Pemerintah Kabupaten Jembrana
1.1
Latar Belakang
BAB I PENDAHULUAN
Perwujudan dari perencanaan pembangunan tahunan diwajibkan daerah untuk menyusun dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2013 merupakan penjabaran tahun ke tiga dari Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016, yang diselaraskan dengan masukan dan aspirasi dari pemangku kepentingan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dari tingkat Desa/Kelurahan sampai tingkat Kabupaten, serta memperhatikan hasil evaluasi terhadap pencapaian kinerja pada tahun sebelumnya, tahun sedang berjalan dan mengacu pada kebijakan RKPD Provinsi dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2013 sebagai upaya perwujudan Visi dan Misi daerah Kabupaten Jembrana mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. RKPD yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah memuat tentang kondisi dan permasalahan pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah. RKPD merupakan pedoman bagi SKPD di dalam menyusun rencana kerja (Renja) SKPD yang memuat program dan kegiatan pembangunan berdasarkan urusan yang dimilikinya, serta RKPD Kabupaten Jembarana tahun 2013 menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2013. Penyusunan RKPD memperhatikan materi dan hasil telaaha tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan RPJPD, kebijakan-kebijakan nasional, kebijakankebijakan provinsi, dokumen RPJPN, RPJPD Provinsi, RPJPD Kabupaten Kabupaten Jembrana, RPJMD Kabupaten Kabupaten Jembrana 2011-2016, dokumen RTRWN, RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten Jembrana, dan capaian kinerja Kabupaten Jembrana tahun 2011 dan perkiraan capaian kinerja tahun 2012. Penyusunan RKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2013 diawali dengan pembentukan Tim Penyusun. Tim penyusun RPJPD terdiri atas pejabat dan staf ddan PM yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran, serta dapat mencurahkan waktu dan konsentrasinya untuk RKPD. Selanjutnya ditetapkan pagu indikatif masing-masing SKPD sebagai dasar acuan dalam Musrenbang melalui proses Proses bottom-up dan top-down secara partisipatif. Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan pada bulan Januari 2012. Musrenbang Kecamatan pada akhir Februari hingga awal Maret 2012, Forum SKPD pada tangga 7-14 Maret 2012 dan Musrenbang Kabupaten pada tanggal 26-27 Maret 2012.Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, maka Forum SKPD dibagi dalam 4(Empat ) bidang yaitu Bidang Infrastrukur, Bidang Ekonomi, Bidang Sosial Budaya dan Bidang Aparatur, berdasarkan pada
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2013
I-1
Pemerintah Kabupaten Jembrana
urusan penyelenggaraan pemerintah daerah. Hasil Forum disepakati sebagai Rencana Kerja (Renja) SKPD Difinitif yang selanjutnya sebagai bahan acuan untuk bahan RKPD. 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2013 ini, sejumlah peraturan digunakan sebagai rujukan, antara lain: 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 8) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 9) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 11) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2013
I-2
Pemerintah Kabupaten Jembrana
13) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 15) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2005-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16; 16) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6); 17) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor ..Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor ..); 18) Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor ...); 19) Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Provinsi Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6); 1.3
Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam hal ini keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat menentukan dan diupayakan saling bersinergi. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional dan dokumen perencanaan terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga, Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).Sejalan dengan payung hukum perencanaan di tingkat pusat, maka dokumen Perencanaan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2013
I-3
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Diagram 1.1 Hubungan Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya RPJPN
RPJMN
RPJPD Provinsi
RPJMD Provinsi
RPJPD KAB.
RPJMD KAB.
RKPD KAB.
RENSTRA- SKPD
RENJA-SKPD
KUA
PPAS
RKASKPD
DPASKPD
Manajemen pemerintahan terdiri atas; Sistem Perencanaan, Sistem penganggaran dan sistem monitoring dan evaluasi. Keterkaitan tiga sistem tersebut dapat digambarkan dengan diagram 1.2. Diagram 1.2
SISTEM MANAJEMEN PEMERINTAHAN/PEMBANGUNAN BERDASARKAN DASAR HUKUM DAN PENANGGUNGJAWAB (DAERAH) MONITORING DAN EVALUASI BERBASIS KINERJA PERENCANAAN
PENGANGGARAN
PELAKSANAAN
KINERJA ORG.
KINERJA KEUANGAN
KINERJA PEMBANGUNAN
MENPAN
DEP. KEUANAN
BAPPENAS
PP 8/2006
PP 39/2006
BAPPEDA
BPKD
SKPD
UU 32/2004
UU 33/2004
PP 8/2008
INPRES 7/99
Permendagri 13/59
(R. Perpres SAKIP)
RPJPD RENSTRA SKPD
RPJMD
RKPD
RAPBD
RENJA/ RKT SKPD
LAP P & E DAERAH
LAKIP DAERAH
Lap. Keuangan DAERAH
LAP. P & E DAERAH
SAKIP
SAP
SPE
RKA SKPD
DPA SKPD
SPPN
SKN
SPPN, SKN
Sumber : Bappenas 2010
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2013
APBD
I-4
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Sementara itu berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, mensyaratkan bahwa Rencana Tata Ruang merupakan dasar dalam menyusun prioritas program pembangunan. Rencana Tata Ruang digunakan sebagai dasar penyusunan prioritas program pembangunan sesuai dengan pusat pengembangan wilayah dan tata guna ruang. Hubungan RPJPD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah digambarkan pada diagram 1.3 di bawah ini: Diagram 1.3 Diagram Hubungan Perencanaan Pembanggunan dengan Rencana Tata Ruang
PERENCANAAN PERENCANAANPEMBANGUNAN, PEMBANGUNAN, PERENCANAAN PERENCANAANTATA TATARUANG RUANG DAN DANPERENCANAAN PERENCANAANSEKTORAL SEKTORAL PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PERENCANAAN TATA RUANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP)
Nasional
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMN) RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)
RENCANA TATA RUANG NASIONAL
JARINGAN INFRASTRUKTUR ANTARPULAU DAN ANTARPROVINSI
RENCANA TATA RUANG PROVINSI
JARINGAN INFRASTRUKTUR ANTARKABUPATEN ANTARKOTA
RENCANA TATA RUANG KABUPATEN/KOTA
JARINGAN INFRASTRUKTUR ANTARKECAMATAN
RENCANA TATA RUAG KECAMATAN
JARINGAN INFRASTRUKTUR ANTARDESA
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJPD)
Provinsi
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKPD)
Kabupaten/ Kota
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJPD) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKPD)
Kecamatan
PERENCANAAN SEKTORAL
8
Sumber : Bappenas Tahun 2010
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2013
I-5
Pemerintah Kabupaten Jembrana
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2013 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: BAB
I
BAB
II
BAB
III
BAB
IV
BAB
V
BAB
VI
PENDAHULUAN Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum penyusunan RKPD, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2013 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Bab ini menjelaskan tentang: 1).Gambaran umum daerah yang meliputi; aspek geogafis, aspek kesejahteraan masyarakat, dan daya saing daerah, 2) Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD samapai tahun berjalan dan Realisasi RPJMD; dan 3).Permasalahan Pembangunan Daerah. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Menguraikan tentang (1) Arah Kebijakan Ekonomi Daerah, yang meliputi: kondisi daerah tahun lalu (2011) dan perkiraan tahun berjalan (2012), Tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2013dan tahun 2014, (2) Arah kebijakan keuangan daerah, yang menerangkan proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan, serta arah kebijakan keuangan daerah yang menguraikan arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah, arah kebijakan pembiayaan daerah PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Menguraikan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil análisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2011 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi makro daerah beserta kerangka pendanaannya. Selanjutnya pada bab ini juga menjelaskan tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas dan Pembangunan RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Menguraikan secara eksplisit rencana progam dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana prioritas program yang mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. PENUTUP Menguraikan kaidah pelaksanaan RKPD.
1.5
Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2013 merupakan Rencana Pembangunan Kabupaten Jembrana dalam kurun waktu satu tahun yang dituangkan dalam Peraturan Kepala Daerah. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2013
I-6
Pemerintah Kabupaten Jembrana
daerah dan sesuai amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro serta program – program SKPD, yang tercermin dalam bentuk: (1) kerangka regulasi, dan (2) kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2013 ditetapkan dengan maksud: 1. Memuat rancangan kerangka ekonomi daerah; 2. Memuat program-program prioritas pembangunan daerah yang berorientasi pada pemenuhan hak dasar masyarakat; 3. Memuat rencana kerja tahunan, kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD. Tujuan ditetapkannnya RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2013 adalah: 1. Memberikan arah dan pedoman bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam menyusun Rencana Kerja dan anggaran (RKA SKPD) tahun 2013. 2. Sebagai dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta RAPBD tahun 2013. 3. Memberikan fokus kegiatan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. 4. Sebagai rambu-rambu dalam menentukan prioritas program dalam kebijakan umum APBD 2013. 5. Menyalurkan aspirasi dari semua pelaku pembangunan dalam perencanaan pembangunan partisipatif.
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2013
I-7
