaya melalui Program Listrik Masuk Desa dengan menambah fasilitas Jaringan Tegangan Menengah (JTM) dan Jaringan Tegangan Rendah (JTR) , sehingga jumlah pelanggan pada tahun 2010 masih sam dengan tahun 2009 yaitu 127.982 Sambungan Rumah (SR). Untuk wilayah terpencil dan belum berlistrik PLN tetapi memiliki potensi sumberdaya air yang memungkinkan, telah diupayakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Selain PLTMH juga telah dilaksanakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)

di

4

wilayah

Kecamatan

yaitu

Lebakbarang,

Petungkriono, Paninggaran dan Doro. Dengan demikian maka prosentase desa berlistrik di Kabupaten Pekalongan pada saat ini telah mencapai 100%.

19

Di bidang telekomunikasi, melalui jalinan kerjasama yang semakin baik antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan pihak swasta, prasarana telekomunikasi selama tahun 2010 semakin baik. Pelayanan telepon seluler berbasis GSM dan

CDMA

semakin

meningkat

pula

yaitu

dengan

bertambahnya operator penyedia layanan telepon seluler yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Pekalongan.

C. TUJUAN DAN MANFAAT LAKIP

Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Pekalongan adalah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah dengan kewenangan yang diberikan dalam pengelolaan sumber

daya

yang

ada

dalam

rangka

mewujudkan

suatu

kepemerintahan yang baik (good governance). Sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan LAKIP, yang merupakan pedoman pelaksanaan dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 maka LAKIP Pemerintah Kabupaten Pekalongan diharapkan dapat bermanfaat untuk : 1) Mendorong

Bupati

untuk

menyelenggarakan

tugas

umum

pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan

dapat dipertanggungjawabkan

kepada

masyarakat. 2) Menjadikan Instansi Pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, transparan dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya. 3) Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

20

4) Terpeliharanya

kepercayaan

masyarakat

kepada

Pemerintah

Kabupaten Pekalongan.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAKIP.

Pada

dasarnya

mengkomunikasikan

Laporan

pencapain

Akuntabilitas

kinerja

Pemerintah

Kinerja

ini

Kabupaten

Pekalongan selama Tahun 2009. Capaian Kinerja 2009 tersebut diukur dan dinilai berdasarkan rencana kinerja tahun 2009 yang disusun pada awal tahun anggaran. Rencana kinerja tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Pekalongan berdasarkan Repetada Tahun 2009 dan LAKIP Satuan Unit Kerja Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Sistematika

penyajian

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 dapat disajikan sebagai berikut : 1. Ringkasan Eksekutif 2. BAB I

:

Pendahuluan

3. BAB II

:

Rencana Stratejik

4. BAB III :

Akuntabilitas Kinerja

5. BAB IV :

Penutup

6. Lampiran-lampiran : I.

Rencana Kinerja Tahunan

II. Pengukuran Kinerja Kegiatan III. Pengukuran Pencapaian Sasaran

21

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

A. RENCANA

PEMBANGUNAN

JANGKA

MENENGAH

DAERAH

(RPJMD). Sesuai tugas dan kewenangannya, Pemerintah Kabupaten Pekalongan

telah

menyusun

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah (RPJMD) yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yang termuat dalam RPJMD Kab. Pekalongan periode 2006 – 2011 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pekalongan yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi

pencapainan

sasaran

akan

diuraikan

dalam

bab

ini.

Sedangkan uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2009 berikut program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam rencana kinerja tahun 2009.

1. Visi Pemerintah Kabupaten Pekalongan Visi Pemerintah Kabupaten Pekalongan adalah : “TERWUJUDNYA PEKALONGAN

KEHIDUPAN YANG

MASYARAKAT

DEMOKRATIS,

MAJU,

KABUPATEN ADIL

DAN

SEJAHTERA”.

Penjelasan pernyataan Visi : Visi tersebut menggambarkan 4 (empat) sifat yaitu: Demokratis, Maju, Adil dan Sejatera yang keempatnya tidak dapat dipisahkan merupakan

rangkaian

proses

yang

tidak

dapat

dihindari.

Rangkaian proses tersebut yaitu bermula dari penciptaan kondisi masyarakat yang demokratis, didalamnya ada usaha-usaha memajukan pembangunan disegala bidang, dan pelaksanaan maupun distribusi hasil-hasil pembangunan itu diwujudkan secara 22

berkeadilan, sehingga memberikan hasil berupa kesejahteraan masyarakat lahir maupun batin. Secara konprehensif kondisi tersebut dapat dijelaskan sebagai RPJMD Kab. Pekalongan 20062011.

2. Pernyataan Misi Suatu organisasi harus memastikan agar misi masa depan sesuai dan selaras dengan perubahan yang harus dilakukan, sehingga organisasi akan efektif dan efisien dalam pencapaian misi. Visi dan Misi akan mendorong alokasi sumber daya diseluruh unsur organisasi sehingga keduanya harus selaras. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui penetapan strategi yang dipilih. Proses perumusan misi

harus

memperhatikan

masukan

pihak-pihak

yang

berkepentingan (stake holders) dan memberi peluang untuk perubahan/penyesuaian

dengan

tuntutan

perkembangan

lingkungan strategik. Suatu pernyataan misi secara eksplisit menyatakan apa yang harus dicapai oleh suatu organisasi pemerintah dan kegiatan spesifik apa yang harus dilaksanakan dalam pencapaian hal tersebut dan harus memperhatikan secara jelas apa yang penting buat organisasi dan apa bidang usaha organisasi itu.

Misi Pemerintah Kabupaten Pekalongan adalah : 1. Meningkatkan perilaku pemerintah dan masyarakat yang demokratis, dinamis dan agamis serta adanya penguatan lembaga pemerintah dan lebaga kemasyarakatan. 2. Meningkatnkan pelaksanaan good governance, yang menjamin peningkatan kualitas pelayanan publik, menjamin rasa keadilan dan tumbuh kepercayaan dan partisipasi masyarakat. 3. Meningkatkan

penyediaan

prasarana publik. 23

dan

pemerataan

sarana

dan

4. Meningkatkan (esehatan,

pemenuhan

pendidikan

kebutuhan

dan

dasar

kesejahteraan)

masyarakat dan

sarana

pengembangan. 5. Menegakan

perundangan

dan

peraturan

daerah

yang

mencerminkan adanya supermasi hukum dan keadilan serta perlindungan terhadap HAM. 6. Meningkatkan pertumbuhan eknomi daerah yang betumpu pada pengembangan potensi ekonomi lokal dan dunia usaha. 7. Meningkatkan

pengelolaan

Sumber

Daya

Alam

yang

berorientasi pada pelestarian lingkungan dan pemanfaatan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. 8. Mengembangkan pariwisata dan budaya lokal.

3. Tujuan Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus menunjukan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Dalam rangka pencapaian misi organisasi, maka perlu disusun tujuan organisasi Pemerintah Kabupaten Pekalongan sebagai berikut: 1. Meningkatknya perilaku pemerintah dan masyarakat yang demokratis, dinamis dan agamis serta adanya penguatan lembaga pemerintah dan lebaga kemasyarakatan. 2. Meningkatnnya pelaksanaan good governance, yang menjamin peningkatan kualitas pelayanan publik, menjamin rasa keadilan dan tumbuh kepercayaan dan partisipasi masyarakat. 3. Meningkatnya

penyediaan

dan

pemerataan

sarana

dan

prasarana publik. 4. Meningkatnya (esehatan,

pemenuhan

pendidikan

dan

pengembangan.

24

kebutuhan

dasar

kesejahteraan)

masyarakat dan

sarana

5. Tegaknya

perundangan

dan

peraturan

daerah

yang

mencerminkan adanya supermasi hukum dan keadilan serta perlindungan terhadap HAM. 6. Meningkatnya pertumbuhan eknomi daerah yang betumpu pada pengembangan potensi ekonomi lokal dan dunia usaha. 7. Meningkatnya

pengelolaan

Sumber

Daya

Alam

yang

berorientasi pada pelestarian lingkungan dan pemanfaatan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. 8. Mengembangnya pariwisata dan budaya lokal.

1. Sasaran Adapun sasaran sebagai penjabaran dari tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh suatu instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Fokus utama penentu sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional serta didukung dengan sumber dana dari APBD yang dilaksanakan Pemerintah Kab. Pekalongan. Untuk tujuan tersebut, maka sasaran dan indikator sasaran Pemerintah Kab. Pekalongan adalah sebagai berikut: 1. Tersedianya

dokumen

perencanaan

pembangunan

sebagaipedoman pelaksanaan pembangunan. a. Tersedianya

data

dan

informasi

dalam

penyusunan

kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah. b. Buku RKPD tahun 2011. c. Buku KUA dan PPA perubahan 2010 dan penetapan 2011. d. Masterplan sistem air minum (SPAM) di Kab. Pekalongan. e. Terwujudnya akurasi dan adekuasi data dan informasi . f. Tersedianya data dan informasi untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan bidang ekonomi. g. Tersusunnya RPJPD Kab. Pekalongan. h. Terwujudnya software SIPP. i. Dokumen RPJM bidang sarana dan prasarana

25

2. Meningkatnya

rasio

pelaksanaan

pembangunan

dengan

dokumentasi perencanaan. a. Kelancaran pelaksanaan perencanaan. b. Terwujudnya pertanggungjawaban internal.

3. Meningkatnya SDM Aparatur Perencanaan. a. Rencana pembangunan jangka menengah di 270 desa.

4. Meningkatnya peran serta dan partisipasimasyarakat dalam pembangunan. a. Peningkatan bagi kelompok usaha bisnis

yang lebih

mengedepankan prinsip kerja sama dan kemitraan bagi para pihak. b. Pengaspalan jalan desa. c. Pedoman dalam upaya pencapaian program MDG’s bidang air

minum

dan

penyerahan

lingkungan

berbasis

masyarakat. d. Terfasilitasinya mahasiswa KKN dengan baik. e. Tersusunya rencana jaringan listrik pedesaan di Kabupaten Pekalongan. f. Pelaksanaan PNPM-MP berjalan dengan

lancar dan

optimal. g. Terbentuknya komunitas agribisnis yang mampu mengatasi permasalahan yang erat kaitannya dengan bidang agribisnis di kawasan agropolitan. h. Terdatanya unsur-unsur rupa bumi di kab. Pekalongan.

5. Meningkatnya efektifitas, efesiensi dan tertib administrasi Pemerintah Daerah. a. Tersedianya bahan pengambilan kebijakan. b. Pemahaman tentang implementasi peraturan perundangundangan. c. Tersedianya asuransi kesehatan DPRD. 26

d. Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan barang daerah. e. Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan

keuangan

dearah. f. Makin tertibnya administrasi kelurahan.

6. Terwujudnya perumusan kebijakan Pemerintahan Daerah dan penyebarluasan informasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik. a. Desa bisa menjalankan Perdes APBDes yang benar secara transparan dan akuntabel. b. Meningkatnya kesejahteraan perangkat desa.

7. Terwujudnya sertifikasi 50 bidang tanah milik Pemerintah Daerah. a. Terpenuhinya kejelasan status kepemilikan tanah.

8. Terwujudnya tertib administrasi keuangan dan aset a. Tersedianya prognosis SKPD laporan semesteran. b. Tersusunnya laporan keuangan semesteran. c. Tersedianya laporan keuangan dearah akhir tahun. d. Tersedianya laporan keuangan SKPD. e. Tercapainya tertib administrasi perbendaharaan. f. Tercapainya tertib administrasi keuangan. g. Adanya perlindungan terhadap aset gedung dan kendaraan dinas serta pasar milik Pemkab. h. Terwujudnya tertib administrasi kegiatan pembangunan kabupaten pekalongan TA 2010. i. Terwujudnya pemahaman tentang peraturan perundangundangan jasa kontruksi dan peraturan lainnya yang terkait. j. Terdistribusi

dan

termanfaatkannya

buku

petunjuk

pelakasanaan kegiatan belanja langsung APBD dan non APBD oleh SKPD.

27

k. Terdistribusi

dan

termanfaatkannya

buku

petunjuk

pelakasanaan kegiatan belanja langsung APBD oleh SKPD. l. Terwujudnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan secara periodik dan berkala sehingga pelaksanaan kegiatan tepat waktu, mutu biaya dan adminstrasi. m. Tertib administrasi keuangan. n. Tercapainya tata kelola administrasi perbendaharaan. o. Terwujudnya status kepemilikan atas tanah milik Kab. Pekalongan. p. Tercapainya pendapatan retribusi pasar. q. Digunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan barang daerah. r. Terwujudnya neraca SKPD hasil penghapusan

aset

berdasarkan SOT baru. s. Peningkatan pendapatan daerah. t. Peningkatan

sarana

prasarana

fasilitas

pemerintah

kabupaten pekalongan. u. Terpenuhinya lahan relokasi kantor kec. Kajen. v. Meningkatnya sarana dan prasarana desa. 9. Terwujudnya peningkatan PAD rata –rata pertahunsebesar 15%. a. Meningkatnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah. b. Tersedianya data obyek pajak PBB secara akurat. c. Tertib administrasi pemanfaatan bekas bongkaran. d. Terpenuhinya target nasional PBB. e. Terlaksananya

pemanfaatan

dan

penggunaan

tanah

grantungan. f. Meningkatnya penerimaan pajak pusat/ dan provinsi secara signifikan. g. Tercapainya

monitoring

perimbangan.

28

evaluasi

dana

pelaporan

h. Terlaksananya dan terlaporkanya kegiatan dari DBHCHT di Kab.Pekalongan. i. Terlayaninya kebutuhan masyarakat. j. Terpenuhinya target PADKab. Pekalongan.

10. Terwujudnya pelayanan publik yang prima kepada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan minimal. a. Tersedianya peraturan pedoman perizinan. b. Terbangunnya Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik. c. Penerbitan perizinan dan rekomendasi. 11. Terwujudnya penataan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Kab. Pekalongan. a. Terwujudnya

kesesuaian

tugas

pokok

masing-masing

jabatan SKPD. b. Meningkatnya kinerja pelaksanaan jabatan struktural. c. Meningkatnya

pelaksanaan

tugas

Pemerintah

Kab.

Pekalongan. d. Terwujudnya peningkatan kinerja pelayanan publik. e. Terwujudnya kartu identitas. 12. Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan publik a. Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas. b. Terlaksananya pemeliharaan eks kantor dan rumah dinas. c. Terlaksananya pemeliharaan taman

rumah dinas ketua

DPRD. d. Terwujudnya pengamanan aset daerah dari dari kerusakan. e. Terwujudnya keindahan dilingkungan kantor. f. Lancarnya komunikasi. g. Lancarnya pelaksanaan upacara. h. Tersedianya sarana pelayanan publik yang memadai. i. Lancarnya kegiatan pemeliharaan kebersihan jalan. j. Terpeliharanya alat – alat besar darat. k. Lancarnya kegiatan laboratorium dan bengkel. l. Kelancaran pelaksanaan tugas. 29

13. Terwujudnya kebijakan daerah dalam bentuk produk hukum. a. Dijadikan pedoman SKPD dalam pelaksanaan APBD Th 2010. b. Tersedianya buku APBD. c. Tersusunnya buku perubahan APBD. d. Tersusunnya Perbup tentang penjabaran perubahan APBD. e. Tersusunnya Perbup tentang penjabaran APBD. f. Tersedianya Perda perhitungan pelaksanaan APBD. g. Tersedianya

Peraturan

KDH

tentang

penjabaran

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. h. Terselesaikannya permasalahan PPU dan penyusunan Raperda. i. Terselesaikannya rencana kerja rancangan produk hukum daerah (Prokumda). j. Tersedianya pedoman penyelenggaraan pemerintah derah. k. Tercapainya tata kelola administrasi perbendaharaan. l. Peningkatan pendapatan pajak daerah. m. Tertib administrasi barang daerah. n. Aparatur pemerintah mengetahui dan mengerti

adanya

perturab perundang – undangan tentang pajak dan rettribusi daerah. o. Keserasian prokumda terhadap PPU yang baru/ lebih tinggi. 14. Terwujudnya dokumentasi, kehumasan yang tertib dan teratur. a. Terhimpunnya risalah DPRD.

15. Meningkatnya

efektifitas

efisiensi

tertib

administrasi

penyelenggaraan pemerintahan. a. Terwujudnya pengendalian otoritas kegiatan tahun 2010. b. Terwujudnya

pengawasan

kontrol

atas

pelaksanaan

kegiatan. c. Penyediaan makanan dan minuman jamuan rapat/tamu. d. Terpenuhinya kebutuhan pakan gajah di O.W. e. Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor. 30

f. Terwujudnya stamina yang prima bagi anggota satpol pp.

16. Tersedianya akses data/informasi secara cepat, mudah dan akurat. a. Terselenggaranya pemerintahan dgn baik. b. Meningkatnya komunitas antar kabupaten seluruh indonesia. c. Terwujudnya Hardware dan software JDI hukum. d. Meningkatkan sarana pendukung penyusunan

rancangan

produk hukum daerah (prokumda). e. Meningkatnya pengetahuan masyarakat, aparatur terhadap produk hukum daerah. f. Tersedianya pedoman penyelenggaraan Pemda. g. Tercapainya type rumah sakit sesuai standar. h. Tersebarnya informasi kegiatan DPRD. i. Website DPRD Kab. Pekalongan

17. Meningkatnya

sistem

pengawasan

internal

pengendalian

pelaksanaan kebijakan Bupati. a. Dokumen

perencanaan

pembangunan

daerah

untuk

pertanggungjawaban kinerja b. Tersedianya

bahan

laporan

dan

evaluasi

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. c. Peningkatan

administrasi

kecamatan

se

kabupaten

Pekalongan. d. Meningkatnnya laporan waskat. e. Pemanfaatan LHP untuk bahan koreksi intern. f. Tersedianya bahan koreksi intern. g. Tertanganinya kasus pengaduan di lingkungan pemda. h. Pemanfaatan data temuan hasil pengawasan untuk tindak lanjut hasil pengawasan. i.

Pemanfaatan LHE untuk bahan koreksi intern.

j.

Pemanfaatan hasil evaluasi untuk bahan koreksi intern.

k. Tertanganinya TPGR 31

l.

Pedoman untuk pemeriksaan tahun yang bersangkutan.

m. Terkirimnya laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan. n. Terwujudnya pertanggungjawaban internal. 18. Meningkatnya

profesionalisme

auditor

dan

aparatur

pengawasan. a. Terwujudnya pertanggungjawaban internal. b. Pemanfaatan peserta yang telah mengikuti diklat, ujian, sosialisasi; bintek; pelatihan; kursus; seminar keluar daerah. 19. Terwujudnya peningkatan mutu pelayanan publik melalui derikulasi dan debirokratisasi pelayanan. a. Tersedianya sarana dan prasarana kerja aparatur yang memadai. b. Lancarnya pelaksanaan tugas. c. Meningkatnya pengetahuan, ketrampilan dan sikap aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas. d. Peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat. e. Peningkatnya kelancaran pelayanan dan tugas operasional kantor. f. Meningkatnya wawasan dan ilmu pengetahuan. g. Tersedianya bahan logistik kantor kecamatan. h. Tersedianya mebeleir kecamatan. i. Tersedianya komputer kecamatan. j. Pengamanan dan pemeliharaan aset daerah. k. Terpelihrnya gedung kantor.. l. Terpeliharanya tugu batas kecamatan. m. Terpeliharanya alat angkut kecamatan. n. Terawatnya

monumen

perjuangan

sebagai

mengingat dan menghargai jasa pahlawan. o. Terbangunnya Bumi perkemahan. p. Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor. q. Meningkatkan kualitas SDM aparatur. r. Terwujudnya pertanggungjawaban internal. 32

sarana

s. Meningkatkan peran serta dan aktivitas kependudukan. t. Terwujudnya skla prioritas di desa dan kecamatan. u. Meingkatnya

peran

kelembagaan

sosial

dalam

penyelenggaraan pemerintahan/ pembangunan. v. Terwujudnya peran perempuan dalam

pembangunan di

desa. w. Terselesaikannya permasalahan dalam masyarakat. 20. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai serta meningkatkan SDM yang handal dan profesional. a. Tersedianya bahan bacaan. b. Lancarnya kegiatan surat menyurat dinas. c. Lancarnya pelaksanaan tugas. d. Melancarkan pelaksanaan kegiatan. e. Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan. f. Terwujudnya peralatan dan perlengkapan yang memadai. g. Meningkatnya kinerja anggota DPRD. h. Meningkatnya kinerja pejabat dan staf setwan. i. Perluasan aula kantor Bappeda dan PM. j. Meningkatnya jumlah sarana pemerintah. k. Tersedianya pakain dinas dan perlengkapan satpol pp. l. Tersedianya peralatan, Rumah tangga dan mebeleir . m. Lancarnya kegiatan pemeliharaan kebersihan jalan. n. Peningkatan kinerja aparatur. o. Terwujudnya rehab gedung. p. Terpeliharanya lingkungan kerja yang bebas polusi. q. Tersedianya public adress. r. Tercapainya kelancaran kegiatan di Sekretariat DBHCHT Kab. Pekalongan.

33

21. Terpenuhinya tingkat kesejahteraan pegawai baik PNS, PTT dan pensiunan dengan memberikan penghargaan atas prestasi kerja. a. Penghargaan terhadap Pengabdian PNS. b. Lancarnya pelaksanaan upacara. c. Terseleksinya PNS yang tepat untuk menduduki jabatan. d. Terbitnya berita acara pengambilan sumpah janji PNS. e. Kepastian

hukum

akan

kepangkatan

PNS

dan

SK

pemberhentian PNS. f. Tercapainya

pembinaan

karier

dan

terisinya

jabatan

struktural dan fungsional. g. Peningkatan dan pemerataan pelayanan masyarakat. h. Kader Pemerintahan bertambah.

22. Tersedianya system manajemen kepagawian (SIMPEG) yang didukung program aplikasi yang mampu memberikan/ menyaji kan data kepegawaian yang akurat yang mendukung tertib administrasi

kepegawaian

serta

penegakan

peraturan

perundang-undangan di bidang kepegawaian. a. Data base PNS. b. Tersedianya pelayanan administrasi. c. kepegawaian yang online. d. Tersedianya karpeg, karis/ karsu kepegawaian. e. Administrasi kepegawaian tertata dengan baik. f. Terbitnya Karpeg elektronik.

23. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai serta meningkatkan SDM yang handal dan profesional. a. Meningkatnya pengetahuan PPTK

dalam melaksanakan

kegiatan. b. Meningkatnya pengetahuan, ketrampilan dan sikap aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas.

34

c. Menigkatnya pengetahuan, ketrampilan dan sikap aparatur setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal. d. Terpenuhinya persyaratan bagi CPNSD untuk diangkat menjadi PNS. e. Terpenuhinya persyaratan kenaikan pangkat melaui ujian dinas dan penyesuaian ijazah. f. Terpenuhinya persyaratan bagi pejabat yang

menduduki

jabatan eselon II dan III. g. Terwujudnya peningkatan kulaitas SDM aparatur.

24. Terpeliharanya surat - surat berharga dan dokumen arsip daerah 100%. a. Kelancaran dan kemudahan dalam pengelolaan arsip. b. Terselamatkannya arsip/ dokumen daerah dari gangguan hama perusak. c. Terpantaunya penyelenggaraan sistem

pengolahan arsip

pada 90 desa

25. Tersedianya sarana prasarana dan perawatan arsip secara memadai. a. Tertatanya arsip in aktif.

26. Meningkatnya

transparasi

informasi

penyelenggaraan

pemerintah kabupaten. a. Tersedianay saaarana mengolah informaasi. b. Tersosialisasinya kegiatan dan kebijakan pimpinan daerah pemerintah dan masyara kat dalam pembangunan Kab. Pekalongan. c. Tersosialisasinya kegiatan dan kebijakan pimpinan daerah.

35

27. Terwujudnya peningkatan pelayanan kehumasan dan jalinan kemitraan dengan media massa. a. Berfungsinya dokumen kehumasan sebagai data basis perencanaan. b. Berfungsinya alat studiom dan komunikasi. c. Meningkatnya layanan jaringnan komunikasi dan informasi. d. Meningkatnya sumber daya komunikasi dan informasi

28. Meningkatnya penyebaran informasi penyaluran aspirasi, dialoq interaktif dan jaringan komunikasi. a. Profil DPRD dapat tersaji dan terakses dengan mudah. b. Termuatnya

berita dan

informasi pembangunan

Kab.

Pekalongan. c. Meningkatnya kemitraan antara pers dengan Pemkab Pekalongan. d. Masyarakat memahami bahaya dari merokok. 29. Terwujudnya pemanfaatan teknologi informasi secara tepat guna kelancaran optimal. a. Masyarakat mengetahui informasi

kegiatan Pemkab.

Pekalongan. b. Terselenggaranya program siaram radio FM Pekalongan. 30. Meningkatnya kualitas jalan menjadi 80.82 Km. a. Tersedianya

pedoman

pembangunan

sarana

dan

prasarana jalan dan jembatan Tahun 2011 b. meningkatnya kelancaran aktivitas masyarakat. 31. Meningkatnya

cakupan

pelayanan

sistem

jaringan

dan

kapasitas air bersih di Kabupaten Pekalongan sebesar 40% untuk pelayanan air bersih non PDAM. a. Tersedianya jaringan air bersih/ air minum yang memadai. b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana kesehatan lingkungan. 36

c. Pelaksanaan program PAMSIMAS berjalan dengan lancar dan optimal.

32. Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan pedesaan dari jalan batu menjadi jalan aspal. a. Terbangunnya/ terpeliharanya sarana wilayah. b. Meningkatnya kualitas jalan halaman kecamatan. c. Pelaksanaan pembangunan lapangan Wonokerto. 33. Meningkatnya pengelolaan jaringan irigasi. a. Normalisasi fungsi saluran irigasi. b. Lancarnya pelayanan kepada petani pengguna air. c. Meningkatnya produksi pertanian dan pendapatan petani. 34. Meningkatnya pengelolaan sumber daya air. a. Terpenuhinya air bagi petani. b. Mengendalikan intrusi air asin. c. Memberikan rasa aman bagi masyarakat di sekitar sungai.

35. Menurunnya jumlah pemukiman kumuh dan meningkatnya kualitas lingkungan pemukiman. a. Pelaksanaan program rusunawa berjalan lancar.

36. Terpeliharanya penerangan jalan. a. Terciptanya penerangan jalan umum.

37. Terwujudnya penyeragaman model pembelajaran pendidikan pra sekolah sebagai persiapan siswa memasuki pendidikan dasar. a. Keikutsertaan dalam kegiatan Provinsi.

37

lomba Tk.

Kab. Dan

38. Mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan pelaksanaan Wajar

Diknas

serta

meningkatkan

kemandirian

institusi

pendidikan, meningkatkan sarana prasarana sekolah serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan. a. Meningkatnya pengetahuan siswa akan bahaya merokok bagi pelajar/ siswa. b. Terlaksananya kegiatan pembelajaran kesetaraan paket B. c. Pembinaan seni budaya dikalangan pelajar meningkat. d. Pembinaan seni budaya dikalangan pelajar guru meningkat. e. Proses belajar mengajar siswa menjadi lancar. f. Terwujudnya gedung sekolah yan grepresentatif dan sarana pendidikan. g. Peningkatan sarana belajar yang memadai. h. Peningkatan kegiatan belajar mengajar.

39. Meningkatnya jangkauan dan kesempatan bagi bagi anak usia sekolah keluarga

ke

jenjang

miskin

pendidikan

mengutamakan

menengah

terutamabagi

manajemen

pengelolaan

pendidikan menengah dan meningkatkan kualitas pendidikan yang sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional, mewujudkan sarana

dan

prasarana

sekolah

sesuai

dengan

tingkat

kebutuhan pendidikan menengah serta meningkatkan kualitas pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. a. Meningkatnya kwalitas pendidikan. b. Pengiriman peserta lomba ditingkat provinsi Jateng. c. Terbangunnya ruang praktik yang representtif. d. Kenaikan pangkat/ golongan untuk 400 guru. e. Peningkatan profesionalisme guru. f. Peningkatan kretivitas guru, kepala sekolah dan pengawas. g. peningkatan kinerja dan pengetahuan guru. h. Raperda mars Kab. Pekl. i. Pelaksanaan Hardiknas

38

40. Meningkatnya wawasan dan pengetahuan masyarakat. a. Meningkatnya minat baca masyarakat dan melancarkan pengadaan buku. b. Peningkatan pelayanan perpustakaan. c. Terpenuhinya layanan perpustakaan secara digital. d. Meningkatnya budaya baca masyarakat. e. Perpustakaan desa untuk lomba 1 dan 16 perpustakaan desa.

41. Meningkatnya sikap dan perilaku pemuda yang beriman, bertaqwa, mandiri, inovatif dan kreatif. a. Peningkatan sumber daya kepemudaan Kab. Pekalongan. b. Terkirimya dan terpilihnya wakil pemuda pelopor Kab. Pekalongan. c. Pemilihan dan pengiriman pemuda pelopor. 42. Meningkatnya budaya olahraga di lingkungan masyarakat dgn harapan terwujudnya hidup sehat jasmani dan rohani. a. Keamanan, kenyamanan aktivitas olahraga masyarakat. b. Meningkatnya semangat berlatih olah raga prestasi. c. Meningkatnya

prestasi

olahraga

pelajar

Kabupaten

Pekalongan. d. Peningkatan prestasi olahraga cabang sepak bola. e. Peningkatan prestasi olah raga Kab. Pekalongan. f. Pengiriman atlit berprestasi. g. Terbentuknya paskibra dan paswal Kab. Pekalongan. 43. Tercukupinya sumber daya kesehatan dgn mencukupi kualitas kuantitas tenaga dan sarana prasarana kesehatan secara merata. a.

Meningkatkan aktifitas kelancaran pelaksanaan

tugas

bidan desa. b.

Tersedianya

sarana

memadai. 39

pelayanan

kesehatan

yang

c.

Tersedianya alat kesehatan di puskesmas.

d.

Tersedianya alat kantor puskesmas yang memadai.

e.

Tersedianya

sumber

daya

penunjang

kegiatan

Yankkesmas dan sistem informasi. f.

Tersedianya tenaga operator SIK di di puskesmas dan dinas kesehatan.

g.

Tersedianya obat generik yang mencukupi keb. Masy.

h.

Tersusunnya perencanaan program dan evapor.

i.

Terpenuhinya kebutuhan logistik rumah sakit.

j.

Meningkatnya

kualitas

pelayanan

kesehatan/

kedokteran. k.

Sarana Rumah Sakit tercukupi.

l.

Terpenuhinya komponen/ alat listrik.

m.

Otomatisasi dan penggabungan genset.

n.

Terpasagnya instalasi gas medis.

o.

Tercukupinya kebutuha air bersih di RSUD Kajen.

p.

Terwujudnya gedung CSSD.

q.

Terwujudnya penerangan halaman belakang RS.

r.

Terwujudnya pembangunan ruang farmasi dan gedung obat.

s.

Terwujudnya pembangunan gedung rawat inap.

t.

Terwujudnya pengurugan dan pengaspalan halaman belakang RS.

aa.

Sistem informasi manajemen rumah sakit.

bb.

Meningkatnya kulitas SDM kesehatan.

cc.

Meningkatnya ketrampilan dan pengetahuan SDM di bidang kesehatan tenaga medis, paramedis dan non medis di puskesmas dan dinkes.

dd.

Kelancaran pelaksanaan tugas dan kenaikan pangkat tenaga fungsional.

ee.

Terpeliharanya ruang ICU, ICCU, NICU RSUD Kajen.

ff.

Terpeliharanya gedung rumah sakit.

gg.

Terpeliharanya ruang poliklinik RSUD Kajen.

hh.

Terpeliharanya instalasi pengelolaan limbah Rumah Sakit. 40

ii.

Alat-alat kesehatan berfungsi dengan baik.

jj.

Terpeliharanya mebeler rumah sakit dengan baik.

kk.

Perlengkapan Rumah Sakit berfungsi dengan baik.

ll.

Terpeliharanya diesel/ genset Rumah sakit.

mm.

Terpeliharanya alat kesehatan.

nn.

Terpeliharanya inceneraoter.

oo.

Terpeliharanya instalasi air bersih.

pp.

Terpeliharanya taman dengan baik.

qq.

Terpeliharanya tempat jemuran dengan baik.

rr.

Terpeliharanya gedung IBS.

ss.

Terpeliharanya alat pemadam kebakaran.

tt.

Terpeliharanya ruang IGD.

uu.

Terpeliharanya gedung fisioterapi dan radiologi.

vv.

Terpeliharanya gedung instalasi gizi.

ww.

Terpeliharanya ruang hemodialisa.

xx.

Terwujudnya tempat ibadah yang layak.

yy.

Terpeliharanya ruang rawat inap.

zz.

Terpenuhinya kebutuhan komunikasi dan publikasi.

åå.

Terpeliharanya kantor rumah sakit.

ää.

Terwujudnya pemeliharaan komputer.

öö.

Tersedianya obat PKD sesuai standar mutu.

aaa.

Yankesdas di puskesmas.

bbb.

Tersedianya bahan reagen laboaratorium di puskesmas dan Labkesda.

ccc.

Terpenuhnya

kebutuhan

bahan

dan

reagen

laboratorium rumah sakit. ddd.

Tersedianya bahan reagen laboaratorium.

eee.

Terpenuhinya kebutuhan obat - obatan dan bahan penunjang lainnya di RSUD Kraton.

fff.

Terpenuhinya kebutuhan alkes medis dan dan non medis hemodialisa (cuci darah).

ggg.

Terpenuhinya kebutuhan bahan- bahan radiologi.

41

hhh.

Terpenuhinya kebutuhan sarana

penunjang radiologi

dan suku cadang alkes di RSUD kajen. iii.

Terpenuhinya kebutuhan bahan alat pakai habis.

jjj.

Peningkatan pelayanan transfusi darah bagi masyarakat miskin.

kkk.

Kelancaran pelaksanaan kegiatan perkantoran.

lll.

Terwujudnya aksebilitas dan keterjangkauan Yankesdas di Desa.

mmm. Teridentifikasinya masalah dan penyebab kematian secara akurat. nnn.

Terlayaninya kesehatan masy. Kegawatdaruratan.

ooo.

Peningkatan pelaksanaan asuhan keperawatan kasus resiko tinggi.

ppp.

Tersedianya upaya penanganan

kesehatan khusus

(Kesehatan jiwa, mata dll). qqq.

Meningkatkan mutu pelayanan farmasi.

rrr.

Terwujudnya promosi kesehatan RS.

44. Meningkatnya peran serta masy. Melalui revitalisasi posyandu dgn mengaktifkan dan meningkatkan strata posyandu purnama dan mandiri dari 19% menjadi 45%. a. Peningkatan perubahan perilaku menuju hidup sehat b. Peningkatan strata posyandu di desa c. Terwujudnya

cakupan

desa

siaga

dengan

SMD

meningkatya peleyanan poskesten dan SBH d. Meningkatnya

pengetahuan

masyarakat akan

bahaya

merokok e. Terkirimnya peserta lomba cerdas cermat Kader Kesehatan Keluarga tingkat Propinsi Jateng f. Meningkatkan kesehatan anak TK, PUS dan Bulin, menurunnya angka kematian ibu dan bayi, meningkatnya derajat kesehatan ibu, anak dan Lansia serta mengurangi kasus Ibu Hamil Resiko Tinggi. 42

45. Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat. a. Meningkatnya kualitas sanitasi dasar pada masyarakat. b. Terselenggaranya kegiatan Pamsimas dalam

rangka

penyediaan air bersih c. Pelaksanaan program PPIP berjalan dengan lancar dan optimal. d. Meningkatkan status gizi Bumil, KEK, Retri,

angka

kecukupan gizi, garam yodium. e. Jaminan pelayanan kesehatan anak sekolah/ santri ponpes dan pengk. Mutu guru UKS. f. Meningkatnya mutu IRTP.

46. Menurunnya angka kesakitan karena penyakit menular. a. Menurunkan

angka

kesakitan

dan

kematian

menular

penyakit TB paru, Kusta, ISPA Diare dan penyakit kelamin, sehingga tdk menjadi masalah kesehatan bagi masyarakat. b. Menurunkan angka kesakitan penyakit menular bersumber binatang. 47. Meningkatnya cakupan imunisasi. a. Penurunan

angka

kesakitan

dan

penyakit

PD3I,

meningkatkan surveilance.

48. Meningkatnya status RS kajen menjadi RSU Type C dengan mencukupi sarana prasarana dan tenaga kesehatan yang memenuhi syarat. a. Terakreditasinya puskesmas. b. Tercapainya type rumah sakit sesuai standar. c. Tersedianya data unit pelayanan kesehatan swasta yang sesuai denag aturan dan perizinan. d. Tersusunnya Raperda Pelayanan Kesehatan ( YANKES )

43

49. Terwujudnya pelayanan kesehatan masyarakat miskin yang belum terakses dana dari pusat dengan pengobatan gratis di puskesmas dan disediakan dana pendampingan ASKESKIN dari APBD Kabupaten. a. Terwujudnya pelayanan penguburan mayat tak dikenal dan visum. b. Tersedianya dana bantuan dana dana pendampingan pelayanan kesehatan miskin Kab. Pekalongan. c. Terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. d. Terlayaninya kesehatan penduduk miskin di RS. 50. Terwujudnya

peningkatan

pelayanan

perlindungan

hak

Reproduksi individu. a. Tersedianya perlindungan hak reproduksi individu b. Tersedianya BKB Kit.

51. Terwujudnya peningkatan kinerja PPKBD/ SKD. a. KIE KiT untuk pelayaan KB. b. Tersedianya operasional PPKBD/ SKD. c. Tercapainya operasional koordinator lapangan BPPKB kecamatan. d. Tersedianya gudang alat kontrasepsi. e. Meningkanya program KB.

52. Tersedianya pelayanan KB dan Alkon bagi kelaurga miskin. a. Tersedianya pengadaan implant Kit untuk pelayanan KB.

53. Terwujudnya pembinaan KB bagi keluarga 283 desa/ kel a. Tersedianya peningkatan Implan Kit untuk pelayanan KB. b. Pelaksanaan hari keluarga dan anak nasional tk. Kab.

44

54. Terwujudnya

peningkatan

pengetahuan

remaja

tentang

kesehatan reproduksi remaja (KRR). a. Tersedianya sarana advokasi dan KIE tentang KRR.

55. Terwujudnya Bina lingkungan keluarga a. Tersedianya data profil keeluarga. b. Tersedianya pemberdayaan ekonomi keluarga (UPPKS). c. Temu kreatifitas kader panca bina ((BKB, BKR, BKL, BLK dan UPPKS). d. Revitalusasu gerakan sayang ibu dan anak. e. Tersedianya forum anak di tingkat kecamatan

56. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang mudah, murah, cepat dan terpadu. a. Terpenuhinya pelayanan penduduk miskin. b. Terpenuhinya DP4 untuk pileg dan Pilpres. c. Suksenya kegiatan pemutakhiran data kependudukan.

57. Meningkatnya partisipasi masyarakat akan tertib administrasi kependudukan

dengan

sosialisasi

akan

arti

pentingnya

dokumen kependudukan. a. Terlayaninya akta kelahiran . b. Terpenuhinya

kepuasan

masyarakat

dalam

pelayanan

administrasi kependudukan.

58. Terwujudnya

pengembangan

penerapan

SIAK

administrasi kependudukan) di 7 kecamatan. a. Terwujudnya kelancaran pelayanan. b. Lancarnya pelayanan dokumen kependudukan.

45

(sistem

59. Meningkatnya upaya perlindungan terhadap tindak kekerasan perempuan dan anak melalui penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. a. Tersedianya operasional tim pusat pelayanan terpadu penanganan

korban tindak kekerasan berbasis gender

sesuai standart. b. Tersedianya data pilah gender, perempuan dan anak. c. Tersedianya penyusunan program dan

anggaran yang

responsif gender bagi SKPD.

60. Terwujudnya peningkatan cakupan penanganan PMKS dengan memperhatikan jenis PMKS yg membutuhkan penanganan segera dengan ketersediaan dana dan kemampuan SDM yang ada. a. Pengaplikasian data PMKS dan PSKS ke dalam SIKS ke Pusdatin Kesos Depsos RI. b. Tumbuh dan berkembangnya rasa percaya diri, sikap dan perilaku secara wajar sesuai derajat kemanusiaan. c. Perubahan perilaku anak.

61. Terwujudnya hubungan kerjasama antar lembaga sosial masyarakat dan pemerintah. a. Meningkanya upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. b. Terwujudnya

kesehatan

masyarakat

dan

koordinasi

kelembagan KPAD. c. Rehabilitasi medis para penyandang cacat bibir sumbing. d. meningkatnya semangat nasionalisme di masy. di Kab. Pekalongan.

46

62. Meningkatnya pemberdayaan potensi sosial masy. yang meliputi PSM, Orsos dan lembaga sosial kemasyarakatan serta dunia usaha dalam rangka mencegah dan menanggulangi masalah sosial. a. Meningkanya pembangunan di Kabupaten Pekalongan. b. Penyaluran bantuan sosial berjalan lancar. c. Tersalurnya bersa miskin kepada RTM. d. Terawatnya TMP sebagai wujud penghargaan kepada para pahlawan. e. Terbangunnya sarana prasarana TMP. f. Meningkatnya kesejahteraan anak yatim piatu. g. Perubahan perilaku anak.

63. Meningkatnya pemahaman, pengahayatan dan pengamalan ajaran agama di masyarakat. a. Meningkatnya syiar agama Islam di Kab. Pekl,. b. Meningkatnya fungsi dan peran Masjid An Nur dalam syiar agama Islam. c. Meningkatnya fungsi & peran Masjid sebagai sarana Ibadan. d. Meningkatnya peran MUI dalam pembangunan di bidang Keagamaan di Kab. Pekl. e. Meningkatnya prestasi Qori dan Qoriah dan hafidz/hafidzah di Kab. Pekl. f. Meningkatnya kesejahteraan pengurus/

takmir masjid,

dewan gereja dan agama lanilla. g. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai Al Qur'an

dalam

kehidupan masyarakat. h. Terwujudnya penataan lingkungan makam Wonoyoso. i. Terwujudnya penataan lingkungan makam mahameru. j. Meningkatnya

derajat

Pekalongan.

47

kesehatan

jemaah

hají

Kab.

64. Meningkatnya

kepatuhan masyarakat terhadap peraturan

perundang-undangan. a. Adanya kepastian hukum terhadap perkara/ masalah hukum. b. Terciptanya ketertiban, keindahan kota dan peningkatkatan PAD. c. Terwujudnya kepatuhan masyarakat. d. Peningkatan disiplin pegawai satpol pp.

65. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM dalam penegakan ketentraman dan ketertiban. a. Meningkatnya kinerja anggota satpol pp. b. Terwujudnya anggota Satpol PP yang profesional c. Peningkatan kemampuan SDM Satpol PP. d. Meningkatnya keamanan acara Pemda

hari-hari besar

keagamaan Nasional dan Daerah. e. Tersedianya bahan kebijakan

pemerintah daerah dalam

pengambilan keputusan. f. Terwujudnya keamanan pada hari raya natal dan tahun baru. g. Kondisi wilayah aman terkendali

saat kunjungan tamu

negara. h. Menurunya tingkat kerawanan, kriminalitas dan gangguan ketentraman, ketertiban di masyarakat. i. Meningkatnya

pelaksanaan

peradilan

di

Kabupaten

Pekalongan. j. Berkurangnya barang kena cukai ilegal dalam peredaran di masyarakat. k. Meningkatnya disiplin di kalangan pelajar. l. Meningkatnya ketertiban dan kenyamanan lingkungan. m. Meningkatnya pengetahuan SDM.

48

66. Meningkatnya pemahaman dan wawasan politik masyarakat. a. Semakin meningkatnya rasa nasionalisme bg aparatur negara/ pemerintah. b. Terwujudnya pengamanan pejabat dalam acara resmi. c. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan

nilai luhur

budaya bangsa. d. Tersedianya bahan pembinaan.

67. Meningkatnya sarana dan prasarana yang memadai dalam penanganan bencana. a. Meningkatnya penannganan terhadap korban bencana. b. Peningkatan ketrampilan dasar linmas dalam penanganan keamanan. c. Terpeliharanya alat - alat SAR yang digunakan. d. Meningkatnya kinerja anggota Hansip/ Linmas reaksi cepat (LRC). e. Terlaksananya bantuan dana tak terduga.

68. Terwujudnya sarana dan pelayanan transportasi yang efektif dan efisien. a. Meningkatnya kenyamanan

masyarakat di ruang publik

sekttor transportasi.

69. Tersedianya prasarana dan fasilitas pelayanan transportasi. a. Pengujian sesuai dengan standar. b. Tersedianya sarana keselamatan lalu lintas.

70. Terwujudnya budaya tertib berlalu lintas. a. Terciptanya arus lalu lintas yang lancar dan aman pada saat hari besar.

49

71. Meningkatnya kesempatan kerja, sehingga dapat menekan jumlah pencari kerja tiap tahunnya dibawah 15%. a. Meningkatnya ketrampilan para pencari kerja.

72. Meningkatnya penanganan kasus hubungan industrial sampai dengan 90%. a. Melengkapi pembangunan BLK. b. Pengamanan

aset

sarana

dan

prasarana

BLK

dari

kerusakan.

73. Terwujudnya fasilitasi dan koordinasi program peningkatan kesejahteraan pekerja atau buruh. a. Pengerasan jalan desa. 74. Menurunya penyelesaian kecelakaan kerja yang menjadi tanggungan perusahaan dibawah 15%. a. Peningkatan SDM mengenai

kesadaran K3, hak dan

kewajiban pengusaha dan pekerja sesuai dengan UU No. 1 Th. 1970. b. Peningkatan SDM mengenai perlindungan dan penempatan TKI terhadap PPTKIS, tokoh masyarakat dan aparat desa. c. Tercapainya UMK yang diterima para pihak. d. Terkirimnya penempatan tenaga kerja job formal

ke luar

negeri. 75. Meningkatnya usa kecil mikro menengah sebesar 1.000 orang pertahun. a. Meningkatnya SDM pengurus, pengawas dan manager koperasi, serta adanta temu usaha. b. Meningkatnya

tingkat

kesehatan

koperasi

Koperasi c. Tersedianya fasilitas umum pasar kajen.

50

dan

SDM

76. Meningkatnya kualitas SDM pengelola koperasi sebanyak 1.000 orang pertahun dan pengembangan UKM sebanyak 200 unit/ tahun. a. Tersedianya gerobak bagi pedagang.

77. Meningkatnya promosi dan soaialisasi potensi daerah. a. Publikasi potensi investasi yang ada

di Kabupaten

Pekalongan. b. Meningkatnya pendapatan IKM di lingkungan IHT. c. Terpromosikannya potensi Kab. Pekalongan. d. Terlaksanakannya kegiatan pada organisasi profesi di Kab. Pekalongan. e. Meningkatnya volume penjualan

78. Meningkatkan nilai investasi fasilitas non fasilitas sebesar 3%. a. Terwujudnya payung hukum

hutang PDAM oleh Pemkab

Pekalongan. b. Tersedianya fasilitasi peningkatan

kemitraan usaha bagi

UMKM.

79. Meningkatnya penggalian potensi dan investasi. a. Terlaksananya manajemen dan Terlaksananya manajemen dan dan PDAM Kab. Pekalongan.

80. Meningkatnya data dan informasi investasi/ penanaman modal daerah sebesar 5%. a. Meningkatnya

kemampuan

SDM

dalam

pembuatan

proposal investasi potensial Kab. Pekalongan kepada insvestor.

51

81. Terwujudnya koordinasi yang lebih baik untuk meningkatkan pangsa pasar, investasi dan daya beli masyarakat. a. Tercukupinya kebutuhan sembako menjelang Lebaran bagi masyarakat kurang mampu. b. Tersalurkannya bantuan bunga pinjaman kepada Pedagang Pasar Kesesi korban kebakaran

82. Meningkatnya

fungsi

kelembagaan

masy.

dan

aparatur

pemerintah desa mll perencanaan kegiatan. a. Terisinya jabatan kepala Desa terpilih. b. Meningkatnya

pemahaman

tentang

penyelenggaraan

pemerintahan desa. c. Meningkatnya pemahaman pemahaman penyelenggaraan pemerintahan desa. d. Tersedianya profil data desa. e. Lancarnya penyelenggaraan desiminasi informasi bagi masyarakat. f. Terbinanya BPD.

83. Meningkatnya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah desa. a. Terbinanya kelompok masyarakat pembangunan desa. b. Tersedianya operasional bantuan. c. Terlaksananya pemberian bantuan kepada desa.

84. Meningkatnya usaha mikro produktif masyarakat desa a. Sinkronisasi dan

harmonisasi pelaksanaan

program

penanggulangan kemiskinan.

85. Meningkatnya pemahaman dan kemampuan masy. a. Terfasilitasinya program PAKET dan development.

52

Neighbourhood

b. Lahirnya para penemu IPTEK yang mampu menciptakan alat IPTEK yang bermanfaat bagi masyarakat. c. Buku riset dengan potensi PAD

86. Meningkatnya

fungsi

kelembagaan

masy.

dan

aparatur

pemerintahan desa melalui perencanaan kegiatan. a. Berkembangnya Usaha Rumah Tangga di Lingkungan Pabrik Rokok di Kab. Pekalongan.

87. Meningkatnya kesejahteraan petani dan peternak a. Tersedianya

benih

padi

Pengembangan

padi

Pengendalian hama dan penyakit tanaman. b. Meningkatnya keberdayaan kelompok P3A. c. Meningkatnya

pengetahuan

dan

ketrampilan

petani

cengkeh.

88. Meningkatnya produksi

pertanian tanaman pangan dan

peternakan. a. Terlaksananya penyuluhan dan pendampingan kepada petani. b. Meningkatnya kualitas lahan. c. Berfungsinya

JIDES

dan

JITUT

untuk

mendukung

pengembanga pertanian. d. Peningkatan kemampuan usaha pembibitan ternak. e. Tersusunnya program penyuluh pertanian tk. Kecamatan dan Kabupaten. f. Bertambahnya sarana dan prasana penyuluh g. Meningkatnya kapasitas jalan usaha tani. h. Terlaksananya peningkatan produksi, produkrifitas dan mutu produk pertanian serta pengembangan kawasan (TP). i.

Bertambahnya populasi tanaman buah - buahan bermutu.

j.

Berkurangnya serangan hama dan penyakit tanaman.

53

89. Terwujudnya

kesadaran

masyarakat

dalam

mengadopsi

teknologi tepat guna dlm upaya peningkatan pendapatan. a. masyarakat petani cengkeh mampu meningkatkan dan menghasilkan cengkeh yang bermutu. b. Tersedianya data dan peta lahan

pertanian pangan

berkelanjutan.

90. Terwujudnya masyarakat tani yang maju, efisien dan tangguh dimana

produk

yang

dihasilkan

baik

kualitas

maupun

kuantitasnya mampu bersaing di tengah arus globalisasi. a. Meningkatnya pengetahuan masnyarakat tentang budidaya yang benar dan tersertifikasinya produk buah. b. Meningkatnya

pengetahuan

petani

Termonitorinya

kebutuhan dan distribusi pupuk dan pestisida. c. Tersedianya cadangan pangan masyarakat. d. Meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi tepat guna. e. Terlaksananya

kegiatan

peningkatan

kemampuan,

ketrampilan dan pengetahuan peani dan pendamping.

91. Meningkatnya populasi ternak a. Kelembagaan pembibitan ternak sapi dan Terpeliharanya kesehatan ternak.

92. Meningkatnya jumlah kelompok agribisnis a. Bertambahnya sarana penyuluh. b. Tersusunnya program penyuluh pertanian tk. Kec/ Kab. c. Meningkatnya kemampuan, pengetahuan ketrampilan dan sikap penyuluh. d. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani.

54

93. Meningkatnya luas pengembangan tanaman a. Terlaksananya kegiatan pameran/ ekspo. b. Terlaksananya pemanfaatan pekarangan sesuai dengan kebutuhan.

94. Meningkatnya keragaman produksi dan konsumsi pangan masyarakat. a. Tersajinya angka pola pangan harapan Kab. Pekalongan tahun 2010 dan tersosialisasinya program-program DKP. b. Tersosialisasinya

mutu

dan

keamanan

pangan

dan

tersajinya peta rawan pangan. c. Terselenggaranya koordinasi antar instansi terkait tentang kebijakan perberasan. d. Meningkatnya keberdayaan kelompok.

95. Meningkatnya daya dukung lahan a. Berkurangnya tingkat kekritisan lahan. b. Terlaksananya konservasi tanah dan air.

96. Meningkatnya peran serta masyarakat dlm pengelolaan hutan dgn melibatkan LMDH yang ada a. Rehabilitasi mangrove. b. Bertambahnya sarana dan prasana pengamanan hutan. c. Rencana RHL. d. Bertambahnya sarana dan prasarana pengawasan lahan. e. Bertanbahnya keasrian lingkungan kantor, sekolah dan perumahan.

97. Terwujudnya sikap gemar menanam dari masyarakat. a. Pengembangan hutan rakyat. b. Turus jalan dan hutan kota. c. Bertambahnya areal tanaman cengkeh. d. Meningkatnya optimalisasi lahan 55

98. Meningkatnya pendapatan pembudidaya ikan, nelayan dan pengolah ikan. a. Meningkatnya produksi benih ikan. b. Meningkatnya produksi ikan air tawar. c. Meningkatnya produksi ikan air payau. d. Meningkatnya administrasi pokdakan. e. Lancarnya bansos dan revitalisasi perikanan budidaya.

99. Meningkatnya produksi perikanan tangkap sebesar 2.290,60 ton/ thn dan perikanan budidaya sebesar 1.669,30 ton/ thn a. Tertatanya fasilitas dan lingkungan TPI/PPI Jambean. b. Meningkatnya

produksi

ikan

ekonomis

penting

dan

Terbangunnya fishing ground. c. Meningkatnya pelayanan pelelangan. d. Meningkatnya kinerja penyuluh perikanan. e. Meningkatnya penghijauan di kawasan pantai.

100. Meningkatnya setandar mutu produk barang beredar di pasar 10%/ thn. a. Terciptanya keamanan barang.

101. Meningkatnya omzet penjualan produk daerah sebesar 10%/ tahun a. Terciptanya lingkungan pasar aman dan dan nyaman. b. Meningkatnya pengetahuan tentang resi gudang. c. Desain pasar baru. d. Tersedianya mekanisme dana hibah. e. Tersedianya kebutuhan pokok yang murah. f.

Tercapainya kemampuan mengembangkan akses pasar luar negeri.

56

102. Terbentuknya organisasi pedagang kaki lima dan asongan 2 buah/ thn a. Tersedianya fasilitas tempat usaha bagi pedangang kali lima dan asongan.

103. Meningkatnya produktivitas IKM dari kapasitas terpasang dengan peningkatkan sebesar 2% pertahun a. Berkembangnya kegiatan usaha para pengrajin ATM

104. Meningkatnya

kualitas

produk

berstandar

sebesar

6%

pertahun a. Data base. b. Meninkatnya pendapatan pengrajin. c. Meningkatnya hasil produksi dan kualitas SDM dan tersedianya informasi produk unggulan daerah.

105. Meningkatnya kualitas dan kuantitas program transmigrasi. a. Calon transmigran menempati lokasi penempatan. b. Lancarnya pemberian bantuan bibit lada.

106. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan sebesar 5% pertahun. a. Dikenalnya obyek wisata dan potensi wisata Kab. Pekalongan. b. Peningkatan kunjungan pada pameran.

107. Meningkatnya pemasaran dan promosi

pariwisata secara

terpadu dan terkoordinasi secara berkesinambungan. a. Tersedianya perencanaan OW. b. Meningkatnya

kenyamanan

bagi

penghuni

pengunjung. c. Tersedianya peralatan dan perlengkapan OW.

57

dan

108. Meningkatnya pemahaman masya- rakat terhadap nilai- nilai budaya daerah dengan pemberdaya- an masyarakat melalui kegiatan pendataan, pengem- bangan dan pelesta- rian kebudayaan daerah. a. Kelestarian nilai-nilai budaya daerah. b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam peringatan mauludan dan pengembangan seni budaya daerah. c. Meningkatnya peringkat MTQ/ STQ Kab. Pekl. d. Meningkatnya prestasi kafilah MTQ pelajar di tingkat nasional. e. Meningkatnya partisipasi masy. dalam pengambangan kesenian dan kebudayaan daerah.

109. Terwujudnya pembinaan terhadap 10 organisasi kebudayaan. a. Semakin

berkembangnya

organisasi

kebudayaan,

kesenian dan kelestarian nilai budaya.

110. Meningkatnya

jaringan

kemitraan

dalam

pelestarian

kebudayaan daerah dengan terwujudnya wadah atau forum bagi organisasi kebudayaan yang ada a. Meningkatnya kenyamanan para pemudik warga Kab. Pekalongan

111. Meningkatnya

ketersediaan

dan

kualitas

dokumen

perencanaan penataan ruang dan kawasan. a. Pedoman dalam pengendalian pemanfaatan tatat ruang

112. Meningkatnya konsistensi pemanfaatan ruang dan kawasan terhadap dokumen perencanaan. a. Meningkatnyab

kulaitas

sarana

dan

prasarana

pembangunan di bidang prasarana pembangunan di bidang pengairan dan pertambangan.

58

113. Tersedianya kegiatan pembangunan yang memperhatikan daya dukung lahan yang serasi keberlanjutan dengan menjaga kelestarian lingk. Hdp. a. Tersedianya

bahan

reagen

dan

instalasi

listrik

laboratorium untuk uji sampel limbah cair. b. Terselenggaranya koordinasi pengelolaan sumber daya air dan sosialisasi biopori. c. Tersedianya data Pengelolaan konservasi SDA Hayati di kawasan hutan.

114. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah a. Terpantaunya kualitas air sungai dan limbah cair industri. b. Terbangunnya sumur resapan. c. Tersedianya tempat sampah untuk limbah industri rokok. d. Lancarnya kegiatan dari dana alokasi khusus kantor lingkungan hidup. e. Terbangunnya saluran tersier dan tersedianya 93 unit alat ukur debit air limbah. f. Menguranggi pencemaran air sungai dari limbah industri kecil.

115. Meningkatnya kepedulian terhadap upaya pelestarian bumi a. Meningkatnya wawasan dan pengetahuan tentang upaya pelestarian bumi. b. Tersedianya

dokumen

studi

kelayakan

budidaya

tembakau di Kab. Pekalongan.

116. Tersusunnya produk hukum (Perda) ttg pengelolaan lingk. hidup daerah a. Tersedianya dokumen inventarisasi potensi tanah urug dan naskah akademik pertambangan serta sosialisasi kebijakan ESDM.

59

117. Tercukupinya sarana dan prasarana pengelolaan sampah a. Termanfaatnya reaktor biogas dikawasan pemukiman dan peternakan sebagai energi alternatif. b. Terpenuhinya sarana kebersihan untuk meningkatkan kebersihan. c. Terciptanya kerapian petugas lapangan. d. Menjaga kebersihan dan keindahan pasar kajen.

118. Terciptanya Pengelolaan ruang terbukahijau (RTH) a. Terciptanya keindahan dan kenyamanan kota. b. Terciptanya ketertiban dan keindahan bekas pasar darurat wonopringgo c. Terciptanya ketertiban dan keindahan depan pasar kalijambe. d. Terciptanya ketertiban dan keindahan depan pasar Wonopringgo. e. Bertambahnya keasrian lingkungan kantor, sekolah dan perumahan

119. Terwujudnya pengawasan dan evaluasi usaha pertambangan a. Terwujudnya peningkatan kesadaran para pelaku usaha penambangan yang baik.

1. KEBIJAKAN UMUM Arah kebijakan umum dalam kerangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Pekalongan tahun 2006-2011 sebagai berikut: a. Peningkatan institusi pemerintah baik unsur eksekutif maupun legeslatif agar mampu mengakomodir tuntutan masyarakat dan dinamika yang berkembang serta lebih mengembangkan pola kerja sama yang berkelanjutan, dengan semakin memperluas 60

cakupan

partisipasi

masyarakat

terhadap

pelaksanaan

pembangunan. b. Perwujudan terjalinnya komunikasi yang harmonis antar komponen

pemangku

kepentingan

pembangunan

kab.

memantapkan

pelaksanaan

tata

Pekalongan

serta

pemerintahan

yang

peningkatan

kemampuan

baik

melalui

penatan

aparatur,

kelembagaan,

akuntabiltas

dan

kemandirian masyarakat serta mendorong penerpan tehnologi informasi pemerintahan sehingga hasil yang diharapkan adalah adanya kepuasan masyarakat. c. Optimalisasi pemanfaatan dan pemenuhan kebutuhan ruang Kabupaten, serta pembangunan dan pengembangan saran dan prasarana infrastruktur wilayah yang mam[u membuka isolasi deaerah, membuka kawasan baru serta dapat meningkatkan aksesbilitas dan mobilitas faktor-faktor produksi. d. Upaya-upaya dengan

peningkatan

menitik

kualitas

beratkan

pada

pelayanan

kesehatan

pemerataan

pelayanan

kesehatan, peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dengan penekanan pada refitalisasi pos yandu dan penanganan gizi buruk maupun peningkatan drajat kesehatan. e. Upaya-upaya

peningkatan

pemerataan

pendidikan,

peningkatan kualitas pendidikan peningkatan peran pemuda dalam proses pembanbungan dan peninngkatan budaya olahraga dengan menitik beratkan pada pengembangan pendidikan dasar dan menengah serta pemberian kesempatan bagi golongan kurang beruntung, peningkatan kualitas tenaga pendidik

dan

pemberdayaan

organisasi

pemuda

serta

pembinaan keolahragaan. f. Upaya-upaya pencegahan dan penanggulanagan masalahmasalh sosial dengan menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan sosial, serta penanggulangan bencana dan pengentasan kemiskinan. 61

g. Upaya-upaya peningkatan supremasi hukum daerah dan perlindungan

HAM,

dengan

menitikberatkan

pada

penyempurnan produk-produk hukum daerah, peningkatan kualitas aparat hukum daerah, serta penegakan peraturan daerah untuk mewujudkan tatanan sosial, budaya yang relijius, dan politik. h. Pemberdayaan kekuatan ekonomi yang berbasis kerakyatan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas manajemen, permodalan, produksi dan peningkatan kemampuan dalam mengakses sumber-sumber bahan baku, teknologi, pasar dan faktor lainnya serta meningkatkan kerja sama antar pemerintah, masyarakat dan swasta dengan seluruh kekuatan ekonominya baik itu pengusaha kesil, menengah, besar dan koperasi sebagai wujud pengembangan ekonomi kabupaten yang mandiri serta mendorong penyebaran investasi pada seluruh bagian wilayah Kabupaten. i.

Upaya-upaya beratkan

pengembangan

pada

pariwisata

peningkatan

kualitas

dengan

menitik

kepariwisataan

dan

pemasaran kepariwisataan, serta dukungan penyediaan saran dan prasarana wisata dengan melibatkan para pelaku bisnis dan masyarakat secara intensif.

2. PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN PEKALONGAN. 1)

Peningkatkan mutu pelayanan publik.

2)

Peningkatan pendidikan dan kebudayaan.

3)

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

4)

Peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang mendorong percepatan pembangunan sektor-sektor lain.

5)

Peningkatan

penanganan

potensi

ekonomi

lokal

dan

mendorong pertumbuhan sektor riil dan dunia usaha. 6)

Peningkatan penanggulangan kemiskinan, ketenagakerjaan dan penyandang masalah-masalah kesejahteraan sosial.

7)

Penegakan hukum dan peningkatan ketertiban masyarakat. 62

8)

Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Alam dan lingkungan yang sehat.

3. PROGRAM YANG DILAKSANAKAN PADA TAHUN 2010 1)

Perencanaan pembangunan daerah.

2)

Peningkatan

kapasitas

kelembagaan

perencanaan

pembangunan daerah. 3)

Perencanaan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.

4)

Pengembangan data/ Informasi.

5)

Meningkatkan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah.

6)

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

7)

Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa.

8)

Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.

9)

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab / Kota.

10) Pengembangan pelayanan publik

melalui pelayanan satu

pintu (one stop service). 11) Penataan daerah otonomi baru. 12) peningkatan disiplin aparatur. 13) Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 14) Penataan Peraturan Perundang - undangan. 15) Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem prosedur pengawasan dan peningkatan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. 16) Peningkatan

sistem

pengawasan

internal

dan

pengendalianpelaksananaan kebijakan KDH. 17) Peningkatan profeionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan. 18) Peningkatan pelayanan publik pada kecamatan. 19) Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. 20) Peningkatan peran serta kepemudaan. 21) Peningkatan partisipasi mayarakat dalam pembangunan desa 22) Pengintensifan penanganan pengaduan masyarakat. 23) Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah. 63

24) Peningkatan kesejahteraan PNS, Pensiunan dan PTT. 25) Melaksanakan dan mengirimkan peserta diklat, baik diklat fungsional

maupun

struktural,

melaksanakan

dan

mengirimkan peserta bintek, tugas belajar workshop maupun seminar. 26) Mengadakan sistem manajemen kepegawaian (SIMPEG) agar tersedian dokumen dan data pegawai yang valid. 27) Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. 28) Penyelamatan data dan pelestarian dokumen/ arsip daerah 29) Peningkatan kualitas pelayanan informasi 30) Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana kearsipan 31) Pengembangan komunikasi informasi dan media massa 32) Kerja sama informasi dengan media massa 33) Pembangunan jalan dan jembatan 34) Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan 35) Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 36) Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh. 37) Pengembangan dan pengelolaan jaringa irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya. 38) Pengendalian Banjir 39) Lingkungan sehat perumahan 40) Peninngkatan dan pengembangan lampu penerangan jalan umum. 41) Pendidikan Usia dini 42) Wajib belajar pendidikan 9 tahun 43) Pendidikan Menengah 44) Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 45) Peningkatan Manajemen pelayanan pendidikan. 46) Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan 47) Peningkatan sarana dan prasarana olahraga 48) Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga 49) Pengembangan kebijakan manajemen olah raga 50) Pengadaan,

peningkatan

dan

perbaikan

sarana

prasarana puskesmas/ pustu dan jaringannya. 51) Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RSUD. 52) Peningkatan kemitraan pelayanan kesehatan. 64

dan

53) Pemeliharaan sarana dan prasarana RSUD. 54) Obat dan perbekalan kesehatan 55) Upaya Kesehatan masyarakat 56) Pengawasan obat dan makanan 57) Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 58) Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 59) Pengembangan lingkungan sehat 60) Perbaikan gizi masyarakat 61) Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 62) Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 63) Standarisasi pelayanan kesehatan. 64) Pelayanan kesehatan penduduk miskin. 65) Peningkatan hak reproduksi individu 66) Pengembangan model operasional BKB-Posyadu-Paud. 67) Pelayanan kontrasepsi 68) Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB KR yang mandiri 69) Kesehatan reproduksi remaja. 70) Keluarga berencana 71) Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga 72) Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak 73) pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak 74) Penataan administrasi kependudukan 75) Pengembangan

dan

pengoperasian

sistem

administrasi

kependudukan (SIAK) 76) Peningkatan

peran

serta

kesetaraan

gender

pembangunan pengarusutaman gender dan anak 77) Pemberdayaan fakir miskin dan penyandang PMKS 78) Pembinaan anak terlantar 79) Pemberdayaaan kelembagaan kesejahteraan sosial 80) Rehabilitasi dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 65

dan

81) Pelestarian nilai – nilai epahlawanan dan kesetiakawanan sosial 82) Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo 83) Peningkatan pelayanan beragama. 84) Peningkatan keamana dan kenyamanan lingkungan 85) Pendidikan politik masyarakat. 86) Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam. 87) Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan. 88) Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ. 89) Peningkatan pelayanan angkutan. 90) Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja. 91) Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenaga kerjaan. 92) Pengembangan kewirausahaan san keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah. 93) Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi. 94) Peningkatan Promosi dan Kerja sama investasi. 95) Peningkatan Iklim investasi dan realisasi investasi. 96) Penyiapan potensi, sumber daya, sarana dan prasarana daerah. 97) Pelayanan dan rehabilitasi daerah. 98) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 99) Pengembangan ekonomi pedesaan. 100) Peningkatan keberdayaan masyarakat. 101) Peningkatan kesejahteraan petani. 102) Peningkatan produksi pertanian/ perkebunan. 103) Peningkatan ketahan pangan. 104) Peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan. 105) Peningkatan produksi hasil ternak. 106) Peningkatan peberdayaan penyuluh pertanian. 107) Peningkatan hasil produksi pertanian. 108) Pemanfaatan potensi sumber daya hutan. 109) Rehabilitasi hutan dan lahan. 110) Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan. 66

111) Pengembangan budi daya perikanan. 112) Pengembangan perikanan tangkap. 113) Pengembangan sistem penyuluh perikanan. 114) Pengembangan kawasan budidaya laut , air payau dan air tawar. 115) Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan. 116) Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri. 117) Peningkatan dan pengembangan ekspor. 118) Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan. 119) peningkatan kapasitas Iptek produksi dalam negeri. 120) Pengembangan IKM. 121) Pengembagan wilayah transmigrasi. 122) Pengembang pemasaran pariwisata. 123) Pengembangan destinasi pariwisata. 124) Pengembangan nilai budaya. 125) Pengelolaan kekayaan budaya. 126) pengelolaan keragaman budaya. 127) Perencanaan tata ruang. 128) Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam. 129) Perlindungan dan konservasi SDA. 130) pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan. 131) Pengembangan kinerja pengelolaan sampah. 132) Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH). 133) Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan. B. RENCANA KINERJA TAHUN 2010 Setiap sasaran stratejik Pemerintah Kabupaten Pekalongan dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. 67

Kinerja kegiatan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan target sasaran yang telah ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah menetapkan 119 (seratus sembilan belas) sasaran dan 133 (seratus tiga puluh tiga) program dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 773.190.910.523,00,-. Rencana Kinerja Tahun 2010 Pemerintah Kabupaten dapat dilihat pada lampiran I.

68